Hoax Berlari Cepat, Pengawasan Jalan di Tempat
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 October 2018 09:00
Hoax yang disebarluaskan Ratna Sarumpaet (RS) atas tudingan pengeroyokan sejumlah oknum terhadap dirinya, dinilai berhasil membuat publik gaduh. Apalagi RS merupakan bagian dari tim kampanye Prabowo-Sandi.
Kedua kubu pasangan calon yang bertarung pada Pilpres 2019 sempat tersulut oleh hoax RS.

Bukan saja merugikan kedua paslon, hoax RS dinilai sebagai dagelan yang membuat rakyat semakin ilfeel dan apatis dengan isu-isu pilpres.

Hoax RS merupakan satu dari sejumlah berita bohong yang beredar. Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia menemukan 230 hoax beredar di masyarakat sejak juli hingga September 2018. Sebanyak 153 kasus berkaitan dengan Pilpres 2019. 

Lebih dari itu, penyebaran hoax ini diprediksi akan terus meningkat sampai pada April 2019. Lantas, mengapa hoax dalam pemilu selalu saja terjadi? Tidak siapkah perangkat penyelenggara pemilu untuk memantau pelanggaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi?

Bawaslu mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo untuk membantu memerangi hoax dalam Pemilu. Bersama 70 orang tim verifikator akun, Kemenkominfo menemukan 800 ribuan akun hoax beredar di media sosial. 

Perangkat aturan untuk menindak hoax dinilai hanya menyasar penyebar dan akun. Padahal, hoax dalam pemilu dilakukan atas perintah politik tertentu, sehingga Kemenkominfo dianggap sering kalah cepat dan salah sasaran.

Hoax dinilai berkembang dengan subur di tengah kemajuan tekhnologi informasi. Bahkan hoax itu sendiri dianggap sebagai konsekuensi logis di era keterbukaan informasi, dimana siapa saja dapat mengakses dan menyebarluaskan informasi.

Toto Sugiarto, peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate menilai , dengan perkembangan tekhnologi yang begitu pesat, kampanye media sosial memang lebih efektif ketimbang memasang baliho dan stiker di jalanan, yang baginya, hampa makna. Selain itu, kampanye via media dapat menekan biaya politik.

Dengan penggunaan dana yang efisien, maka secara perlahan, isu penguasaan modal dalam kesuksesan pemilu dinilai menjadi semakin usang, berganti dengan penguasaan tekhnologi. 

Tetapi dengan adanya pergeseran ini, apakah perangkat pengawasan pemilu juga sudah menyesuaikan diri? Karena berbagai pihak menilai kecurangan dan pelanggaran pemilu melalui hoax  sangat mungkin terjadi ketika ada celah regulasi. 

Perkominfo No. 14 Tahun 2014 tentang kampanye Pemilu melalui penggunaan jasa telekomunikasi dinilai belum  diperkuat oleh peraturan KPU dan peraturan Bawaslu.

Celah ini diakui Bawaslu. Bagi mereka, media mainstream memang sudah punya menanganan khusus untuk penyebaran hoax. Media cetak ke Dewan Pers, sedangkan media elektronik ke KPI. Tetapi media sosial, dinilai masih sulit ditangani. 

Sebab penanganan hoax media sosial melalui dua pendekatan, yakni  melalui hukum pidana pemilu, dan tindak pidana cyber crime. Kedua pendekatan ini, bagi Bawaslu, tidak bisa hanya dicapai dengan UU Pemilu. Jika demikian, apa tidak sebaiknya kewenangan Bawaslu diperluas, mengikuti tren kampanye di media sosial?

Memang, dalam PKPU, peserta Pemilu diminta mendaftarkan serta membatasi akun media yang digunakan untuk berkampanye. Tetapi apakah aturan ini efektif? Karena peserta Pemilu dinilai bisa saja hanya melaporkan beberapa akunnya saja, sedangkan akun lainnya disembunyikan dari  KPU. Melacak kepemilikan akun secara resmi dinilai sulit, sebab fake account sudah menjadi fenomena yang lumrah di jagat media.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Fake account dan fake news adalah bagian black campaign terselubung juga saat pemilihan presiden di Amerika Serikat 2016 lalu.

Saya menilai bahwa media sosial merupakan sasaran empuk bagi para haters untuk menyebarkan berita fake news (berita bohong) atau lebih dikenal dengan "Hoax".

Donald Trump pun sempat diserang dengan isu "woman" sedangkan Hillary Clinton dengan 33 ribu fake email. Entah itu hoax, tapi itulah realita pada pilpres AS.

Sekarang ini, perang politik yang sebenarnya bukan lagi terjadi di darat , tapi on the air (atau di udara) atau on the sky (di angkasa). Disanalah orang saling melakukan black campaign. Istilah tersebut lebih keren dengan nama "Algoritma", ini merusak branding image tim Prabowo. Tapi anehnya, sandiwara politik ini diikuti.

Lihat saja gaya politik ular yang cerdik yang dimainkan Ratna Sarumpaet, tapi gagal juga. Harusnya kabar bohong ini jangan di blow up. Ataupun sebelum viral, Ratna harus langsung press confrence. Jangan sudah heboh baru dia mau mengungkap kebohongannya. Inilah sebuah great pretender and lie (kepura-puraan dan kebohongan terbesar) dari seorang aktivis Ratna Sarumpaet. Tapi salut terhadap kepolisian yang langsung mengungkap dan mengusut dibalik kebohongan Ratna tersebut.

Memang hoax jelang pilpres akan terus dimainkan. Begitu pun fake news. Dan ini bisa menurunkan tingkat elektabilitas pasangan capres masing-masing kubu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih ketat lagi. Buat seperti yang dilakukan Kominfo dengan menutup situs-situs porno. Ini pembelajaran politik bagi warga Indonesia sampai politisi agar jangan bermain api. Ini strategi paling buruk dalam politik. Carilah strategi yang cerdas bukan menyerang lawan politik.

Saya melihat gerakan ini masih tetap menjadi komsumsi publik. Serangan terhadap lawan dengan hate speech masih akan marak. Belum lagi character assisanation (pembunuhan karakter) masih akan berlanjut. Seracen, PKI, pelanggaran HAM, Isu Cina, Isu Keturunan sampai ke keluarga akan terus diangkat ke publik. Ini bisa terjadi chaos jika tidak diantisipasi.

Ratna secara tidak langsung merusak tim koalisi Prabowo-Sandi. Dia terlalu over acting and over confidence. Bisa jadi dengan case ini suara Prabowo jeblok. Orang seperti ini tak pantas dijadikan tim pemenangan. Tapi ada juga yang percaya pada trik murahan Ratna. Jangan bikin gaduh, galau dan gamang.

Asa terbesar kita melihat pilpres tanpa skandal, hoax, konspirasi tapi jurdil.(arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hoax. Apabila kita melihat realita beberapa negara di dunia, hoax  hampir tidak ditemukan. Sebab, mereka menerapkan system yang ketat. Di Indonesia, media-media kita sangat terbuka, sehingga siapapun dapat beraktifitas di media. Setiap orang menjadi bebas untuk berbicara, menyebarkan hoax, tanpa adanya batasan yang jelas. Bagi saya, sistem penggunaan media kita belum tertata dengan baik, sehingga hoax menjadi sangat mudah berkembang.

Indonesia sebenarnya telah memiliki UU Transaksi Elektronik. Namun implementasinya tidak dapat berjalan sempurna sebab belum ditopang oleh sistem yang kuat. Selain itu, mindset dan mental masyarakat cendrung menyukai gaya dan pola penyebaran hoax.

Jadi kesadaran politik masyarakat di media yang tinggi tidak berarti kualitas demokrasi kita baik, tetapi partisipasi politik itu lebih kepada ekspresi untuk menunjukan diri dan keanehan tertentu dalam upaya untuk mendapatkan popularitas, dan bahkan ingin hadir sebagai pahlawan informasi, tetapi gagal untuk menyaringnya terlebih dahulu.

Maka saya menilai bahwa sistem kita masih sangat longgar dan terbuka, sehingga hoax itu masih akan bertebaran di mana-mana. Wajar saja jika kemudian data hoax yang disajikan Masyarakat Anti-Fitnah itu menunjukkan trend yang meningkat.

PKPU sudah sudah mengatur semua akun peserta pemilu didaftarkan di KPU. Hal ini dilakukan agar penyelenggara pemilu mampu memonitor narasi-narasi yang berkembang pada akun kampanye peserta. Akan tetapi, hal ini belum cukup kuat untuk membendung hoax-hoax itu. Sebab sekali lagi, sistem kita belum terbentuk secara baik. Sistem harus didesain agar tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk menyebarkan hoax.

Kuncinya berada di domain kerja Kemenkominfo, Sekarang, Kominfo sudah menerapkan sistem pendaftaran nomor handphone menggunakan data pribadi. Tinggal bagaimana konsep ini dikembangkan melalui kerjasama dengan perusahaan penyedia media sosial, seperti facebook, whatsapp, dan instagram, untuk mengawal penyebaran hoax di media sosial.

Modus penyebaran hoax berkembang begitu pesat, tetapi tim cyber kita belum dapat bekerja dengan optimal untuk mengontrol jutaan masyarakat Indonesia pengguna media sosial. Sehingga, memerangi hoax memiliki tantangan tersendiri, terkhusus dalam upaya melakukan investigasi penyebaran hoax.

Sebenarnya, perkembangan media memiliki sisi positif, dalam konteks memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Kita bahkan tidak dapat mendeteksi penyebar hoax  berdasarkan ketegorisasi tingkat pendidikan, sebab, hoax bagi saya tidak mengenal batasan-batasan lagi, termasuk pendidikan. Tidak jarang kita menemukan professor sebagai penebar hoax juga.

Pada intinya, masyarakat penyebar hoax tidak memiliki filter dalam dirinya untuk menguji kebenaran dari data-data yang didapat. Dan hal ini sangat berbahaya.

Hoax dalam pemilu menandakan adanya degradasi nilai dalam konteks demokrasi, dimana orang dengan mudahnya menyebarkan berita palsu. Apabila nilai-nilai keluhuran demokrasi dijalankan dengan baik, maka fenomena hoax tidak akan terjadi.

Untuk itu, para kandidat dan tim sukses harus dapat meyakinkan pengikut dan pemilihnya dengan narasi-narasi akan visi-misi yang ditawarkan. Bukan malahan mengembangkan narasi-narasi hoax yang dapat menghancurkan kesatuan bangsa.

Sebab, tujuan dari demokrasi adalah melahirkan pemimpin yang berkualitas, dan pemimpin yang berkualitas lahir dari demokrasi yang berkualitas. Untuk itu, mereka harus menyebarkan pemikiran yang positif dan konstruktif agar dapat berperan sebagai agen-agen yang memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF