Isu HAM Indonesia: Disoroti PBB, Seksi di Pemilu
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 September 2018 13:30
Vokalnya Indonesia soal pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina, dan Pemerintah Militer Myanmar kepada Etnis Minoritas Rohingya, tidak serta merta membuat Indonesia luput dari sorotan pelanggaran di masa lalu. Dalam sejumlah forum internasional, seperti Sidang Umum (SU) PBB (September), permasalahan HAM di Indonesia beberapa kali disoroti. Terutama oleh negara-negara anggota PBB yang berasal dari kawasan Pasifik Selatan.

Namun isu HAM yang digunakan untuk meyerang Indonesia oleh negara-negara di Kawasan Pasifik, justru menjadi ajang unjuk gigi para diplomat muda Indonesia. Pada 2016, diplomat muda Nara Masista Rakhmatia dengan tegas dan berani, menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan Indonesia. Ucapan Rakhmatia dilontarkan untuk merespon pernyataan PM Kepulauan Salomon dan sejumlah negara kepulauan di Pasifik yang prihatin dengan kondisi di Papua.

Setahun berselang, giliran diplomat muda nan jelita Ainan Nuran yang menjadi sorotan. Pada sesi debat  SU PBB ke-72, Ainan menggunakan hak jawab untuk meluruskan kekeliruan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon terkait isu HAM Papua. Ainan menjelaskan dalam kurun waktu 3 tahun, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus untuk pembangunan di Papua. Di akhir pernyataannya, Ainan kembali mempertanyakan masalah HAM di masing-masing negara yang menyoroti HAM di Papua. apakah cara meng-counter isu HAM yang dilakukan para diplomat muda kita sudah tepat?

Kepiawaian kedua diplomat muda kebanggaan Indonesia dalam merespon isu HAM terkait Papua, tidak serta merta membuat PBB dan sejumlah lembaga internasional berhenti menyoroti isu-isu HAM di Indonesia. Pada 2017 lalu, kualitas pelaksanaan HAM di Indonesia kembali ditinjau lewat mekanisme Universal Periodical Review (UPR) yang berada di bawah struktur Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB menyoroti betul masalah HAM Papua dan intoleransi di Indonesia.

Selain masalah HAM di Papua dan isu intoleransi, isu pelanggaran HAM masa lalu di Timor Leste (Tim-tim) dan dugaan pembantaian pasca peristiwa Oktober 1965 juga masih menjadi sorotan. Isu-Isu HAM tersebut bukan sekadar coretan sejarah kelam masa lalu, tapi juga dianggap menjadi beban perjalanan bangsa ke depannya. Ketika hendak melangkah lebih jauh, permasalahan HAM menghantui gerak langkah Indonesia. Apakah isu HAM Indonesia khususnya masalah Papua masih akan disoroti dalam forum-forum PBB dan lembaga internasional lainnya?

Tidak hanya di forum-forum internasional, isu HAM kerap kali digunakan jelang pemilu. Hasil survei sejumlah lembaga mengatakan tidak berbeda jauh dengan Pilpres 2014 lalu, isu HAM masih akan digulirkan dan seksi dibicarakan jelang Pemilu Serentak 2019. Tak jarang, ada oknum tim pemenangan calon tertentu menjadikan isu HAM sebagai titik pukul untuk menjatuhkan kompetitornya. Apakah yang menyebabkan isu HAM masih begitu seksi untuk diperbincangkan?

Apakah ada oknum tertentu yang memainkan isu HAM sebagai komoditas politik baik dalam skala nasional, maupun skala internasional? Apa ada langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Manager INFID, Komisioner Komnas HAM 2017-2022  

Melihat counter yang dilakukan diplomat muda kita terkait isu HAM di negara-negara yang mengkritik pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia menurut saya tidak tepat. Saya berpendapat hal itu kurang elegan. Cara yang paling baik untuk meng-counter jika Indonesia diserang dengan isu HAM, menurut saya adalah dengan menunjukkan kemajuan dan penegakan HAM Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah atau negara.

Selanjutnya, isu permasalahan Papua akan terus jadi fokus, sepanjang pemerintah atau negara tidak bisa menyediakan peta jalan penyelesaian masalah HAM Papua. Sejumlah hal yang menjadi sorotan permasalahan HAM di Papua adalah kekerasan yang dilakukan aparat, korupsi ataupun pengabaian negara dalam persoalan kemiskinan, akses kesehatan serta pendidikan.

Lalu, yang menyebabkan isu-isu seputar HAM itu kemudian menjadi seksi, karena HAM itu menyangkut dengan fundamental kehidupan umat manusia. Selain itu, pengakuan atas martabat manusia, serta belum terselesaikannya sejumlah pemasalahan HAM di Indonesia, juga membuat isu-isu HAM masih menjadi seksi dalam skala lokal atau nasional. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur LBH Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan dan Advokat

Berdasarkan Pasal 7 Kovenan Sipil dan Politik (ICCPR) “Tidak Seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen  medis atau ilmiah tanpa persetujun yang diberikan secara bebas", atau yang diatur dalam Pasal 28 g ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak untuk bebas dari Penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka dari Negara lain”.

Oleh karena Negara telah meratifikasi (mengadopsi peraturan internasional atau perjanjian internasional/dokemen ke dalam aturan nasional suatu negara), sejumlah aturan HAM kedalam aturan-aturan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, maka ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap Orang Asli berdasarkan realitas yang terjadi di Papua. Di antaranya menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, khususnya Orang Asli Papua.

Namun dalam realitas sosial, politik dan budaya, yang terjadi di masa lalu dan hari ini, penyelesaian permasalahan Papua selalu dilakukan dengan tindakan represif atau militer negara, dalam hal ini TNI/POLRI menjadi ujung tombak sebuah pendekatan yang terus dilakukan. Sehingga menimbulkan banyak korban yang tidak berdosa, seperti kasus Biak Berdarah dan Paniai Berdarah beberapa waktu lalu, serta kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas penyelesaian hukumnya sampe saat ini. Dalam hal ini negara tidak melakukan kewajibannya untuk menghormat hak hidup Orang Papua, melindungi Orang Papua dan memenuhi Hak Orang Papua untuk mendapatkan penyelesaian hukum dari setiap persoalan yang terjadi.

Akibanya kepercayaan Orang Asli Papua terhadap negara semakin runtuh dan pudar, sehingga menjadi masukan atau laporan terhadap beberapa Lembaga HAM Internasional, dan pada akhirnya mendapat apresiasi dari beberapa negara yang konsisten menyuarakan pelanggaran HAM di dunia Internasional, dan akhirnya beberapa tahun terakhir menjadi isu yang dibahas di Sidang Umum PBB, seperti senjata makan tuan. Pemerintah tidak konsisten terhadap Aturan-aturan HAM Internasional yang diratifikasi contohnya Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi kedalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuaan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Isu pelanggaran HAM di Papua menjadi isu seksi dalam setiap proses politik yang terjadi, khususnya menjelang pemilu, menjadi amunisi bagi politikus-politikus untuk meningkatkan elektabilas masing-masing pihak. Bahkan tidak menutup kemungkinan, isu-isu pelanggaran HAM di Papua dipakai oleh Tim Sukses Jokowi-Maruf Amin atau Prabowo-Sandiaga Uno untuk menaikkan elektabilitas ke dua pasangan calon di Papua. Namun pada akhinya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Papua selalu menjadi lagu indah, yang diputar setiap 5 tahun sekali dalam kampanye pemilu. Sehingga pada akhirnya Orang Papua sadar, bahwa pemerintah tidak pernah serius menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Papua, sehingga menjadi Luka yang mulai membusuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mulai tercium kemana-mana.

Setidaknya ada 3 hal yang menurut saya penting agar isu HAM tidak menjadi soroton dunia internasional. Pertama, Negara menghormati Orang Asli Papua (menghindari praktik-praktik penyiksaan terhadap Orang Asli Papua/Diskriminasi). Kedua, melindungi (Negara membuat aturan untuk melindungi Orang Asli Papua sekaligus konsisten Mmelaksanakannya). Dan ketiga, memenuhi (Negara hadir memenuhi hak asasi Orang Asli Papua, memastikan setiap pelaku pelanggaran HAM masa lalu dan saat ini di Papua, dihukum secara tegas tanpa pandang buluh). Selama ketiga hal di atas tidak dilakukan oleh pemerintah, selama itu pula permasalahan HAM akan menjadi gunung Merapi. Tingal tunggu waktu, kapan Sang Merapi meletus. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay (Papua Barat)

Persoalan Papua ini sangat rumit, kalau diperumit oleh pemimpin bangsa ini. Kita akui bersama bahwa LIPI pada tahun 2008 dengan Program Papuan Road Map, program ini untuk mencari tahu dan menelusuri akar persoalan Papua. kemudian menemukan akar persoalannya, dan sudah menjelaskan secara detail dan faktual tentang akar persoalan Papua, yaitu Identitas politik Orang Papua dan pelurusan sejarah Papua. 

Dalam berdemokrasi pemerintah tidak boleh menggunakan model  pemerintahan ingkramental/tambal sulam. Artinya bahwa persoalan masa lalu belum selesai, lantas mau diganti dengan pembangunan sarana prasarana infrastruktur itu salah alamat namanya. Pembangunan yang dilakukan Jokowi di Tanah Papua itu hanya sebagai "Obat Penenang" saja, setelah itu akan ada gejolak lagi. Maksudnya adalah selesaikan dulu 2 akar  permasalahan diatas, yakni pelurusan sejarah Orang Papua dan identitas politik Orang Papua. Itu rekomendasi LIPI.

Para Pemimpin Bangsa ini harus sadar, bahwa "kita tidak boleh membangun di atas reruntuhan". Bersihkan dulu reruntuhan itu, artinya selesaikan dulu identitas politik Orang Papua dan pelurusan sejarah masa lalu Orang Papua, sehingga ada solusinya. Persoalan kasus Papua setiap tahun dibahas di PBB, yah wajar. Karena "tidak ada penyelesaian didalam rumah, yah masalahnya diurus oleh Pak Lurah", kan filosofinya seperti itu. 

Isu HAM  ini menyangkut hak-hak substansial, eksistensi manusia dan bernegara dan berpemerintahan dalam pemerintahan demokratis, HAM harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, segera selesaikan persoalan Papua yang menjadi janji kampanye Politik Jokowi tahun 2014 lalu, di Jayapura, Papua, segera direalisasikan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei