KPU (Akan) Larang Mantan Napi Kasus Korupsi Nyaleg
berita
Politika

Sumber Foto: detiknews.com  (gie/Watyutink.com)

09 April 2018 13:00
Penulis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merumuskan larangan mantan narapidana (napi) kasus korupsi mendaftar calon legislatif (caleg) dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU). Elite Senayan menuding larangan itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut KPU mantan napi kasus korupsi telah melanggar sumpah dan menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai pejabat negara. Karenanya seorang yang sudah tidak bisa dipercaya, maka sudah tak pantas menjadi wakil rakyat di parlemen. Apakah argumen tersebut bisa dijadikan dasar hukum?

Pasal 240 UU Pemilu membolehkan mantan napi nyaleg sepanjang ancaman hukuman dari suatu tindak pidana tidak lebih dari lima tahun. Pun demikian, diharuskan terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa mereka seorang mantan napi. Bukankah larangan mantan napi kasus korupsi kontradiktif dengan Pasal 240?

Sebenarnya KPU mengakui bahwa UU Pemilu tidak mengatur pelarangan nyaleg bagi mantan napi kasus korupsi. Menurutnya, rumusan dalam Rancangan PKPU hanya sekadar perluasan tafsir atas UU Pemilu. Anehnya, beberapa waktu lalu KPU enggan merevisi PKPU Nomor 15 Tahun 2017 guna mengatur penggantian calon kepala daerah berstatus tersangka korupsi karena khawatir bertentangan dengan UU Pilkada. Tapi sekarang, mengapa mantan napi kasus korupsi dilarang nyaleg walau menyadari rentan digugat?

Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU berdalih langkah itu bentuk kewajiban memberi pelayanan yang laik kepada pemilih. Pun dilandasi keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Bukankah mantan napi bisa mencalonkan diri selama hak politiknya tidak dicabut sebagaimana Pasal 35 KUHP?

Penting mengajukan pertanyaan lanjutan, apakah KPU berhak membatasi hak politik mantan napi? Bukankah pencabutan hak dipilih hanya bisa dilakukan melalui putusan hakim sebagai hukuman tambahan?

Mungkin KPU tidak membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Sebelum UU Nomor 8 Tahun 2015 diubah dengan UU Nomor 10 Tahun tentang Pilkada, Pasal 7 huruf g melarang mantan napi yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun penjara mendaftar sebagai calon kepala daerah, tapi MK menganulir pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusannya, mantan napi dibolehkan mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik dengan syarat terhitung lima tahun sejak mereka dibebaskan dari penjara, mengemukakan dengan jujur dan terbuka kepada publik perihal masa lalunya sebagai mantan napi, dan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Lagi-lagi KPU berdalih bahwa larangan nyaleg bagi mantan napi kasus korupsi yang tercantum dalam Pasal 8 Rancangan PKPU guna memberikan terobosan hukum terhadap potensi korupsi. Sehingga beleid tersebut sepertinya tidak akan dihapus meski berbagai kalangan akan mengkritiknya.

Lantas, apakah KPU punya kewenangan membuat peraturan perundang-undangan? Bukankah PKPU hanya sebatas peraturan teknis atas Undang-Undang? Tapi pantaskah mantan napi kasus korupsi menjadi caleg?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ide Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan yang melarang mantan narapidana (napi) kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif (Pileg) harus diapresiasi dan didukung. Larangan yang diatur dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) sebagai salah satu cara pencegahan korupsi dengan merekayasa sistem melalui regulasi, karena aturan merupakan cara yang paling potensial keberhasilannya. Selain merupakan upaya pencegahan secara terbuka, juga mengisyaratkan bahwa aturan tersebu merupakan perwujudan sanksi sosial.

Anggapan bahwa seorang politikus bisa mati berkali-kali akan tereliminasi dengan aturan ini. Adanya mantan napi kasus korupsi ikut dalam kontestasi Pileg menunjukan bahwa partai politik (parpol) belum berfungsi dengan baik dalam melahirkan kader-kader berkualitas. Kebiasaan merekrut kader atas dasar kemampuan ekonomi seharusnya segera dihentikan. Parpol harus menunjukan niat baiknya dalam membangun bangsa melalui pola rekruitmen calon legislatif yang bersih dari praktik korupsi.

Persoalannya, apakah larangan nyaleg bagi mantan napi kasus korupsi dalam Rancangan PKPU bertentangan dengan UU Pemilu? Dalam Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, salah satu persyaratan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mempublikasikannya kepada masyarakat.  

Yang harus dipahami bahwa Pasal 240 UU Pemilu berlaku untuk semua jenis tindak pidana. Sedangkan Rancangan PKPU hanya membatasi untuk tindak pidana korupsi. Artinya, dalam Rancangan PKPU ada penegasan kekhususan dan tidak menghapuskan seluruh ketentuan Pasal 240. Oleh karenanya tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UU Pemilu. Sehingga tidak ada alasan DPR untuk menolak larangan dalam Rancangan PKP, karena ketentuan tersebut sesungguhnya telah dan akan membantu parpol dalam menyeleksi kader yang bersih dan tidak akan merugikan negara.

Memang putusan Mahkamah Konstitusi memberikan keleluasaan bagi mantan napi mengikuti Pileg dengan alasan masyarakat pemilih yang akan menilainya. Secara yuridis putusan itu hanya mengikat Undang-Undang yang di-judicial review.

Demi komitmen pemberantasan korupsi, larangan nyaleg kepada mantan napi kasus korupsi boleh saja dilakukan karena tidak menghilangkan hak politik bagi para mantan napi tindak pidana lainnya. Pelarangan tersebut guna menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, yaitu demokrasi Indonesia yang beradab dan bersih dari korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Pasal 12 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk setiap tahapan pemilu. Kemudian pada Pasal 13 huruf c UU Pemilu ditegaskan bahwa KPU berwenang menetapkan PKPU untuk setiap tahapan pemilu.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa PKPU termasuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan, karena KPU merupakan organ konstitusi (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945) dan dipertegas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Merujuk Pasal 8 ayat (2), PKPU adalah sah dan mengikat. Pun diakui keberadaannya, karena kedudukan PKPU adalah ketentuan pelaksana bagi UU Pemilu. Oleh karenanya, semestinya tidak bertentangan dengan UU Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sejatinya PKPU hanya peraturan teknis yang menjabarkan UU Pemilu. PKPU tidak diperkenankan memunculkan norma yang bersifat membatasi hak warga Negara. Pembatasan tersebut hanya bisa dilakukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Lalu seberapa pantas mantan napi kasus korupse nyaleg? Kita perlu mengulas tiga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu:

Pertama. Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 menguji ketentuan larangan mantan napi di dalam UU Pilpres, UU MK, UU MA, UU Pemda, dan UU BPK. Menurut MK, larangan itu tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang ketentuan tersebut diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu, serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda.

Kedua. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menguji larangan mantan terpidana di dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan UU Nomor 12 Tahun 2008 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Menurut MK, norma-norma di dalam kedua Undang-Undang dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang ditentukan oleh MK. Menurut MK, norma-norma di atas akan bertentangan dengan konstitusi jika tidak dipenuhi syarat-syarat; Pertama, tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials). Kedua, berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Ketiga, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Keempat, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Ketiga. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 menguji larangan mantan terpidana di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 jo UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Menurut MK, ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana.

Melihat putusan di atas, maka putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 justru “meringankan” persyaratan dibandingkan dengan putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Persyaratan konstitusionalitas norma dalam putusan ini tidak memberikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana. Putusan ini selanjutnya diadopsi oleh Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan UU Pemilu yang tidak memberikan pembedaan bagi terpidana korupsi dengan pidana lainnya merupakan catatan yang perlu dikritisi. Jika kita menginginkan anggota legislatif yang bersih, semestinya perlu mempertimbangkan pembedaan bagi pelaku kejahatan berat seperti korupsi dibandingkan dengan kejahatan lainnya.

Namun demikian, jika KPU memiliki pandangan ingin mengatur pembatasan bagi mantan terpidana korupsi, tentu tindakan ini tidak tepat karena PKPU hanya peraturan teknis. Hal yang mungkin dilakukan oleh KPU adalah menetapkan peraturan yang menjabarkan mengenai bentuk pernyataan terbuka bagi mantan terpidana yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Pada dasarnya semua warga negara berhak duduk di parlemen asalkan mampu berkompetisi pada pemilu legislatif. Tapi mengenai larangan mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif (Pileg) bagi mantan narapidana kasus korupsi, yang mesti clear adalah bagaimana kita memandang kesalahan dan hukuman. Terlepas dari penegakan hukum kita yang belum baik, itu persoalan lain. Bagi saya, saat orang berbuat salah, terbukti, lalu menjalani hukuman, ia sudah menebus kesalahannya.

Dengan posisi yang demikian, ia telah menjalani restitusi. Hak asasinya kembali lagi sepanjang tidak ada pencabutan hak politik oleh pengadilan.

Kalau rancangan Peraturan KPU (PKPU) melarang mantan napi kasus korupsi dalam Pileg sebagai upaya terobosan hukum untuk mencegah potensi korupsi. Semestinya pencegahan korupsi tidak dengan 'mencekal' dengan membatasi hak politik mantan napi kasus korupsi, tetapi dengan cara membuka potensi konflik kepentingan dari si calon legislatif (caleg).

Hal tersebut yang bisa dilakukan KPU, dengan membuka informasi konflik kepentingan para caleg melalui publikasi profil, Laporan Harta kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN), dan informasi-informasi lainnya tentang caleg. Setelah itu, biarkan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Gagasan pelarangan mantan narapidana (napi) kasus korupsi mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) sebenarnya karena partai politik (parpol) cenderung memilih kandidat yang bermodal ketimbang track record caleg. Praktik demikian tidak sejalan dengan peran esensial parpol yaitu untuk melakukan edukasi cerdas kepada masyarakat.

Selain bertentangan dengan Pasal 240 UU Pemilu dan Putusan MK, pelarangan nyaleg bagi mantan napi kasus korupsi dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) potensial bertentangan dengaan; Pertama, Pasal 27 UUD 1945 dan sejumlah pasal lain yang memberikan jaminan hak politik. Kedua, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketiga, Pasal 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Secara substansi, rencana KPU memang bagus namun membatasi hak dipilih (nyaleg) melalui PKPU tidaklah tepat. Idealnya, pembatasan hak dipilih haruslah diatur dengan Undang-Undang. KPU lebih baik menyampaikan inisiasinya kepada DPR dan Presiden agar larangan mantan napi kasus korupsi nyaleg diatur dalam Undang-Undang, karena urusan pembatasan hak dipilih domainnya legislatif. Hal ini agar linier dengan konstruksi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Lebih-lebih, layak dan tidaknya seorang untuk nyaleg, menjadi peran sekaligus bagian masyarakat untuk menilainya. Biarkan rakyat yang menentukan jika ada mantan napi kasus koruptor nyaleg.

Persoalan telah melanggar sumpah, tentu tidak bisa diberlakukan untuk jabatan yang akan diembannya. Terlebih, sumpah yang dilanggarnya erat kaitannya dengan jabatan sebelumnya. Tidaklah logis jika itu dijadikan pertimbangan pelarangan nyaleg bagi mantan napi kasus korupsi.

Pun dalih KPU sebagai terobosan hukum mencegah praktik korupsi, juga kurang tepat. Pertanyaannya, apakah KPU dapat menjamin caleg non mantan napi kasus korupsi tidak akan melakukan tindak pidana korupsi? Upaya pencegahan mestinya melalui pengetatan pengawasan pada lembaga-lembaga pemerintahan dan upaya meminimalisir biaya kampanye yang mahal. Karena dua sektor itu menjadi biang keladi praktik korupsi.

Sebaiknya KPU mendorong parpol agar; Pertama, mendedahkan diri bahwa para calon yang akan menjadi wakil bukan lagi sekadar para ‘vote getter’ dan aliansi keluarga yang hanya andal dari segi populiratias dan dana, tetapi miskin kualitas. Kedua, harus rela meninggalkan politik oligarki atas dasar spoil system, tetapi mengutamakan merit system pada lingkungan internal partai dan pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran Calon Anggota Legislatif menunjukkan langkah progresif.  Di dalam rancangan Peraturannya, KPU mengatur bahwa mantan narapidana kasus korupsi tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Ini tentu langkah yang sangat positif yang diambil oleh KPU guna meneguhkan komitmen bersama agar partai politik dan pemilih dilindungi dari bakal calon anggota legislatif yang pernah dijerar tindak pidana korupsi.

KPU memberikan penegasan kepada Kita bersama, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang tidak boleh lagi dipandang biasa saja. Mantan pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dipersamakan dengan kejahatan lainnya. Termasuk juga kesempatan untuk mengisi jabatan publik sepenting anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pengaturan yang dibuat oleh KPU ini tidak bisa dilihat dari pendekatan pembatasan hak politik warga negara. Tetapi, pengaturan ini adalah langkah preventif yang tujuannya adalah memperbaiki kualitas pemilu, dan pemerintahan yang dipilih melalui proses pemilu.

Rancangan PKPU ini baru selesai ditahap uji publik yang dilakukan oleh KPU bersama dengan banyak stakeholder kepemiluan lainnya. Tahapan berikutnya, rancangan Peraturan KPU ini masih akan dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah sebelun disahkan oleh KPU. Terhadap rancangan peraturan KPU yang mengatur mantan napi kasus korupsi menjadi caleg, serta menuju proses konsultasi yang akan dihadapi KPU bersama DPR dan Pemerintah, Kami menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, kami mendukung penuh rencangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif, yang melarang mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif. KPU harus berkomitmen penuh untuk mempertahankan pengaturan ini, dan dapat segera disahkan menjadi Peraturan KPU, setelah proses konsultasi di DPR dan Pemerintah selesai dilaksanakan. KPU harus mengingat, bahwa proses konsultasi dengan Pemerintah dan DPR tidaklah mengikat, sesuai dengan Putusan MK No.92/PUU-XIV/2016 sudah menyatakan bahwa proses konsultasi Peraturan KPU tidak boleh mengikat KPU sebagai penyelenggara pemilu, karena berpotensi merusak kemandirian lembaga penyelenggara pemilu.

Kedua, DPR RI dan Pemerintah diharapkan memiliki komitmen yang sama, terhadap semangat menghasilkan calon anggota legislatif yang bersih secara integritas, dan tak memiliki jejak rekam mantan napi korupsi. Ini adalah ujian komitmen pemerintah dan DPR terhadap tujuan pemilu, khususnya menghasilkan anggota legislatif yang kuat, bersih, dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Usulan KPU ini sama sekali tidak bertengan dengan UU Pemilu, karena larangan mencalonkan mantan napi korupsi diberikan kepada partai politik. Artinya, apartai politiklah yang tidak boleh mencalonkan mantan napi korupsi.

Ketiga, mendorong Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kemendagri dan Kemenkumham agar mendukung rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi untuk bisa maju menjadi calon anggota legislatif dengan meletakkan larangan itu kepada partai politik peserta pemilu.

Keempat, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, KPU berwenang membentuk aturannya sendiri berdasarkan kewenangannya sebagai penyelengara Pemilu untuk mengatur pembatasan hak terhadap seorang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pemilu 2019.

Kelima, PKPU yang akan diterapkan KPU untuk membatasi hak mencalonkan mantan napi korupsi bertujuan untuk menyelamatkan proses penyelenggaraan dari ditangkap tangannya calon karena terbiasa melakukan politik uang sehingga mengganggu proses Pemilu dan menyelamatkan Pemilih dari terjebak memilih calon ‘kucing dalam karung’ yang membuat pelaku koruptor dapat mengulangi perbuatannya ketika terpilih. (mry)

Koalisi Anti Politisi Busuk

Perludem, ICW, PUSaKO FH UNAND, KODE INISIATIF, KOPEL

 

Catatan: Rilis ini dikirimkan oleh Fadli Ramadhani (Peneliti Perludem) kepada Tim Redaksi Watyutink.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi