Jokowi Abaikan Hukum dan HAM?
berita
Politika
Sumber Foto : nasional.kompas.com 16 July 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Presiden Jokowi dianggap mengabaikan persoalan hukum dan HAM. Gara-garanya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung persoalan tersebut saat berpidato dalam acara bertajuk ‘Visi Indonesia’. Padahal, proses penegakan hukum dan HAM masih carut marut, bahkan semakin memprihatinkan.

Sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi berpidato di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019) malam. Dalam acara yang digagas relawan tersebut, Jokowi menyampaikan lima prioritas pemerintahannya pada periode 2019-2024. Jokowi bakal memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, menarik investor, reformasi birokrasi, dan pengalokasian APBN tepat sasaran.

Secara umum, pidato Jokowi memang mendapatkan sambutan positif. Banyak pihak mendukung Presiden terpilih itu bisa merealisasikan visinya pada pemerintahan selanjutnya. Dengan kata lain, tidak sekadar retorika politik semata.

Tapi di saat bersamaan, Jokowi juga menerima hujan kritik lantaran tidak memaparkan upaya pembangunan hukum dan HAM. Sejumlah pegiat hukum, antikorupsi, dan HAM menilai Jokowi mengabaikan penegakan hukum dan HAM. Menurut Anda, benarkah Jokowi-Ma’ruf tak mempedulikan carut marut persoalan hukum dan HAM?

Atau, penilaian tersebut terlampau berlebihan? Sebab, beberapa elite di lingkaran petahana menegaskan bahwa Jokowi tidak punya niatan jahat mengabaikan persoalan hukum dan HAM. Salah satunya, Arya Bima. Politisi PDIP ini menjelaskan, meski pidato Jokowi hanya fokus soal ekonomi demi membangun daya saing bangsa, bukan berarti tidak mempedulikan penegakan hukum dan HAM.

Menurut sebagian kalangan, kelima visi tersebut berorientasi pada pembangunan ekonomi Indonesia. Sepertinya tidak ada salahnya jika Jokowi memprioritaskan pembangunan ekonomi. Toh, rakyat juga sepertinya berharap berbagai carut marut perekonomian seperti daya beli bisa segera teratasi. Tetapi, apa iya persoalan hukum dan HAM tidak perlu diprioritaskan?

Dengan pertanyaan lain, mengapa Jokowi tidak memprioritaskan soal penegakan hukum dan HAM? Sebab, sebagian kalangan menilai isu hukum dan HAM masih carut marut. Putusan hakim acap kali dianggap tidak adil, korupsi masih merajalela, pun kasus HAM masa lalu masih belum terang penyelesaiannya.

Sejumlah kalangan menilai pemaparan Jokowi soal hukum dan HAM, sangat diperlukan. Selain bentuk keseriusannya memperbaiki masalah hukum dan HAM, juga bakal dimaknai sebagai dukungan moril presiden terhadap, misalnya, KPK dalam memberantas korupsi.

Saat mendengar pidato Jokowi dalam acara bertajuk ‘Visi Indonesia’, khalayak harus menelan pil pahit bahwa persoalan hukum dan HAM tidak menjadi prioritas Jokowi-Ma’ruf. Melihat kenyataan ini, apa dampaknya ke depan? Apakah proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan HAM akan semakin memburuk?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice (ICJR)

Watyutink.com - Beberapa saat yang lalu, Joko Widodo menyampaikan pidato politiknya yang pertama sebagai Presiden terpilih 2019-2024. Dalam pidato politik tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang pembangunan infrastruktur; pembangunan SDM; mengundang investor; reformasi birokrasi; dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

ICJR menyesalkan pidato politik Presiden tersebut yang sama sekali tidak menyinggung mengenai pentingnya membangun Negara berdasarkan hukum (rule of law) dan memperkuat jaminan hak asasi manusia. Dalam mendorong pembangunan ekonomi, pembangunan Negara hukum adalah suatu condition sine qua non bagi terwujudnya kepastian berusaha di Indonesia.

Kami juga mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” dan aspek terpenting dari Negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia. Karena itu, semestinya Presiden meletakkan pembangunan Negara berdasar hukum (rule of law) sebagai prioritas pertama pemerintahannya.

Rule of Law Index yang dikeluarkan oleh World Justice Project telah mencatat bahwa sepanjang empat tahun terakhir, skor Indonesia cenderung stagnan kalau tidak ingin dikatakan cenderung menurun. Pada 2019, skor Indonesia adalah 0.52. Perolehan nilai 0,52 dari skala 0-1 menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah ke depan.

Pada 2018, ICJR juga mengeluarkan Laporan Penilaian Penerapan Fair Trial. Dalam laporan tersebut, ICJR melihat kepada empat indicator utama yaitu Pemenuhan Hak Tersangka Selama Proses Peradilan; Pemenuhan Prinsip Persamaan di Muka Hukum; Pemenuhan Prinsip Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Imparsial; dan Pemenuhan Prinsip Pendampingan oleh Penasihat Hukum. Dalam laporan tersebut, mengindikasikan masih banyak tantangan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam konteks Pidato Presiden tersebut, ICJR mengingatkan bahwa pembangunan Negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di 2019-2024. Pembangunan Negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan namun juga merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap Presiden Republik Indonesia. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Yang sudah pasti, ‘Visi Indonesia’ Presiden Jokowi sama sekali tidak memprioritaskan pembangunan hukum dan HAM, apalagi  terutama prioritas pada pemberantasan korupsi. Padahal seluruh kegiatan yang bersifat fisik sangat potensial terjadi penyelewengan dananya.

Dengan tidak dimasukkan sebagai bagian dari program kerja, maka penegakan hukum dan HAM serta khususnya pemberantasan korupsi hanya akan berjalan tanpa prioritas apapun. Sehingga tidak mustahil hukum dan HAM justru menjadi sektor yang kurang diperhatikan.

Akibat logis dari langkah ini (tidak menjadikan penegakan hukum dan HAM sebagai visi), maka penegakan hukum akan berjalan biasa saja. Bahkan tidak mustahil akan berpengaruh bagi kelambanan pemberantasan korupsi. Langkah ini juga indikator bahwa hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi sama sekali tidak menjadi perhatian dalam konteks penyeimbangan jalannya sistem yang dikelola berdasarkan prinsip good governance. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila