Jokowi 'Terjebak' di UU MD3?
berita
Politika

Ilustrasi foto: Muid/watyutink.com                        25 February 2018 10:00

Polemik revisi UU MD3 masih terus berlanjut. Hingga kini Presiden Joko Widodo belum menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang telah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018. Sikap diam Jokowi tak membatalkan berlakunya UU tersebut. Sebab, dengan atau tanpa tandatangan Presiden, UU itu tetap berlaku 30 hari setelah ketok palu DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, alasan Presiden Jokowi enggan menandatangani pengesahan UU MD3 sebagai bentuk protes terhadap pasal-pasal yang ditentang oleh publik karena DPR mengangkat diri sebagai lembaga superior. Bahkan, kata Yasonna, Jokowi tidak menyangka ada banyak pasal tambahan dalam UU MD3 yang disahkan DPR. 

Ada beberapa pasal yang menyebabkan Jokowi enggan menandatangani UU MD3, yaitu menyangkut anggota DPR yang makin kuat karena untuk memeriksa anggota DPR harus melalui rekomendasi MKD. Ada pula pasal yang berpotensi memidanakan siapapun yang dianggap menghina DPR. Satu lagi terkait superioritas DPR yang bisa melakukan pemanggilan paksa. Khusus untuk pasal pemanggilan paksa, kebijakan itu sebenarnya sudah ada dalam UU sebelumnya. Artinya, hanya tinggal mengatur ketentuan yang tepat dipadukan dengan peraturan kepolisian.

Kalau itu yang menjadi alasan presiden, mengapa tidak sejak awal Yasonna memberi masukan presiden bahwa disampaikan disaat pembahasan dengan komisi III DPR? Sejak digodok, materi pembahasan revisi UU MD3 antara pemerintah dan Komisi III DPR adem ayem saja.

Peristiwa penolakan presiden terhadap UU yang disahkan DPR bukan baru kali ini terjadi. Saat DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU, publik protes sebab isinya dinilai kemunduran dalam sistem demokrasi, yaitu kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung, melainkan oleh DPRD. Setelah mendapat reaksi dan kritik publik terkait RUU itu, akhirnya Presiden (saat itu) SBY mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu). Apakah kali ini Jokowi bisa mengeluarkan Perppu untuk menolak UU MD3?

Kondisi saat ini sebetulnya 'jebakan Batman' bagi Jokowi. Jika Presiden menyetujui UU MD3, dia akan berhadapan dengan gelombang penolakan rakyat. Sebaliknya, jika presiden menolak tegas, di satu sisi citranya tetap bagus di mata rakyat, namun relasinya dengan parlemen--terutama partai pendukung pemerintah, berpotensi terganggu.

Menarik didiskusikan lebih jauh, sebab meski terkesan menolak, Presiden Jokowi justru menyarankan agar masyarakat mengajukan uji materi ke MK. Seharusnya presiden bisa mengambil langkah lain, misalnya memerintahkan Menkum dan HAM mengusulkan revisi kembali UU MD3 meski baru disahkan. Itu akan terlihat cerdas. Citranya di mata publik tetap moncer, relasi dengan DPR pun tidak begitu berimplikasi jauh.  

Sikap presiden yang terkesan "mengambang" seperti sekarang hanya akan membenarkan bisik-bisik yang beredar bahwa ada aroma transaksional di balik setujunya Menkum dan HAM terkait pengesahan pasal-pasal kontroversial UU MD3, yaitu bakal ada jatah kursi Wakil Ketua DPR untuk PDIP.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

22 Februari 1967. Presiden Sukarno menyerahkan kekuasan kepada Presiden Soeharto. Setahun sebelumnya Bung Karno memecat Nasution dari jabatan Menko Hankam/Kasab pada Kabinet Dwikora, yang memicu demo anti kabinet dengan tumbal Arif Rahman Hakim gugur pada 24 Februari 2016.

Kini Orde Baru bangkit dengan dua partai yang lolos KPU 18 Februari 2018. PDIP baru deklarasi dukung Jokowi 2.0 23 Februari 2018 di Bali. Elite saling berebut posisi dengan berbagai manuver, termasuk UU MD3. Ya penuh pola Brutus, Ken Arok, Machiavelli 3 in1.

Tapi golden rule sejarah akan membuktikan crime does pay. Hitler bisa menang pemilu Jerman dan menaklukkan Eropa selama tiga tahun. Tapi akan dikalahkan sekutu. Uni Soviet bubar di usia 73 tahun dan RRT membuang komunisme yang gagal men-deliver kemakmuran selama 30 tahun di RRT.

Kalaul elite kita tidak serius belajar dari sejarah empiris jatuh bangunnya negara-bangsa, maka kita bisa jatuh karena perang saudara yang lebih sadis dari perang dengan bangsa lain.

Rule of the game yang gonta-ganti tidak berlandas etika, akal sehat, namun penuh kelicikan. Mungkin bisa menguntungkan sepihak, tapi dalam jangka panjang tidak membentuk institusi yang solid. Sistem politik lemah syahwat ini keropos, tidak bisa bersaing setara bangsa lain yang lebih solid berdaya saing tangguh.

Sebetulnya mudah sekali untuk memulihkan golden rule. Hormatilah meritokrasi, Anda mengakui dan menghormati orang yang lebih hebat dari Anda, orang yang menang pemilu, orang yang memang lebih dipercaya rakyat pada suatu periode. Nanti periode lain Anda bersaing lagi. Jadi tidak perlu setiap pemilu mencurangi aturan regulasi, semua dengan niat "licik", tersembunyi ingin menang secara tidak fair. Itu semua menjadikan bangsa ini menuai getahnya, terpuruk dan terseok.

Bisa tumbuh 55 orang lain lebih tinggi lagi tumbuhnya. Jadi kalau sikap ingin menang sendiri dengan segala cara ini tidak menghormati meritokrasi dan hanya mengasilkan kabilisme. Benci melihat orang sukses dan dampaknya mau membunuh, menyingkirkan pesaing. Bangsa Indonesia bisa hancur berantakan di tangan elite yang bermental kabilisme itu. MD3 harus tunduk kepada meritokrasi, bukan jadi wadah perisai KKN dan BKM 3 in1 .

Para meritokrat, bersatulah melawan gang Brutus-Ken Arok-Machiavelli (BKM 3 in1). (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Kalau Presiden kaget dengan isi dari UU MD3, justru saya yang kaget. Bagaimana mungkin Presiden bisa kaget, padahal presiden menunjuk menteri yang akan membahas dan hasil pembahasan seharusnya dilaporkan kepada presiden. Peristiwa ini menunjukkan kurang solidnya kabinet presiden Jokowi, artinya para menteri tidak paham dan tidak melapor kepada presiden.

Untuk menunjukkan kepada publik kalau kabinet solid, sebaiknya Presiden Jokowi sebaiknya menandatangani UU tersebut sebagai bentuk konsistensi hasil pembahasa, yang menunjukkan kabinet berjalan normal. Namun kalau presiden merasa kecolongan, presiden bisa mengeluarkan perpu. Ini mereferensi UU Pilkada zaman SBY, dimana SBY tetap tanda tangan UU yang mendapat penolakan luar biasa dari mereka yang merasa dirugikan, untuk kemudian presiden menerbitkan perpu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Terkait dengan revisi UU MD3 memang sikap Presiden Jokowi harus menolak menandatangani, walau tanpa tandatangannya UU tersebut tetap berlaku sesudah batas waktu 30 hari berakhir. Aturannya memang seperti itu.

Menteri Hukum dan HAM seharusnya berjuang untuk mencegah agar proses di DPR dapat disetop, karena dia yang seharusnya memberikan laporan dan pandangan kepada Jokowi semasa DPR masih melakukan pembahasan demi pembahasan. Khusus ketika direncanakan pasal-pasal yang dianggap oleh publik sebagai tidak demokratis. Misalnya perlunya izin presiden jika akan dipanggil oleh pihak yang berwenang ketika seorang anggota DPR diperkirakan melakukan perbuatan pidana. Juga perlu lewat rekomendasi MKD yang notabene bagian dari internal DPR sendiri.

Buat Presiden Jokowi yang selalu mampu keluar dari "jebakan Batman" - istilah Watyutink.com - usulan untuk melakukan judicial review ke MK bagi mereka yang tidak bisa menerima revisi UU MD3 memang jalan keluar yang terbaik. Terbaik bagi presiden, terbaik bagi DPR, dan terbaik bagi rakyat Indonesia. Karena memang seharusnya jalan keluar menurut UUD dan UU yang berlaku ialah melakukan judicial review lewat MK. Bukan lewat pintu hati yang emosional atau membuat "jebakan Batman" baru yang kontraproduktif bagi bangsa.

Tetapi, Yasonna pun perlu dipertanyakan, mengapa sebagai Menteri Hukum dan HAM dia tidak mampu mencegah guliran bola dimasukkan ke gawangnya sendiri? Gawang pemerintah yang dikawalnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Kita menolak revisi UU MD3. Kita mendukung kuat sikap Presiden Jokowi yang menolak menandatangani revisi UU MD3 sebagai sikap politik tegas untuk menyelamatkan demokrasi dan menguatkan negara hukum. Namun, sikap politik saja belum cukup.

Rakyat masih menunggu realisasi sikap tersebut dalam wujud kebijakan riil dengan mengeluarkan perintah untuk membatalkan keseluruhan revisi UU MD3. Kedua, memerintahkan Menkumham untuk mengkaji ulang secara komprehensif dan merumuskan revisi menyeluruh terhadap UU MD3 untuk membetulkan tata tertib serta tata kelola hak dan kewajiban MPR, DPR, DPD, dan DPRD sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Ketiga, menugaskan Kepala Kantor Staf Presiden untuk memperkuat tim hukum kepresidenan guna penguatan fungsi pengawasan (monitoring) dan evaluasi terhadap semua kebijakan terkait Hukum, HAM, dan Demokrasi, untuk menjamin agar ke depan tidak lagi terjadi kecolongan kebijakan (policy) hukum seperti ini.

Presiden Jokowi harus belajar dari kasus Pansus Angket DPR terhadap KPK, skandal etik Ketua Mahkamah Konstitusi dengan kontroversi putusan MK soal angket DPR terhadap KPK, serta operasi senyap transaksioanal dalam proses revisi MD3 yang diam-diam mencuri peluang untuk mendudukkan superioritas lembaga DPR. Presiden harus membuka mata dan sadar bahwa peristiwa-peristiwa tersebut adalah contoh nyata dari praktik gelap oligarki kelompok elite di DPR dan Partai Politik yang mau membajak demokrasi, melakukan pelemahan hukum, dan melawan perjuangan memberantas korupsi di Indonesia.

Permainan kotor tersebut tidak saja telah menurunkan kewibawaan presiden di publik, mendelegitimasi upaya keras pemerintah mewujudkan clean and good governance, tetapi telah mengkonstruksi persepsi publik bahwa rezim pemerintahan Jokowi-JK ini terjadi degradasi hukum, kemunduran demokrasi, dan pelemahan pemberantasan korupsi melalui upaya melemahkan KPK, dan berujung "dipeliharanya" kegaduhan dan ketidakstabilan politik. Akibatnya Presiden Jokowi hanya bisa "menggelar tikar" saja, sebagian energinya habis untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik di antara kawan dan lawan. Kita paham capaian laju pembangunan mestinya bisa lebih kencang seandainya stabilitas politik lebih terjaga lagi daripada saat ini.

Kita mengapresiasi kerja keras pemerintah memacu kencang pembangunan infrastruktur untuk menjamin konektivitas antar daerah demi menyiapkan landasan pembangunan ysng lebih kuat dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga. Pesannya Indonesia harus maju mengejar ketertinggalan. Namun, fokusnya juga harus tetap diarahkan pada pembangunan mental bangsa penguatan karakter bernegara melalui kebijakan hukum dan demokrasi yang koheren dengan pembangunan infrastruktur.

Di sini kita mau mengingatkan Presiden Jokowi soal implementasi pesan besar "REVOLUSI MENTAL" untuk mengejar ketertinggalan mental bangsa dan kemunduran karakter bernegara yang belakangan ini kian memprihatinkan. Mari kita mulai dari sikap tegas menolak revisi UU MD3 untuk menyelamatkan demokrasi dan mental bangsa. Salam Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Respons publik terhadap UU MD3 negatif karena memiliki beberapa pasal yang kontroversial. Salah satunya Pasal 122 huruf k, yang memungkinkan sebagai pasal karet dan akan menghantam sikap-sikap kritis publik terhadap DPR.

Respons negatif membuat Jokowi berada dalam dilema politik, antara berpihak kepada rakyat atau kepada partai politik. Sebab, kalau meminta UU MD3 direvisi ulang ataupun menerbitkan Perppu, Jokowi harus berhadapan dengan partai politik. Sementara kalau menandatangani UU MD3, Jokowi akan mendapatkan citra negatif. Bisa saja kondisi ini adalah jebakan, namun nampaknya tidak mungkin karena ada PDIP di dalamnya. Masa PDIP tega menjebak kadernya sendiri?

Tapi Jokowi memiliki sensitivitas terhadap respons publik, dan memiliki karakteristik kepemimpinan yang mampu menjaga citra ditengah situasi yang sangat sensitif. Akhirnya, Yasonna Laoly sebagai tameng politik untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak tahu menahu soal pasal kontroversial dalam UU MD3. Sehingga enggan menandatangani lembar pengesahan UU MD3 dan menyarankan masyarakat untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tanpa harus mengusulkan revisi ulang atau pun mengeluarkan Perppu.

Saya kira aneh seorang Jokowi sebagai kader PDI-P tidak tahu isinya sejak awal, apalagi UU ini menyangkut kepentingan PDIP yang dapat dipastikan mempelajari pasal demi pasal.

Meski demikian, sikap Jokowi tersebut merupakan sebuah citra agar dipahami publik bahwa Jokowi pro terhadap terhadap kepentingan publik, bukan kepada kepentingan DPR. Ini sebetulnya adalah salah satu strategi untuk memiliki legitimasi bahwa presiden pro terhadap kepentingan rakyat.

Dan itu menjadi keuntungan Jokowi dari sikap politiknya. Karena dengan tidak menandatanganii UU MD3, Jokowi akan mendapatkan simpati publik—yang kemungkinan akan menaikkan elektabilitasnya untuk Pilpres 2019. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

UU MD3 yang telah ditandatangani oleh DPR telah menimbulkan polemik dan penolakan oleh publik karena isinya dinilai kemunduran dalam sistem demokrasi. Pertama, ketentuan Kepala Daerah yang tidak lagi dipilih secara langsung, melainkan oleh DPRD. Kedua, ketentuan harus adanya izin pemeriksaan oleh presiden bagi anggota DPR yang diduga terlibat kasus kriminal. Dan ketiga, ketentuan mengenai DPR yang dapat memanggil paksa dengan meminta bantuan polisi. Tiga hal ini merupakan pasal-pasal kontroversial yang telah menimbulkan antipati publik terhadap revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Karena pasal-pasal kontroversial tersebut dan kerasnya penolakan publik, Presiden Jokowi tidak mau menandatangani revisi UU MD3 yang telah ditandatangani pada 12 Februari 2018. Secara konstitusional, setelah 30 hari UU tersebut disahkan oleh DPR --walaupun tidak ditandatangani Presiden-- UU MD3 tetap berlaku.

Sikap Presiden Jokowi yang tidak menandatangani UU MD3 sebenarnya merupakan langkah mendelegitimasi UU tersebut. Apalagi kemudian Jokowi mempersilahkan publik untuk mengajukan judicial review ke MA. Di sini terlihat bahwa Jokowi sengaja menyerahkan "legalisasi" UU MD3 ke waktu pemberlakuan UU tanpa persetujuan presiden dan menyerahkan "legitimasi" UU MD3 ke publik, yang sudah jelas menolak UU tersebut.

Memang Presiden Jokowi seakan bersikap mengambang, tapi itu merupakan langkah taktis teraman daripada memerintahkan Menkumham mengusulkan revisi lagi, yang pada akhirnya malah membuka peluang "trade off" politik. Dengan langkah ini, presiden berhasil menggulatkan anggota DPR dengan publik dan menyatakan bahwa presiden  tidak bertanggung jawab secara langsung atas efek negatif dari pemberlakuan UU tersebut.

Dengan adanya penolakan publik yang sangat keras terhadap UU MD3, maka DPR seperti mati langkah. Maksud hati ingin dihormati tapi apa daya (DPR) malah terhujat oleh rakyat. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Saran Presiden Jokowi kepada masyarakat untuk mengajukan uji materi ke MK merupakan pengakuan atas kegagalan menterinya.

Kita semua tahu bahwa hak legislasi/membuat undang-undang ada di DPR (diwakili pansus) dan pemerintah (diwakili menteri yang ditunjuk). Pemerintah dan DPR memiliki hak yang sama dalam pembahasan RUU baru maupun RUU perubahan. Semua materi terkait isu yang seksi sudah diketahui sedari awal oleh pemerintah. Entah sejauh mana pendapat  dan masukan pemerintah terkait isu-isu yang rentan daya tolak di masyarakat, yang pasti RUU MD3 berhasil disahkan dalam Rapat Paripurna DPR 14-2-2018. Artinya pemerintah sudah terlibat dalam proses pembahasan dan setuju dengan semua materi yang diputuskan.

Melihat proses yang ada, rasanya berat sekali untuk menepis dugaan adanya "bargaining kepentingan yg jelek". Toh kepentingan dalam politik legislasi itu biasa dan sah-sah saja, selama kepentingannya berpihak kepada masyarakat.

Karena itu, jika benar presiden tidak setuju dengan sebagian materi UU MD3 yang sudah disahkan, maka sudah semestinya presiden tidak menandatangani, toh UU tetap bisa berlaku efektif dengan sendirinya manakala dalam 30 hari presiden tidak menandatangani. Setidaknya sikap presiden akan memperkuat dan bisa menambah alasan masyarakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas