Jaksa Agung: Kurangi Kewenangan KPK!
berita
Politika

Ilustrasi Foto : Muid / Watyutink

13 September 2017 14:47
Penulis
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR-Kejaksaan Agung, Senin (11/9/2017), terjadi peristiwa yang janggal. Komisi III (hukum) DPR bukannya mengupas persoalan Kejaksaan, tapi malah memberi “panggung” kepada Jaksa Agung HM Prasetyo--yang berasal dari Nasdem, mempertanyakan kewenangan KPK.

Prasetyo langsung membandingkan KPK dengan lembaga serupa di Singapura dan Malaysia. Di sana, lembaga antirasuah boleh menyelidik dan menyidik, tapi wewenang penuntutan di tangan jaksa. Karenanya Prasetyo hingga dua kali meminta agar tidak ada lembaga yang diberi kewenangan luar biasa mulai penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Seperti botol ketemu tutup, usul Prasetyo ini sejalan dengan langkah Panitia Angket KPK yang mengusulkan penghapusan wewenang penuntutan KPK.

Sore harinya, saat RDP dengan KPK, lembaga antirasuah ini dicecar seputar pengelolaan barang rampasan negara atau aset sitaan korupsi. Topik ini juga bagian dari panitia angket.

Menariknya, dalam RDP dengan Kejaksaan Agung, dari 52 anggota Komisi III, 11 di antaranya adalah anggota panitia angket. Sedangkan RDP dengan KPK diikuti tiga orang yang bukan anggota Komisi III namun bagian dari panitia angket, yaitu Arteria Dahlan (PDIP), John Aziz Kennedy (Golkar), dan Misbakhun (Golkar). Total dalam RDP dengan KPK, hadir 14 anggota panitia angket.

Ada apa ini? Semata kebetulan atau ini upaya Pansus Hak Angket sengaja menggenjot “serangan” melalui berbagai forum jelang berakhirnya masa kerja mereka?

Sebelumnya, anggota panitia angket dari  Fraksi PDIP, Henry Yosodiningrat, mengusulkan agar KPK dibekukan. Belakangan PDIP meralat usulan Henry dan menegur yang bersangkutan. Sepekan lalu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket yang juga PDIP, Masinton Pasaribu, datang ke KPK membawa koper dan menantang agar lembaga itu menahan dirinya. 

Konon ada skenario terselubung dari berbagai pihak yang terpental oleh sepak terjang KPK. Walau berbau teori konspirasi, layak dipertanyakan: semua yang terjadi di gedung DPR murni ingin meningkatkan kualitas penegakkan hukum, atau mengarah pada memuluskan skenario membubarkan KPK yang kerap menangkap  anggota DPR korup? Lebih menukik lagi, jangan-jangan semua ini bargain habis-habisan untuk meloloskan Setya Novanto dari jerat kasus e-KTP.

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Kurang tepat, apabila Jaksa Agung HM Prasetyo membandingkan lembaga antirasuah di Malaysia dan Singapura dengan KPK di Indonesia. Lembaga antirasuah di kedua negara jiran itu memang diberikan wewenang penyelidikan dan penyidikan, tetapi penuntutan tetap menjadi wewenang Kejaksaan.

Aturan hukum di sana memang begitu dan sangat berbeda dengan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( UU KPK). Bila nanti ada perbaikan UU KPK, dan menginginkan UU KPK kita dibuat sama dengan peraturan di Malaysia dan Singapura, ya itu hak DPR-RI dan Pemerintah RI.

Saya tidak mengikuti tentang pertanyaan-pertanyaan yang dibuat Komisi III DPR-RI. Apa ada kaitan antara pertanyaan terhadap Jaksa Agung yang telah dianggap mengurangi wewenang KPK. Kecuali, memang di sana ada tawaran agar penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan. Dan itulah yang memang berlainan dengan isi UU KPK.

Itu masalah pembagian tugas KPK dan Kejaksaan. Bisa berbeda caranya, tergantung bagaimana yang dianggap efisien oleh negara tetangga kita dan kita sendiri. Yang penting, mana yang lebih tepat untuk menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Mana yang lebih ampuh berkerja. Mungkin bagi negara tetangga, suatu aturan itu cocok. Namun cocok di sana, belum tentu cocok diterapkan di sini. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo ihwal usulan pelimpahan kewenangan penuntutan KPK kepada Kejaksaan, lebih menyerupai pernyataan politisi dibanding sikap pejabat penegak hukum. Sejak awal HM Prasetyo condong lebih memilih berpolitik di wilayah penegakan hukum dibanding menjadi Jaksa Agung profesional yang menegakkan hukum. Sebaliknya, khalayak pun sadar bahwa langkah-langkah Prasetyo memimpin korps Kejaksaan ternyata cenderung dikendalikan oleh pertimbangan dan argumen politik, ketimbang itikad penegakan hukum murni. Sehingga selama hampir 3 tahun memimpin, nyaris tak ada prestasi Jaksa Agung.

Prasetyo bukan hanya offside dalam berpendapat, bahkan sebagai organ pemerintahan dia bertindak indisipliner. Jaksa Agung seharusnya patuh kepada kehendak presiden yang lugas menolak pelemahan KPK. Sikapnya yang memperburuk integritas kejaksaan, malah berimplikasi bisa menggeneralisasi posisi pemerintah, seolah merupakan organ yang memperlemah KPK. Jokowi harus mendisiplinkan Prasetyo agar tak berpolitik lagi melalui Pansus Angket KPK.

Sepanjang Jokowi belum solid dan kokoh menilai upaya-upaya destruktif Pansus Angket, yang tergoda berpolitik melemahkan KPK, bukan hanya Jaksa Agung, bahkan aktor-aktor lain juga akan ikut nimbrung. Jika itu terjadi, niscaya ketegangan hubungan KPK-DPR kian meluas. Malah bisa membentuk barisan anti-KPK. Itulah yang diharapkan banyak aktor koruptor yang menghendaki pelemahan KPK.  Padahal KPK paling sedikit hingga saat ini masih dipercaya rakyat banyak guna mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Pelimpahan kewenangan penuntutan ke Kejaksaan tak hanya melemahkan KPK tapi malah melawan nalar antikorupsi masyarakat yang kini kian menguat. Ketimbang repot mengomentari KPK, Jaksa Agung lebih baik fokus kepada tupoksinya. Prestasi minim Jaksa Agung, membuat dia tak punya hak moral mengkritik KPK. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPR RI, Politisi Golkar

Terkait dengan pemberitaan seolah-olah Jaksa Agung HM Prasetyo meminta hak dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikurangi. Dalam hal melakukan penuntutan yang sekarang menjadi wewenang KPK dikembalikan kepada Kejaksaan, tidaklah benar.

Yang sesungguhnya terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 12 September 2017 antara Komisi III dengan Kejaksaan Agung adalah wacana itu justru berasal dari Komisi III. Bukan dari Jaksa Agung seperti yang diberitakan.

Mengapa perlu itu perlu dilakukan? Karena kita di Komisi III ingin ada pemisahan yang jelas. Agar nantinya ada kontrol. Bahwa barang siapa yang melakukan penyelidikan atau penyidikan (lidik/sidik), tidak melakukan penuntutan. Serta barang siapa yg melakukan penuntutan, nantinya tidak merangkap mengadili juga. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung hari Senin memang terbilang aneh. Ketika di dalam RDP tersebut malah membicarakan kewenangan penuntutan KPK. Jaksa Agung HM Prasetyo mengusulkan agar kewenangan penuntutan KPK dikembalikan ke Kejaksaan.

Usulan Prasetyo ini sesungguhnya bisa saja dikatakan sebagai usulan biasa, jika DPR pada saat yang bersamaan tidak sedang ramai menyelidiki KPK melalui Pantia Khusus (Pansus) Angket KPK. Dalam penyelidikan Pansus Angket KPK, konon ditemukan banyak kesalahan yang dilakukan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi. Temuan Pansus tersebut membawa mereka pada wacana untuk membekukan KPK dan sebagian lainnya menghendaki pembubaran KPK.

Wacana pembekuan KPK yang diusulkan Pansus Angket KPK direspons negatif oleh publik. Publik menilai Pansus mengusulkan rekomendasi yang terlalu tinggi untuk jenis kesalahan yang tidak setimpal yang dituduhkan Pansus kepada KPK. Rekomendasi pembekuan KPK dianggap sebagai loncatan yang terlalu tinggi, jika melihat argumentasi DPR yang masih sepihak terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh KPK.

Oleh karena itu, publik tetap pada posisi mempertahankan KPK dengan segala kewenangan yang ada saat ini. Perbaikan-perbaikan terkait prosedur penindakan bisa dilakukan tanpa perlu mengganggu keutuhan lembaga KPK.

Di tengah penolakan luas publik atas keinginan Pansus untuk membekukan KPK, usulan Prasetyo justru menjadi amunisi bagi DPR untuk terus memperjuangkan pembekuan KPK. Beruntung saja, Kejaksaan Agung dan DPR punya beberapa kesamaan yang membuat publik sangat bisa memahami misi dibalik keinginan Prasetyo dalam mengusulkan fungsi penuntutan KPK dikembalikan ke Kejaksaan Agung.

Sebagaimana diketahui dalam dua tahun terakhir, DPR dan Kejaksaan sama-sama menjadi penyumbang beberapa koruptor dalam sejumlah kasus yang ditangani oleh KPK. Beberapa kali KPK melakukan OTT terhadap jaksa yang tengah melakukan transaksi suap. Sama halnya di DPR, beberapa anggota juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Bahkan Ketua DPR Setya Novanto juga sudah resmi menjadi tersangka kasus KTP-elektronik.

Jika melihat kesamaan-kesamaan dalam hal produktivitas korupsi yang terjadi di dua lembaga tersebut, maka tak perlu heran jika Jaksa Agung senafas dengan Pansus Angket KPK dalam bersikap terkait KPK. Dengan demikian maka sangat jelas bahwa kegaduhan yang muncul di DPR terkait kewenangan KPK, sesungguhnya merupakan desain terencana dari kelompok-kelompok yang terancam oleh aksi penindakan KPK. Ini bisa disebut sebagai persekongkolan komunitas koruptor, yang beraksi memanfaatkan kekuasaan untuk meluputkan diri sendiri dan kelompoknya dari incaran KPK. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF