Jelang Tahun Politik: 15 Bank Berdampak Sistemik, Mafia Berkelindan (?)
berita
Politika
Sumber Foto: beritariau.com (gie/watyutink.com) 03 May 2018 17:00
Penulis
Akhir April 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan 15 bank berdampak sistemik. Jumlah itu bertambah empat bank ketimbang posisi September 2017. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, peningkatan itu akibat ada penambahan beberapa indikator penilaian terhadap perbankan.

Rasa curiga pun muncul, apakah ada indikasi campur tangan mafia perbankan untuk "melumpuhkan" 15 bank tersebut sebagai sebagai upaya mencari “dana segar” untuk kepentingan Pemilu 2019.

Memang tampak berlebihan kalau penetapan 15 bank sistemik oleh OJK dicurigai berkaitan dengan Pilpres 2019. Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menyatakan, OJK “diharuskan” melakukan pemutakhiran daftar bank berdampak sistemik secara berkala setiap enam bulan sekali. Tetapi bukankah kekhawatiran bahwa penetapan bank berdampak sistemik ini berkaitan dengan pemilu 2019 adalah wajar jika berkaca kepada kasus Bank Century?

BACA JUGA: Menimbang JK Jadi Cawapres (Lagi)

Pada 2008 lalu, dana talangan yang dikucurkan kepada Bank Century merugikan negara senilai Rp 6,7 triliun. Kabar beredar, sebagian dana itu dipergunakan untuk kepentingan calon tertentu pada Pilpres 2014. Faktanya, hingga kini aktor utama di balik pemberian dana talangan tersebut belum terungkap oleh penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 9  Tahun 2019, bank berdampak sistemik diwajibkan segera memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas yang telah ditentukan OJK, serta menyusun rencana aksi setidak-tidaknya memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank. Yang menjadi pertanyaan, apakah 15 bank berdampak sistemik tersebut serius melaksanakan upaya penyehatan untuk menangkal krisis? Atau jangan-jangan penetapan bank berdampak sistemik hanya sekadar penetapan saja dan jika terbukti bank itu gagal secara sistemik maka nasibnya sama dengan skandal Bank Century, setelah ditutup lalu bebas "melenggang" begitu saja. 

BACA JUGA: Debat Terbuka: Mengakhiri Polemik Utang Negara (?)

Jangankan Century, kasus Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saja sejak 1999 hingga kini masih mengendap di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu, BI mengucurkan BLBI senilai Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi penyelewengan senilai Rp137 triliun. 

Dengan pengalaman itu, wajar jika ada anggapan bahwa mafia perbankan sudah menyusun skenario menjadikan 15 bank itu mengalami kesulitan likuiditas. Ini semata-mata ingin mendapatkan status “bank gagal berdampak sistemik” agar kucuran dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengalir. Kalau ini benar, bukan tak mungkin puluhan triliun (aset LPS) akan melayang jika sudah direncanakan seperti BLBI atau Century. Lalu, bagaimana memastikan mafia perbankan tidak berkelindan di pusaran 15 bank berdampak sistemik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Memasuki tahun politik, pada akhir April 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan adanya 15 bank (berpotensi) gagal berdampak sistemik. Pengumuman di tahun politik 2018 ini tentu saja mengingatkan kepada kejadian skandal Bank Century pada tahun politik 2008,-- setahun sebelum pilpres 2009--yang merugikan negara sekurang-kurangnya Rp6,7 triliun. Persoalan tersebut masih belum tuntas (mandek) di KPK sehingga penggunaan dananya sampai sekarang masih misterius. Yang jelas Pak Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) saat itu yang paling ngotot memberikan uang talangan sebesar Rp6,7 Triliun untuk Bank Century. Walaupun bukan ketua umum parpol, tetapi kemudian dia ditunjuk sebagai cawapres dan menjadi Wapres 2009-2014.

Barangkali pengumuman OJK ini memang kebetulan saja bahwa dalam situasi bisnis di Indonesia yang sedang terpuruk, banyak perusahaan selaku debitur yang bangkrut dan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya kepada bank selaku kreditur sehingga menimbulkan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet. Belum lagi bila kredit itu diberikan kepada grup atau gengnya sendiri, ataupun tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, sehingga Bank kreditur menderita kredit macet dan mengalami kesulitan likuiditas, yang berujung menjadi atau menuju bank yang gagal.

Indikasi adanya permasalahan dalam kredit perbankan terlihat dari turunnya laba bank dan naiknya NPL atau kredit macet. Persoalannya, apakah OJK selaku pengawas perbankan sudah melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap bank-bank yang sampai memasuki kondisi (berpotensi) gagal berdampak sistemik. Jangan sampai mengulangi kesalahan BI (selaku pengawas bank) pada saat krisis moneter BLBI 1997/1998 dan Bank Century 2008 yang justru menfasilitasi bank-bank nakal yang terlibat. Itulah moral hazard yang dibarengi dengan konspirasi.

Publik tentu tidak menginginkan terjadinya BLBI jilid 3 sebab biasanya akan melibatkan kerugian dana yang besar. Meskipun dana talangan itu keluar dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tetapi dana LPS itu awalnya diperoleh dari APBN dan kemudian dari premi bank-bank umum dan BPR/BPRS. Jangan sampai dana LPS ini dikeruk oleh bank-bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak berdampak sistemik, ataupun yang di-pura-pura-kan berdampak sistemik atau alasan faktor psikologis seperti pada skandal Bank Century yang sebenarnya karena banknya tidak dikelola dengan baik. Lebih-lebih bila ada konspirasi atau dukungan politisi. Apalagi bila diikuti dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dibiarkan atau didiamkan oleh otoritas.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik-praktik pembobolan dana model BLBI/Bank Century biasanya terjadi pada tahun politik, melibatkan dana (kerugian) besar dan tidak diusut tuntas. Jadi bukan tidak mungkin Mafia Perbankan yang sudah ketagihan dan ahli dalam permainan pembobolan bank memanfaatkan datangnya tahun politik. Karena itu, sebaiknya 15 bank yang ditengarai akan gagal berdampak sistemik segera diaudit khusus maupun legalitasnya oleh BPK termasuk memeriksa apakah semua peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank tersebut sudah diterapkan khususnya oleh OJK. Hasil audit investigasti BPK ini diteruskan kepada DPR agar dalam Raker pembahasannya dengan OJK, LPS, BI dan Menteri Keuangan bisa tuntas, sehingga tidak ada dana talangan yang dikucurkan sebelum ada kesepakatan bersama. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Keberadaan bank dalam sebuah sistem ekonomi negara modern sangat siginifikan. Adanya sebuah bank yang “jatuh” bisa menimbulkan kekhawatiran dan bisa terjadi Bank Run dalam bentuk rush. Jika ini terjadi, tidak menutup kemungkinan terjadi kembali krisis moneter. Dalam kasus Bank Century yang tergolong kecil, pemerintah segera mengambil langkah bailout untuk menyelamatkan, bagaimana jika terjadi 15 bank dalam kondisi krisis?

Kejahatan di dunia perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang biasanya bersifat sistemik. Ia adalah kejahatan yang dilakukan untuk motif-motif ekonomi, yang dalam istilah asing sering disebut sebagai economic crimes, crime as business, business crime, abuse of economic power, atau economic abuses.

Dunia perbankan adalah dunia yang “gelap” dan “aman” dari pengawasan luar. Bahkan aparat penegak hukum tidak bisa begitu saja masuk dan mendapatkan data yang dibutuhkan jika terkait hal-hal rahasia dalam perbankan. Perbankan dibuat sedemikian rupa, sehingga kerahasiaan nasabah aman, namun dis isi lain bank dituntut mengatahui dengan baik siapa yang menjadi nasabahnya (know your customer principle).

Dengan demikian, satu sisi dunia perbankan begitu gelap. Namun di sisi lain, perbankan adalah lembaga yang dibuat dengan sistem yang paling aman. Siapa menyimpan apa bisa diketahui dengan persis. Siapa mengirimkan apa kepada siapa bisa dilacak. Hanya saja tidak semua pihak bisa mengakses data tersebut. Di sinilah, keberadaan lembaga pengawas eksternal yaitu OJK menjadi sangat penting, agar bank senantiasa berada pada posisi yang sehat.

Adanya informasi 15 bank berdampak sistemik dalam kondisi “kurang sehat” menurut OJK, menjadi suatu persoalan yang tidak sederhana. Apakah ini ada kaitannya dengan tahun politik yang membutuhkan dana segar cukup besar? Ada mafia perbankan yang mengancam? Apakah benar ada indikasi mafia perbankan dalam issu krisis 15 bank berdampak sistemik dalam kerangka tahun politik 2019?

Terlepas dari kemungkinan tersebut, yang lebih penting adalah mengantisipasi keberadaan mafia perbankan itu sendiri dengan memutus lingkaran mafia. Ada beberapa lembaga yang harus bekerjasama untuk memastikan mafia perbankan tidak muncul. Pertama, OJK sebagai pengawas lembaga perbankan harus profesional sehingga mampu menangkap secara objektif krisis yang terjadi dalam lembaga perbankan dan mampu memberikan rekomendasi yang rasional untuk meminimalisir angka-angka siluman sebagaimana dalam kasus Century.

Lembaga kedua adalah Bawaslu. Lembaga ini menjadi pengawas pada rangkaian perilaku kontestan dalam pemilu baik calon personal maupun berbasis parpol. Bawaslau akan mampu mencegah adanya dana-dana “hantu” yang tidak jelas asal-usulnya dalam pembiayaan kampanye.

Cara lain mengantisipasi munculnya mafia perbankan adalah dengan memanfaatkan sistem perbankan itu sendiri. Perbankan merupakan institusi yang diberi kewenangan untuk mengetahui, dan memang harus mengetahui siapa yang menjadi pengguna jasa bank. Melalui sistem perbankan juga dengan mudah diketahui aliran dana dari dan untuk siapa dan untuk apa. Dengan sistem seperti ini, kejahatan keuangan sebenarnya dengan mudah diketahui. Dengan prinsip follow the money, yaitu mengindetifikasi dana hitam tak bertuan untuk ditelusur asal usulnya untuk menemukan pelaku kejahatan.

Follow the money tidak semudah yang dibayangkan, karena mafia perbankan adalah penjahat-penjahat terdidik dan tahu persis kelemahan sistem perbankan. Diperlukan peran dari lingkaran dalam mafia itu sendiri untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kejahatan sitemik ini. Kedudukan Whistle Blower atau peniup peluit atas adanya mafia peradilan menjadi sangat penting. Selain itu, justice collaborator di antara anggota mafia juga akan mampu membuka rangkaian lingkaran sistem kejahatan sempurna tersebut. Maka sistem dan mekanisme perlindungan pada justice collaborator penting dikuatkan, mengingat banyak kejahatan ekonomi yang bersifat sistemik tidak kunjung beres penanganannya karena lingkarannya tidak kunjung putus. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF