Iklan Bendungan di Bioskop, Sosialisasi atau Politisasi?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 September 2018 10:40
Penayangan Iklan bendungan di bioskop menuai polemik. Sejumlah pihak dari kubu Prabowo menilai iklan yang menggambarkan keberhasilan pemerintahan Jokowi itu merupakan upaya petahana mencari popularitas jelang Pilpres 2019. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, melalui akun twitternya, meminta agar iklan tersebut segera dicopot. Sementara politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean, juga menilai bahwa tayangan iklan pembangunan bendungan Jokowi telah melanggar etika kepatutan. Menurutnya, hal tersebut telah mengganggu hak konsumen yang menonton film di bioskop. 

Wajarkah bioskop menayangkan iklan pemerintah? Sebab, kubu Prabowo lainnya menganggap bahwa iklan pembangunan infrastruktur Jokowi merupakan bentuk kampanye terselubung. Bagi mereka, kubu Jokowi telah menggunakan segala sumber daya kekuasaannya untuk memenangkan Pilpres 2019. 

Namun, Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu membantah tudingan adanya unsur kampanye dalam iklan tersebut. Baginya, penayangan iklan tersebut sangat konstitusional dan merupakan bagian dari tugas Kemenkominfo sebagai Humas Pemerintah. Pemerintah pun pernah mengiklankan konten sosialisasi Asian Games 2018 melalui media bioskop berjaringan nasional. Perbedaan pendapat antara pemerintah dan kubu Prabowo lantas menjadi tanya, apa kriteria sesuatu dianggap sebagai kampanye pemilu?

Menariknya, bukan cuma politisi saja yang mengkomplain keberadaan iklan tersebut. Sejumlah warganet  pun ikut mengomentarinya karena merasa iklan itu mengganggu ranah privat konsumen yang telah membayar di bioskop. Menurut mereka, bioskop merupakan tempat persatuan tanpa sekat yang terhindar dari hal–hal berbau politik. Lalu, apakah itu berarti tugas Kemenkominfo sebagai Humas Pemerintah salah tempat? 

Atau, Kemenkominfo menjadi korban dalam permainan isu pilpres? Sebab, beberapa politisi dari kubu Jokowi menganggap larangan ini berlebihan. Mereka berdalih iklan  bendungan bukan materi kampanye sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bila merunut ke belakang, pemerintah kerap mendapat tudingan kampanye terselubung. Sebelumnya Mendagri Cahyo Kumolo sempat dinilai memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan kampanye lebih awal ketika memerintahkan camat untuk mensosialisasikan keberhasilan pemerintah Jokowi. 

Lantas, apakah itu berarti Bawaslu kurang sigap menyelesaikan perdebatan terhadap dugaan kampanye terselubung pun kampanye di luar jadwal? Sebab di satu sisi petahana perlu meng-endorse kinerjanya, tetapi di sisi lain itu potensial dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Jika tak punya demarkasi yang jelas, boleh jadi polemik ‘iklan terselubung’ juga akan terulang dikemudian hari. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Anggota Bawaslu RI

Yang perlu diketahui bahwa sampai sekarang ini, belum ada satu pun pasangan calon presiden yang dalam posisi sudah dipastikan sebagai pasangan calon. Sehingga, kita tidak boleh langsung berpandangan miring pada persoalan ini. Di satu sisi, ada tugas kenegaraan, yakni pertanggungjawaban negara kepada masyarakatnya yang patut disampaikan melalui media manapun; baik televisi, koran, bahkan bioskop sekalipun. Menurut saya, posisi itu adalah legal dan sah, karena sarana apapun bisa dipergunakan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik. Dari perspektif itu, pemerintah tidak bersalah.

Dari perspektif kontestasi pemilu pun hal ini tidak menjadi masalah, karena siapa yang bisa memberikan garansi, baik Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi merupakan orang yang akan ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pilpres? Belum ada hal yang mengikat mereka secara keseluruhan sebagai peserta pemilu. Cara mengikatnya adalah melalui kepastian hukumnya, yakni penetapannya sebagai peserta.

Prabowo pun, apabila ingin menyampaikan sesuatu juga tidak masalah. Itu bukan berarti curi start kampanye. Selama belum ditetapkan, konteks saat ini adalah sosialisasi, dan sosialisasi itu sangat penting dilaksanakan oleh kandidat, tanpa harus difasilitasi oleh KPU. Ruang mereka bersosialisasi itu juga harus dibuka kepada masyarakat.

Akan tetapi, sosialisasinya harus dalam pendekatan positif, bukan dengan saling hujat. Silahkan disampaikan bahwa Anda maju dalam pilpres ini. Bukan berarti ketika Anda maju, yang lainnya jelek. Jangan menghujat orang lain. Tetapi sosialisasikan diri Anda secara terbuka dan wajar. Sejauh saya melihat, nampaknya KPU dan Bawaslu harus mampu mengawal sisi sosialisasi ini, agar tidak terkesan bahwa sosialisasi ini adalah program pemerintah. Jadi biarlah mereka bersosialisasi dengn baik. Karena apabila dihalangi, maka potensi partisipasi masyarakat menurun pada pemilu. Dan, sosialisasi ini pun membantu kita untuk mengenal mereka.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa yang terjadi di bioskop itu, bukan Jokowi maupun timnya yang melakukan. Kita harus mampu membedakannya, apalagi sudah diklarifikasi bahwa iklan tersebut merupakan program lembaga Kementerian  tertentu sebagai sarana pertanggungjawaban publik. Kita harus membedakan posisi itu, sehingga tidak menjadi masalah.

Kampanye itu masuk dalam wilayah pencitraan, dan kampanye itu dilaksanakan pada masanya. Pertanyaannya, apakah sekarang masa kampanye? Kan tidak. Karena yang berhak melaksanakan kampanye adalah pasangan calon. Apabila dia belum definitif ditetapkan sebagai pasangan calon, maka itu tidak termasuk aktivitas kampanye. Dia akan dinyatakan berkampanye ketika sudah ditetapkan. Di masa itu, setiap peserta bisa running untuk berkampanye. Mereka belum bisa dikategorikan sebagai kampanye, ataupun pencitraan, karena kampanye itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pasangan calon. Pertanyaan saya, apakah KPU sudah menetapkan pasangan calon itu? Belum kan? Jadi kita perlu sabar untuk menunggunya. 

Lalu ada yang berpendapat, apakah ini pencitraan? Menurut saya, tidak ada unsur pencitraan dalam kasus ini. Iklan di bioskop ini bukan diinisiasi oleh Jokowi maupun tim Jokowi, tetapi iklan ini merupakan inisiatif dari lingkup pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban publik.

Dalam hal ini, Bawaslu sudah termasuk baik dalam bekerja. Penyelenggara pemilu kali ini, baik KPU dan Bawaslu sudah berusaha dengan sangat baik, dengan perspektif yang berintegritas. Jadi, kita perlu positive thinking  juga dengan mereka. Mereka pun lagi bekerja, dan kita perlu menunggu langkah yang akan mereka lakukan kedepannya.

Nah bahwa mereka sekarang belum menyikapi polemik iklan di bioskop itu, bisa saja karena mereka merasa hal ini merupakan wilayah pemerintahan sebagai sarana pertanggungjawaban dalam upaya mendorong berbagai pihak dalam wilayah teritori kewenangannya. Bawaslu juga tidak mungkin menjangkau wilayah itu, sehingga bisa jadi Bawaslu tidak ingin berpolemik terlampau jauh karena berpotensi merusak citra lembaga itu juga. Sehingga menurut saya, Bawaslu sudah berjalan dengan baik. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Kebijakan publik itu memang harus disosialisasikan dan disampaikan ke publik. Bioskop itu merupakan bagian dari media penyampaian program yang dilakukan oleh lembaga, baik  pemerintah maupun swasta. Karena itu, menurut pengertian kebijakan publik, menjadi wajar apabila pemerintah menggunakan media untuk menyampaikan kinerjanya kepada publik, termasuk hasil dari kebijakan publik. Hal ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi, dan hal itu dijamin oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sehingga, hal di atas merupakan bagian dari government public relation.

Dalam kasus ini, Kemenkominfo memang memiliki tugas untuk menyampaikan capaian-capaian kinerja pemeritah. Tetapi menjadi persoalan ketika kebijakan publik yang seharusnya menyangkut kepentingan publik, dipublikasikan di ruang privat, sehingga bermasalah dengan kepatutan dan etika. Tentu, takaran pantas dan tidaknya, lebih kepada perspektif penonton. Bioskop kan tempatnya tertutup, karena orang membayarnya untuk dapat masuk, sehingga sosialisasi itu kurang patut. Kecuali, apabila bioskop itu berbentuk nobar yang terbuka di lapangan. Di masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menyampaikan kinerja pembangunan melalui bioskop layar tancap yang terbuka itu. Tetapi ketika dalam bioskop yang tertutup, hal ini menjadi debatable. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa sepanjang porsinya itu proporsional, tidak menjadi masalah. Hanya karena tertutup dan berbayar, maka hal menjadi masalah.

Pemerintah pun perlu melihat hal ini lebih jauh, karena sekarang situasinya dalam konteks pilpres, sehingga promosi ini perlu dievaluasi dengan  mempertimbangkan kecemburuan sosial, serta perspektif lawan-lawan politiknya agar tidak memancing mereka untuk bereaksi. Dengan efek yang cukup krusial ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mengemas kembali konsep sosialisasi tersebut dengan tidak sekedar menonjolkan sisi Jokowinya saja, tetapi lebih menonjolkan kerjasama atau kebersamaan pemerintahannya. Kan waduk itu bagian dari kinerja PUPR juga, sehingga sisi pemerintahan yang utuh yang perlu ditampilkan. Dengan itu, metode sosialisasi pemerintah perlu diformulasi ulang agar dalam penyampaiannya tidak menimbulkan salah persepsi.

Agar tidak terkesan menjadi korban politik, Kemenkominfo perlu untuk main lebih cantik dengan mengemas ulang metode sosialisasinya dengan mempertimbangkan orientasi dan cara berpikir publik menyikapi sebuah komunikasi massa yang dilakukan pemerintah. Tetapi, selain menjadi korban, bisa jadi juga hal ini dilakukan secara sengaja sebagai ajang eksistensi dari Kemenkominfo. Menteri kan juga ingin menampilkan kinerjanya di depan presiden, mungkin dengan harapan agar dapat terpilih kembali ketika petahana memenangkan pilpres. Tetapi bisa juga, hal ini disengaja karena menganggap kesalahan Kemenkominfo sebagai entry point bagi lawan politik kubu Jokowi untuk menciptakan polemik. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi             Kasus Century Tanggung Jawab KSSK