Iriawan, Batal, Lalu Tetap Iriawan...
berita
Politika
Sumber Foto: merdeka.com 21 June 2018 18:00
Penulis
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bikin geger publik. Senin (18/6/2018), Tjahjo melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Mochamad Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Sebagian pihak menilai keputusan tersebut melabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Tetapi Tjahjo bersikukuh langkahnya sejalan dengan aturan, dan menilai para pengkritik keputusannya tak membaca undang-undang.

Sejatinya, polemik pengisian kekosongan jabatan gubernur oleh perwira polisi sudah berlangsung sejak wacana ini diembuskan pada Januari 2018. Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan, yang menjabat Asisten Kapolri Bidang Operasi muncul sebagai kandidat Pj Gubernur Jabar. Banyak pihak menganggap rencana Tjahjo itu melanggar berbagai undang-undang; UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, hingga UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pada Maret 2018, Iriawan mendapat mutasi jabatan menjadi Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas.

Pertanyaannya, apakah mutasi jabatan Iwan Bule sebagai upaya memuluskan untuk menjadi Pj Gubernur Jabar? Sebab, Pasal 201 ayat 10 UU Pilkada menyebutkan bahwa Pj gubernur harus berasal dari pimpinan tinggi madya. Sementara Pasal 131 UU ASN mengatur perihal penyetaraan jabatan lembaga pemerintah non-kementerian, di mana jabatan sestama setara dengan pimpinan tinggi madya.

Meski demikian, Pasal 28 ayat 3 UU Polri menyatakan, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Apakah maksud pasal ini menandakan bahwa Iriawan tetap tak bisa menduduki kursi gubernur sementara sekalipun menjabat sestama?

Selain itu, Pasal 28 ayat 1 UU Polri memerintahkan polisi bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Memang, bukan tak mungkin Iriawan tetap bersikap netral. Namun sampai saat ini sudah ada beberapa oknum perwira polisi aktif yang terang-terangan melanggar pasal tersebut. Contohnya, Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin ikut berkampanye mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail. Kapolri pun mencopotnya pada 20 Juni 2018.

Berkaca pada contoh tersebut, wajar jika publik khawatir Iwan Bule bersikap tidak netral. Selain 2018 merupakan tahun politik, cawagub Anton Charliyan merupakan perwira polisi yang mengundurkan diri demi mengikuti pesta demokrasi. Ndilalah, PDIP mengusung pasangan calon (paslon) TB. Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) di Pilkada Jabar. Dengan kondisi demikian, mungkinkah Iriawan tetap netral dalam memimpin Jabar?

Sejumlah partai oposisi curiga pengangkatan Iriawan terkait dengan kepentingan politik partai penguasa. Jika kecurigaan ini benar adanya, mungkin saja pembatalan pengangkaan Iriawan pada Februari lalu karena masih berharap pada gerilya suara paslon Hasanah. Namun hasil survei buat paslon Hasanah masih tidak meyakinkan, meski hari pencoblosan semakin di depan mata. Lalu, apakah Iriawan sengaja didapuk untuk mengamankan suara paslon Hasanah?

Kini yang menjadi tanya, apakah keputusan Tjahjo ini menandakan sebagai upaya mengukuhkan Dwifungsi Polri? Jika benar demikian, bukankah itu artinya sama saja mengusung semangat Dwifungsi ABRI di era Orde Baru dengan cita rasa berbeda?!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Pengangkatan Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar merupakan bentuk ketidakpahaman pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 30 UUD 1945, kepolisian bertugas melaksanakan keamanan dan ketertiban. Tugas lain yang berkaitan dengan itu diperbolehkan. Sedangkan tugas Pj Gubernur adalah administrative bestuur (pelaksana administratif pemerintahan) yang bukan wilayah kepolisian.

Status Pak Iriawan yang ditugaskan ke Lemhanas tidak menghapus statusnya sebagai polisi sebagaimana diatur Pasal 9 PP Nomor 4 tahun 2002 tentang Pengalihan Atatus Anggota TNI dan Polri sebagai PNS. Karena Pak Iwan masih jenderal polisi bintang tiga, kecuali Mendagri bisa membuktikan yang bersangkutan sudah menjadi PNS dan berhenti sebagai anggota Polri.

Berhenti sebagai anggota Polri sangat penting dalam menjabat sebagai Pj Gubernur, yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Kalau PP dijadikan alasan, maka PP itu jelas-jelas bertentangan dengan UU Polri.

Pilihan Mendagri menentang UU Polri dapat menjadi alasan angket yang sempurna terhadap tindakan tersebut. Jadi, ini bukan soal apakah Pak Iriawan akan menjadi cara bagi pihak tertentu untuk memenangkan pertarungan politik di Jabar, karena itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Asumsi politik publik tentu akan mengaitkan pilihan terhadap Iriawan dan melindungi kepentingan tertentu.

Pemilihan Iriawan yang menentang UUD 1945 dan UU Polri itu hanya memperkuat asumsi publik dan merusak citra kemandirian kepolisian yang sudah baik. Untuk menjaga UUD 1945, UU Polri, dan marwah konstitusional polisi, presiden dan Mendagri secara konstitusional wajib mencabut pilihan tersebut sebelum keributan bergulir ke arah yang tidak sehat d DPR dan bagi perspektif publik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Dilantiknya Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Mochamad Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat bisa berdampak pada kekalahan total terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) purnawirawan Polri yang ikut pilgub di sejumlah daerah. Dari penelusuran Indonesia Police Watch (IPW) di sejumlah daerah di mana pati Polri ikut pilgub, muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Depdagri. Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan, Polri makin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam Pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian.

Kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui tersebut mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018. Mereka sudah bekerja keras berbulan-bulan tapi hasilnya sia-sia, karena kalah akibat adanya aksi "pemaksaan" pati Polri menjadi Pj Gubernur Jabar.

Seharusnya, dalam proses pilkada Polri jangan mau ditarik-tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar UU Polri. Adapun keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri. Tapi akibat ada kasus Pj Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai.

IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik-tarik ke wilayah politik praktis oleh elite tertentu. Termasuk membiarkan pati-nya dijadikan Pj Gubernur Jawa Barat. Hal itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya pada Polri. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai Pj gubernur adalah tindakan yang melanggar UU Polri dan ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elite-nya membiarkan institusinya melanggar undang-undangnya sendiri?

Publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi Pj Gubernur Jabar. Tapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018. Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik Gubernur Jabar. Akibat lainnya, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya pun diragukan karena Polri sudah ikut-ikutan main politik-politikan. Situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018. Bagaimanapun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus Pj Gubernur Jabar ini akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran

Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat melanggar banyak aturan hukum yang berlaku. Juga, telah menista proses demokrasi yang sedang berjalan kondusif di Jawa Barat.

Kami menilai pelantikan itu bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melupakan sejarah kisruhnya Pilkada DKI Jakarta yang lalu, di mana Iriawan sebagai Kapolda Metro Jaya gagal mendamaikan suasana Pilkada yang damai. 

Kegagalan itu kemudian diperkuat dengan dimutasinya Iriawan dari posisi Kapolda menjadi Asisten Kapolri Bidang Operasi tidak lama setelah pagelaran Pilkada Jakarta usai. Selain itu, mutasi dari Kapolda Metro Jaya tersebut pun diduga karena adanya kasus penyiraman kepada Novel Baswedan yang hingga saat ini tidak kunjung selesai.

Setelah menjadi Assisten Kapolri Bidang Operasi, Iriawan diusulkan ke Pj Gubernur Jabar, namun ditolak. Alasan penolakan tersebut ialah karena Iriawan berstatus sebagai polisi aktif. Anehnya, penolakan itu membawa Iriawan dimutasi ke Lemhannas sebagai Sekretaris Utama, namun dari Lemhannas itulah kemudian Iriawan benar-benar menjadi Pj Gubernur.

Pelantikan yang terkesan memaksa dan terburu-buru itu menunjukkan bahwa ada kepanikan rezim pemerintahan Jokowi yang takut mengalami kekalahan, seperti yang dialami di Jakarta terulang di Pilkada Jabar. 

Dari runtutan tersebut menggambarkan bahwa tidak ada suatu hal pun yang menjadi urgensi pengangkatan Iriawan untuk dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar, karena setelah penolakan sebelumnya, sampai saat ini Iriawan pun masih berstatus sama, yaitu sebagai polisi aktif. Kecuali urgensi Mendagri untuk penghidupan kembali Dwifungsi Polri.

Indikasi Mendagri yang ingin menghidupkan Dwifungsi polri terendus sejak awal tahun 2018, di saat Pilkada serentak akan dilaksanakan. Saat itu, dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2018 Tjahjo sudah menginginkan polisi aktif dapat masuk menduduki jabatan sebagai Pj Gubernur. Banyak kalangan yang menentang, termasuk menuntut agar menghapus Permendagri Nomor 1 tahun 2018 karena tidak sesuai dengan konstitusi dan UU Pilkada. Namun tuntutan rakyat itu tidak digubris oleh Kemendagri, dan tetap ngotot mendorong polisi aktif seperti Iriawan untuk  maju sebagai Pj Gubernur Jabar..

Langkah Mendagri melantik polisi untuk menjabat sebagai gubernur seperti mengorek luka lama yang menyakitkan dalam sejarah kelam Indonesia, dengan adanya campur tangan militer dalam urusan Politik. Terlebih, Iriawan memiliki potensi ketidaknetralan dalam kontestasi Pilkada Jabar yang sampai saat ini sedang berada dalam situasi dan suasana yang kondusif, sehingga tidak membutuhkan polisi aktif untuk mengambil alih kepemimpinan di daerah yang mengalami kekosongan pemimpin.

Namun, seperti kembali ke masa orde baru, tanpa mendengar aspirasi masyarakat, pemerintah secara otoriter tetap menjalankan keinginannya, tanpa melihat kepada aturan-aturan yang berlaku. Bahkan, dengan seenaknya menunjuk polisi aktif sebagai Pj Gubernur, yang kebijakan ini sangat akrab pada saat orde baru.

Keputusan Tjahjo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur justru memicu api konflik yang baru, yang membawa-bawa polisi untuk masuk dalam ranah Politik. Atau, ini namanya membangkitkan Neo-Dwifungsi Polri yang menggantikan gugurnya Dwifungsi ABRI pasca keruntuhan rezim Orba? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF