Jika Dana Bantuan Parpol Dinaikkan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 11 December 2018 16:30
Penulis
Watyutink.com - Wacana peningkatan dana bantuan partai politik kembali bergulir. Sebagai upaya pencegahan korupsi, baru-baru ini KPK merekomendasikan agar negara membiayai dana parpol sekitar Rp10 ribu per suara sah. Berdasarkan perhitungan lembaga antirasuah, tiap tahun negara harus menggelontorkan uang sekitar Rp9 triliun. Sekitar Rp2,4 triliun untuk kebutuhan pendanaan parpol di tingkat pusat, sementara sisanya untuk kebutuhan parpol di tingkat daerah.

Di kalangan parpol sendiri, rekomendasi KPK tersebut mendapat respons yang beragam. Ada yang setuju, ada pula yang menolak. Tentu dengan argumentasi yang bermacam-macam. Bahkan pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, belum mengambil sikap atas usulan lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini.

Menurut Anda, seberapa urgen rekomendasi KPK itu direalisasikan? Sebelumnya, Maret 2017 lalu, pemerintah telah menaikkan dana bantuan parpol melalui PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai, dari semula Rp108 menjadi Rp1000 per suara sah nasional.

Meski mengalami kenaikan 10 kali lipat, bantuan itu masih dinilai jauh dari kebutuhan riil parpol. Berdasarkan penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bantuan pendanaan itu baru berkontribusi sebesar 13 persen.

Singkatnya, biaya politik begitu mahal tapi dana bantuan parpol amat minim. Ketimpangan ini dinilai yang menjadi penyebab elite politik melakukan korupsi untuk memenuhi tuntutan keuangan parpol. Sehingga, menaikkan dana parpol Rp10 ribu per suara sah nasional diharapkan bisa mencegah perilaku korup elite politik.

Namun, sejauh mana menaikkan dana parpol bisa menghapus atau setidak-tidaknya meminimalisir perilaku korup elite politik? Sebab, konon penyebab elite politik melakukan korupsi bukan semata-mata atas nama tuntutan parpol, tapi terkadang dilatari motif untuk memperkaya diri sendiri.

Bahkan sebagian kalangan mengkhawatirkan peningkatan pendanaan parpol tidak dibarengi dengan upaya transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol. Jika ini tak diperbaiki, bukan tak mungkin dana bantuan parpol justru menjadi ladang korupsi baru.

Boleh jadi kekhawatiran publik kian menguat setelah adanya kasus yang menimpa Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menyuap hakim praperadilan. Suap itu dilakukan supaya hakim membatalkan status dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan parpol kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol, lantas upaya apa lagi yang perlu dilakukan supaya kehkhawatiran publik tidak jadi kenyataan?

Selain itu, bagi rakyat boleh jadi menaikkan dana bantuan parpol menjadi Rp10 ribu tak jadi soal sepanjang parpol memperjuangkan aspirasi. Tidak lagi membela kepentingan kelompok atau golongan tertentu, yang konon masih dilanggengkan hingga kini. Apakah parpol mau kembali ke habitat dirinya sebagai tempat aspirasi rakyat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Watyutink.com - Dari sisi pencegahan korupsi, rekomendasi KPK soal peningkatan dana bantuan parpol sebesar Rp10 ribu per suara sah tidak juga akan menyentuh langsung bahwa partai politik akan berhenti untuk korup. Tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol.

Dalam konteks upaya KPK untuk meningkakan pencegahan korupsi di institusi partai politik, usulan itu sah-sah saja. Namun harus dilihat lagi sejauh mana kesiapan parpol untuk merespons gagasan KPK ini. Sepanjang mereka belum melakukan reformasi di tubuh partai, mulai dari tata kelola keuangan maupun proses pengambilan keputusan, saya kira berapa pun uang yang diberikan belum akan mengubah perilaku korup elite parpol.

Sebetulnya, upaya negara mendukung pendanaan partai politik untuk membangun institusi parpol yang transparan dan akuntabel, baik dalam mengelola keuangan maupun proses pengambilan keputusan yang strategis di tubuh parpol kaitannya dengan rekrutmen pejabat publik (rekomendasi pencalonan presiden, anggota legislatif, pencalonan kepala daerah, maupun pejabat di institusi pemerintahan).

Sayangnya, partai politik menganggap bahwa transparansi yang dimaksud hanya menyangkut dana bantuan parpol. Padahal maksud transparansi keuangan parpol bersifat menyeluruh. Bukan hanya terkait dana dari negara, tapi juga menyangkut sumbangan-sumbangan yang diterima parpol selama ini. Karena diduga parpol ini justru mendapat sumbangan lebih besar di luar dari APBN. Jangankan diketahui publik, barangkali kader parpol pun tidak banyak yang tahu tentang jumlah riil keuangan parpol.

Bantuan negara Rp1000 per suara sah memang diklaim terlalu kecil. Namun sebenarnya kita harus tahu dulu sebenarnya berapa jumlah pengeluaran parpol yang ideal per tahun? Memang, sudah banyak riset soal besaran pengeluaran parpol. Tapi kan tiap partai politik bisa berbeda-beda kebutuhannya. Oleh karena itu, pengeluaran parpol ini harus bisa diterjemahkan oleh partai politik sendiri.

Lantaran parpol tidak transparan, akhirnya kita sulit mengukur tentang seberapa besar kebutuhan dana kegiatan partai yang wajib dilakukan dan yang tidak wajib dilakukan. Nah, bantuan negara mau masuk ke wilayah mana? Yang wajib, tidak wajib, atau dua-duanya.

Kalaupun pendanaan parpol mau dinaikkan menjadi Rp10 ribu, pertama, tiap parpol harus konsolidasi kegiatan terlebih dahulu tingkat pusat dan daerah. Selain itu, harus ada juga pemusatan anggaran. Sebab, pendanaan parpol itu tidak hanya berada di tingkat pusat, tatpi alokasi APBD untuk parpol juga cukup besar. Sebelum ada kenaikkan dana parpol sebesar Rp1000 per suara sah, setiap tahun APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara keseluruhan memberi dana bantuan parpol sekitar Rp450-an miliar.

Isu kenaikan dana bantuan parpol sebetulnya hanya di tingkat pusat. Sebelum ada kenaikan Rp1000, kan hanya Rp108 rupiah per suara sah. Tapi praktinya di provinsi dan kabupaten/kota sudah di atas itu. Bahkan ada daerah yang menganggarkan Rp15 ribu per suara sah. Artinya, sebelum ada perubahan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai itu sudah melampau angka Rp108 bahkan Rp1000 per suara sah.

Kalau dilihat dari peraturan, rata-rata per provinsi Rp1.200 sementara kabupaten/kota Rp1.500 per suara sah. Nah kebanyakan di kabupaten/kota sudah berada di atas Rp1.500 per suara sah sebelum ada peraturan itu. Dan peraturannya menyatakan, bagi daerah yang sudah menganggarkan di atas itu, tidak boleh turun lagi, tetap seperti semula.

Jadi, penambahan dana parpol harus jelas. Apakah rekomendasi KPK ini akan berlaku secara nasional? Atau, hanya di tingkat pusat? Kalau secara nasional, harus betul-betul ditertibkan bahwa setiap daerah itu harus mengalokasikan seperti apa yang ditetapkan sehingga tiap daerah tidak berbeda-beda.

Kedua, harus ada standarisasi kegiatan yang wajib dilakukan partai politik. Karena, sekali lagi besar-kecilnya pengeluaran masing-masing parpol relatif. Ketika parpol melakukan kegiatan di luar standar itu, dia kena semprit. Karena, itu membengkakan biaya yang pada akhirnya akan berdampak terhadap membuka lagi uang setoran. Kalau kita mau menertibkan, bertarti kita harus bisa membangun model yang standar sehingga bisa diukur.

Ketiga, soal bagaimana kesiapan parpol untuk mengikuti standar negara tentang transparansi parpol sebagaimana dikemukakan di atas. Juga, seluruh dana parpol harus bisa diaudit. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF