Implikasi Surat Rekomendasi Setnov
berita
Politika

Sumber Foto: thejakartapost.com

12 December 2017 19:00
Penulis
Surat rekomendasi Setya Novanto yang memilih Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR kembali memicu kegaduhan, baik di internal Partai Golkar, di DPR, maupun di publik. Meski DPR akhirnya menunda membahas surat Setnov itu, implikasinya tetap bakal panjang.

Pengurus DPP Golkar, pengurus Golkar daerah, bahkan sampai ke para senior partai itu menilai surat rekomendasi Setnov tidak sah dan tidak etis. Tidak sah karena Anggaran Dasar (AD) partai beringin mengatur bahwa DPP adalah badan pelaksana tertinggi yang keputusannya harus diambil secara kolektif. Selain itu, rapat pleno DPP Golkar pada 20 November 2017 menyebutkan pengangkatan Ketua DPR pengganti Setnov akan dibicarakan di forum pleno DPP Golkar seusai putusan gugatan praperadilan Setnov.

Apa maksud Setnov mengeluarkan rekomendasi itu? Ada yang bilang itu cara Setnov melindungi kepentingannya dengan menunjuk Aziz yang merupakan 'anak emas'nya. Kenapa harus Aziz, apakah Setnov tidak punya 'anak' lain yang bisa dipercaya? Apakah pilihan terhadap Aziz karena Aziz dikenal 'sakti' di bidang hukum,  sementara Setnov masih harus duduk di kursi terdakwa pengadilan kasus korupsi e-KTP?

Dengan ditolaknya nama Aziz oleh sebagian besar kolega fraksinya di DPR, artinya mayoritas suara di Golkar ingin lepas dari bayang-bayang Setnov yang dianggap 'mengganggu' niat partai meraup suara dalam Pemilu 2019. Dengan segala daya yang dimiliki, seberapa kuat Setnov mempertahankan hegemoninya di Golkar? Akankah terjadi perpecahan di beringin jika Setnov tetap habis-habisan mempertahankan keinginannya?

Ada yang menilai bahwa Setnov menggunakan strategi “tiji tibeh” (tibo siji tibo kabeh—jatuh satu jatuh semua) karena kecewa dibuang begitu saja dari Golkar setelah sekian puluh tahun menjadi menjadi “sinterklas” partai. Setnov juga merasa dikorbankan oleh kekuasaan karena tidak ditolong meskipun sudah “nyolong start” mendukung Jokowi pada Pemilu 2019. Kalkulasinya, dengan semakin rontoknya elektabilitas Golkar, hal itu bakal berimbas pada tipisnya peluang Jokowi memenangkan kontestasi politik 2019. Apa iya?

Terlepas dari itu, Fadli Zon mendapat 'durian runtuh' dengan ditunjuk sebagai Plt Ketua DPR. Menariknya, sosok Fadli Zon dikenal publik penuh kontroversi. Posisi sebagai ketua parlemen, kendati hanya pelaksana tugas, tentu butuh sikap dan perilaku kenegarawanan.

Di mata netizen, sikap dan perilaku Fadli dianggap jauh dari kenegarawanan. Fadli dinilai lebih menampilkan gambaran seorang kader partai yang menjalankan aktivitas politik praktis. Dengan posisi yang diemban sekarang, apakah Fadli akan berubah menjadi sosok negarawan?

Jika konflik di Golkar berkepanjangan, dan perilaku Fadli saat menjabat Plt Ketua DPR masih tetap terkesan sebagai aktivis politik praktis, bagaimana wajah parlemen kita?

Di publik nyaring terdengar usulan kocok ulang pimpinan DPR. Itu mungkin saja dilakukan karena toh unsur pimpinan DPR berasal dari partai-partai yang kala itu bukan pendukung pemerintahan Jokowi. Apalagi di kursi Wakil Ketua DPR ada Fahri Hamzah yang sudah dipecat dari partainya, PKS.

Apa pendapat Anda?  Watyutink?
(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Dinamika politik Golkar makin memanas dengan tidak berhasilnya Setnov menempatkan protege-nya sebagai Ketua DPR, dan dengan terpilihnya Fadli Zon sebagai Plt Ketua. Jelas terlihat bahwa Golkar lebih "ihlas" melihat Fadli di pucuk pimpinan sementara DPR daripada membiarkan rekan separtai Golkar Azis Syamsuddin yang berada di situ. Ini pertanda bahwa Golkar, paling kurang faksi yang menolak Setnov sudah patah arang dengan tokoh yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang dermawan kepada partai. Desakan politik menuju ke pilpres 2019 rupanya sedemikian besar sehingga apapun yang terjadi Setnov mesti diganti dengan tokoh lain yang lebih bisa dikendalikan nanti nya, misalnya agar Golkar membatalkan mendukung JKW untuk masa jabatan ke II dan mengganti dengan seorang Satrio Piningit kelompok mereka menjadi capres tahun 2019.

Di belakang kelompok ini bergabung pula faksi yang dahulu menggabungkan Golkar ke koalisi KMP setelah ditolak bergabung ke mana-mana gara-gara menempatkan posisi tawar terlalu tinggi memasuki pertarungan pilpres 2014 saat itu. Faksi ini tersingkir secara halus karena bangkrut secara politik dan dana pun kembang kempis sehingga ketika Setnov datang dengan harapan baru dan resources segar ia disambut dengan "dada terbuka" walau embel2nya mesti meninggalkan koalisi KMP dan statement politik mendukung JKW periode ke II ketika itu sebagai pembukaan Sicilia Setnov.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa kelompok atau faksi ini ingin membalikkan setir kembali ke habitat masa lalu yang lebih nyaman secara psikologis dan politis daripada di kelompok sekarang. Buktinya sekarang Golkar cuma di kasih satu jatah satu mentri saja. Mana cukup? Bahwa susunan kabinet sudah crowded dan kehadiran Golkar di kabinet ibarat pacar ketinggalan kereta tentu mata mereka melihat secara myopia atau bahkan agak katarak. Pokoke kurang, pokoke tidak nyaman. Mau balik lagi saja bergabung di tempat lama dan Setnov mesti dilikuidasi sehingga tidak lagj menjadi penghalang. Sangat boleh jadi naiknya Fadli bertali temali dengan Rencana kembali Golkar nanti.

Jika benar begitu, kekuatan faksi yang pertama disebutkan tentu takkan tinggal diam. Mereka ingin memegang tampuk pimpinan Golkar dengan menyingkirkan SetNov bukan untuk membawa Golkar balik ke habit lama nya yang nostalgic. Mereka justru memiliki grand strategy tersendiri untuk tahun 2019 berada di puncak kekuasaan negara!

Hanya saja ada dua hal penting yang barangkali luput dari Indra perpolitikan nasional. Pertama JKW bukan manusia yang mudah dipecundangi. JKW memiliki pemikiran strategies yang jenius dengan kesabaran menunggu saat yang paling tepat untuk menggulung lawan politiknya satu per satu sebagai mana dilakukan JKW selama tiga tahun ini. Sangat mustahil ia bakal membiarkan Golkar yang saat ini menjadi kekuatan politik nomor dua di Indonesia bakal gagal menjadi pendukungnya yang sekaligus bisa ia gunakan sebagai penyeimbang bagi 'perahunya' sendiri.

Yang kedua, Setnov masih jauh daripada tamat. Dia pasti sedang menyimpulkan ajian Rawaronteknya dan akan bangkit kembali. Bukankah dia telah membuktikan bahwa dialah satu-satunya orang politik yang mampu dua kali menjadi Ketua DPR?

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF