Jokowi Minta TNI-Polri Sosialisasi Kinerja Pemerintah, Abuse of Power?
berita
Politika
Sumber Foto : tirto.id (gie/watyutink.com) 26 August 2018 09:00
Penulis
Lagi, pernyataan Presiden Jokowi menuai kontroversi. Hal ini bermula ketika Presiden RI ketujuh itu meminta perwira TNI-Polri turut serta mensosialisasikan capaian kinerja pemerintahannya kepada masyarakat, Kamis (23/8/2018). Permintaan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) di Istana Negara, Jakarta. Pertanyaannya, apa motif Presiden Jokowi meminta perwira TNI-Polri bertindak demikian?

Ada yang menilai pernyataan Jokowi TNI-Polri untuk mensosialisasikan capaian kinerja pemerintahan disinyalir sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Namun pihak Jokowi membantah tudingan tersebut. Permintaan Jokowi itu karena selama ini banyak beredar informasi yang menyesatkan masyarakat soal capaian pemerintah.

Tetapi, etiskah pernyataan itu dikemukakan di tahun politik seperti sekarang ini? Apalagi Jokowi juga mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Wajar jika sebagian kalangan punya kesan bahwa Jokowi berusaha memanfaatkan kekuasaannya demi kontestasi politik, karena sosialiasi capaian kinerja potensial berhasil mendulang suara bagi Jokowi-Ma’ruf Amin.

Meski begitu, sebetulnya konstitusi sudah mengatur bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sementara Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan keamanan masyarakat. Pendeknya, tugas dua institusi ini guna melindungi kepentingan Negara, bukan semata-mata kepentingan pemerintah. Lantas, apakah pernyataan Jokowi bisa dinilai melanggar UUD 1945? Bila benar demikian, bagaimana konsekuensi hukumnya?

Kalau kita flasback, salah satu alasan penghapusan dwifungsi ABRI agar TNI-Polri tidak lagi menjadi alat kekuasaan seperti di zaman Orde Baru. Karenanya, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengharuskan para prajurit bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam urusan politik praktis. Begitupun sikap yang harus ditunjukan oleh perwira polisi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Menurut analisis Anda, apakah TNI-Polri akan menaati permintaan Presiden Jokowi? Memang secara ketatanegaraan Presiden Jokowi juga membawahi institusi TNI-Polri. Artinya, dua institusi ini berada dalam garis komando presiden. Tapi itu kaitannya Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan.

Kini yang menjadi tanya, bagaimana nasib keamanan negara dan ketertiban masyarakat jelang Pilpres 2019 jika TNI-Polri tidak netral? Terlebih, kabarnya Pilpres 2019 berpotensi mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jangan sampai TNI-Polri mau mengorbankan kepentingan Negara!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta perwira TNI/Polri untuk ikut mensosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah (23/8) bisa mengingatkan publik pada doktrin Dwi Fungsi TNI/Polri di masa lalu, dimana dua intitusi negara itu digunakan oleh Soeharto sebagai garda terdepan dalam upaya memenangi kontestasi politik dan menjaga stabilitas keamanan. Permintaan Jokowi dalam batas-batas tertentu bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran UUD 1945.

Pada Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara, sedangkan Polri adalah aparat keamanan dan penegak hukum. Hubungan presiden dengan TNI dan Polri merupakan hubungan kenegaraan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara. Jika TNI dan Polri diminta mensosialisasikan kinerja pemerintah, maka TNI dan Polri bisa dianggap melanggar konstitusi. Dua institusi ini bukanlah anggota kabinet yang berkewajiban mensosialisasikan kinerja pemerintah. Bahkan, untuk memastikan netralitas anggota, TNI/Polri hingga kini belum diberi hak pilih oleh perundang-undangan Indonesia. Makna netralitas TNI/Polri menuntut semua pihak untuk tidak sedikitpun menyeret dua institusi ini pada setiap hajatan politik republik. Mereka hanya ditugasi memastikan keamanan terjaga dan penegakan hukum yang adil.

Meskipun demikian, Presiden Jokowi kemungkinan punya maksud lain dengan pernyataan itu. Bisa jadi maksud utamanya adalah agar TNI/Polri menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan dengan memastikan hoax yang tersebar di tengah masyarakat terkait kinerja pemerintah haruslah diluruskan, karena bisa mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Jadi permintaan ini dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keamanan. Sebagaimana diketahui, materi hoax menjelang pemilu bukan hanya soal identitas SARA tetapi juga informasi capaian kinerja pemerintah yang dipalsukan dengan tujuan membangun kebencian pada presiden yang berkuasa.

Tanpa penjelasan lebih detail, pernyataan Jokowi akan mengundang kontroversi yang justru akan melemahkan kepemimpinan Jokowi dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan. Jadi, sebaiknya Jokowi memberikan penjelasan lebih detail, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru di tahun politik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Arahan Presiden Jokowi agar Polri dan TNI untuk ikut serta mensosialisasikan capaian kinerja pemerintah, terkesan memberikan tugas "baru dan khusus" yang cenderung offside kepada kedua intitusi tersebut. Atas hal itu, maka Presiden nampak keliru dalam memahami peran dan tugas TNI dan Polri sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Di dalam kedua UU a quo, tidak ada pasal eksplisit bahwa TNI dan Polri harus menjalankan peran sebagai intitusi "kehumasan atau publikasi" atas kinerja pemerintah. Idealnya, jika pemerintah ingin dilihat kinerjanya maka presiden selazimnya memberikan arahan pada intitusi/kementerian terkait bukan kepada TNI dan Polri.

Di samping itu, sungguh pun arahan itu bersumber dari presiden, maka tidak seharusnya TNI dan Polri membabi buta melaksanakan arahan tersebut. Mengapa? Karena dalam penyelenggaraan negara (bagi TNI-Polri) bukan semata didasarkan pada arahan "sang kepala" melainkan harus pula didasarkan pada hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan melihat instrumen hukum yang tidak selaras dengan tugas dan peran TNI dan Polri, maka mengabaikannya menjadi keniscayaan bagi TNI dan Polri guna tegaknya kedaulatan hukum.

Kemudian, meskipun arahan itu tidak sesuai dengan original inten undang-undang, rasanya sulit kalau harus ditarik sebagai pelanggaran konstitusi karena arahan presiden sulit jika dimasukan pada kualifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945. Namun demikian, hal itu lebih pada etika berkonstitusi (constitutional ethics) yang belum dijalankan dengan baik oleh kepala sekaligus penyelenggara negara.

Di lain hal, mengingat arahan presiden sebagai niatan agar kinerja pemerintah dapat tersampaikan secara massif kepada publik, maka hal itu dapat dibaca bahwa peran institusi seperti bidang komunikasi kepresidenan dan Menkominfo seolah belum maksimal dalam menjalankan peran dan tugasnya. Oleh karena itu, arahan presiden harus menjadi cambuk bagi institusi pemegang tugas pokok di bidang komunikasi agar lebih sigap dan tepat sasaran dalam menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan pemerintah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh