Jelang Pilpres 2019, Dana Bansos Membengkak
berita
Politika
Sumber Foto : aktualonline.com (gie/watyutink.com) 20 August 2018 17:15
Penulis
Kenaikan dana bantuan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), dalam Rancangan APBN 2019 menuai polemik. Sejumlah elite kubu oposisi menuding kenaikan anggaran tersebut bermuatan politis, semata-mata demi mengerek citra Jokowi jelang Pilpres 2019. Namun pihak pemerintah membantahnya. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, penambahan anggaran dana bansos itu tak lebih sebatas untuk menekan angka kemisikinan.

Pada 16 Agustus 2018 lalu, pemerintah telah menyerahkan Rancangan APBN 2019 kepada DPR. Pemerintah mengusulkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp381 triliun. Anggaran itu mengalami peningkatan sekira Rp94 triliun dibandingkan APBN 2018 yang hanya Rp287,7 triliun. Anggaran PKH pun mengalami kenaikan dua kali lipat, dari Rp17,1 triliun dalam APBN 2018 menjadi Rp34,4 triliun. Jika dilihat dari postur anggaran dalam Rancangan APBN 2019, wajarkah dana bansos dinaikkan?

Sebab kenaikan dana bansos menimbulkan kritik dari oposisi. Sejumlah elite Gerindra mensinyalir dana PKH akan digunakan untuk kepentingan menaikkan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019. Namun Idrus Marham mengatakan, pertimbangan kenaikan dana bansos guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan penambahan anggaran PKH menjadi instrumen paling efektif untuk mengurai angka kemiskinan.

Jika pernyataan Idrus Marham dapat dibenarkan, apakah itu artinya kekhawatiran kubu opisisi terlampau berlebihan? Meski begitu, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono tetap mencurigai dana bansos akan digunakan untuk kepentingan kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Kecurigaan ini tak lepas dari pernyataan Idrus Marham yang menghendaki masyarakat memilih Jokowi setelah dana bansos dinaikkan.

Sebenarnya, kinerja (program) petahana selalu memiliki dua kemungkinan: merugikan dan menguntungkan secara elektoral. Artinya, wajar jika dana bansos berhasil menaikan elektabilitas Jokowi. Toh, pemerintah diberi kewenangan mengelola duit negara, termasuk mengutak-atik pos anggaran dana bansos. Tapi, etiskah jumlah dana bansos membengkak jelang Pilpres 2019?

Kabarnya, dana bansos kerap menjadi persoalan di tahun politik. Pada Pilkada 2018 lalu, misalnya. Sejumlah petahana yang mengikuti perhelatan pilkada turut menaikkan dana bansos pada APBD 2018. Pengelolaannya pun disinyalir tidak prudence. Dan, pemerintah pusat juga menaikkan dana bansos jelang Pilpres 2019. Lantas, seberapa besar potensi penyalahgunaan dana bansos pada 2019 nanti?

Namun publik tentu berharap, jangan sampai kenaikan anggaran tersebut sengaja dirancang untuk mengeksploitasi kemiskinan demi kepentingan Pilpres 2019. Bila tidak sesuai pengharapan publik, wajar jika kelak ada yang menuding dana bansos sama dengan suap politik!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bukan sesuatu yang aneh dalam setiap perhelatan politik dana bantuan sosial (Bansos) menjadi isu yang sensitif. Dan dicurigai digunakan incumbent untuk alat kampanye politik. Ini pararel dengan politik ‘kerja, kerja, kerja’ yang dikampanyekan Jokowi. Jadi dengan dana bansos tersebut, paling tidak akan terlihat kerja nyata Jokowi di mata masyarakat. Karena prestasi seorang petahana akan dilihat dari kinerjanya. Dilihat dari apa yang telah diberikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sesuatu yang tidak wajar dipolitik bisa menjadi wajar. Intinya, selama tidak membebani postur anggaran dalam APBN dan tidak memperdalam utang luar negeri, masih bisa dimaklumi. Namun jika dana tersebut dari hasil utang, baiknya ditinjau kembali.

Wajar jika pihak oposisi curiga atas apa yang dilakukan pemerintah Jokowi dengan menaikan dana bansos. Karena jika dana bansos tersebut terdistribusi sebagai dana tambahan untuk rakyat miskin, maka tentu akan menguntungkan Jokowi. Ya itulah enaknya petahana, bisa memberi bantuan ke masyarakat dengan APBN. Karena bagaimanapun dana bansos merupakan sarana yang efektif dalam membantu rakyat miskin dan sekaligus berkampanye untuk pemenangan Pilpres 2019.

Memang dana bansos rawan untuk diselewengkan, namun sepertinya sulit untuk menyalahgunakan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Karena masyarakat miskin menerima langsung via rekening masing-masing. Selain itu, pemerintah Jokowi juga tidak akan main-main dengan dana bansos tersebut. Karena jika disalahgunakan dan menjadi temuan sudah barang tentu akan kontra produktif dengan apa yang dilakukannya. Jadi kemungkinan besar dana itu akan mulus tersalurkan. Minim penyalahgunakan. Namun hanya akan diekspolitasi untuk kampanye petahana.

Tetapi sebenarnya kemiskinan bukan untuk dieksploitasi. Tetapi kemiskinan untuk dientaskan, dikurangi, bahkan jika bisa dihilangkan. Salah satu musuh terbesar bangsa ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Mari kita lawan dan hilangkan. Negara kita kaya raya, mari jadikan rakyat juga sejahtera. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Indonesia Budget Center

Secara teknokratis, sebenarnya peningkatan dana bantuan sosial dalam RAPBN 2019 itu sudah sesuai jika mengukur relevansi antara perencanaan dan anggaran. Kalau kita lihat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) itu untuk memperkuat sumber daya manusia, maka sasaran fiskal pun juga  ke penguatan SDM. Apa itu maknanya? Maksudnya, program-program pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui kesehatan dan pendidikan dalam bingkai pengentasan kemiskinan.

Saya kira, menaikan dana bansos tidak masalah sepanjang itu realistis. Namun yang harus kita pertanyakan adalah, apakah sasarannya tepat atau tidak? Lalu, apakah kenaikan itu bisa direalisasikan atau tidak? Jangan jangan penambahan dana bansos tersebut hanya karena Pemilu 2019, cakupan penerimanya diperluas tanpa ada basis data yang kuat. Sehingga anggaran itu menjadi sia-sia atau tidak diimplementasikan.

Sebenarnya soal dana bansos yang dikritik itu lebih ke dana bansos yang diperuntukan kepada lembaga-lembaga yang menjadi underbow dari partai politik atau yang memiliki kedekatan secara politik dengan pasangan calon. Tapi kalau dana bansos kaitannya dengan kebutuhan masyarakat miskin, saya kira tidak tepat kalau kita kritik.

Namun tidak tepat juga kalau dana bansos dijadikan ajang pencitraan dalam pelaksanaannya. Contohnya, tim kampanye pilpres turut menyerahkan dana banses secara simbolik kepada masyarakat dengan embel-embel politik. Ini jelas gak boleh. bagi pengawas pemilu perlu memantau penggunaan dana bansos.

Apakah kenaikan dana bansos akan dijadikan alat menekan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak? Inilah ruang yang harus kita awasi, bukan peningkatan dana bansos-nya.

Namun pernyataan Menteri Sosial Idrus Marham yang intinya menyampaikan kepada masyarakat untuk memilih Jokowi karena sudah menaikan dana bansos, itu saya kira tidak tepat dan harus ditegur. Pernyataan demikian itu secara terang-terangan menggunakan fasilitas negara (dana bansos) untuk menaikkan popularitas. Padahal niat awalnya dulu mungkin bukan untuk kepentingan pilpres, tapi memang menolong masyarakat.

Sekali lagi, kenaikan dana bansos itu sangat positif dalam rangka mencapai target penurunan angka kemiskinan. Catatan pentingnya, bagaimana dana ini dikelola secara transparan dan akuntabel, serta tepat sasaran. Kemudian, dalam implementasinya dana bansos tidak boleh digunakan sebagai alat kampanye--mengajak orang untuk memilih--oleh pasangan incumbent. Kalau kampanye bahwa dia yang mendorong kebijakan tersebut, itu tidak masalah. Tetapi kalau dia mengatakan ‘pilihlah saya karena sudah memberikan dana yang besar’, saya kira itu tidak tepat. Apalagi kalau mengatakan ‘kalau anda tidak pilih saya, maka akan saya kurangi dananya’. Maka, ini menjadi sinyal bagi pengawas pemilu untuk mengawasi dana bansos ini dilapangan: apakah menyimpang dari tujuannya atau tidak.  (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Kenaikan dana bansos yang dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menurunkan kemiskinan, sebenarnya mudah dilakukan cross-check pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Apakah dalam 3 tahun target penurunan kemiskinan melalui program perlindungan sosial masih ada PR ataukah pada tahun ke 4 pemerintahan memang harus  menggelontorkan alokasi sebesar itu untuk mengejar target yang tidak dicapai di tahun sebelumnya, sehingga alasan menaikkan alokasi anggaran ada dasar indikatornya.

Kalau dirasa mencurigakan seharusnya kubu oposisi bisa menyikapi hal ini dengan membangun sistem baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatifnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran perlindungan sosial khususnya perlu dibangun dari hilir sampai ke hulunya (dari perencanaan, pembahasan dan implementasinya), monitoring berkala juga perlu diterapkan, berikut evalusi terhadap pelaksanaan program sebelumnya untuk menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran.

Untuk dipahami saja, jika pemerintah mengusulkan anggaran perlindungan sosial untuk tahun 2019, baru bulan September - Oktober 2018 anggaran usulan tersebut baru dibahas di DPR dan paling lambat Desember 2018 diketok palu. Biasanya implementasi program dan proyek di kuartal II (bulan April 2019). Sedangkan kampanye pilpres dilaksanakan September 2018 - Maret 2019, belum ada distribusi alokasi perlindungan sosial (PKH) di masa kampanye tersebut.

Nah, kalau dirasa tidak menyetujui usulan kenaikan anggaran perlindungan sosial masih ada peluang untuk menolaknya, karena DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui usulan tersebut. Presiden sebagai kuasa pengguna anggaran setelah disetujui oleh DPR, ranah eksekutif lebih pada aspek teknokrasi (mengusulkan dan melaksanakan UU APBN)  setelah disetujui oleh DPR. Jadi secara aspek politiknya, semua tergantung dari pembahasan yang dilakukan oleh DPR, menolak dengan alasan atau menyetujui dengan persyaratan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas