IMF-WB: Usang, tapi Disayang
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 October 2018 16:30
Pada 2015 lalu, Joko(wi) Widodo menganggap usang, pandangan yang menilai permasalahan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh rezim keuangan internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB). Jelang 4 tahun masa pemerintahannya, Jokowi memfasilitasi IMF-WB Annual Meetings yang diselenggarakan pada 8-14 Oktober 2018 di Bali.

Ada pihak yang beranggapan diselengarakannya IMF-WB Annual Meetings 2018 bertolak belakang dengan isi pidato Jokowi pada Pembukaan Peringatan 60 Tahun Konfrensi Asia-Afika 2015 di Jakarta. Namun pihak lainnya menyambut positif penyelengaraan kegiatan internasional tersebut. Muncul polemik, Agustus 2018 lalu Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan mengatakan anggaran pemerintah Rp868 miliar untuk menjadi tuan rumah kegiatan internasional tersebut.

Polemik segera berakhir ketika Jokowi menjelaskan seluruh biaya penyelengaraan kegiatan internasional tersebut, sepenuhnya ditanggung IMF dan WB. Biasanya, negara yang menjadi tuan rumah kegiatan internasional mengeluarkan budget untuk penyelengaraan, atau dibantu sebagian oleh organisasi/panitia penyelengara. Nah, apakah yang menyebabkan IMF dan WB mau membiayai sepenuhnya kegiatan internasional tersebut?

Ketika IMF-WB dimulai (8/10/18), Jokowi mengeluarkan  pernyataan bahwa peserta IMF-WB Annual Meetings 2018 membayar biaya akomdasi masing-masing selama mengikuti kegiatan itu. Sebagian besar anggaran yang telah dialokasikan, digunakan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur penunjang. Itu bukan hanya dinikmati peserta IMF-WB Annual Meetings, tapi juga Rakyat Bali selaku tuan rumah.

Selain itu, IMF-WB Annual Meetings 2018 sudah digagas empat tahun lalu, sejak masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY dianggap suka menyelenggarakan kegiatan serupa IMF-WB Annual Meetings Internasional ketika menjabat sebagai presiden. Anggaran yang dikeluarkan pun tidak sedikit untuk menyelengarakan berbagai forum internasional di Indonesia. Apa yang dihasilkan dari kegiatan serupa di era-SBY?

Ada anggapan, dalam melaksanakan IMF-WB Annual Meetings 2018, Jokowi hanya mengeksekusi kegiatan yang sudah dirancang oleh SBY. SBY punya kebijakan luar negeri “thousand friends, zero enemy”, kebijakan itu dianggap menjadi salah satu alasan SBY senang menjadi tuan rumah kegiatan internasional. Apakah pemerintahan Jokowi juga menggelar IMF-WB Annual Meetings 2018 sekadar untuk memperbanyak teman atau ada agenda yang lebih besar dari itu?

Selain besarnya anggaran yang dikeluarkan, tidak stabilnya perekonomian Indonesia, seperti melambungnya harga dolar  AS jelang diselengarakannya IMF-WB Annual Meetings 2018, menjadi salah satu pemicu polemik. Apa manfaat konkret bagi perekonomian Indonesia ketika atau setelah IMF-WB Annual Meetings 2018 berlangsung? Apa masyarakat juga turut merasakan manfaat selama seminggu kegiatan tersebut berlangsung?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Menurut pandangan saya dari ekonomi politik, tindakan Jokowi menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah IMF-WB Annual Meetings 2018, bukan karena terjebak dalam situasi SBY maupun yang lainnya. Karena narasi itu tidak pernah dihubungkan dengan politik nasional dan lainnya. Ini lebih kepada pilihan rasional pemerintah suatu negara, dalam hal ini Indonesia dalam menghadapi turbulence ekonomi politik internasional yang diakibatkan adanya nasionalisasi, proteksi dan lain-lain.

Jadi sesuatu yang harus dilakukan oleh semua pemerintahan. Nah, dalam hal ini timing-nya pas pada Pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi perlu menempatkan Republik Indonesia sebagai major actor di regional dalam hal ekonomi politik. Jadi spot light Indonesia di situ. Saya kira apa yang dilakukan itu, bukan karena Pemerintahan Jokowi mengikuti arus pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Jokowi memiliki track atau alurnya sendiri.

Ini bisa kita lihat dari beberapa kali kunjungan kerja Presiden Jokowi ke luar negeri maupun jajaran menterinya. Pesanya kuat, Jokowi meminta kunjungan ke luar negeri harus memberikan dampak yang signifikan kepada Indonesia. Ini agak berbeda dengan pemerintahan SBY yang lebih meningkatkan kepada profiling. Dia bisa saja berkunjung ke beberapa negara, namun tidak terjadi dampak yang signifikan terhadap Indonesia.

Kembali lagi ke IMF dan WB, kita belum tahu apa yang akan dihasilkan dari pertemuan di Bali. Kita masih berandai-andai, belum ada fisiknya seperti apa. Namun, pesan yang kuatnya adalah Indonesia ingin agar semua permasalahan perekonomian dunia ini tidak serta merta diselesaikan dalam satu kekuatan ekonomi saja. Melainkan harus diselesaikan secara bersama. Hal ini dikarenakan turbulence-nya terlalu kuat. Seperti misalnya nilai tukar rupiah tinggi.

Situasi sekarang ini seluruh dunia memang sedang mengalami situasi yang sulit, karena kebijakan yang tidak sesuai dengan global market. Nah, apakah Indonesia become part of global market? ini agak sulit, tapi saya masih berpendapat Indonesia belum terlalu terintegrasi dalam global market. Namun punya kepentingan yang sama dengan negara-negara atau aktor lain.

Jadi istilahnya, kita tidak tergantung, karena kita punya pasar sendiri. Tapi kami memiliki kepentingan, bahwa market internasional itu harus jalan, walapun lambat yang penting jalan. Karena tidak mungkin itu  di-refresh atau malah mundur side back (ke belakang). Itulah yang menjadi kepentingan Indonesia.

Tentang teknis apakah ada perputaran uang atau modal/capital yang terjadi, itu mungkin lebih kepada setiap negara menyetujui atau konsensus bagaimana menghilangkan semua bariers atau penghalang yang terjadi sekarang. Tapi itu mungkin agak kecil. Kita tidak bisa masuk, tapi kita bisa melihatnya dari sisi lain, yaitu: “This is the symbol of Indonesian as a part of major player in regional" (Ini menjadi simbol bagi Indonesia sebagai pemain utama di tingkat regional).

Indonesia peduli terhadap apa yang terjadi di dunia. Oleh Karena pesan itu yang terjadi,  itu yang harus dilakukan. Dunia perlu negara besar, dengan kapasitas yang besar untuk memberikan rasa aman atau rasa kepastian, bahwa ada negara yang masih komit dan memiliki kepentingan di market internasional. Sementara untuk selebihnya, kita masih harus menunggu pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dan jajarannya, juga dari pihak IMF serta WB. Keduanya memang berasal dari suatu sistem yang sama, tapi mekanisme internal terkait kebijakan memiliki perbedaan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Jika grand desig-nya Indonesia menjadi tuan rumah penyelengaraan IMF Annual Meetings itu dilakukan oleh Pemerintahan SBY, jangan mengklaim bahwa event IMF ini besutan Presiden Jokowi. Akui saja bahwa grand design-nya diadopsi dari era-SBY.  

Jika kita melihat ke masa yang lalu, yaitu ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998, economic growth bisa tumbuh rata-rata 6 persen. Kala itu ekonomi Indonesia anjloknya  hanya berkisar 2–0 persen. Namun justru berbeda, ketika pemerintahan kala itu mengundang IMF, malahan ekonomi kita terperosok alias anjlok 13 persen. Sungguh ironis!

Salah satu ekonom yang memperingatkan tentang aspek probabilitas krisis dan bencana ekonomi yakni, Rizal Ramli. Tapi, Economic Forecast-nya (ramalan ekonominya) tak ada yang percaya atau distrust. Tapi, apa yang terjadi ramalannya tepat, benar dan tak meleset.

Seyogyanya kita belajar di masa lalu, siapa IMF sebetulnya? Apa rencana mereka di Indonesia? Adakah keuntungan secara finansial bagi kita? Jadi kita bisa tahu. Saya menilai sama saja kan Sri Mulyani Menteri Keuangan di era-SBY begitu pula saat ini di Pemerintahan Jokowi.

Apa untungnya IMF ini? Memang budgeting atau event cost yang kita keluarkan tidak kecil yakni mencapai Rp868 miliar. Sebelumnya harus ada financial analysis, apa dan profit bagi kita?. Bukan hanya keuntungan bagi Bali semata.

Lucunya, bantuan gempa dan tsunami di Sulteng tak berbanding. Pemerintah hanya mengucurkan bantuan Rp560 miliar. Sedangkan bantuan asing yang masuk berjumlah Rp220 miliar. Justru saya lebih tertarik annual confrence on disaster terkait kasus tsunami?  Ini masih wajar dilakukan, pasalnya Indonesia berada diperingkat ke-12 untuk ring of fire. Pikirkan! Mana yang needs program or wants program (program kebutuhan dan program hanya keinginan).

Di sisi lain, pertemuan ini, akan jadi pembicaraan dunia, tapi apakah hanya sampai di situ? dengan menggelar even akbar ini. Padahal dana kita terkuras untuk Asian Games 2018 Rp 23,9 Triliun dan Asian Para Games Rp1,6 triliun. Harus berbanding antara masuk dan keluar.

Untuk menyelamatkan bank-bank, BLBI maka disuntik 80 miliar dolar AS, biaya penyelamatan bank terbesar relatif GDP, perusahaan banyak yang bangkrut, penggangguran naik 40 persen. Sementara IMF berhasil membujuk Indonesia pada 1 Mei 1998, untuk menaikkan harga bensin 74 persen dan minyak tanah 44 persen.

Director IMF, Hubert Neiss seminggu sebelumnya sempat mengundang Rizal Ramli di Grand Hyatt. Mereka membujuknya untuk mendukung usulan itu  Tapi, Rizal menolak dan bahkan ingatkan bisa terjadi kerusuhan. DR Neiss katakan: “ DR. Ramli, you are aggregating”. Jawaban  RR ke Neiss saat itu, “Just take a note of what I said !”.

Tanggal 1 Mei 1998, atas bujukan IMF, pemerintah naikkan harga bensin 74 persen dan minyak tanah 44 persen. Tanggal 2 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran anti kenaikan BBM di Makassar, tanggal 4 Mei di Medan, 9 Mei dan seterunya Solo hancur, Jakarta minggu ke-2 Mei rusuh. Ini apa yang disebut literatur : “IMF Provoked Riots”.

Malaysia kena krisis 1998 menolak saran IMF atas saran DR.Zeti Acting Governor Central Bank. Malaysia selamat dari krisis, ringgit dan ekonomi stabil! Presiden Kim Dae Yung, bawa 100 pengutang Korea untuk restrukturisasi utang ke New York. Namun negeri Ginseng ini selamat, Indonesia manut IMF, paling hancur.

Jadi ini sebuah pelajaran berharga. Dengarkanlah nasehat orang bijak. Gunakanlah pemikiran dan gagasan mereka yang ahli di bidangnya. "Make it our country from ordinary to extraordinary". (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan