KKB Berulah Lagi, Bagaimana Seharusnya Negara Bersikap?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 December 2018 10:30
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali melakukan teror bersenjata. Kali ini sejumlah pekerja PT. Istaka Karya yang jadi korban penyerangan KKB di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Dilansir dari tribunjakarta.com, Kapolri Jenderal Pol. Titio Karnavian menyatakan korban tewas atas serangan tersebut berjumlah 20 orang, sementara sejumlah pekerja berhasil melarikan diri ke sejumlah lokasi.

Bukan kali pertama KKB melakukan tindakan teror terhadap warga, dilansir dari siaran berita Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, pada 2018 KKB beberapa kali melakukan kekerasan bersenjata di Nduga juga di wilayah lainnya di Papua. Ini menunjukkan belum stabilnya situasi sosial politik di Papua. Apakah ada oknum yang memanfaatkan situasi sosial politik yang belum stabil ini untuk kepentingan pribadinya?

Data dari Polda Papua mengatakan, terjadi peningkatan jumlah penembakan yang diduga dilakukan KKB di Papua. Sepanjang 2016 penembakan terjadi sebanyak 15 kali. Pada tahun 2017, jumlah penembakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 24 kali. Belum ada data resmi dari aparat keamanan mengenai data jumlah penembakan dan kekerasan bersenjata di Papua. 

Akhir 2017 lalu, publik Indonesia dikejutkan dengan penyanderaan yang dilakukan KKB terhadap 1.300 warga Mimika dari dua desa, yakni Kimbely dan Banti. Dilansir dari detik.com, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada yang menjadi provokator di Papua dengan tujuan memperburuk kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Lantas, apakah pemerintah telah melakukan penyelidikan untuk membuktikan ada atau tidaknya provokator dalam kasus-kasus kekerasan bersenjata?

Kekerasan bersenjata di Yigi ditujukan kepada para pekerja yang sedang membangun jalan Trans Papua untuk Rakyat Papua. Teringat ujaran Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat Trans Papua tahap I dibangun, “sparatis selama ini tidak ada gangguan, karena yang dikatakan sparatis kek apa pun juga, mereka juga memerlukan akses jalan. Jadi kalau ada sparatis menganggu pembuatan jalan, berarti dia tidak sayang terhadap masyarakat di Papua ini”. Apakah Rakyat Papua merasakan manfaat langsung dari pembangunan Trans Papua itu?

Dilansir dari kompas.com, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pembantai pekerja di Papua adalah gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM berupaya memisahkan diri dari NKRI karena menganggap Rakyat Papua tidak pernah sejahtera selama bergabung dengan Indonesia. Lantas, apakah mungkin mereka yang berjuang atas nama Rakyat Papua menganggu akses jalan yang diperuntukkan bagi pemerataan kesejahteraan di Papua?

Sejumlah instansi pemerintah terkait telah menurunkan tim untuk melakukan pencarian data dan fakta di lapangan mengenai kejadian tragis tersebut. Lantas sejauh mana pemerintah telah melakukan penyelidikan terhadap kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua? Apakah pemerintah sudah memikirkan solusi konkret untuk mengakhiri kekerasan bersenjata di atas Bumi Cendrawasih?
 
Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Kami menyampaikan dukacita mendalam atas dibunuhnya para pekerja yang sedang melaksanakan program pembangunan tersebut. Juga mengutuk pembunuhan secara biadab yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cendrawasih. Tindakan tersebut tidak saja inhuman atau tidak manusiawi, namun juga memberikan efek domino rasa takut (fear) di kalangan pekerja dan warga, sehingga dapat mengganggu program-program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tindakan kriminal yang dilakukan secara keji terhadap pekerja dalam jumlah besar tersebut harus mendapatkan penanganan serius dari aparat keamanan, untuk mengembalikan tertib sosial dan memulihkan keamanan, khususnya di Distrik Yigi dan di area-area pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta di Papua pada umumnya. Namun demikian, kita juga mesti mengingatkan kepada aparat keamanan, baik sipil maupun militer, untuk tetap bertindak proporsional menggunakan pendekatan sipil berbasis sistem hukum pidana dalam menangani kasus pembununan terhadap pekerja kolosal tersebut. Aparat hendaknya tidak mengambil langkah berlebihan yang dapat memperburuk situasi keamanan, baik aktual maupun persepsional, di Papua yang secara umum dalam beberapa tahun belakangan ini relatif terkendali. Secara objektif, pendekatan militer belum dibutuhkan.

Namun begitu, harus diakui aksi KKB ini adalah serangan yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir yang dilakukan kelompok perlawanan bersenjata di Papua. Ini memperkuat indikasi bahwa telah terjadi peningkatan kualitatif perlawanan Papua, yang dalam banyak kasus juga terjadi dalam bentuk front perjuangan sipil melalui konsolidasi pembentukan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) serta dukungan dari mahasiswa Papua di berbagai kota di Indonesia.

Terkait gangguan keamanan yang terus berulang, pemerintah harus serius merespons secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua, sebab jika tidak, eskalasi perlawanan KKB pasti meningkat. Pemerintah Jokowi-JK harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua. Dalam konteks itu, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan pasca pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak. Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka.

Dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya para pekerja tersebut. Sebaliknya, seluruh elite politik kita harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Manager INFID, Komisioner Komnas HAM 2017-2022  

Kami telah berkordinasi dengan tim di lapangan untuk mengumpulkan data dan fakta. Jika biasanya data yang diperoleh hanya dari aparat keamanan, kali ini kami juga akan melakukan wawancara dengan Bupati dan DPRD Nduga untuk memperoleh informasi. Tujuannya agar data yang diperoleh tidak dari satu pihak saja.

Mengumpulkan data dan fakta merupakan respon cepat kami. Perwakilan Komnas HAM di Papua masih terus berupaya untuk melakukan pengumpulan data dan fakta, karena memang tidak mudah untuk masuk ke Nduga.

Selanjutnya, kami juga menyiapkan respon yang sifatnya lebih strategis. Kekerasan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga bukan yang pertama kali, rangkaian kekerasan bersenjata sudah dilakukan beberapa kali pada 2018 ini, di Nduga juga di wilayah Papua lainnya.

Kami juga akan memberikan respon yang sifatnya lebih strategis, yaitu dengan melakukan studi komprehensif dari aspek ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Mengingat kondisi politik di Papua yang belum juga stabil sampai hari ini. Studi komprehensif tersebut diharapkan bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang di Papua.

Kami juga merasa perlu melibatkan orang Papua dalam membicarakan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua. Jadi, bukan hanya mendengar solusi dari Jakarta, tapi juga dari Papua. Sehingga, solusi yang didapatkan bisa membuat semua pihak merasa aman dan nyaman untuk bekerja. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang