Jangan Ge-er Dulu, Belum Tentu Anda Cawapres Jokowi
berita
Politika

Sumber Edit Foto: Watyutink.com 

29 March 2018 16:00
Penulis
Kurang dari lima bulan parpol atau gabungan parpol sudah harus menyerahkan nama capres dan cawapres yang hendak diusung pada Pilpres 2019. Sebagai incumbent, Jokowi dipastikan kembali maju dalam perhelatan lima tahunan tersebut. Sokongan dari sejumlah parpol telah dikantongi Jokowi. Jokowi menjadi ‘gula’ bukan hanya bagi parpol, tapi juga sejumlah orang yang berhasrat menjadi cawapres mendampingi dirinya.

Ada yang menilai pertarungan Pilpres 2019 mengalami penurunan kasta. Popularitas Jokowi dan sisa pengaruh Prabowo membuat capres lain malu-malu menampilkan diri. Bahkan sejumlah tokoh memperebutkan siapa yang layak mendampingi Jokowi. Pengamat lebih sering membaca El Clasico Pilpres 2014 kembali terulang, ketimbang ada calon lain yang mewarnai Pilpres 2019.
 
Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bahkan mendeklarasikan siap menjadi cawapres, bukan capres. Namun dirinya belum berkomentar hendak memasangkan diri dengan siapa. Sejauh ini Cak Imin masih menunggu capres siapa yang mau melamar dirinya sebagai cawapres dalam perebutan kursi RI-1 dan RI-2 tahun depan. Apakah Cak Imin memang benar-benar berniat menjadi RI-2 atau ini hany cara untuk meningkatkan popularitas? Apakah Cak Imin tak memiliki keberanian dan minder untuk merebut kursi RI-1?

Upaya Cak Imin berniat jadi cawapres dilirik Jokowi. Pada awal Januari 2018, Ketum PKB diajak Jokowi mencoba kereta Bandara Soekarno-Hatta. Jokowi bagaikan menyambut baik rencana Cak Imin yang hendak menjadi capres, pengamat menilai itu sebagai suatu sinyal Jokowi memiliki keinginan Cak Imin mendampingi dirinya.

Namun sebulan kemudian, kemesraan yang sama juga terlihat antara Jokowi dengan Ketum PPP  Romahurmuziy (Rommy) ketika hendak menghadiri pernikahan cucu Mbah Moen, tertangkap lensa kamera. Jokowi juga mengundang Ketum Nasdem Surya Paloh meninjau proyek MRT. Surya Paloh juga disambut hangat dan akrab. Sama halnya dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang diajak Jokowi lari pagi. Perlakuan terhadap semua ketum partai tak jauh berbeda.

Merasa tak ada sinyal positif dari Jokowi dan parpol pengusung, Cak Imin tunjukkan sikap hendak bermanuver. Ketum PKB terlihat beberapa kali menemui Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Apakah nantinya Cak Imin dan PKB akan meninggalkan Jokowi dan menjadi Cawapres Prabowo atau jangan-jangan ada konsensi khusus yang diberikan Jokowi kepada PKB agar tetap mengusung Jokowi pada Pilpres 2019?

Bukan hanya ketum partai yang hendak bersanding bersama Jokowi pada Pilpres 2019. Sejumlah tokoh dari latar belakang sipil dan militer juga berhasrat menemani RI 1 bertarung untuk kali kedua. Sebut saja Budi Gunawan, Sri Mulyani, dan Moeldoko yang mungkin memendam hasrat menemani Jokowi pada periode kedua pemerintahan jika kembali terpilih menduduki kursi RI-1. Mereka tak diundang Jokowi untuk lari pagi atau meninjau proyek, tapi Moeldoko diberi jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Apakah publik salah membaca undangan Jokowi kepada sejumlah ketum partai? Apakah undangan tersebut hanya bersifat konsolidasi politik jelang Pilpres 2019? Apakah diangkatnya Moeldoko sebagai KSP bisa dijadikan sinyal kuat presiden punya misi menjadikan mantan Panglima TNI itu sebagai cawapresnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di istana Bogor nampaknya tidak sekadar lari pagi dan tidak sekadar berbicang soal sepeda motor yang menjadi kesayangan Jokowi. Pertemuan tersebut telah membahas berbagai hal termasuk soal Pilpres 2019.

Seperti diakui oleh Jokowi sendiri, pertemuannya dengan Airlangga Hartarto termasuk membahas posisi Cawapres 2019. Lantas apakah pertemuan tersebut merupakan sinyal bahwa Airlangga akan dipinang menjadi cawapres mendampingi Jokowi? Menurut saya belum tentu. Bisa iya bisa tidak. Pertemuan tersebut memang menimbulkan persepsi publik seolah Jokowi sedang meminang Airlangga menjadi cawapres mendampingi dirinya di pilpres 2019 nanti. Persepsi tersebut tidak salah, tapi jangan terburu-buru membuat kesimpulan.

Pertemuan tersebut baru menjadi salah satu indikator belum merupakan kesimpulan akhir. Pertemuan tersebut jangan dimaknai sebagai final decision, meskipun saya  tak menyangkal bahwa Airlangga Hartarto adalah salah satu tokoh yang memiliki potensi untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Ini karena dia merupakan sosok yang bisa disebut mewakili dua sisi, yaitu tokoh dari kalangan parpol dan profesional karena latar belakangnya yang berasal dari kalangan profesional yang kini menjadi ketua umum partai. Namun, bukan berarti Airlangga sudah pasti menjadi calon pendamping Jokowi di pilpres nanti.

Perlu dipahami bahwa pertemuan Jokowi dengan Airlangga adalah bagian dari rangkaian pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh lainnya. Ketahuilah, Jokowi sejatinya tengah memainkan komunikasi politik dengan menggunakan pendekatan politik simbolis dengan berbagai visualisasi untuk menyampaikan pesan kepada publik. Namun tergantung publik mempersepsikan atau menilainya.

Akan tetapi buat saya, pesan yang bisa tangkap adalah Jokowi sedang melakukan komunikasi politik untuk menjajaki berbagai kemungkinan yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan, baik dalam membangun koalisi partai maupun dalam menentukan cawapres. Karena Jokowi harus menghitung berbagai risiko politik sebelum mengambil keputusan.

Hal itu bisa disimak berbagai rangkaian pertemuan sebelum bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Jokowi telah melakukan komunikasi dalam bentuk visualisasi politik. Seperti di antaranya dia mengajak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam satu kunjungan, tapi di sisi lain dia mengajak Ketua Umum PPP Romahurmuzy (Romi). Selain itu, Jokowi juga mengajak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam kesempatan yang berbeda, Jokowi juga bertemu beberapa kali dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Oleh karena itu, menurut saya, sejumlah rangkaian pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh termasuk pertemuannya dengan Airlangga Hartarto di istana Bogor baru sekadar merupakan bentuk visualisasi politik yang dilakukan Jokowi dalam rangka melakukan penjajakan sebelum mengambil keputusan.

Rangkaian peristiwa pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh politik masih menjadi teka-teki, seperti sebuah puzzle bergambar calon wakil presiden yang belum tersusun lengkap hingga membentuk sebuah gambar yang utuh.

Lalu siapa kira-kita wajah calon wakil presiden dalam puzzle tersebut? Sabar, kita masih perlu menunggu potongan-potongan puzzle yang lain sampai terlihat jelas wajah siapa yang ada dalam teka teki puzzle tersebut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Program SMRC

Menurut saya pertemuan Pak Jokowi dengan para pimpinan parpol sah-sah saja. Namun menurut saya agak terlalu tinggi ekspektasinya, serta tidak sampai menentukan cawapres. Niat Jokowi menemui pimpinan-pimpinan parpol itu saya kira tidak terkait langsung dengan upaya memilih cawapres, baik pertemuan dengan PKB, PAN, PPP, Golkar, Nasdem, dan lain-lain.

Menurut hemat saya, yang paling mungkin motifnya ada dua. Pertama Pak Jokowi ingin memastikan dan mendengar langsung aspirasi yang berkembang di internal partai-partai. Mendengar tentang kondisi nasional, termasuk soal cawapres dan macam-macam. Jadi Jokowi ingin memastikan hubungan baiknya dengan partai-partai politik tetap terplihara dengan baik. Kalau kemudian ada spekulasi ke arah Jokowi hendak menetapkan cawapres, itu wajar saja.

Kedua, menurut hemat saya, Pak Jokowi ingin memberikan sinyal kepada publik nasional, khususnya para pemilih partai bahwa pak Jokowi bisa membantu memperbaiki image dari partai-partai itu. Popularitas, elektabilitas, dan juga kepuasan kinerja Pak Jokowi itu tinggi. Bayangkan kalau ada efek ekor jas (eej), maka eej itu sebetulnya bisa diperoleh semua partai politik. Idealnya ketika mereka menunjukan kedekatan hubungan dengan pak Jokowi.

Jadi, secara simbolik Pak Jokowi menunjukan sikap seperti itu. Secara tidak langsung Pak Jokowi itu memberikan endorsement dan mengangkat kredibilitas partai-partai politik itu. Anda lihat cara penerimaan seperti kemarin misalnya, memang informal/santai tetapi pak Jokowi memilih kaos warna kuning. Seolah memberi pesan Pak Jokowi mengendors secara simbolik warna kuning itu. Sama juga ketika pak Jokowi menerima PSI, dibiarkan saja pakai jaket warna merah.

Menurut saya secara tidak langsung pak Jokowi ingin meng-endorse dan memberikan image positif kepada partai-partai itu. Jadi secara tidak langsung memang membantu partai-partai itu juga. Saya kira analisisnya hanya sekitar itu, tidak terlalu jauh dan belum sampai kepada memilih cawapres.

Selanjutnya terkait hubungan antara Jokowi dengan Cak Imin, PKB dan NU, saya percaya mereka berhubungan baik. Pada level menteri-menterinya dan juga pada level kiai-kiai seniornya. Mereka baik kepada Pak Jokowi. Bahwa memang ada aspirasi untuk menempatkan Cak Imin sebagai cawapres Jokowi, saya kira itu wajar. Orang NU orang PKB berharap seperti itu, itu normal dan pantas dihormati. Cak Imin sebagai ketum PKB juga wajar juga kalau dia siap dan berharap.

Kalau dilihat dari proporsi kekuatan politiknya, PKB itu partai politik berbasis Islam terbesar saat ini. Basis dukungan NU itu Islam yang sangat moderat menjaga NKRI. NU juga selalu berada di depan ketika kelompok-kelompok Islam menyerukan khilafah atau penerapan syariat Islam, mereka menolak, dan memastikan Islam menjadi bagian dari NKRI. Maka sebetulnya NU dan PKB menjadi salah satu penyangga penting bagi integrasi nasionalisme di Indonesia.

Soal kepentingan dari sisi itu, saya kira baik Pak Jokowi dan PDIP di satu sisi maupun PKB juga keluarga besar NU sudah saling memahami. Jadi dari sisi itu sulit bagi saya untuk bisa memahami jika PKB dan Cak Imin pergi dari koalisi Pak jokowi, hanya untuk sekadar memenuhi harapan menjadi cawapres. Tidak ada point-nya Cak Imin jadi cawapres dari capres yang peluangnya kalah.

Jadi hemat saya yang ditunjukan Cak Imin adalah usaha untuk mewujudkan aspirasi warga NU dan PKB. Namun ketika Jokowi sudah mengambil keputusan siapa yang akan dipinangnya, saya kira PKB akan legowo dan tetap mementingkan integrasi serta keutuhan bangsa ini. Terutama memastikan Islam yang moderat seperti NU menjadi penyanggah utama keutuhan bangsa, ini merupakan prinsip dasar PKB.

Jadi menurut saya walaupun kelihatan manuver politiknya, saya tidak yakin akan ada poros ketiga atau Cak Imin bersama PKB mendekat ke Prabowo. Apa yang terlihat dilakukan Cak Imin saat ini hanya bagian dari manuver menjaga hubungan baik saja dengan pak Prabowo. Itu bagian dari bargaining yang mungkin coba diselesaikan dengan Pak Jokowi dan koalisinya. Hal itu normal saja dalam bargaining politik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sekarang ini Jokowi memang bagaikan gula yang sedang diincar semut. Maklum, peluangnya untuk terpilih lagi memang besar. Maka pertarungan untuk memperebutkan hati Jokowi bakal makin seru.

Tak cuma posisi sebagai pertahana yang membuat posisi Jokowi lebih kuat dibandingkan para pesaingnya, tapi dukungan dari para konglomerat, yang kini juga mendominasi dunia media cetak dan elektronik. Dengan dukungan demikian besar dari para konglomerat papan atas, kekuatan pasukan dunia maya di belakang Jokowi, yang sekarang saja sudah bertebaran di segala penjuru nusantara, juga bisa membengkak dengan cepat seiring kian dekatnya Pilpres 2019.  

Sekarang tinggal siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai wapres untuk lebih memastikan kemenangannya sekaligus bisa menjaga keseimbangan politik pasca Pilpres 2019. Dalam hal ini Jokowi punya beberapa pilihan, yaitu representasi dari Islam politik, polisi, militer, atau politisi sekuler/ nasionalis. Pilihan terbaik tampaknya tokoh yang memiliki citra sebagai  representasi dari Islam dan nasionalis, yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat sesuai kerinduan masyarakat untuk memiliki  pemimpin yang kuat.

Dilihat dari perkembangan di istana, di mana Jokowi cenderung untuk lebih merapatkan diri ke militer, cawapres yang akan dia pilih kemungkinan salah satu dari mantan Panglima TNI di lingkunan Istana.

Lihat saja, Januari lalu Jokowi memilih dua jenderal untuk menggantikan dua tokoh sipil. Kepala staf presiden Teten Masduki digantikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko, dan Jenderal Purnawirawan Agum Gumerlar menggantikan Hasyim Muzadi di Dewan Pertimbangan Presiden.

Apakah ini berarti mantan panglima TNI era Soeharto, Jenderal Wiranto, yang sekarang menjadai Menkopolhukam, memiliki peluang terbesar sebagai cawapres Jokowi mendatang? Jawabnya, mungkin saja sebab para konglomerat pendukung Jokowi pada umumnya dibesarkan oleh Soeharto.

Faktor Megawati sebagai bos besar PDIP tentu harus diperhitungkan oleh Jokowi. Ayah Megawati, Soekarno, tak hanya ditumbangkan, tapi juga dikurung sampai akhir hayatnya oleh Soeharto. Sebagai panglima TNI kala itu, tak lama setelah Soeharto lengser, Wiranto juga berjanji akan melindungi keluarga penguasa yang pernah bertahta selama 32 tahun itu.

Bila Megawati sudah melupakan penderitaan ayahnya, pemilihan Wiranto sebagai cawapres akan berjalan mulus tentunya. Tapi bagaimana kalau Megawati menginginkan anak perempuannya, Puan Maharani, menjadi orang nomor dua RI.

Bagaimanapun juga, bila ingin tetap bertahta, Jokowi harus memperhitungkan elektabilitas dirinya sendiri maupun lawannya. Bila ternyata tertinggal atau cuma beda tipis dari pesaingnya, dia jelas wajib memilih cawapres dengan elektibilitas yang tinggi. Wiranto dan Puan dalam hal ini jelas tak masuk perhitungan.

Bila ternyata elektabilitasnya tetap tinggi bahkan kian melambung, tampaknya selera pribadi Jokowi dan Megawati bisa bertabrakan. Maka pepatah yang berbunyi 'kalau dua gajah bertarung, pemenangnya adalah pelanduk akan berlaku'. Salah satu pelanduk yang berharap keluar sebagai pemenang mungkin Muhaimin Iskandar. Pelanduk-pelanduk lain, yang merasa dirinya representasi dari Islam politik dan nasionalis, tentu juga sedang harap-harap cemas. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi