Infrastruktur: Katakan Apa Adanya Meski Pahit
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 12 January 2019 08:00
Penulis
Watyutink.com - Bank Dunia tengah mendapatkan sorotan publik terkait sikapnya yang plin plan menanggapi laporan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri yang berjudul Infrastructure Sector Assessment Program yang dibuat pada Juni 2018.

Laporan setebal 344 halaman itu, menurut CNNIndonesia.com, berisi pandangan Bank Dunia terhadap  proses perencanaan, pembiayaan, maupun pembangunan infrastruktruktur pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Laporan tersebut dengan gamblang membahas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait infrastruktur mulai tahun 2015.  Lembaga donor tersebut mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didominasi BUMN, hingga tarif listrik yang dinilai terlampau murah.

Bank Dunia menilai pembangunan infrastruktur berkualitas rendah, tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang, tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas. “Reputasi proyek di Indonesia berkualitas rendah dan tidak direncanakan dengan baik," tulis laporan Bank Dunia.

Selain itu, pilihan metode pengadaan diputuskan terlalu dini sebelum analisis mendalam. Misalnya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), business to business (B2B), atau lewat pembiayaan publik. Padahal, negara lain mendahulukan proses studi dan analisis bertahap, sebelum akhirnya mengambil keputusan terkait skema pengadaan dan pembiayaan yang tepat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi laporan tersebut, seperti dikutip Tempo.co, mengatakan bahwa kajian Bank Dunia itu dibuat atas permintaan dari pemerintah untuk melihat seluruh aspek infrastruktur. Harus dipahami bahwa Indonesia negara besar dimana gap infrastruktur masih sangat tinggi. Karena itu, prioritas pembangunan infrastruktur menjadi penting.

 "Tapi bagaimana cara pelaksanaannya agar sustainable dan baik, maka mereka membuat berbagai macam assessment mulai dari bagaimana kita merencanakan, kemudian isu yang terkait dengan peranan BUMN dan pembiayaan itu dilakukan," kata Sri Mulyani.

Tidak ada pesan spesifik dari Sri Mulyani atas laporan Bank Dunia tersebut. Namun almamater Menkeu tersebut terkesan panik dan mengeluarkan pernyataan yang plin plan.  Lembaga itu mengklarifikasi bahwa laporan terkait infrastruktur tersebut telah kedaluwarsa dan disebut mal administrasi, sehingga sempat terunggah di situs mereka pada Juni 2018.

Senior Communications Bank Dunia Lestari Boediono, seperti dikutip CNNIndonesia, mengatakan laporan tersebut dibuat pada 2014, sehingga tak lagi dapat digunakan karena tak mencakup reformasi substansial yang telah dikerjakan setelah laporan tersebut ditulis. "Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik," ujarnya dalam keterangan resmi.

Belakangan, Bank Dunia mengakui laporan tersebut, tetapi menyebut bahwa laporan itu belum final. "Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul Indonesia Infrastructure Financing Sector Assesment Program (InfraSAP)," tulis Bank Dunia.

Sikap Bank Dunia yang berubah-ubah itu menimbulkan tanda tanya bagi publik, ada apa dengan lembaga tersebut?  Mengapa harus berbohong mengatakan laporan tersebut sudah kedaluwarsa, namun belakang diakui kebenaran laporan tersebut? Menanggapi isi laporan tersebut, apakah rakyat Indonesia senang pujian yang tidak jujur atau kritik yang jujur?

Apakah ada kelompok kepentingan yang mempengaruhi sikap Bank Dunia? Apakah Bank Dunia bisa tetap bersikap professional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik menjelang penyelenggaraan Pilpres 2019 pada 17 April nanti?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Staf Pengajar Universitas Indonesia

Tingginya biaya logistik di Indonesia merupakan salah satu kendala utama peningkatan daya saing produk ekspor nasional.

Pemerintah berharap dapat menurunkan biaya logistik tersebut dengan meningkatkan belanja infrastruktur melalui sumber dana APBN secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui BUMN — dengan meningkatkan penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Anggaran infrastruktur meningkat drastis selama 5 tahun terakhir. Dalam APBN-P 2015 ditetapkan sebesar Rp 290 triliun, 2016 sebesar Rp 317,1 triliun, 2017 sebesar Rp 387,3 triliun dan 2018 sebesar Rp 410,4 triliun serta dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 420,5 triliun.

Pada penyusunan APBN 2015 pemerintah mengusulkan PMN keseluruhan untuk BUMN  sebesar Rp 48 triliun. Namun jumlah ini ditolak DPR dan kemudian disepakati sebesar Rp 41,42 triliun. Pada tahun 2016, jumlah PMN yang disetujui DPR sebesar Rp 44,38 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 6,38 triliun, tahun 2018 Rp 3,6 triliun dan pada RAPBN 2019 Rp 17,8 triliun.

