Indonesia Seharusnya Lebih dari Sekadar Mengecam
berita
Politika

Sumber Foto: rappler.com / Joko Widodo dan Machmoud Abbas

08 December 2017 16:00
Donald Trump kembali cari gara-gara. Setelah bersitegang dengan Korut di kawasan Asia Timur, Trump kembali cari perkara di Timur Tengah. Secara sepihak Trump berniat memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu berarti memperkuat dukungan AS atas klaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sejak awal berdirinya, negara Indonesia dengan tegas menolak okupasi Israel atas wilayah bangsa Palestina. Dasarnya pembukaan UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa (termasuk bangsa Palestina).

Pada 1962 dengan tegas Bung Karno menyatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, selama itu pula Indonesia akan menentang penjajah Israel. Saat negara Israel berdiri sebagai negara baru, Indonesia tidak mengucapkan selamat. Walaupun masuk ke dalam kategori negara Asia-Afrika dan baru merdeka, Israel tidak diundang pada KAA 1955. Kemerdekaan rakyat Palestina, di mata pemimpin Indonesia kala itu, lebih penting daripada ikut dalam perhelatan Piala Dunia 1958.

Lebih dari itu, keberanian Bung Karno saat menentang keras imperailisme dan kolonialisme Inggris dan Amerika tak diragukan lagi. Bahkan tak segan Presiden Pertama RI meneriakkan 'go to hell with your aid' kepada AS. Juga melontarkan statemen 'Amerika kita setrika, Inggris kita linggis' tanpa rasa takut kepada kedua negara adidaya itu.

Saat berkampanye pada 2014 silam, Jokowi selalu mengutarakan kebebasan rakyat Palestina. Dalam peringatan 50 tahun KAA pada 2015 silam, kemerdekaan Palestina menjadi salah satu prioritas pembahasan negara-negara peserta KAA. Dalam berbagai forum, pemerintah Indonesia selalu melakukan kampanye kemerdekaan rakyat Palestina.

Jokowi pun di garis depan mengecam keras hasrat Trump untuk memindahkan Kedubes AS. Kecaman serupa juga diserukan Menlu Retno Marsudi di hadapan peserta Bali Democracy Forum ke-10. Namun apakah hanya sebatas kecaman saja, tanpa tindakan yang konkret? Atau hanya sekadar melontarkan wacana diplomasi atau aktif melakukan desakan bersama negara-negara OKI lainnya?

Sebagai langkah awal, apakah Jokowi berani menyerukan boikot terhadap produk-produk AS di Indonesia jika rencana pemidahan Kedubes AS tetap dilaksanakan?

Kabarnya posisi Indonesia saat ini diperhitungkan oleh dunia Islam dan Barat. Apakah Jokowi bisa mengunakan momentum 'terpeleset'nya Trump yang ingin memindahkan Kedubes AS sebagai 'panggung' untuk memimpin negara-negara Islam melawan dunia barat?

Sidang OKI minggu depan adalah tempat bagi Indonesia untuk menegaskan kembali bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Palestina. Indonesia tidak berdiri sendiri, Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan memiliki misi yang sama tentang kemerdekaan Palestina.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekjen PDIP, Sekretaris Tim Kampenye Nasional

Rasanya klaim sepihak menjadikan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Israel sangat disesalkan. Mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina yang mencakup wilayah Yerusalem Timur adalah konsistensi politik sikap Indonesia yang termuat dalam konstitusi. Kami selalu diajarkan hakekat kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan solusi atas Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak.

Sikap tersebut selain berakar kuat dari perintah konstitusi, juga berpihak dari sejarah dimana Konferensi Asia Afrika telah memberikan legitimasi yang kuat bagi Palestina untuk diperjuangkan sebagai negara yang merdeka seutuhnya.

Bahkan pada 1962, Bung Karno secara konsisten menolak kehadiran Israel dan Taiwan dalam Asian Games tahun 1962, meski dengan konsekuensi dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional. Bung Karno tidak tunduk pada tekanan tersebut, malah berinisiasi membentuk Games of The New Emerging Forces (GANEFO) sebagai tandingan olimpiade. Betapa bangganya kita sebagai bangsa dengan ketegasan dan kedaulatan politik seperti itu.

Pemerintah RI melalui Menteri Luar negeri agar secepatnya menggalang dukungan internasional, dan melalui PBB agar mengeluarkan resolusi menolak klaim Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Israel. Upaya mendukung Kemerdekaan Palestina seutuhnya harus menjadi pegangan seluruh diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bersamaan upaya Presiden Donald Trump memindahkan Kedubesnya di Yerusalem Timur seharusnya tidak dilakukan terlebih dahulu guna mencegah ketegangan lebih lanjut. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)

Tindakan yang sekarang dilakukan Trump adalah pelaksanaan janji kampanyenya dan sekaligus juga pelaksaan UU yang disahkan Kongres AS tahun 1995. Isi dari UU tersebut adalah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memerintahkan pemindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Selama ini, presiden-presiden AS sebelum Trump juga menjanjikan hal yang sama dalam kampanye mereka, namun selalu menandatangani penundaan pelaksanaan UU itu, karena mereka sadar risiko besar bagi keamanan nasional AS bila pemindahan kedubes itu dilakukan.

Kini, Trump yang popularitasnya semakin merosot, membutuhkan isu besar untuk bisa mendapatkan dukungan dari elite Republikan dan kaum Evangelis (Kristen pro-Israel) serta pengusaha-pengusaha kaya Yahudi pro-Israel, dan publik AS yang pro-Israel. Trump sudah menyatakan akan dilakukan pemindahan Kedubes tersebut. Kita tinggal menunggu bagaimana reaksi dunia; dan bagaimana pemerintahan Trump merespons reaksi tersebut; akan tetap lanjut, atau menundanya kembali.

Presiden Otoritas Palestina sudah menyatakan bahwa keputusan ini sama artinya dengan berhentinya AS sebagai mediator dalam konflik Palestina-Israel. Pejuang Palestina juga sudah menyerukan aksi intifada lanjutan. Milisi-milisi di Irak sudah mengancam akan menyerang tentara AS di Irak, Iran juga sudah mengeluarkan ancamannya. Negara-negara Teluk, yang merupakan sekutu dekat AS, memang masih diam. Tapi situasi memanas.

Pemerintah Indonesia sudah punya garis kebijakan yang jelas terkait Palestina, yaitu akan terus berada di pihak Palestina. UUD 1945 memberi mandat agar bangsa Indonesia berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan di muka bumi. Status Palestina saat ini adalah terjajah, karena menurut Resolusi PBB 181 th 1947 (UN Partition Plan) wilayah Palestina dibagi 3, yaitu 56 persen untuk warga Yahudi, 44 persen untuk warga Arab, dan kota Yerusalem menjadi wilayah internasional.

Namun dari "jatah" Palestina itu tersisa kurang dari 50 persen karena hingga kini terus terjadi pengusiran dan perampasan tanah oleh Israel. Saya menyambut baik sikap cepat dan tegas Presiden Jokowi yang menyatakan penolakan dan kecamannya atas tindakan Trump. Selanjutnya tentu yang dilakukan Indonesia melalui Menlu adalah upaya-upaya diplomasi, untuk menggalang dukungan internasional terhadap Palestina. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina  (PPIP)

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan Kedubes negaranya ke Yerusalem, yang juga secara bersamaan mengakui kawasan Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah bentuk agresi, provokasi, dan radikalisme yang nyata. Saya mengencam keras dan menolak keputusan tersebut.

Keputusan Trump tersebut membuka kedok AS selama ini, serta membuktikan standar ganda AS yang selama ini mereka mainkan. Walau berstatus sebagai negara mediator antara Palestina-Israel, AS tidak pernah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik di antara kedua negara.

Keputusan Trump juga dengan jelas mematikan proses perdamaian yang telah berlangsung lama dan akan mendorong radikalisasi di kalangan umat Islam. Radikalisasi adalah reaksi terhadap tindakan Trump tersebut, dan dampaknya akan terasa pada masyarakat AS secara global.

Saya menyarankan sebaiknya Yerusalem dibagi menjadi dua bagian. Yerusalem Timur diberikan untuk Palestina, dan Yerusalem Barat untuk Israel; atau Yerusalem dijadikan sebagai Kota Suci Internasional bagi pemeluk tiga Agama Samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam).

Kami Mendesak Presiden Donald Trump untuk mencabut keputusannya, dan mendesak OKI untuk melakukan langkah politik dan diplomatik guna membatalkan atau mengabaikan keputusan tersebut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Trump sudah membuat pernyataan terbuka. Itu harus dilakukan. Karena kalau tidak AS akan kehilangan wibawa. Kecuali ada kejadian luar biasa, aksi massa besar-besaran di seluruh dunia yang menentang AS. Mungkin keputusan akan berubah

Bukan sekadar memperkeruh tapi memang praktis menghancurkan proses perdamaian. Itulah sebabnya Presiden AS sebelum Trump tidak mau melakukan ini. Mengingat posisi AS sebagai mediator perdamaian antar Israel-Palestina.

Pemerintah Jokowi saat ini sudah menyatakan penolakannya dengan tegas terhadap langkah AS. Pernyataan ini harus disusul dengan langkah konkret berkoordinasi dengan negara-negara lain. Khususnya negara-negara di Timur Tengah serta memanfaatkan semua forum multilateral yang ada, termasuk PBB tentunya. Karena AS melanggar resolusi PBB soal status Yerusalem.

Secara kapasitas Indonesia belum bisa menjadi mediator. Mediator itu punya hubungan diplomatik dengan Israel, jelas ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri kita selama ini. Leverage kita secara ekonomi politik militer juga belum cukup, jadi kita sifatnya mendukung proses perdamaian dan kemerdekaan Palestina. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Komisi I DPR, politikus PDIP, mantan Sekretaris Militer Presiden

Langkah Jokowi mendorong negara-negara OKI dan PBB untuk menggelar sidang, sudah tepat dan patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah yang memanas, terutama ketika Trump mengeluarkan statemen mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sejak Presiden Pertama RI Bung Karno, Indonesia sudah berkomitmen mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Itu juga diatur di dalam konstitusi UUD 1945 mengatakan Indonesia menentang segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel atas rakyat Palestina.

Seharusnya dengan posisi AS sebagai anggota tetap DK PBB, Trump seharusnya berupaya untuk menciptakan berdamaian dunia. Namun apa yang dilakukan Trump justru sebaliknya, yaitu provokasi. Pernyataan Trump justru bertentangan dengan rekomendasi dan aturan internasional.

Pernyataan keras telah disampaikan Jokowi menanggapi kebijakan Trump tersebut. Jokowi juga telah memerintahkan Menlu Retno Marsudi untuk meminta keterangan dari Kedubes AS di Jakarta. Jokowi menganggap langkah Trump tersebut berbahaya dan mengancam stabilitas dunia. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Sederhana sekali pandangan saya terhadap kasus pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina; yaitu sebuah pengkhianatan. Awal mula perkara ini adalah: Runtuhnya Kesultanan Ottoman; sebuah negeri yang sangat perkasa; Super Power menurut istilah masa kini. Macam-macam alasannya; salah satunya adalah perang. Beberapa negara yang tidak bersepakat dengan pola-pola perdagangan yang berat sebelah; mengumumkan perang.

Pukulan paling berat tentu ketika: bangkitnya Kerajaan Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Satu persatu; negeri bekas jajahan kesultanan Ottoman mengumumkan kemerdekaannya; termasuk sejumlah Negara Arab, atas dasar kepentingan penduduk lokal, memutuskan untuk membuat negeri sendiri yang merdeka. 

Kerajaan Inggris adalah negeri yang paling berminat menjadi ‘mentor’ dalam urusan pemberontakan terhadap Kekaisaran Utsmaniyah. Sambil menjadi ‘mentor’ juga menjajah dengan gaya baru. Ini sebenarnya urusan politik; bagaimana politikus Arab (biasanya dipelopori keluarga saudagar) dan sekitarnya melobi modal kapital pembangunan dari Pemerintahan Inggris yang kaya; setelah Kesultanan Utsmaniyah bangkrut kalah perang di mana-mana. Pejuang Palestina: meminta Inggris untuk  menyokong penuh perang kemerdekaan Palestina atas cengkraman Kekaisaran Utsmaniyah pada November 1914. 

Sebelum itu, sejarah menulis: atas berkat dan rahmat Penguasa Palestina sebelumnya yaitu: Kekaisaran Ottoman, telah mengijinkan orang-orang Yahudi yang telah tercerai berai dan mengalami hinaan sepenjuru dunia untuk kembali ke Palestina. Sebagian kajian, mengatakan itu merupakan salah satu sikap toleran; sebagai kaum kerabat sejarah (sesama keturunan nabi Ibrahim).

Politik terus berkembang; dan orang-orang yahudi yang merasa tidak puas atas politik diskriminasi di Palestina merencanakan pendirian sebuah negara yahudi yang merdeka. Kemudian sejarah menyebutnya sebagai sebuah pemerintahan Zionis Israel yang didukung banyak pakar politik yahudi di Eropah. Maka; dimulailah sejarah aneksasi tersebut sampai kini. Perlahan-lahan, Pemerintahan Zionis Israel mempeluas wilayah kekuasaannya.

Langkah pertama adalah : Deklarasi Balfour tanggal  2 November 1917.  Menteri Luar Negeri Britania Raya: Arthur Balfour mengirim surat kepada Lord Walter Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Britania. Isinya adalah :

Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya.

Bapak Presiden kita yang pertama; Soekarno; menyadari betul skenario sejarah pendirian pemerintahan zionis Israel, dan konsekuensi-konsekuensi masa depannya. Yaitu ada sekelompok minoritas di Eropah yang telah hidup nyaman merencanakan untuk membuat negara sambil mengisap cerutu di hotel-hotel mewah sepanjang Eropah tanpa perlu merasa ikut berpeluh dan berkeringat; bahkan ikut mati dalam peperangan dan tinggal bersama-sama rakyatnya. Mereka ini sebenarnya para pedagang dan ikut aktif dalam perebutan wilayah di era Kolonialisme dan Imperealisme Eropah selama 300 tahun. Satu-satunya negeri cantik nan eksotik terakhir yang tak mampu direbut para penjajah Eropah adalah Palestina, karena berada dalam pengaruh hebat Dinasti Ottoman. Dan akhirnya Inggris berhasil merebut Palestina dari Kekaisaran Ottoman melalui permainan nan cantik yaitu: melibatkan penduduk local.

Setelah para penduduk local bertempur habis-habisan memukul mundur tentara Ottoman; kekuasaan ternyata diberikan kepada: yahudi yang notabene hanya berkisar 3% dari total penduduk Palestina! Tidak bertempur, kok bisa punya negara? Tolak-tarik hitung-hitung dagangnya berlangsung di tanah Eropa. Dan inilah yang paling dibenci oleh bapak Presiden kita: seorang Pejuang Revolusioner: Soekarno! Mengakui Israel sama saja dengan: mengakui bahwa pengkhianatan itu lumrah! Dan ini luar biasa berbahayanya untuk sejarah pembangunan humanisme negeri-negeri yang baru merdeka yang masih labil dengan masa depan bangsanya.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu             Bukan Hidup Abadi Badaniah Semata             Hidup Abadi Masih Spekulatif