Itjima Ulama, Kali Ini Untuk Apa?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 August 2019 13:00
Penulis
Watyutink.com - Saat Ijtima Ulama digelar pada Juli 2018 bersamaan dengan perhelatan Pilpres 2019, boleh jadi publik tidak menyangka akan ada jilid selanjutannya. Nyatanya ijtima ulama berseri hingga Jilid II dan III. Bahkan GNPF, PA 212, dan Front Pembela Islam (FPI) kini telah menggelar Ijtima Ulama IV di Bogor, Senin (5/8/2019). Bedanya, pertemuan kali ini tidak dihadiri sejumlah elite parpol koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Mengapa kok berjilid-jilid?

Meski ijtima ulama acap kali membahas persoalan kebangsaan, tampaknya sulit mengatakan bila tidak ada kaitannya dengan politik praktis (baca: pilpres). Tengok saja hasil Ijtima Ulama I, di mana mereka menyodorkan dua calon pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019, meski pada akhirnya malah memilih Sandiaga Uno ketimbang Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad. Demikian halnya dengan Jilid II dan III.

Kini pertarungan politik-pilpres sudah usai, mengaitkan Ijtima Ulama IV dengan kepentingan pemenangan pilpres sepertinya tidak lagi relevan. Toh, saat ini Prabowo tidak ngotot seperti dulu. Ia sudah legowo.

Lalu, sejauh mana pertemuan tersebut sebagai upaya merespons sikap Prabowo yang “melunak” kepada petahana? Seperti diketahui, Prabowo sudah menerima kekalahannya ata Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Ia sudah bertemu dengan Jokowi hingga Megawati Soekarno Putri. Kesediaan Prabowo bertemu elite petahana dinilai membuka peluang Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

Konon, sikap Prabowo yang mau berkompromi demi merajut persatuan dan kesatuan itu membuat kelompok 212 meradang. Bahkan Wakil Ketua PA 212 Asep Syarifudin menyebut “Prabowo penghkianat” seusai bertemu Jokowi pada bulan lalu.

Lepas dari kemungkinan di atas, Ijtima Ulama turut menyikapi perhelatan Pilpres 2019. Di mana forum ini masih menganggap perhelatan pilpres sarat kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif (TSM), dan brutal meski kuasa hukum Prabowo-Sandi tak sanggup membuktikannya saat sidang perselisihan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Selain itu, pertemuan yang dilangsungkan secara tertutup itu menghasilkan delapan rekomendasi. Di antaranya yang menarik perhatian publik, adalah memperjuangkan dalam mewujudkan NKRI bersyariah yang berdasarkan Pancasila, perlunya dibangun kerja sama dari pusat hingga daerah antarormas Islam dan partai politik…., dan perlunya Ijtima Ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antarhabib dan ulama serta tokoh.

Yang jadi tanda tanya, apa sebenarnya yang hendak digapai forum ijtima ulama terutama Jilid IV? Benarkan semata ingin menghadirkan cita-cita kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Atau, sesuatu yang lain yang sifatnya politis demi kepentingan politik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Saya nilai agak rancu dan janggal dengan bergulirnya Ijtima Ulama IV ini. Kan Ijtimak 1-3 sudah bergulir lagi mau apa lagi. Pertanyaanya di sini apa rencana mereka? Pilpres sudah usai, apa lagi yang akan mereka akan urus? Bagi saya ijtima ulama ala kelompok 212 tak perlu ada lagi, pasalnya Prabowo yang mereka dukung sudah merapat ke koalisi Jokowi.

Semestinya agama jangan dicampur-adukan dengan politik. Lebih baik cerdaskan umat itu lebih mulia ketimbang mengurus politik yang notabene bukan domainnya mereka.

Saya coba terawang ini ada maksud terselubung yang lain.

Secara akal sehat kita barangkali bertanya apa sebetulnya yang diinginkan kelompok ini. Silahkan saja berkumpul karena dijamin undang-undang tapi jangan ada intrik politik lain.

Coba para ulama ini memberikan kesejukan dan kedamain bagi umat. Saya kira tak mungkin kalau hanya bertemu saja tapi ada rencana yang sudah dirancang lagi. Materi kebangsaan jangan-jangan hanya tameng atau masker (topeng).

Kalau mau berpolitik, lebih baik 212 bikin partai agar hasrat politik bisa disalurkan di sini. Saya usul lebih baik dibikin lembaga biar tidak salah sasaran atau goal setting atau sasarannya tepat. Bagi saya NKRI tak bisa dikaitkan dengan simbol agama tertentu karena kita ini terdiri dari 6 agama yang sah yang masuk bagian bhineka tunggal ika.

Marilah Itjima bergandengan tangan membangun Indonesia yang maju, beradab, dan berkeadilan. Saran yang positif sangat baik untuk dalam membangun moral dan karakater bangsa. Berikanlah ide-ide yang brilian.

Yang paling aneh hasil Ijtimak Ulama IV tak akui pemerintahan terpilih. Kalau begitu mereka tak mau ada pemerintahan atau apa maksudnya. Terpenting tak ada agenda khilafah atau menjadikan Indonesia negara syariah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mungkin gelaran Ijtima Ulama IV untuk melihat dan merespons dinamika politik yang berkembang. Bisa berjilid-jilid karena setiap jilid kepentingan dan dinamika politik yang berbeda dan selalu berubah-ubah.

Memang, hak mereka untuk melakukan Ijtima Ulama IV. Namun hak rakyat juga untuk bertanya ada kepentingan politik apa dibalik Ijtima Ulama IV tersebut. Ijtima Ulama Jilid I hingga Jilid IV bisa saja merupakan bentuk oposisi terhadap pemerintah. Oposisi non-parlemen.

Bisa saja Ijtima Ulama IV juga lahir atas kekecewaan mereka terhadap Prabowo yang sudah bertemu Jokowi. Sepertinya Ijtima Ulama IV ada dan terlaksana sebagai bagian dari ungkapan kekesalan mereka karena Prabowo sudah tidak satu barisan lagi dengan mereka. Bahkan Prabowo cenderung menyebrang dan ingin melakukan rekonsiliasi dengan Jokowi.

Tapi bisa juga mereka memiliki agenda politik sendiri. Ketika agendanya sudah tidak sejalan dengan Prabowo, ya pasti  cerai. Pasti pisah. Karena kepentingannya sudah beda. Saya tidak tahu persis agenda politik dalam Ijtima Ulama IV. Tentu mereka-merekalah yang tahu apa yang hendak diperjuangkan. Mungkin ada kepentingan politik. Dan kita tidak tahu persis apa kepentingan politiknya tersebut.

Jika bicara ingin menghadirkan cita-cita kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan negara, sejatinya mereka harus bersatu dengan elemen umat Islam yang lain. Harus bersatu dengan Ormas Islam yang lain. Sehingga ada kata sepakat di antara umat Islam.

Namun dalam negara demokrasi. Hak mereka untuk melakukan Ijtima Ulama IV. Yang terpenting  harus setia pada Pancasila dan NKRI. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998