Penolakan DPR dan masyarakat terhadap besaran dana PMN kepada BUMN yang sebagiannya untuk pembangunan infrastruktur tersebut adalah agar persiapan perencanaannya dapat dilakukan secara hati-hati. Hal ini dengan mempertimbangkan kapasitas birokrasi dan kendala regulasi maupun kendala lainnya.

Alokasi jumlah dana infrastruktur yang meroket dikhawatirkan dapat menyebabkan pembangunan hanya mengejar fokus pencapaian target belanja 100 persen dan mengabaikan berbagai aspek regulasi,  termasuk standar lingkungan, keamanan, dan keselamatan.

Kinerja daya saing Indonesia secara global khususnya pembangunan infrastruktur —yang disusun berdasarkan persepsi pengusaha-- justru mengalami trend penurunan. Data Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum tahun 2014-2015 yang diumumkan pada September 2014 menempatkan Indonesia di peringkat 34 dari 144 negara dan peringkat infrastruktur berada di level 56 dari 144 negara. Namun peringkat daya saing Indonesia 2018-2019 pada Oktober 2018 justru menurun menjadi 45 dari 140 negara dan peringkat infrastruktur Indonesia berada di posisi 71 dari 140 negara.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Indonesia terlihat bagaimana lemahnya perencanaan infrastruktur seperti dilaporkan dalam berbagai media.

Pada awal tahun 2018 yang lalu Menteri PUPR mengakui, seperti dikutip m.detik.com, bahwa telah terjadi 14 kecelakaan selama 2 tahun terakhir di berbagai proyek infrastruktur. Hal ini diperkirakan akibat pembangunan yang tergesa-gesa untuk mengejar target belanja 100 persen sesuai tahun anggaran.

Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti dikutip ekbis.sindonews.com, menyatakan biaya pembangunan Light Rapid Transit (LRT) ke arah Bogor Rp 500 milyar per km terlalu mahal akibat perencanaan yang tidak matang karena dibangun di samping bagian atas ruas jalan tol, padahal harga tanah  di sekitar Jakarta masih murah.

Laporan Bank Dunia yang diterbitkan pada Juni 2018 menjelaskan berbagai kelemahan pembangunan infrastruktur. Hal ini merupakan evaluasi dari proses perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur tersebut. Menjadi aneh ketika membaca berita bahwa bagian humas Bank Dunia menyatakan laporan tersebut kedaluwarsa padahal data yang ditampilkan dalam laporan tersebut adalah data terbaru. Setidaknya, di awal tahun ini secara profesional dan resmi Bank Dunia menyatakan laporan tersebut belum final.

Rakyat Indonesia tampaknya sudah cukup cerdas untuk dapat memahami jika proses pembangunan infrastruktur saat ini ‘lemah’ sehingga mengakibatkan biaya ‘tinggi’ karena terjadi banyak kecelakaan dalam pembangunan infrastruktur dan perencanaan yang tidak matang. Polemik tentang infrastruktur juga tampak ketika terjadi pergantian pejabat setingkat menteri dan direktur BUMN yang mengelola infrastruktur akibat tarik-menarik berbagai kepentingan politik-ekonomi.

Yang sangat penting bagi rakyat Indonesia adalah memahami bahwa pembangunan infrastruktur secara ideal bisa saja merupakan public-private pertnership. Namun BUMN yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah antara lain PLN dan Pertamina tentu saja bukanlah swasta murni.

Sedangkan berbagai BUMN infrastruktur yang sudah go-public seperti PT Pembangunan Perumahan (PTPP), Wijaya Karya (WIKA), Waskita Karya (WSKT) dan Adhi Karya (ADHI) juga masih sangat dominan dikendalikan pemerintah. Oleh karena itu tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan kepada publik bagaimana uang negara yang mengalir sebagai PMN kepada berbagai BUMN tersebut tetap dapat menjadikan BUMN tersebut ‘sehat’ sehingga tidak hanya meningkat laba bersihnya namun juga harga saham BUMN tersebut dapat naik nilainya secara konsisten di pasar modal.

Beban pembangunan proyek infrastruktur di berbagai BUMN tersebut saat ini dikhawatirkan telah mengganggu arus kasnya sehingga menurunkan nilai sahamnya.

Dengan tersedianya data yang transparan dan berita media dengan analisis berbagai elemen rakyat Indonesia yang saat ini sudah cukup cerdas, maka fakta kinerja pembangunan infrastruktur dapat dipahami dengan lebih cepat dan akurat. Jadi, tidak perlu malu untuk mengakui berbagai kelemahan pembangunan infrastruktur agar pemerintah dapat segera memperbaikinya dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktu di masa depan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei