Ijtima Ulama III, Katanya Politik Ugal-ugalan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 03 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Ijtima ulama ala sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam GNPF MUI rupanya masih ada lanjutannya. Setelah menggelar Ijtima Ulama I dan II beberapa waktu lalu, kini mereka kembali menyelenggarakan Ijtima Ulama III pada Rabu (1/5/2019). Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama dan tokoh politik nasional. Mereka sama-sama berada di barisan Prabowo-Sandi.  

Forum ulama yang dilaksanakan di Hotel Lor In, Bogor, itu menghasilkan lima rekomendasi. Di antaranya, mereka menyimpulkan pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya pilpres, sarat kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Selain itu, ijtima ulama mendorong Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengajukan keberatan melalui mekanisme legal-prosedural. Forum ulama tersebut juga mendesak KPU dan Bawaslu untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf. Bagaimana seharusnya publik menyikapi rekomendasi tersebut?

Rekomendasi Ijtima Ulama III boleh jadi semakin meyakinkan masyarakat bahwa rangkaian ijtima ulama hanya produk politik. Seperti diketahui, Ijtima Ulama I merekomendasikan Prabowo sebagai capres. Sedangkan Ijtima Ulama II menghasilkan 16 Pakta Integritas yang harus dijalankan capres Prabowo jika terpilih pada Pilpres 2019.

Tapi, benarkah Ijtima Ulama III ini cuma menyesatkan umat seperti tuduhan elite petahana? Seperti diketahui, Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily menuding agenda tersebut merupakan manuver politik. Ijtima Ulama III, kata Ace, hanyalah politik akal-akalan dan ugal-ugalan yang tujuannya menyesatkan umat.

Kubu BPN Prabowo-Sandi menolak mentah-mentah tudingan politisi Golkar itu. Politisi Gerindra Andre Rosiade menegaskan Ijtima Ulama III murni inisiatif ulama, bukan para politisi oposisi. Tak mungkin ulama ingin menyesatkan umat, tegasnya.

Yang menarik, ijtima ulama ini dinilai tidak mewakili umat Islam. Tapi sekadar mewakili kepentingan politik kelompok tertentu. Bahkan, beberapa ormas Islam tampaknya tidak menyambut baik Ijtima Ulama III, NU dan Muhamadiyah misalnya. Lalu, sejauh mana forum ulama tersebut bisa menimbulkan perpecahan antarumat?

Keterlibatan ulama dalam kancah politik praktis memang selalu jadi perdebatan. Satu sisi, sebagai warga negara, ulama juga punya hak konstitusional dalam mengekspresikan sikap politiknya dalam urusan dukung-mendukung. Tapi di sisi lain, peran ulama sangat dibutuhkan untuk menjadi pemersatu bangsa, syaratnya tidak terlibat dalam politik perkubuan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Produk Itjima Ulama III adalah pendapat sekumpulan elite politik yang mengatasnamakan ulama Indonesia untuk tujuan politik praktis dan jauh dari semangat memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Sebanyak 5 butir keputusan itu bukanlah produk hukum melainkan produk kerja politik, sehingga tidak perlu dipatuhi oleh siapapun.

Keputusan itu lebih merupakan ekspresi dari kelompok masyarakat dan bagian dari kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019, yang secara umum telah dilaksanakan dengan prinsip keadilan Pemilu. Jika pun terdapat berbagai kekurangan, pelanggaran, dan kekecewaan, maka semua itu diselasiakan melalui mekanisme demokratik yang tersedia.

Keputusan ijtima yang semakin kehilangan legitimasinya itu, lebih menyerupai provokasi elite kepada publik untuk melakukan perlawanan dan mendelegitimasi kinerja penyelenggara Pemilu. Sekalipun kebebasan berpendapat dan berkumpul ini dijamin oleh UUD 1945, akan tetapi, jika keputusan itu memandu gerakan-gerakan nyata melakukan perlawanan atas produk kerja demokrasi melalui jalur-jalur melawan hukum, termasuk menggagalkan proses Pemilu, maka aparat keamanan dapat mengambil tindakan hukum.

Dari 5 butir keputusan Ijtima Ulama III, tampak terlihat inkonsistensi keputusan yang satu dengan lainnya. Satu sisi mendorong BPN Prabowo-Sandi menempuh jalur legal-konstitusional, tetapi di sisi lain tanpa mau repot beracara di Mahkamah Konstitusi, ijtima ini meminta pasangan Jokowi-Ma’ruf didiskualifikasi dari proses kontestasi.

Hasil kesepakatan sejumlah elite ini hanya mempertegas praktik politisasi agama oleh sejumlah elit, seperti penggunaan argumen amar ma’ruf nahi munkar, penegakan hukum dengan cara syar’i sebagai cara membakar emosi umat. Sudah cukup bukti bahwa politisasi agama dan membakar emosi umat telah membuka jarak antarwarga dan memperkuat segregasi sosial di antara kita. Ini waktunya kita kembali menyatu dalam wadah Indonesia. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Ulama sejatinya harus menjadi perekat umat. Kemulian ulama bisa juga dilihat dalam ucapan dan perilakunya dalam menjaga kesatuan dan persatuan umat.

Rekomendasi Ijtima Ulama III kan hanya berlalu untuk internal. Bisa saja untuk internal kubu 02. Tidak berlaku untuk seluruh umat Islam. Karena representasi ulama yang ikut dalam Ijtima Ulama III juga tidak merepresentasikan seluruh ulama yang ada di Indonesia. Ulama yang tergabung dan menghasilkan 5 rekomendasi merupakan representasi ulama yang mendukung kubu 02. 

Sah-sah saja para ulama membuat rekomendasi tersebut. Yang penting tidak melanggar Undang-undang. Dan yang paling penting tidak memecah belah umat. Jadi masyarakat dalam menyikapi hasil ijtima Ulama III, ya biasa-biasa saja. Serahkan saja pada prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. 

Jangan sampai tuduhan bahwa Ijtima Ulama III menyesatkan umat tersebut benar. Ulama boleh berpolitik dan itu sangat dianjurkan. Tapi berpolitik yang penuh kedewasaan. Jangan gara-gara calonnya kalah, lalu menuduh yang menang.

Jangan sampai Ijtima Ulama III memecah belah umat dan masyarakat. Mari jaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. 

Sejatinya Ijtima Ulama III, tidak untuk kepentingan politik kubu tertentu. Tetapi untuk kepentingam semua. Untuk kepentingan bangsa dan negara. 

Sangat bahaya jika ulama bermanuver untuk kepentingan kubu tertentu. Ulama harus mengayomi semuanya. Baik kubu 02 maupun 01. Jika hanya mengayomi 02. Lalu menafikan 01. Tentu publik pun akan bertanya-tanya tentang rekomendasi Ijtima Ulama III. 

Kita lihat saja nanti. Apakah masih ada Ijtima Ulama IV ke depan. Sejatinya perbedaan pendapat dalam Islam itu merupakan rahmat. Dan  jangan sampai perbedaan pendapat di kalangan ulama menjadi laknat. Siapapun yang menang nanti, legowolah. Berbesar hatilah. Karena ulama itu pewaris para Nabi. Harus menjadi suri tauladan. Bukan bermain politik saling menyalahkan. 

Peran ulama sangat besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Hingga kini pun peran ulama sangat besar dalam menjaga moral bangsa. Namun ulama juga manusia biasa. Jika mereka salah, harus diingatkan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF