Hasrat Terpendam PKS dan Ambisi Terakhir Prabowo
berita
Politika

Sumber Foto: wartakotalive.com  (gie/Watyutink.com)

20 March 2018 16:00
PKS bertekad menghadirkan lawan Jokowi pada Pilpres 2019. Siapapun presiden yang diusung PKS, asal bukan Jokowi. Gerindra yang merupakan koalisi abadi PKS, berhasrat kembali mendukung sang ketua umum, Prabowo Subianto. PKS hampir pasti kembali mengusung Prabowo melawan Jokowi.

Namun yang menarik, kader PKS Anis Matta terlihat berhasrat maju sebagai Capres 2019. Spanduk mantan Presiden PKS itu mulai terlihat di seantero negeri. Ada apa ini? Melihat fenomena di internal PKS dalam setahun terakhir dan konflik antarkader yang terbagi ke dalam faksi-faksi, apakah majunya Anis representasi keinginan politik DPP PKS dalam Pilpres 2019 atau justru untuk kian membuka konflik internal PKS?

Tujuan utama PKS hanya menghadirkan lawan bagi Jokowi. Apakah Anis Matta mampu menjadi alternatif penantang Jokowi selain Prabowo, serta menciptakan poros baru?

Koalisi Merah Putih (KMP) dipanglimai Gerindra pada Pilpres 2014 lalu satu persatu rontok. Golkar yang tak berbakat jadi oposisi memutuskan merapat ke koalisi pemerintah. PAN mengikuti jejak Golkar. Keduanya masing-masing dapat hadiah kursi menteri. Kini, kursi Golkar bertambah di Kabinet Kerja, sementara kursi PAN terancam hilang karena manuver-manuver politiknya yang berseberangan dengan pemerintah.

PAN dan Demokrat punya ikatan emosional kekeluargaan setelah Ibas menikahi putri Hatta Rajasa. Demokrat dan Jokowi sedang kasmaran. Ketika Rapimnas Partai Demokrat, Joko disambut hangat. SBY bahkan menyatakan tak menutup kemungkinan Demokrat akan mendukung Jokowi pada 2019. Apakah kalau nantinya Demokrat memastikan diri untuk mendukung Jokowi, PAN juga otomatis akan mengikuti langkah Demokrat serta tak melakukan manuver politik lagi?

Koalisi pengusung Jokowi dinilai sangat gemuk. Partai-partai besar memastikan diri mendukung Jokowi. Dari 16 Partai Nasional yang lolos ke Pemilu 2019, baru Golkar, PDIP, PPP, Nasdem, dan Hanura yang menyatakan dukung Jokowi. Sementara Gerindra dapat dipastikan mendukung sang Ketum. PKS memang dikabarkan akan kembali ke pangkuan Gerindra, namun itu belum bisa dipastikan. Sembilan partai lain belum diketahui hendak mendukung siapa. Partai pendatang baru seperti PSI dan Perindo bisa diprediksi akan masuk ke koalisi Jokowi.

Jokowi dan Prabowo dianggap pengamat masih berpeluang untuk menarik dukungan dari sembilan partai yang belum meastikan hendak mendukung siapa. Kalau dukungan dari 15 partai terpolarisasi mendukung kedua cawapres tersebut, maka terulanglah drama El Clasico 2014 lalu. Gerindra dipastikan akan jor-joran mencari dukungan untuk mengusung ketum mereka. Wajar saja, Pilpres 2019 ini dianggap langkah terakhir untuk mewujudkan ambisi Prabowo merebut kursi RI 1.

Namun drama El Clasico bisa saja berubah dengan kehadiran poros baru. PKS belum memastikan diri mendukung Prabowo. Kader PKS justru ada yang memiliki ambisi untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2019. Jangan anggap remeh kuda hitam, dalam sejumlah gelaran, kuda hitam bisa mengeser si jagoan. Apakah mungkin PKS mendapat dukungan dari sejumlah partai yang belum menentukan hendak mendukung siapa dan menjadi kuda hitam pada Pilpres 2019? PKS mempunyai misi besar menciptakan lawan Jokowi dan belum dipastikan siapa lawan yang hendak dimunculkan PKS.

Dalam politik tak ada yang tak mungkin, kemungkinan yang belum terpikir sama sekali pun bisa terjadi. Apakah PKS mungkin menjadi kuda hitam?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Saya melihat majunya Anis Matta (AM) hanya untuk meningkatkan elektabilitas partai, bukan serius mau maju sebagai capres pada Pilpres 2019. Ini karena pilpres itu bukan mainan politik, tapi suatu sarana mencari pemimpin bangsa dan negara. Intinya dia maju hanya sekadar tingkatkan elektabilitas partai, dengan begitu publik akan memilih PKS karena punya calon presiden padahal itu hanya strategi kosong.

Selain itu AM bukanlah sosok yang ideal sebagai capres. Menjual AM tidaklah mudah untuk mendulang suara, apalagi sekelas capres atau cawapres sekalipun. Selama ini juga dia tak pernah menciptakan terobosan-terobosan berpengaruh untuk merebut hati rakyat, oleh karena itu dirinya cukup sulit ‘dijual’ untuk konteks pilpres.

Sementara itu untuk manuver yang dilakukan PAN biasanya sesuai kepentingan dapur organisasinya. PAN bisa saja kembali ikut mendukung Jokowi, namun bisa juga PAN tak lagi mendukung. Itu semua tergantung kepentingan mereka ke depannya akan seperti apa.

Untuk partai baru yang belum memastikan hendak mendukung siapa, bisa saja mendukung atau mengekor ke Jokowi. Ini dimungkinkan karena mereka punya kepentingan mendulang suara atau sekurang-kurangnya mereka takut dilibas saat pileg. Saya menduga sebagian besar partai pendatang baru akan mendukung Jokowi.

Untuk saat ini, Prabowo kesulitan mendapat partai pengusung. Kalau elektabilitas Prabowo tidak mengalami perubahan, bisa saja dia sulit mendapat parpol pengusung. Sementara untuk parpol yang berpotensi mengusung Prabowo, bisa saja mereka mencari figur selain Prabowo untuk melawan Jokowi. Bukan tidak mungkin pola yang dilakukan Mega pada Pilpres 2014 akan terjadi juga pada Prabowo.

Kembali kepada PKS, pilpres tak sama dengan pilkada. Mungkin keinginan PKS untuk memajukan kader sendiri sebagai capres apalagi mau jadi kuda hitam, mungkin agak sulit. Wilayah dukungan pilpres itu se-Indonesia dengan beragam latar belakang. Beda dengan pilkada, sehingga akan susah dan sulit jadi kuda hitam.

Dari analisis di atas, dapat dipastikan PKS bukanlah kuda hitam karena PKS tak punya tokoh yang mumpuni serta dukungan terhadap PKS tidak merata di Indonesia. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Saya ancungi jempol kepada PKS yang telah berani mewacanakan capres melawan Joko(wi) Widodo. Selama ini partai merapat ke Jokowi untuk mengincar posisi cawapres. Kalau PKS memang mewacanakan capres, maka itu sangat luar biasa. Karena memang partai ini tidak berada di posisi pemerintahan, maka sangat pas ketika mereka menawarkan sosok sebagai kawan bertarung (saya tak mau sebut lawan) di pilpres. Jadi saya sangat mengapresiasi PKS dalam hal ini. Hanya saja apakah sosok yang mereka usung itu setara atau melebihi dari Jokowi. Kalau setara maka belum tentu bisa menang melawan Jokowi. Paling tidak harus melampaui kualitas, integritas, dan kelebihan-kelebihan lainnya yang dimiliki Jokowi. Kalau yang setara, maka perlu dipikirkanlah sosok yang mereka usung.

Kalau kemudian mereka akan mengusung Prabowo, ini  sangat cair. PKS akan mendekati beberapa partai, dalam politik disebut gabungan partai bukan koalisi. Karena kalau koalisi itu jauh-jauh hari dilakukan berdasar ideologi. Kalau atas dasar mengusung calon tertentu dan dilakukan menjelang pemilu, maka itu saya sebut sebagai gabungan partai. Gabungan dari partai-partai ini apakah akan mendukung Jokowi? Kalau Gerindra sudah pasti mengusung Prabowo, karena Prabowo adalah Ketua Umum Gerindra. Apakah PKS akan tetap sama dengan Gerindra? Saya kira itu sangat dinamis.

Dari dialog-dialog politik yang mereka lakukan, maka akan ada kompromi politik. Bicara kompromi politik, akan bicara ruang yang lebih operasional. Operasional yang saya maksudkan adalah "saya dapat apa dan kamu dapat apa". Hal seperti ini sudah pasti. Mereka akan memperhitungkan biaya kampanye dan biaya politik, tapi bukan money politics. Saya harap mudah-mudahan tidak ada money politics. Jadi cost politik mereka perhitungkan itu karena menurut perhitungan saya, running salah satu paslon itu bisa menghabiskan dana Rp1 triliun. Kalau dua paslon artinya Rp2 triliun. Karena itulah pembicaraan mereka itu akan sampai pada level cost berapa yang mereka keluarkan.

Kemudian untuk Anis Matta, bisa saja mereka memperhitungkan mencalonkan Anis Matta dengan dua tujuan. Tujuan pertama memenangkan Pilpres 2019 tentu dengan perhitungan politik yang sangat matang. Apakah Anis Matta bisa ‘dijual’ dengan segala aspek, dengan asumsi dia calon yang setara dengan Jokowi. Kalau Anis Matta tidak setara dengan Jokowi bahkan di bawah Jokowi, ini akan wasting time dan wasting cost.

Namun tujuan kedua, menurut saya, bisa saja pemasangan spanduk dibaca sebagai sesuatu promosi Anis Matta. Ada juga promosi dalam rangka tahun politik ini sehingga dia jadi populer karena pernah jadi capres. Ini suatu hal yang prestisius juga. Promosi politik yang dilakukan bukan mungkin bukan untuk 2019 nanti, tapi bisa saja tujuannya adalah untuk Pilpres 2024. Jadi Anis Matta sudah dikenal dari jauh-jauh hari. Membangun popularitas dan elektabilitas. Karena 2024, menurut prediksi saya, adalah eranya generasi muda yang mendominasi para paslon itu. Eranya tingkatan usia Anis Matta. Jadi itu posisi pandangan saya.

Selanjutnya terkait apakah Anis Matta akan mendapat restu dari DPP PKS? Itu tidak bisa kita jamin, karena politik itu cair. Jadi dialog-dialog politik bisa berujung pada tarik-menarik antarfaksi. Tetapi pada titik tertentu mereka akan menyatu setelah mengakomodir kepentingan faksi-faksi ini. Saya yakin di dalam pemilu itu mereka akan menyatu dengan segala kekurangan dan kelebihan dari pada faksi-faksi yang ada. Jadi ada semacam kompromi. Walaupun tidak menyatu dalam pengertian kedua belah pihak diuntungkan fity-fifty, tidak harus seperti itu. Bisa saja yang diuntungkan adalah faksi tertentu. Jadi politik di Indonesia tak terkecuali PKS  sangat cair, juga dinamika internal partai mereka. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Bagus sekali artikel ini, bikin sebuah terobosan. Pendapat saya, bagi PKS utamanya kita tidak bisa menunggu pemimpin yang tidak bervisi dan tidak berlari dengan arah serta metode yang benar. Pak Jokowi dengan segala kebaikan dan usahanya, sudah bekerja super keras. Namun ‘leader is to do the right things. Manager do the things right.’ Karena itu usaha #2019GantiPresiden adalah bagian penyadaran publik dan elite bangsa ini perlu nakhoda lain atau perlu presiden lain yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan zaman.

PKS belum mengunci dengan siapa hendak berkoalisi. Memang selama ini PKS dekat dengan Gerindra, tapi keputusan tetap ada di Majelis Syuro. Salah satu pertimbangannya adalah pasangan capres dan cawapresnya bukan hanya punya peluang menang, tapi juga punya integritas dan kapasitas sesuai dengan slogan #2019GantiPresiden yang tentunya harus lebih baik.

Harapan kami bersama Gerindra tentu yang paling realistis, karena kerjasama yang sudah terbangun selama ini. Tapi kami ingin menegaskan ini koalisi setara. Di mana pembahasan capres dan cawapres dibahas dalam forum yang equal dan elegan. Tidak penentuan sepihak, baik oleh PKS atau Gerindra.

Apakah dimungkinkan hadirnya poros ketiga? Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Selama itu sesuai dengan target menang di 2019 dan menghadirkan presiden yang lebih baik, PKS siap menjadi motor.

Ustaz Anis Matta sedang bekerja melaksanakan keputusan Majelis Syuro, bahwa kita semua bersembilan diminta menaikkan elektabilitas PKS. Sama seperti Kang Aher, Pak MSI, dan yang lain. Saya juga, walau melalui media dan medsos. Ke depan, harapan kami publik mendapatkan tawaran calon pemimpin yang beragam dan berkualitas sehingga seperti kata Pak Jokowi, ‘makin banyak yang maju makin baik’. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dekan FISIP Universitas Bung Karno

Realitas kekuasaan politik di Indonesia ditandai dengan pola kecenderungan yang unik, di mana lawan politik lahir dari lingkaran terdekat kekuasaan. Contoh Gusdur-Mega, Mega-SBY, Mega-Prabowo. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kultur politik, namun juga sejarah politik serta sistem kepartaian dan sistem pilpres kita.

Berbeda dengan Amerika Serikat, dimana Kenedy vs Nixon, McCain vs Obama, Hilary vs Trump, dan yang lainnya. Semua tokoh politik selalu berhadapan dalam kompetisi kekuasaan politik dan dari parpol yang berhadapan (Demokrat-Republik), dan lawan tidak lahir dari lingkaran politik terdekat.

Berdasarkan kenyataan politik di Indonesia, hasrat kekuasaan tentu tidak hanya ada pada PKS, namun juga ada di partai lain. Bukan tidak mungkin PKS mengajukan capres atau cawapresnya sendiri.

Rupanya realitas kompetisi kekuasaan menunjukkan parpol berpihak pada kekuatan politik riil dalam pilpres. Sehingga kompetisi yang utama dan tidak kalah sengit dibanding penentuan capres adalah kompetisi kekuasaan untuk mendapatkan posisi cawapres. Ini dikarenakan kompetisi ke depan yang masih dominan adalah Prabowo vs Jokowi.

Dengan demikian sesungguhnya politik menunjukkan pilihan rasional  akan kekuasaan lebih dominan, dan kelihatan politik seolah tidak mengenal balas budi. Apalagi ketika parpol menyadari dan memiliki potensi kekuatan yang memiliki daya tawar tinggi. Sehingga mengubah haluan politik dari kawan menjadi lawan merupakan suatu yang mungkin terjadi. Apalagi kekuatan parpol Islam dan tokoh Islam Nasionalis menjadi potensial untuk masuk dalam capres-cawapres.

Mereka yang tepat memilih kombinasi pasangan akan memenangkan Pilpres 2019. PKS tentu sebagai parpol sudah menghitung potensi kekuatan dirinya. (ast)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF