'Jalan Tikus' Dana Kampanye
berita
Politika

Sumber Foto: keuanganlsm.com  (gie/Watyutink.com)

18 March 2018 16:00
Penulis
Sebanyak 186 pasangan calon (paslon) kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018 terindikasi melakukan manipulasi dana kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menemukan sekira Rp14,7 miliar untuk membiayai kampanye yang bukan berasal dari rekening khusus dana kampanye. Temuan tersebut berasal dari jumlah saldo yang tidak sinkron antara penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Pasal 16 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa dana kampanye wajib dicatat dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan. Pertanyaanya, mengapa dana senilai Rp14,7 miliar tidak disetorkan terlebih dahulu ke rekening khusus tersebut? Sekali lagi, mengapa harus melalui ‘jalan tikus’? Apakah akan digunakan untuk membeli pemilih?

Mengingat durasi woro-woro gagasan masih berlangsung sampai 23 Juni 2018, apakah manipulasi biaya kampanye bisa dihentikan atau justru kian menjamur? Kabarnya sebagian paslon kepala daerah punya ragam modus yang canggih untuk mendulang modal sebanyak-banyaknya.

Lantas apa motif di balik modus pengumpulan uang tanpa melalui rekening dana kampanye? Atau jangan-jangan gegara berasal dari duit haram? Kabarnya pula, politikus punya kecakapan untuk memoles duit haram menjadi suci tiada tara.

Secara legal prosedur, aliran duit haram sudah diantisipasi UU Nomor 10 Tahun 2016, dimana dana kampanye mesti diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip legal, akuntabel, dan transparan serta sesuai standar akuntansi keuangan. Sudah cukupkah aturan tersebut menutup ruang aliran dana kampanye berasal dari duit haram?

Sepertinya masih menyisakan celah. Bawaslu mencoba melakukan pengawasan sebaik mungkin, salah satunya membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri transaksi yang mencurigakan dalam penggunaan dana kampanye di Pilkada 2018.

Apakah upaya tersebut cukup efektif untuk menutup ‘jalan tikus’ dana kampanye? Sebab kalau penyelewengan dana kampanye terendus oleh Bawaslu dan PPATK, maka tindakan tersebut bisa berujung sanksi pembatalan pencalonan.

Meski begitu, tampaknya sebagian paslon tak ambil pusing, karena mereka tahu bahwa calon kepala daerah berstatus tersangka korupsi sekali pun masih punya hak untuk dipilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Pelaporan dana kampanye guna memastikan sumber pendanaan kampanye berasal dari sumbangan yang jelas atau bukan berasal dari dana ilegal yang tidak disahkan menurut perundang-undangan. Banyak pasangan calon (paslon) kepala daerah yang diduga memanipulasi dana kampanye pertanda rendahnya tingkat kepatuhan kandidat terhadap aturan mengenai pengelolaan dana kampanye. Ketidakpatuhan tersebut tentu sangat disayangkan.

Ketika paslon tidak melaporkan dana kampanye melalui rekening khusus dana kampanye, itu artinya upaya menghindari sumber dana kampanye agar tidak diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pun Bawaslu. Sehingga tindakan tersebut sangat berpotensi bahwa dana kampanye berasal dari sumber yang ilegal. Baik berasal dari hasil korupsi, kongkalingkong dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau pun berasal sumbangan pihak ketiga yang melebihi batas sumbangan dana kampanye. Bahkan bisa saja berasal dari sumbangan yang tidak dibolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PKPU Nomor 5 Tahun 2017, di antaranya sumbangan dari BUMN dan BUMD.

Kalau melihat fakta dilapangan manipulasi dana kampanye bisa melebihi nominal yang teridentifikasi oleh Bawaslu, karena sejak awal ditetapkan sebagai paslon sebenarnya kandidat sudah melakukan aktifitas kampanye meski tidak secara terbuka.

Berkaitan dengan 186 paslon terindikasi melakukan penyelewengan pengelolaan dana kampanye, mestinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mempublikasi paslon yang melakukan manipulasi dana kampanye.

Sebab potensi pelanggaran dana kampanye sangat tinggi pada Pilkada 2018, karena perilaku partai politik (parpol) dan paslon belum banyak berubah. Bahkan posisi parpol tidak mendorong kandidat untuk akuntabel dan transparan terhadap pengelolaan dana kampanye.

Di sisi lain, pengawasan masyarakat juga masih lemah. Untuk itu Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pengawasan partisipatif (masyarakat turut melakukan pengawasan). Lagi-lagi syaratnya Bawaslu harus bisa memberikan informasi yang cepat kepada publik tentang siapa paslon kepala daerah yang terindikasi melakukan manipulasi dana kampanye. Jangan sampai hanya menguap saja. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Sebenarnya dana kampanye merupakan problem yang selalu berulang dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Sebab yang terkonfirmasi sekarang bahwa, sejumlah pasangan calon (paslon) telah menggunakan uang kampanye tetapi tidak sesuai dengan laporan awal dana kampanye (LADK). Beberapa paslon hanya melaporkan dana awal senilai Rp 1 juta, Rp100 ribu, bahkan hanya Rp50 ribu. LADK tersebut sepertinya tidak masuk akal, sehingga terindikasi melakukan manipulasi nominal uang yang dilaporkan.

Tapi kalau temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berasal dari uang haram mesti diverifikasi dahulu. Menurut saya yang paling penting dilakukan adalah respon dan tindak lanjut dari temuan sejumlah 186 calon kepala daerah yang diduga melakukan manipulasi dana kampanye. Hal tersebut bisa menjadi salah satu bukti awal terhadap adanya pelanggaran laporan awal dana kampanye (LADK).

Bawaslu punya kewenangan untuk mengawasi dana kampanye, bahkan bisa melakukan investigasi terhadap dugaan-dugaan penyelewengan dana kampanye. Kewenangan tersebut yang mesti dilaksanakan secara serius, sehingga temuan awal tersebut bisa ditindaklanjuti dengan cara, misalnya; pertama, memanggil pasangan calon untuk dimintai klarifikasi. Kedua, menyandingkan temuan awal dengan hasil pengawasan bawaslu terhadap aktifitas kampanye di lapangan. Ketiga, bisa bekerja sama, baik dengan PPATK maupun KPK, terkait sumber-sumber dana kampanye yang berpotensi berasal dari hasil tindak pidana.

Mestinya Bawaslu mampu membuktikan indikasi pelanggaran LADK, karena tinggal klarifikasi dan investigasi lebih lanjut. Sehingga jika paslon benar melakukan pelanggaran manipulasi dana kampanye maka bisa dikenai sanksi diskulifikasi dari kontestasi Pilkada.

Tetapi kita perlu mengapresiasi kinerja Bawaslu yang mengungkap indikasi manipulasi dana kampanye. Sebab hal tersebut menunjukan bahwa ada perhatian yang serius terhadap problem manipulasi dana kampanye. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Pengaturan tentang dana kampanye pada praktiknya tidak berjalan dengan baik, aturan-aturan tersebut seringkali dilanggar oleh kandidat. Sehingga pengelolaan dana kampanye susah diidentifikasi, alih-alih pencatatan dan pelaporan dana kampanye untuk mengidentifikasi.

Jangan sampai salah satu sumber dana kampanye berasal dari penyelewengan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi penyelewengan tersebut punya kemungkinan yang cukup kuat, karena akhir-akhir ini KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi terhadap calon kepala daerah, di mana berpotensi hasil korupsi akan dipergunakan membiayai kampanye.mDengan biaya politik yang cukup tinggi, akhirnya calon tersebut harus mengakali bagaimana mengumpulkan dana kampanye.

Selama ini pemerintah hanya mengandalkan KPK untuk memastikan tidak ada korupsi terhadap APBD. Padahal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa mengambil peran yang cukup sentral untuk mengawasi dan memastikan tidak ada penyelewengan pengelolaan APBD dari awal sampai akhir, sehingga anggaran tersebut benar-benar dikelola untuk kepentingan publik.

Tetapi Kemendagri terlihat tidak melakukan pengawasan yang maksimal terhadap APBD. Padahal sebelumnya sudah diperingatkan juga oleh banyak kalangan, sebab ada pos-pos anggaran dalam APBD yang berpotensi digunakan untuk kepentingan calon tertentu.

Mestinya sejak awal bisa dilihat sejauhmana potensi penyelewengan APBD bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018. Perumusaan perencanaan APBD 2018 harus benar-benar dikontrol oleh Kemendagri, bahkan bisa dilakukan terhadap APBD 2017. Kontorl tersebut untuk memastikan pos-pos anggaran yang riskan terhadap penyelewengan APBD, seperti pengadaan barang dan jasa, tidak digunakan untuk kepentingan kampanye paslon tertentu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF