Integritas KPU Diuji Saat Hitung Suara
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 April 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Situasi politik pasca pencoblosan terus ‘memanas’, masing-masing kubu mengklaim menang di Pilpres 2019. Kubu Jokowi-Ma’ruf mengacu quick count sejumlah lembaga survei, sementara Prabowo-Sandi versi real quick count yang dilakukan internalnya.

Saling klaim itu dinilai berpotensi menimbulkan chaos antar pendukung capres-cawapres. Sebagian kalangan berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menjadi benteng untuk meredam potensi tersebut. Syaratnya, KPU melakukan real count secara jujur dan adil. Apakah prasyarat ini sudah dimiliki para penyelenggara pemilu?

Agar kejujuran dan keadilan dalam penghitungan suara bisa dirasakan masyarakat, transparansi dinilai menjadi keniscayaan. Sepintas lalu, KPU memang sudah transparan. Setiap saat masyarakat bisa memantau perkembangan perolehan suara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi di laman pemilu2019.kpu.go.id.

Sistem informasi penghitungan (Situng) suara resmi secara online ini merupakan bentuk keterbukaan KPU kepada publik. Masalahnya, apakah proses input data juga sudah dilakukan secara transparan pula?

Belum lagi, penyelenggara pemilu sempat salah input data ke Situng di beberapa wilayah. Hal ini baru disadari setelah adanya ketidaksesuaian jumlah suara antara formulir C1 dan Situng.  Pihak KPU menegaskan bahwa kesalahan input itu bukan karena unsur kesengajaan. Bukan pula karena serangan siber. Apakah kesalahan input data bentuk kecerobohan penyelenggara pemilu?

Sekalipun kesalahan input data karena human error, KPU tampaknya mesti lebih hati-hati. Jangan kemudian masalah ini dianggap sepele. Boleh jadi kesalahan input tersebut mempengaruhi integritas KPU.

Bahkan bukan tidak mungkin dituding sebagai bentuk kecurangan bagi pihak yang merasa dirugikan. Apalagi sebelum informasi salah input itu tersebar, pihak-pihak tertentu sudah mencurigai penyelenggara pemilu berlaku curang saat melakukan rekapitulasi suara.

Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk menampung suara rakyat melalui pemilu, tampaknya wajar jika KPU dicurigai sepanjang demi memastikan tak ada satu pun suara rakyat yang diselewengkan, bukan dalam rangka mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Mengingat kecurangan real count KPU dinilai potensial terjadi, apakah mekanisme pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara dari hulu sampai hilir cukup ketat?

Lalu, apakah civil society juga sudah terlibat mengawal proses penghitungan suara? Lagi-lagi, tentu ini agar real count bisa dilakukan secara jujur dan adil, sehingga tidak ada ruang bagi pihak yang kalah untuk mengklaim menang di Pilpres 2019.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Pemenang pemilu ditentukan berdasarkan real count yang dilakukan oleh KPU, bukan quick count. Meskipun lembaga survei dibolehkan oleh KPU untuk melakukan quick count, tapi seharusnya mereka bisa membaca psikologi masyarakat.

Kalau sejak awal suasana masyarakat tidak mengalami disharmoni, hasil quick count itu tidak masalah. Mestinya lembaga survei punya empati terhadap situasi itu. Gunakan pendekatan sosiologi politik. Psikologi masyarakat juga harus dibaca. Apa yang sedang terjadi sebelum melaksankan quick count?

Dengan munculnya quick count, akhirnya real count KPU tenggelam dan seolah-olah tidak menjadi penting. Padahal real count KPU yang menentukan.

Saat ini rekapitulasi suara oleh KPU beberapa persen saja. Penghitungan suara secara manual masih membutuhkan waktu lama. Belum juga real count selesai, ada fakta-fakta pengakuan dari KPU bahwa terjadi kesalahan input data (dari formulir C1 ke sistem penghitungan suara resmi secara online).

Kalau salah input satu-dua suara itu bisa dipahami, tapi kalau salah inputnya banyak itu namanya ceroboh. KPU harus super hati-hati. Selalu bekerja dengan profesional. Karena yang akan dihadapi adalah  massa politik yang besar.

Saat ini KPU sedang disorot secara tajam, baik oleh peserta pemilu maupun masyarakat luas bahkan masyarakat internasional. Kalau memang oknum KPU bersepakat melakukan kecurangan-kecurangan dalam proses penghitungan suara, ya, ending-nya akan menjadi sengketa dan konflik bahkan bisa chaos.

Kita cinta Indonesia. Kita berharap jangan sampai ada konflik pasca rekapitulasi suara nanti. Kematangan berpolitik harus muncul. Tapi kalau ada ketidakjujuran dan ketidakadilan, yang muncul adalah keberanian dari massa untuk menyampaikan bahwa proses penghitungan suara tidak benar.

Mau tidak mau, KPU harus mengikuti mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghitungan suara. Karena kita menganut demokrasi partisipasitori: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Jika rakyat tahu bahwa suaranya ternyata dihilangkan, dialihkan, dan sebagianya, mereka akan melawan. Itu risiko demokrasi partisipatori. Kalau menganut demokrasi representatif, mungkin masyarakat diam karena suaranya sudah diwakilkan kepada MPR. Sehingga semua mekanisme yang kita ambil dengan sistem pemilu langsung ini, menurut saya konsekuensi logisnya adalah pelibatan massa besar.

Kecenderungan untuk menyimpangi suara rakyat itu besar sekali. Karena ‘pokoke menang’, akhirnya cara apapun digunakan. Kita tentu sangat menghargai siapapun yang menang dengan bukti-bukti tidak ada kecurangan.

Proses penghitungan suara harus partisipatif, transparan, dan akuntabel. Harus ada pelibatan civil society. Semakin banyak pihak yang terlibat mengawal, maka proses penghitungan suara bisa meminimalisir kecurangan. Karena ada mekanisme check and balances.

Keterlibatan civil society dan pegiat pemilu yang mempunyai visinya menegakan demokrasi dalam pemilu, itu yang sangat kita harapkan. Jadi, pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara itu bukan sekadar urusan yang dukung mendukung, tapi juga civil society.

KPU tidak sendirian bekerja. Dia merasa banyak mata mengawal proses real count. Dengan begitu, KPU mau tidak mau akan merasa harus bekerja profesional dan tidak partisan. Kalaupun ada utak-atik suara, nanti kan pasti ketahuan.

Dengan adanya pengawasan civil society, terlalu riskan jika KPU harus bermain-main dengan hasil prolehan suara yang sebenarnya. Lebih riskan lagi jika mencocok-cocokan dengan hasil quick count, sehingga akan menghadapi mosi tidak percaya dari pendukung yang merasa dirugikan. Tentu, ini bukan yang kita harapkan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF