KSAU Panglima TNI Baru, dan Gatot Pasca Lengser
berita
Politika

Sumber Foto: watyutink.com / rilis.id

05 December 2017 16:00
Seperti yang telah diduga sejumlah pengamat, Jokowi ajukan nama KSAU Hadi Tjahjanto sebagai pengganti Gatot Nurmantyo. Jokowi dan Hadi sudah beberapa kali bekerja bersama. Ketika Jokowi menjabat Wali Kota Solo, Hadi menjabat sebagai Danlanud Adi Sumarmo. Hadi juga pernah menjadi Sekretaris Militer Kepresidenan.

(Baca juga: Panglima Pilihan Jokowi)

Manuver politik Gatot membuat Jokowi benar-benar berhitung dalam menetapkan Panglima TNI yang baru. Hadi dinilai sejumlah pengamat mempunyai loyalitas lebih jika dibanding Gatot. Kedekatan keduanya diharapkan sejumlah kalangan memperkecil kemungkinan manuver politik kembali dilakukan panglima serta memunculkan kegaduhan politik. Apakah itu bisa dijamin?

Pola rotasi kembali diterapkan setelah sempat ditabrak pada 2015 lalu. Sebelum reformasi jabatan Panglima ABRI/TNI selalu dipegang AD. Pasca reformasi tradisi rotasi diterapkan sejak era Gus Dur. Perwira tinggi AU baru satu orang (Marsekal Djoko Suyatno) yang pernah memegang jabatan tersebut, perwira tinggi AL sudah dua orang (Laksamana Widodo AS dan Laksamana Agus Suhartono) menjadi pemegang tongkat komando.

Cita-cita maritime security Jokowi bak gayung bersambut dengan faktor-faktor seperti masa pensiun dan tradisi rotasi. Sejumlah pengamat hankam menegaskan tidak masalah AU memegang komando untuk merealisasikan maritime security. Apakah penunjukan KSAU sebagai panglima baru sesuai dengan visi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia?

Waktu penunjukan panglima baru dinilai sejumlah pengamat sudah tepat (akhir November/ awal Desember 2017). Ada cukup waktu untuk proses administrasi dan politik pengangkatan panglima baru. Sejumlah kalangan pun menginginkan agar Gatot segera diganti. Manuver politik Gatot dianggap meresahkan publik dan mengancam supremasi sipil yang diusung pada era reformasi. Apa yang akan dilakukan Gatot pada masa pensiun?

(Baca Juga: Membaca Gatot Lewat Medsos)

Berdiri mendukung aksi berjilid-jilid bertema bela Agama, mengajak masyarakat menonton film G30S/PKI versi Orba, dan membuka informasi impor 5.000 pucuk senjata, dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk manuver politik Gatot. Ini membawakan hasil yang cukup signifikan, menurut sejumlah lembaga survey elektabilitas Gatot cukup meningkat (sebesar 3 persen). Apakah Gatot akan gemilang di kancah perpolitikan tanah air seperti sejumlah Purnawirawan TNI lainnya atau justru meredup karena tak lagi punya kuasa?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Pendapat saya mengenai penunjukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI pengganti Gatot ini tepat, sudah sesuai dengan visi Jokowi dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia. Selain ini juga sejalan dengan pilar kelima pertahanan maritim, yaitu fokus pada peningkatan kemampuan AL dan AU.

Sesuai dengan tahapan pembangunan kekuatan maritim, sudah selayaknya Alusista AU mendapat prioritas pertama. Kekuatan udara perlu dibangun agar mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas ZEE dan landasan kontinen. Kemampuan tersebut dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan laut. Ini berarti kekuatan udara tersebut ditunjukan untuk memberikan perlindungan atas semua operasi di laut.

TNI AU memberikan jaminan air supremacy dan air superiority agar TNI AL mampu melaksanakan semua operasi di laut guna menjaga stabilitas dan keamanan maritim. Sudah selayaknya Panglima TNI dijabat oleh Perwira Tinggi AU guna mewujudkan kepentingan nasional atas pertahanan maritim tersebut.

Hal penting lain, TNI AU memiliki cara pandang bahwa ruang udara memiliki nilai yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang sudah dijalankan pemerintah. Nilai yang paling penting itu adalah nilai ekonomis. Sehingga pola gelar TNI AU mengutamakan daerah-daerah terdepan, seperti; Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Kupang. Dengan demikian kita akan mampu mengawasi ruang udara dan wilayah yang ada di bawahnya mulai dari ZEE. Kemampuan yang akan kita tingkatkan adalah kemampuan penginderaan dan penindakan atas objek udara dan objek di atas permukaan laut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Penunjukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI adalah pilihan tepat. Selain akan menopang kebijakan maritim Jokowi, penunjukan KSAU sebagai panglima juga mengembalikan tradisi rotasi antar matra yang kontributif bagi penguatan soliditas TNI. Penunjukan Hadi juga eferktif mengingat masa pensiunnya yang masih cukup lama sehingga memiliki waktu cukup untuk menata TNI secara organisasi sehingga bisa semakin lebih baik.

Rekam jejak Hadi yang baik dan berprestasi juga sejalan dengan aspirasi elemen masyarakat sipil. Ini semata-mata untuk kepentingan organisasi TNI dan kepentingan nasional. Calon Panglima TNI pilihan Jokowi dipastikan akan memperoleh persetujuan bulat dari parlemen karena rekam jejak dan prestasinya yang memadai. Tidak ada alasan objektif bagi DPR untuk menolak usulan Jokowi.

Dukungan dari kalangan parlemen dan elemen masyarakat sipil atas penunjukan Hadi oleh Jokowi sebagai panglima adalah bentuk kepercayaan publik kepada dirinya. Publik percaya Hadi akan mampu mewujudkan TNI yang bersih dan professional. Sudah selayaknya TNI termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo mendukung langkah Jokowi menunjuk KSAU sebagai panglima baru.

Mengenai momentum pengusulan Panglima TNI secara normatif adalah hal biasa, karena Panglima yang saat ini menjabat telah memasuki masa persiapan pensiun. Dengan demikian, proses pengusulan ini bukanlah hal yang istimewa. Justru pengusulan pada awal Desember ini menjawab kemungkinan proses di DPR yang membutuhkan waktu memadai untuk melakukan fit and proper test.

Sejalan dengan pengajuan calon Panglima TNI ini pula, maka secara etika kepemimpinan Panglima yang saat ini menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis, seperti melakukan mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana-rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui, pada 4 September 2017, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan berencana melibatkan ormas-ormas dalam melakukan pengamanan Pilkada 2018. Hal ini sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan, apalagi pengamanan Pilkada bukanlah tugas utama TNI dan ormas-ormas yang justru akan menyuburkan vigilantisme.

Ketika nanti Gatot sudah tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, tentu haknya sebagai warga sipil akan dikembalikan. Termasuk hak politiknya. Jadi Gatot berhak menentukan pilihannya untuk masuk ranah politik atau tidak. Namun selama tongkat komando TNI masih dalam genggamannya, tentu larangan untuk berpolitik masih berlaku. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik, Direktur Survey dan Polling Indonesia (SPIN)

KSAU Hadi Tjahjanto sangat berbeda dengan Gatot Nurmantyo, kegaduhan politik karena manuver panglima tidak akan terulang lagi. Bukan tanpa alasan Hadi dijadikan calon tunggal panglima pengganti Gatot. Pasti sudah ada perjanjian atau clausal tidak tertulis antara Jokowi dan Hadi, dan itu tidak diketahui media.

Menurut saya penunjukan KSAU adalah langkah yang tepat. Kalau kita melihat kembali pada sejarah, AU adalah matra yang paling loyal kepada presiden. Meskipun ini masih bisa diperdebatkan. Lihat sejak era Soekarno sampai ke hari ini. Ketika Gatot mengeluarkan pernyataan mengenai impor senjata oleh institusi di luar TNI secara ilegal, twitter AU langsung melakukan konter terhadap isu itu. Kita melihat seperti ada intrik di dalam tubuh TNI sendiri.

Pemilihan KSAU itu juga tepat dengan visi Jokowi mewujudkan Poros Maritim. Salah satu pilar Poros Maritim Jokowi adalah memperkuat AL dan AU. Selain itu untuk melakukan pengawasan laut dibutuhkan bantuan dari AU. Terutama di daerah-daerah tapal batas yang juga menjadi prioritas pembangunan infrastruktur oleh Jokowi. AU lah yang paling tepat untuk mengawasi perbatasan kita.

Langkah Gatot setelah pensiun, saya kira Gatot memiliki tempat khusus di hati para pemilih umat Islam. Gatot seperti vote getter di kalangan kaum Muslim. Ini dikarenakan tindakan Gatot yang berbeda dengan Kapolri saat menyikapi aksi-aksi yang dilakukan oleh sejumlah Ormas Islam. Elektabilitas Gatot menurut sejumlah lembaga survei juga cukup baik, survei yang dilakukan secara tertutup atau pun terbuka. Nama Gatot sejajar dengan AHY, yang pernah menjajal pertarungan menuju DKI Satu, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gatot adalah orang yang juga cukup loyal kepada Jokowi. Kita bisa lihat dari pernyataan beliau beberapa waktu lalu yang mengatakan ‘bahaya kalau Jokowi hanya memimpin satu periode’. Ini bisa menunjukan bahwa Gatot loyal terhadap Jokowi. Sebaliknya Jokowi pun sedang mencermati Gatot. Ketika Gatot mengajak masyarakat menonton film G30S/PKI, Jokowi hadir dan ikut menyaksikan di Markas Gatot. Ini adalah sebuah komunikasi politik di antara keduanya.

Untuk kemudian apakah Jokowi dan Gatot akan dipasangkan itu adalah soal lain, semua tergantung partai pengusung terutama PDIP. Namun saya kira Jokowi-Gatot adalah pasangan yang ideal. Bawaan sikap Jokowi yang kurang tegas bisa diimbangi dengan Gatot. Lagi pula kalau kita melihat ke belakang, setelah reformasi itu PDIP menjadi pemenang pemilu, setelah PDIP itu yang naik SBY dari kalangan militer.

Ini menunjukkan bahwa kedudukan militer tidak bisa dihilangkan dari peta politik Indonesia, dan instansinya pun menjadi sumber kepemimpin. Jokowi-Gatot ,duet sipil-militer, bisa menjadi pesaing duet militer-sipil, Prabowo-Anies, yang mungkin akan maju. Jokowi juga membutuhkan Gatot yang sudah punya tempat di kalangan pemilih Muslim, akan membantu Jokowi yang kurang mendapat tempat karena kasus Perppu Ormas. Tentunya Jokowi dan PDIP perlu melirik dan memperhitungkan Gatot kalau tidak ingin hanya berkuasa satu periode saja. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik

Saya kira dalam pergantian Panglima TNI kita harus melihat secara normatif, pergantian panglima adalah hak prerogatif presiden. Jadi kapan pun bisa diganti. Presiden juga memiliki hak untuk menunjuk nama panglima pilihannya. Sekarang adalah waktu yang tepat, karena April Gatot akan memasuki masa pensiun.

Menurut saya diganti sebelum masa pensiun itu karena ada pertimbangan persiapan di internal TNI, juga supaya ada kesiapan atau konsentrasi untuk menghadapi pengamanan jelang Pilkada dan seterusnya. Supaya nantinya tidak ada energi yang terbuang.

Saya agak sulit menghubungkan antara dipercepatnya pergantian Panglima TNI dengan sikap politik Gatot. Saya kurang tertarik mengarah kepada isu itu, tetapi saya lebih tertarik mengatakan penunjukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai panglima adalah langkah yang tepat. Untuk saat ini Hadi adalah figur yang ideal untuk menjadi Panglima TNI baru.

KSAU mempunyai gagasan yang sangat cerdas dengan kedirgantaraan dan kemaritiman. Jadi ini akan membuat kita lebih profesional di bidang keamanan. Selain itu Hadi juga tidak berpolitik dan tidak bergabung atau berafiliasi serta terlibat wacana-wacana politik praktis. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik, Kandidat Doktor Bidang Pertahanan Cranfield University, Inggris

Garansi 100 persen tentu tidak ada yang bisa diberikan kecuali Hadi sendiri. Tapi beberapa contoh kasus membuktikan bahwa pejabat tinggi yang berasal dari TNI AU cenderung untuk loyal dengan pimpinan tertingginya. Lihat saja bagaimana loyalitas Marsekal Suryadharma dan Omar Dani pada Presiden Sukarno, atau Marsekal Djoko Suyanto pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari ketiga kasus ini, loyalitas dan totalitas yang diberikan pada pemimpin tertinggi terasa utuh. Biar waktu yang memberi jawaban, apakah Hadi akan loyal kepada presiden atau justru sebaliknya.

Penunjukan Hadi sebagai Panglima memang dapat diartikan Presiden Jokowi menginginkan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan visi Poros Maritim Dunia. Jika ingin memakai perspektif maritim dalam arti sempit, tentu Jokowi dapat saja mengajukan KSAL sebagai Panglima TNI. Bisa juga langkah menunjuk Hadi sebagai Panglima TNI guna menghindari konflik kepentingan mengingat TNI AL adalah tulang punggung dari pertahanan maritim.

Hadi sendiri pernah menegaskan pembangunan TNI AU kini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Poros Maritim Dunia (PMD). Salah satu caranya yakni mengamankan pelaksanaan pembangunan bandara-bandara di daerah terluar (jembatan udara) dan menggelar operasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Tentu saja komitmen itu tidak cukup. Tidak hanya menjadikan TNI lebih profesional, Jokowi juga harus menuntut Hadi untuk berkonsentrasi dalam pemenuhan pilar kelima dari visi poros maritim yakni memperkuat pertahanan maritim.

Sedangkan tentang apa yang dilakukan Gatot setelah pensiun? Hanya Gatot yang dapat menjawab pertanyaan ini. Gemilang atau tidak itu tergantung dari upaya Gatot dalam memelihara modal politik yang ada. Strategi dan taktik berpolitik pasca pensiun akan menentukan. Tentu saja, Gatot juga harus menyiapkan diri dari serangan-serangan politik negatif yang sangat berpotensi muncul di hari-hari ke depan.

Sebelum pensiun, Gatot kerap digambarkan sebagai sosok yang gagah, berwibawa dan dekat dengan kelompok Islam. Tentu saja modal ini tidak cukup mengingat Gatot tidak memiliki basis massa politik, dalam hal ini parpol.

Oleh karena itu, mau tidak mau, pilihannya adalah terjun ke politik praktis. Dan Gatot tentu tidak perlu malu-malu lagi karena memang tidak ada larangan bagi pensiunan tentara berpolitik. Apabila dilihat sepintas, Gatot memiliki peluang yang cukup besar bergabung dengan PAN, PPP, PKS, Nasdem dan PKB. Semuanya tergantung intensitas komunikasi dan pertimbangan politik dari Gatot maupun juga parpol itu sendiri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF