Idrus Tersangka dan Perubahan Peta Politik
berita
Politika
Sumber Foto : beritasatu.com (gie/watyutink.com) 25 August 2018 14:30
Pengunduran diri Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dari jabatannya menuai beragam respon dari publik. Ada yang memuji sikap gentlemen dari Idrus, tapi tak sedikit yang mencibir sikapnya. Idrus mundur dari jabatannya setelah mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang juga melibatkan kolega Idrus di Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

Eni terjaring dalam OTT kasus dugaan suap proyek pembangunan Riau-1. Setelah Eni terjaring dalam OTT, terkuak ke publik kedekatan Idrus dan Eni. Namun, ujaran Idrus yang mengatakan semua orang dekat dengan dirinya dan banyak yang makan siang di rumahnya, serta beberapa dalih yang dilontarkan, memberi kesan Idrus mengelak kedekatannya dengan Eni. Lantas, apakah kemunduran Idrus karena kesadaran beliau atau karena ketahuan dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut?

Ketika Eni terjaring OTT, KPK menyatakan tak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru. KPK menjelaskan ada pertemuan antar Idrus dan Direktur PLN Sofyan Basir dengan para tersangka dugaan suap PLTU Riau-1, yang teridentifikasi melalui rekaman CCTV yang disita penyidik dari serangkaian penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Idrus telah diperiksa sebanyak dua kali, sementara Sofyan baru sekali (Sofyan mangkir pada pemeriksaan kedua).

Melalui sejumlah alat bukti, Idrus kini ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Ketua Umum Partai Golkar juga Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), setidaknya dua kali mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK bukan dewa, dan dianggap masih sangat mungkin melakukan kesalahan, jadi praperadilan ditempuh untuk mencari kebenaran oleh para tersangka dan dijamin oleh UU. Apakah Idrus akan mengajukan praperadilan mengikuti jejak koleganya sesama elite Partai Golkar Setnov?

Idrus menjadi menteri pertama di Kabinet Kerja Jokowi-JK yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Sebagian pihak menyayangkan hal itu. Latar belakang Idrus sebagai wakil rakyat (DPR-RI), diharapkan bisa melakukan lebih bagi konstituennya ketika menjabat sebagai eksekutor (Mensos). Namun yang terjadi malah sebaliknya. Apakah ini menunjukkan bahwa oknum-oknum wakil rakyat atau pejabat tertentu hanya memikirkan diri dan kelompoknya sendiri?

Partai Golkar beberapa kali melakukan manuver politik yang kontroversial. Seperti pada Pilpres 2014 mengusung Prabowo-Hatta. Tapi setelah Prabowo-Hatta kalah, dukungan dialihkan ke Jokowi-JK. Sejumlah perang dingin di dalam tubuh Partai Golkar, menguatkan dugaan adanya friksi di internal Partai Golkar. Friksi tersebut dinilai sebagai pihak membentuk faksi-faksi dalam Partai Golkar. Apakah penetapan Idrus sebagai tersangka akan dimanfaatkan oleh faksi (jika memang ada) yang kontra terhadapnya?

Elite Partai Golkar memang telah menyatakan solid mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Tapi jika kita kembali melihat ke belakang, apakah bisa dijamin dukungan Partai Golkar kepada Jokowi-Ma’ruf Amin jelang Pilpres 2019 tidak akan mengalami perubahan di tengah jalan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Secara yuridis formal, Undang-undang (UU) memberikan kesempatan kepada mereka yang jadi tersangka untuk melakukan praperadilan, termasuk Idrus Marham. Selain itu ada beberapa alasan Idrus Marham diizinkan mengajukan praperadilan. Pertama, karena itu hak beliau sebagai warga negara. Kedua, saya berpendapat bahwa aparat penegak hukum bukan malaikat, bisa saja masih ada kekurangan di sana sini. Ketiga, aparatur hukum kita saya pikir masih perlu dikawal, karena masih ada oknum-oknum aparat hukum yang bisa disogok.

Jadi, praperadilan ini menjadi mungkin dilakukan untuk memperkecil persoalan-persoalan di atas. Namun, ada baiknya jika Idrus Marham melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum mengajukan praperadilan. Sebagai seorang menteri dan politisi, Idrus Marham pasti bisa melakukan introspeksi secara mendalam dan melihat, apakah dirinya melanggar hukum atau tidak, apakah dirinya menikmati yang bukan menjadi haknya terkait proyek PLTU Riau-1 itu.

Setelah melakukan introspeksi, jika didapati dirinya tidak bersalah atau tidak melanggar hukum, ya praperadilan adalah sebuah langkah wajar bagi Idrus Marham. Tapi, kalau setelah instrospeksi didapati bahwa memang dirinya bersalah, saya pikir praperadilan yang hendak diambil sebagai langkah hukum hanya akan menguras banyak energi dan membuang-buang waktu saja. Secara normatif, praperadilan terbuka peluang bagi Idrus Marham. Namun secara moral pertimbangan atau instrospeksi perlu untuk dilakukan.  

Selanjutnya mengenai faksi-faksi yang ada di internal Partai Golkar. Saya pikir faksi-faksi itu bukan hanya ada di Golkar saja, tapi ada di seluruh partai yang ada di dunia ini (bukan hanya yang ada di Indonesia saja). Dalam perjalanannya, gesekan di antara faksi itu lebih kencang dibandingkan dengan gesekan antar partai-partai yang ada. Ini dikarenakan tak ada jarak antara faksi-faksi yang ada di internal partai tersebut, seperti jarak antar partai satu dengan partai yang lainnya.

Untuk Golkar sendiri, gesekan antar faksi bisa begitu kencang dikarenakan Golkar adalah partai yang sangat demokratis di Indonesia saat ini. Karena Golkar tidak memiliki tokoh sentral seperti partai lain yang ada di Indonesia. Jika memiliki tokoh sentral, faksi-faksi yang ada di dalam Golkar pasti mengikuti kemauan dari sang tokoh sentral tersebut. Ikut kata bapak atau ibu, seperti itu. Ketua Umum Golkar sendiri kalau dibandingkan dengan ketua umum partai lain, tidak terlalu memiliki power.

Kalau di partai lain, faksi-faksi itu tidak berani melawan tokoh sentralnya. Tapi dalam hati kalau mau jujur, kader-kader partai itu menggerutu. Di Golkar faksi-faksi itu sangat cair dalam menentukan pilihan politik, satu bisa ke kiri, yang lain ke kanan. Namun terkadang kalau kepentingannya sama atau diakomodir, seluruhnya bisa menyatu. Sama halnya dalam kontestasi politik, termasuk dalam mengusung pasangan calon pada Pilpres 2019.

Jika kini secara struktur kepartaian Golkar mendukung Jokowi-Ma’aruf, tak menutup kemungkinan ada faksi atau kader yang merapat ke kubu seberang. Kita lihat saja pada Pilpres 2014, Golkar dukung Prabowo-Hatta, tapi kadernya ada yang mendukung Jokowi-JK, dan akhirnya kader tersebut dipecat. Jadi faksi-faksi di Golkar itu sangat cair, bahkan sudah ada kader yang menyeberang ke Partai Berkarya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Menyedihkan seorang menteri lagi-lagi menjadi tersangka korupsi, karena tindakan masa lalunya sebagai anggota DPR-RI. Nampaknya status sebagai anggota DPR, wakil rakyat, tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan rakyat yang diwakilinya, tetapi lebih melakukan upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan agar tetap melekat pada dirinya, itulah takdir politisi.

Gejala ini nampaknya tidak hanya menimpa orang perorang saja, karena kecenderungan ini terjadi pada hampir sebagian besar politisi lintas partai, tidak terkecuali partai agama. Karena terjadi merata, bisa jadi ini sesuatu yang sistemik.

Sistem memproduk sikap koruptif sistem melahirkan banyak koruptor, meski tak mengherankan karena sistem memberikan kewenangan dan akses yang besar terhadap keuangan negara. Fungsi budgeting adalah biang keladi yang menstimulir kerakusan yang produk ujungnya adalah korupsi.

Hukum hampir tidak berdaya, karena akhirnya hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran saja, jika terjadi korupsi. Artinya memang potensi korupsi itu masif di mana-mana, dan yang terungkap (lebih banyak melalui OTT KPK, di luar KPK, kasus-kasus korupsi diselesaikan secara adat ) adalah mereka yang tidak beruntung, karena hampir semua pihak memanfaatkan jabatan dan kedudukannya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi