Jokowi, Kapan Bentuk TGPF Independen untuk Novel?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 July 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com - Tugas Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Tito Karnavian sudah purna. Tapi selama enam bulan berkerja, tim yang bertugas mengungkap tragedi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ini dinilai tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan. Bahkan dianggap gagal.

Enam bulan lalu, tepatnya pada 8 Januari 2019, Kapolri membentuk TGPF melalui surat Nomor Sgas/3/I/Huk.6.6./2019. TGPF yang beranggotakan 65 orang dari berbagai unsur tersebut diharapkan bisa mengudar tragedi yang menimpa Novel Baswedan. Tapi hingga tenggat waktu berakhir pada 7 Juli 2019, tim ini dianggap tidak berhasil mengungkap peristiwa yang terjadi pada 11 April 2017 itu.

Sejatinya, hasil investigasi TGPF belum disampaikan ke khalayak ramai. Tim ini baru menyerahkan hasil investigasinya kepada Kapolri pada Selasa (9/7/2019) kemarin. Kabarnya, laporan setebal 170 halaman itu bakal diumumkan ke publik pekan depan.

Kendati belum diungkap ke khalayak, sebagian kalangan menilai TGPF tidak berhasil mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Penilaian ini boleh jadi lantaran mereka sudah tahu isi laporan tersebut. Tampaknya tak mungkin kritik pedas dilancarkan jika sama sekali tidak tahu hasil kerja TGPF.

Sekalipun hasil kerjanya mendapat kritik masyarakat, sepertinya TGPF bukan berarti tidak menghasilkan apa-apa. Jika menyimak keterangan anggota TGPF yang mengatakan telah mendapat temuan-temuan baru, bisa saja pengungkapan kasus ini mengalami perkembangan. Masalahnya, yang diharapkan publik lebih dari itu. Yaitu, berhasil mengungkap tidak hanya dua orang pelaku penyiraman air keras, tapi aktor di balik dua orang tersebut.

Namun, salah satu anggota TGPF mengatakan pengungkapan kasus Novel Baswedan bukan perkara mudah. Selama enam bulan bekerja, tim ini mengalami berbagai kesulitan dalam mengungkapnya. Salah satu penyebabnya, terkendala keterangan saksi. Apakah tragedi penyiraman air keras ini memang begitu pelik untuk diungkap secara terang?

Atau, ini hanya soal political will saja? Dengan kata lain, TGPF ini tidak serius membongkar siapa di balik peristiwa penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK itu? Sebab, sebagian kalangan menilai, mengungkap peristiwa tersebut tidak serumit seperti dalih kepolisian selama ini. Artinya, jika polisi memang serius, dengan mudah peristiwa ini berhasil dibongkar.

Sejak TGPF dibentuk, sebagian masyarakat memang meragukan tim ini akan membuahkan hasil yang menggembirakan. Salah satu alasanya, kerja tim ini diyakini akan menimbulkan konflik kepentingan, sebab kasus tersebut diduga melibatkan oknum polisi. Singkatnya, tak mungkin jeruk makan jeruk.

Kini, setelah tugas TGPF bentukan Kapolri usai, lagi-lagi kelompok masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo segera TGPF yang bersifat independen. Bahkan Wadah Pegawai KPK pun mengultimatum agar Presiden segera mengambil alih pengungkapan kasus Novel jika tim ini olri tidak berhasil mengungkap pelakunya. Apa iya Presiden Jokowi masih mau mempercayakan penyelesaian kasus Novel kepada kepolisian?

Selama ini, boleh jadi Presiden Jokowi bukan tidak mau menuruti tuntutan masyarakat. Tapi TGPF independen belum juga dibentuk karena Jokowi tidak mau menghilangkan muka kepolisian di depan masyarakat. Jokowi percaya sekaligus berharap polisi bisa mengungkap kasus ini.

Jika hasil investigasi tidak sesuai dengan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi kepada kepolisian, apakah itu artinya Jokowi tak punya pilihan lain selain membentuk TGPF independen? Tentu publik berharap Jokowi berhasil menjawab keraguan masyarakat terhadap kepolisian terkait penyelesaian tragedi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sejak awal, saya menyarankan dibuat tim independen agar dalam menyelidiki perkara penyiraman air keras kepada Novel Baswedan bisa lebih leluasa tanpa kegamangan jika harus memeriksa instansi atau personil sendiri. Dengan adanya tim independen, selain lebih bersifat objektif juga bisa langsung dikontrol oleh masyarakat.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Kapolri sesungguhnya tidak berbeda dengan tim penyelidik dalam suatu perkara, meskipun ada pihak lain di dalamnya tetapi leading team tetap ada pada kepolisian. Karena itu, kerja tim ini dirasakan belum ada capaian yang berarti.

Lantaran inisiatif tim tersebut dari internal kepolisian, maka faktor waktu yang mengakibatkan kelambanan menjadi hal yang tak terelakan. Berbeda jika yang bekerja tim independen akan berbeda semangatnya, karena didukung oleh support masyarakat.

Karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan (enam bulan) belum ada hasilnya, maka tim ini harus dianggap tidak berhasil dan Presiden harus turun tangan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Kasus kekerasan dengan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hampir bisa dipastikan melibatkan “orang kuat” sebagai aktor intelektualnya. Publik hanya bisa menduga namun sulit untuk menyebut nama, karena rawan untuk ditersangkakan dengan pencemaran nama baik.

Sebagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga sekarang belum diselesaikan, dapat dipastikan aktor intelektual tersebut memiliki pengaruh yang kuat ataupun dari institusi yang kuat. Bahkan, perintah Presiden Jokowi berakali-kali kepada Kapolri sebagai penegak hukum untuk segera mengungkap kasus Novel Baswedan tampak berbelit dan terus mengulur waktu.

TGPF bentukan Kapolri yang diberi mandat untuk melakukan penyelidikan nampaknya tidak mampu mengungkap siapa aktor intelektual dari kasus tersebut. Hasil investigasi TGPF yang menyatakan bahwa ada motif politik dalam kasus tersebut terkesan seperti komentar umum karena yang dibutuhkan adalah siapa pemberi perintah dan pelaku penyerangan tersebut.

Jika hasil penyelidikan dari TGPF bentukan Kapolri tidak memberikan jalan terang bagi pengungkapan kasus Novel Baswedan, menurut saya Presiden dapat menindaklanjutinya dengan membentuk TGPF independen sehingga dugaan adanya “orang kuat” yang tak tersentuh hukum dapat diterobos.

Indonesia adalah Negara hukum dan siapa pun tidak boleh menginjak-injak hukum untuk kepentingan pribadinya. Presiden Jokowi mesti mengambil sikap tegas karena jika kasus ini tidak terungkap maka kasus serupa akan terus berulang di masa depan, sama persis dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak pernah diselesaikan dan cenderung berulang. (my)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Ketidakpercayaan atas independensi kepolisian dalam menginvestigasi kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, memang sudah muncul sebelum Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dibentuk oleh Kapolri Tito Karnavian. Dan itu terus berjalan hingga TGPF menyelesaikan tugasnya.  Ini tantangan bagi Polri.

Publik menunggu dan berharap ada sesuatu yang luar biasa yang ditemukan dalam proses investigasi TGPF. Perlu dicatat bahwa kasus ini sudah cukup lama terjadi dan diinvestigasi dalam waktu yang cukup lama juga.  Harusnya bukan temuan biasa yang dihasilkan oleh TGPF dan yang akan disampaikan ke publik nantinya. Publik patut berharap ada sesuatu yang luar biasa dalam hasil investigasi TGPF. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan