(Jika) Aman Abdurrahman Divonis Mati (?)
berita
Politika
Sumber Foto : detiknews.com (gie/watyutink.com) 21 May 2018 16:00
Penulis
Aman Abdurrahman, terdakwa tindak pidana terorisme, harus dijatuhi hukuman mati. Begitu intisari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Jakarta Selatan, Jumat (18/5). Aman diyakini terlibat dalam lima aksi terorisme di berbagai daerah di Indonesia. Karenanya, jaksa menghendaki majelis hakim menjatuhi vonis mati kepada pemimpin Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu.

Rupanya, masih ada beberapa kalangan yang merasa kecewa dan menyayangkan tuntutan jaksa ini. Padahal UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memungkinkan pelaku tindak pidana extraordinary crime ini dijatuhi vonis mati. Pertanyaannya, apakah majelis hakim perlu mengabaikan keinginan jaksa menghukum mati Aman Abdurrahman?

Jaksa menilai Aman Abdurrahman telah melanggar Pasal 14 UU Tindak Pidana Terorisme, karena dianggap terbukti memerintahkan pengikutnya untuk melakukan serangkaian aksi terorisme. Mulai dari peledakan bom di Sarinah Thamrin dan Terminal Kampung Melayu, Jakarta, serta pengeboman gereja di Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, Aman merupakan otak dibalik penyerangan Polda Sumatera Utara dan serangan kepada polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan sangkaan jaksa ini, sudah tepatkah tuntutan hukuman mati kepada Aman?

Selain hukuman mati, Pasal 14 tersebut juga memungkinkan Aman Abdurrahman dijatuhi pidana seumur hidup. Tapi jaksa menilai tiada suatu hal yang dianggap bisa meringankan Aman. Kini yang menjadi tanya, apakah hukuman mati bisa menjamin Indonesia akan terbebas dari aksi terorisme? Atau, malah sebaliknya?

Sebab Choirul Anam, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menilai hukuman mati kepada teroris justru menghambat penanganan terorisme itu sendiri. Baginya, yang paling efektif adalah hukuman penjara dibarengi dengan upaya deradikalisasi, karena peran terpidana terorisme bisa membantu kepolisian dalam membongkar jaringan teroris. Jika demikian, mengapa UU Tindak Pidana Terorisme justru memberikan peluang hukuman mati kepada terdakwa teroris?

Selain pertanyaan tersebut, sejauh mana paham-paham radikal sekaliber Aman Abdurrahman bisa mengalami deradikalisasi? Pasalnya, menurut mantan pengikutnya, Aman adalah orang paling berkompeten memahami ideologi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di JAD, sehingga mudah meyakinkan para pengikutnya untuk melakukan aksi terorisme. Begitu pula, jaksa menilai penggagas dan pendiri JAD ini sebagai residivis yang membahayakan kehidupan bermasyarakat. Lantas, apakah kondisi itu tidak cukup mengkhawatirkan? Artinya, jika Aman dibiarkan hidup di balik jeruji besi, bukan tak mungkin akan ada aksi terorisme lagi yang dikendalikan Aman.

Selain itu, masih banyak juga yang menentang penerapan hukuman mati di Indonesia karena dianggap sebagai pelanggaran HAM, tak terkecuali kepada para teroris. Kalau begitu, di mana letak extraordinary crime-nya tindak pidana terorisme? Bukankah karena sifatnya sebagai kejahatan yang luar biasa itulah hukuman mati di-'legal'-kan?

Dengan demikian, yang harus dipastikan adalah proses hukum Aman Abdurrahman harus sesuai dengan hukum acara pidana. Jika Aman dijatuhi vonis mati tanpa dilandasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, masihkah adil kita menyebutnya sebagai pelanggaran HAM? Lantas, masih dalam konteks tindak pidana terorisme, bagaimana seharusnya HAM dimaknai secara benar?          

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Hukuman mati masih diatur ada dalam hukum positif indonesia. Sayangnya, hukuman mati yang terjadi di Indonesia nampaknya belum memiliki efek jera. Apalagi para pelaku tindak pidana terorisme. Selama tiga tahun terakhir penangkapan pelaku teroris terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebanyak 73 orang (2015), 163 orang (2016), dan 172 orang (2017).

Sekalipun hukuman mati dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, namun penerapannya merupakan pilihan terakhir. PBB mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Panduan tersebut memperjelas pembatasan praktik hukuman mati menurut Kovenan Sipol, di mana pembatasan praktik hukuman mati tersebut antara lain:

Pertama, di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi ‘kejahatan yang paling serius’. Kedua, hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Ketiga, hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun ketika ia melakukan kejahatan, perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan, dan orang yang cacat mental atau gila. Keempat, hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat persidangan yang menjamin seluruh prinsip fair trial, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kelima, seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib. Keenam, seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan. Ketujuh, hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman. Kedelapan, ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan. 

Khusus untuk kasus terorisme perlu menjadi catatan dari beberapa kasus yang ada. Contohnya kasus bom Bali I, di mana terpidana dijatuhi hukuman mati. Namun dalam fakta persidangan, terungkap adanya ledakan terjadi 2 kali. Ledakan pertama diakui oleh para pelaku, namun ledakan yang kedua pelaku ragu untuk mengakuinya. Pada saat dilakukan penyelidikan ditemukan adanya penggunaan bahan peledak jenis C-4 (jenis bahan peledak yang biasa untuk tujuan militer).

Beberapa ahli mengatakan C-4 adalah bahan peledak berdaya tinggi dan peracikannya juga harus orang yang ahli. Sementara orang yang ahli dalam meracik bom tersebut terdaftar dan tersertifikasi. Pertanyaannya, apakah pelaku bom Bali I memiliki keahlian yang bersertifikat? Lalu, dari mana mereka mendapatkan bahan tersebut? Karena C-4 tidak mungkin terjual bebas sekalipun di black market pasti terdeteksi. Tetapi, sampai hari ini hal itu tidak pernah terungkap di pengadilan. Padahal, harusnya aparat penegak hukum bisa mengungkapnya.

Belum lagi kasus terduga teroris Siyono, di mana saya dan teman-teman jaringan giat melakukkan advokasi ihwal penyebab kematian Siyono. Polri mengatakan Siyono meninggal akibat pendarahan di kepala. Begitu diautopsi ternyata penyebab kematiannya berbeda dengan pernyataan Polri, di mana kematian Siyono akibat patah tulang dibagian dada kiri dan kanan yang mengarah ke jaringan jantung, sehingga terjadi pendarahan.

Sebenarnya, masih banyak hal yang harus di evaluasi dalam pemberantasan terorisme. Kita tidak sepakat dengan aksi terorisne. Model yang digunakan dalam UU Tindak Pidana Terorisme adalah criminal justice system, namun Polri sering menggunakan war model dalam pelaksanaanya. Penangan Polri semacam itu, bisa jadi meninggalkan bekas yang mendalam bagi keluarga dan sahabat yang ditinggalkan, sehingga membuat mereka merasa dendam. Akhirnya, sel-sel teroris akan terus tumbuh subur.

Yang perlu di garis bawahi, kita sudah men-declare bahwa negara kita adalah negara hukum. Ketika kita bicara hukum tidak lepas dari prinsip-prinsip HAAM dan demokrasi. Jadi, Polri dalam menjalankan fungsinya memberantas terorisme tetap dalam kontrol hukum HAM dan demokrasi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Aman badurrahman adalah neo-Ibnu Muljam. Pikiran dan aktivitas hanya satu: jihad. Baginya, kehidupan yang paling nikmat ketika tetesan darahnya menjadi saksi di akhirat sebagai syuhada atau mati syahid. Tentu menurut versinya. Ini adalah keyakinan. Dan kemulyaan tertinggi pada manusia terletak pada keyakinan tersebut. Sehingga orang-orang seperti Ibnu Muljam sudah punya pilihan hidup yang dianggap terbaik mengisi sisa-sisa hidupnya.

Suatu keyakinan yang sudah terpatri dalam hati dianggap suatu kebenaran, akan melahirkan respon negatif terhadap siapapun yang dianggap tidak sesuai, baik sesama Muslim maupun dengan yang berbeda agama. Termasuk juga terhadap pemerintah yang sah, ia tidak segan-segan menganggap kafir dan thoghut.

Jihad yang masuk alam bawah sadar model Aman Abdurrahman terjemahan dari din wa daulah (agama dan negara). Keinginan menegakkan suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan syariat. Otomatis akan menolak secara tegas hal-hal yang dianggap melanggar syariat dengan melakukan jihad seperti melakukan teror atau bom bunuh diri.

Jika merunut pada sejarah, Ibnu Muljam telah berhasil melakukan serangan terorisme. Para tokoh dan pejabat negara menjadi target. Salah satunya yang terbunuh Ali bin Abi Thalib, 'Presiden' Islam waktu itu.

Demikian juga Abdurrahman, jaringan teroris sudah mempunyai SOP terstruktur dan sistematis tentang siapa dan kapan yang menjadi targetnya. Artinya, jihad model Abdurrahman ini secara umum sangat membahayakan stabilitas nasional. Pertama, memberi kesan bahwa pemerintah tidak bisa melindungi keamanan masyarakat. Kedua, menurunnya kepercayaan pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ketiga, jika target utama melumpuhkan pemerintah berhasil, berarti mengancam kedaulatan Negara Indonesia.

Alasan-alasan tersebut sebenarnya sudah cukup bagi pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelaku makar dan para teroris dengan memberikan hukuman terberat atau mati. Memang ada berbagai persoalan yang melatarbelakangi gerakan teroris. Itu sudah pasti. Tetapi, intinya adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Saya kira, pemimpin seperti Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sudah cukup bukti bahwa kepuasaan kinerja pemerintah relatif.

Sekali lagi, yang diperlukan saat ini adalah ketegasan memberi sanksi terhadap para pelaku teroris seperti Aman Abdurrahman. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pengkajian Strategi FISIP-HI  Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

Tuntutan hukuman mati atas Aman Abdurrahman tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan terorisme di Indonesia. Itu jelas. Tapi hukuman mati tersebut, jika memang kelak diputuskan demikian, bisa menegaskan posisi pemerintah untuk menempatkan terorisme sebagai kejahatan khusus dan luar biasa yang membutuhkan solusi-solusi yang juga bersifat khusus dan luar biasa.

Serangan teror di Surabaya pada 13 dan 14 Mei yang lalu menunjukan bahwa Indonesia saat ini berhadapan dengan entitas teror yang tidak memperhitungkan HAM dengan pelibatan perempuan dan anak-anak selaku non-combatant dalam tindakan teror yang dilakukan. Sehingga yang diperlukan adalah kewenangan tambahan pada aparat keamanan, terutama kewenangan dalam deteksi dini dan fleksibilitas pelibatan TNI dalam penanganan teror. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Aman Abdurrahman, pemimpin Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jumat (18/5) atas tuduhan sebagai otak lima kejahatan teorisme di berbagai daerah. Tapi Jaksa menilai tiada suatu hal yang dianggap bisa meringankan Aman. Jaksa menilai penggagas dan pendiri JAD ini sebagai residivis yang membahayakan kehidupan bermasyarakat. 

Secara normatif, JPU berwenang untuk menuntut pidana mati Aman. Hal ini karena peraturan perundang-undangan memungkinkan. Meski demikian, JPU tetap harus memiliki argumentasi yang masuk akal sehingga dia memutuskan menuntut pidana mati. Berkaca pada fakta bahwa aksi teorisme seringkali terjadi dalam bentuk bom bunuh diri, maka yang harus diputus adalah lingkaran doktrin yang memungkinkan seseorang sampai tercuci otaknya dan memutuskan mau jadi pelaku bom bunuh diri. Aman dipandang JPU memiliki peran sentral dalam doktrinasi ini. Dengan demikian, bagi JPU adalah cukup kuat argumentasi untuk menuntutnya untuk dijatuhi pidana mati.

Meski JPU menuntut hukuman mati, hakim tetap harus objektif dalam memutuskan berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan. Tuntutan JPU, apapun itu, harus dibuktikan di persidangan dan akan dipertimbangkan Hakim. Keyakinan hakimlah kelak yang akan memutuskan bentuk sanksi yang “adil”. Jadi hakim tidak boleh mengabaikan tuntutan JPU, namun justru menuntut agar JPU mampu membuktikan dan meyakinkannya.

Hukuman mati telah lama dan akan terus menjadi perdebatan. Apakah dengan hukuman mati, terorisme akan lenyap? Tentu harapan kita demikian. Namun faktanya meski kita sudah pernah mempraktekkannya pada kasus bom Bali, toh teorisme tetap saja ada hingga sekarang. Namun bukan itu poinnya. Jika cara berpikir kita demikian, maka semua hukuman yang ada omong kosong sifatnya, toh sampai saat ini masih saja ada kejahatan. Artinya, efektifitas pidana berupa pencegahan bukan satu-satunya pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Ada faktor lain seperti keadilan maupun kemanfaatan. 

Terorisme adalah kejahatan yang liar. Sulit melakukan prediksi objek sasaran dari para teroris sehingga antisipasi jatuhnya korban sulit dilakukan. Hal ini karena terorisme sendiri tidak memiliki target khusus, melainkan teror secara luas. Sulitnya menemukan alur jaringan menjadikan peran orang dalam lingkaran kejahatan itu sendiri sangat penting untuk membongkar. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia sudah ada konsep Justice Collaborator, yakni pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum membongkar jaringan kejahatan yang bersifat sistemik. Namun syarat utamanya adalah dia bukan aktor utama. Siapa Aman, dia diduga merupakan aktor intelektual dari serangkaian aksi teror. Maka ancaman pidana mati bagi teroris dalam perundang-undangan masih relefan. 

Diskursus HAM dan pidana mati adalah perdebatan abadi. Yang terpenting adalah, bagaimana sebuah sanksi pidana mati yang merupakan sanksi paripurna, diterapkan secara hati-hati, terkontrol, dan selektif. Adanya kebijakan pidana mati bersyarat menjadi sebuah kompromi diskursus besar ini. Sebelum dieksekusi, terpidana nantinya akan mendapat pembinaan selama waktu tertentu, dalam hal ini de-radikalisasi. Jika ada perubahan positif yang terukur, maka sanksi tersebut dapat diturunkan menjadi sanksi penjara seumur hidup atau waktu tertentu. Ini adalah jalan keluar yang moderat. Tidak terbatas untuk kasus terorisme, namun untuk semua kajahatan yang mengandung sanksi pidana mati. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF