Jaksa Buruk Muka, KPK Kena Tuding
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 July 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com - Lagi-lagi, aparat penegak hukum terjerat kasus suap. Kali ini melibatkan oknum korps kejaksaan, tepatnya jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kasus tersebut diketahui publik setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK berhasil menangkap sasarannya.

Jumat (28/6/2019) kemarin, KPK menangkap tangan lima orang di beberapa tempat di Jakarta. Dua orang oknum kejaksaan; Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yadi Herdianto dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas, dua orang pengacara, serta satu orang pihak swasta.

Dari pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Alvin Suherman sebagai tersangka pemberi suap. Kemudian, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati DKI Jakarta Agus Winoto dan Pengusaha Sendy Perico juga ditetapkan tersangka. Mereka diduga terlibat transaksi suap sebesar Rp200 juta guna mengurangi tuntutan jaksa kepada seorang terdakwa penipuan.

Sementara Yadi dan Yuniar yang terjaring OTT diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh KPK, tidak ditetapkan tersangka. Kabarnya, kedua oknum jaksa ini akan diproses hukum lebih lanjut kejaksaan.

OTT KPK rupanya menimbulkan kontroversi. KPK dianggap harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kejaksaan sebelum menggelar operasi senyap. Penilaian tersebut salah satunya datang dari anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi. Apa iya KPK semestinya berkoordinasi dengan kejaksaan sebelum menciduk jaksa?

Lalu, benarkah OTT KPK ini hanya untuk menghilangkan muka kejaksaan di depan publik? Pasalnya, politisi Partai Nasdem itu juga menuding apa yang dilakukan lembaga anti rasuah dalam rangka mempermalukan kejaksaan.

Selain itu, ada pula yang berharap KPK tidak perlu melakukan proses penyidikan terkait kasus kasus yang melibatkan Aspidum Kejati DKI Jakarta ini. Dengan kata lain, kasus ini sebaiknya dilimpahkan ke kejaksaan. Hingga kini, proses penyelidikan dan penyidikan masih ditangani KPK.

Menurut Anda, apa perlu KPK melimpahkan perkara ini ke kejaksaan? Atau, sebaiknya tetap ditangani lembaga anti rasuah? Perlu diketahui, pelimpahan kasus korupsi dari KPK ke kejaksaan bukan hal tabu. Sudah beberapa kali dilakukan. Salah satunya, dugaan gratifikasi yang melibatkan Budi Gunawan pada 2015 lalu.

Terlepas dari persoalan di atas, kasus suap pengurangan tuntutan tersebut tentunya menambah daftar panjang aparat penegak hukum yang harus berurusan dengan KPK. Oknum hakim dan panitera berkali-kali terjerat suap, demikian halnya dengan oknum jaksa. Lantas, sebegitu susahkah menjauhkan aparat penegak hukum dari praktik suap?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)

Wajah penegak hukum kembali tercoreng. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan lalu menetapkan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto, satu orang pengacara, serta satu pihak swasta pada Jumat (28/6/2019) karena diduga memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2019. Tentu kejadian semakin membuat citra penegak hukum semakin merosot di mata publik.

Tertangkapnya oknum kejaksaan dalam dugaan tindak pidana korupsi bukan kali pertama terjadi. Setidaknya dalam kurun waktu 2004-2018, telah ada 7 jaksa yang terlibat praktik rasuah dan terjaring oleh KPK. Hal ini menandakan bahwa proses pengawasan di internal Kejaksaan, tidak berjalan secara maksimal.

Ada respon menarik yang muncul atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kali ini, yakni beberapa pihak yang berpandangan bahwa kasus ini mesti ditangani oleh internal Kejaksaan Agung. Jika merujuk kepada kewenangan dan dasar pembentukan KPK, pandangan ini tentu saja keliru dan harus dikritisi secara serius.

Setidaknya ada tiga argumentasi yang dapat dikemukakan. Pertama, KPK adalah lembaga yang paling tepat untuk menangani kasus korupsi penegak hukum. Berdasarkan Pasal 11 huruf a UU KPK, menyebutkan kewenangan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Pada operasi yang dilakukan KPK, beberapa oknum yang tertangkap memiliki latar belakang sebagai jaksa, maka KPK secara yuridis mempunyai otoritas untuk menanganinya lebih lanjut.

Kedua, tidak ada lembaga atau pihak manapun yang boleh mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan KPK. Undang-undang telah menyebutkan bahwa  KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Apabila dalam penanganan perkara ada pihak yang mencoba intervensi, dapat dianggap menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice) dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun.

Dan ketiga, penanganan perkara harus bebas dari konflik kepentingan. Jaksa Agung sebaiknya mengurungkan niatnya untuk menangani oknum jaksa yang tertangkap oleh KPK. Sebaiknya Jaksa Agung melakukan perbaikan di internal. Karena penangkapan oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah bentuk penyelematan integritas Kejaksaan di mata publik. Setidaknya, langkah KPK dapat dimaknai juga sebagai upaya bersih-bersih internal Kejaksaan dari pihak-pihak yang mencoreng martabat Kejaksaan.

Terkait dengan korupsi yang selama ini dilakukan oleh oknum Jaksa, ICW setidaknya mencatat tiga pola korupsi yang kerap dilakukan. Pertama, tersangka diiming-imingi pemberian Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2). Tahap ini menjadi awal dari potensi korupsi terjadi, karena bagaimanapun pihak Jaksa tersebut akan berupaya agar kasus tidak sampai dilimpahkan ke persidangan.

Kedua, pemilihan Pasal dalam surat dakwaan yang lebih menguntungkan terdakwa, atau hukumannya lebih ringan. Bagian ini dilakukan pada saat memasuki tahap persidangan. Seperti yang diketahui bahwa surat dakwaan adalah batasan bagi Hakim ketika ingin menjatuhkan putusan bagi terdakwa, maka itu jual-beli Pasal kerap terjadi pada proses persidangan.

Ketiga, pembacaan surat tuntutan yang hukumannya meringankan terdakwa. Poin ini menjadi hal yang paling sering terjadi, karena setidaknya pembacaan tuntutan akan turut mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Lagipun surat tuntutan dapat dikatakan sebagai kesimpulan penegak hukum atas proses pembuktian dalam persidangan perihal kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Kejadian di atas sekaligus mengkonfirmasi bahwa penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Praktik-praktik korupsi masih terus menerus melanda penegak hukum. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jika KPK melimpahkan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara yang melibatkan jaksa ke kejaksaaan merupakan langkah yang keliru. Mengacu Pasal 6 dan 8 UU KPK, justru KPK lah yang seharusnya mensuvervisi kasus yang ditangani kejaksaan, bahkan KPK bisa mengambil alihnya.

Namun jika KPK melakukan penyelidikan (bukan OTT) dan menemukan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti), maka berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU KPK boleh saja menyerahkannya kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Sekali lagi, bukan melalui OTT.

Kasus suap yang melibatkan jaksa ini membuktikan bahwa, selalu ada tren atau kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau korupsi, pada sekecil apapun kekuasaan termasuk pada penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh masyarakat bahwa lembaga itu seharusnya steril dari korupsi.

Selain itu, Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum yang cukup tua ternyata belum sembuh dari penyakit yang terus turun-temurun. Oleh karena itu, jika harus ada program di kejaksaan lebih baik diperbesar pada program pembibaan mental dalam kerangka membangun integritas sebagai penegak hukum, sehingga para jaksa tidak lagi menggunakan penanganan kasus sebagai komoditas untuk kepentingan ekonominya.

Terakhir, karena suap dilakukan oleh penegak hukum, maka harus didorong hukuman yang maksimal bagi para penjahatnya agar terjadi penjeraan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Kalau mencermati pernyataan Humas Kejaksaan,  yang mengatakan KPK seharusnya berkoordinasi dengan kejaksaan sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait oknum kejaksaan,  saya merasakan ada aura solidaritas korps yang kuat dalam menanggapi OTT KPK ini. 

Menurut saya, kejaksaan bersikap legowo saja dan menganggap OTT terhadap oknum kejaksaan itu sebagai koreksi terhadap upaya prmbenahan kejaksaan selama ini. Setelah itu ajak KPK untuk melakukan pembenahan institusinya.  Kalau kejaksaan juga ikut menangani beberapa oknum jaksa yang terjaring OTT KPK itu justru kurang bagus bagi upaya meningkatkan kredibilitas institusi kejaksaan.

Terkait perilaku aparat penegak hukum yang masih menerima suap, kalau masih ada sikap enggan dan tidak berani melakukan pembenahan ke dalam, maka kondisi lembaga-lembaga penegak hukum kita akan sulit berbenah menjadi baik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi