Hasrat Terpendam PAN, Kembali ke Pangkuan Gerindra
berita
Politika

Sumber Foto: news.liputan6.com

27 December 2017 10:46
Sikap PAN yang kompak dengan Gerindra dalam mengusung lima calon gubernur (cagub) dicibir PDIP. Partai Matahari Biru menetapkan bloking politiknya pada Pilkada Serentak 2018 mendatang. Pada malam Natal PAN, Gerindra dan PKS mengelar pertemuan menyepakati koalisi mengusung calon kepala daerah yang sama. Kalau sudah ada sinyal demikian, apakah PAN akan keluar dari koalisi pendukung pemerintah?

Sementara itu, Presiden PKS berharap koalisi mengusung kepala daerah ini terus terjaga sampai Pilpres 2019. Tapi di sisi lain, PAN masih berada di dalam koalisi pendukung pemerintah. Sejumlah pihak menilai tindakan PAN ini,  yang ‘ngeblok’ ke koalisi non-pemerintah, tidak etis. Namun, ini bukan manuver politik pertama bagi PAN. Tercatat pada 2017 ini PAN beberapa kali melakukan manuver mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah.

Pada Oktober lalu PAN berseberangan dengan pemerintah dalam mengambil sikap menindak lanjuti Perppu Ormas menjadi undang-undang. Bukan mendukung, PAN justru berdiri bersama PKS dan Gerindra menentang keras rencana meningkatkan Perppu tersebut menjadi UU. Apakah ini dikarenakan adanya kekhawatiran PAN kehilangan konstituennya yang berbasis agama?

Seperti telah diketahui, PAN mendapat jatah satu kursi menteri (MenPAN-RB, Abnur Asman ) hadiah membelot dari Koalisi Merah Putih (KMP), dan kemudian memberikan dukungannya pada pemerintahan Jokowi di tengah jalan. Akan tetapi, pada Juli 2017 Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, meminta kadernya yang ada di kabinet Jokowi ini untuk mundur. Apakah itu sikap kolektif partai atau seruan pribadi dari Amien? Di lain pihak, sampai saat ini belum ada berita resmi atau isu Jokowi mau menganti kader PAN tersebut, walaupun Amien telah menyerukan agar Abnur keluar dari kabinet.

Ketidak loyalan PAN pada pemerintah terlihat ketika PAN mengambil langkah walk out dalam pengesahan RUU Pemilu dan menolak ambang batas 20 persen kursi parlemen sebagai syarat mengusung calon presiden. PAN tak sejalan dengan partai pendukung pemerintah lainnya, mendukung putusan UU Pemilu. Namun dugaan PAN tidak loyal ini telah ditepis sejumlah kader dan petinggi partai. Selain itu, pada pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah dengan presiden di istana, PAN tidak hadir. Ketum PAN mengatakan partainya tak diundang, tapi sebaliknya Jokowi mengatakan PAN diundang, tetapi tidak datang.

Dari serangkaian manuver politik PAN pada 2017 ini, apakah ini bisa dijadikan sinyalemen PAN akan keluar dari koalisi pemerintahan? Namun mengapa PAN seolah enggan melepas satu kursi menteri yang diperolehnya berkat berucap janji setia kepada koalisi pemerintahan? Membaca dari peta pertarungan 2018 mendatang, apakah koalisi dalam pertarungan Pilpres 2019 nanti tidak jauh berbeda dengan Pilpres 2014?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Partai politik memang kerap melakukan manuver politik dalam pilkada dan itulah dinamika menarik untuk dicermati. Soal Pan dan gerindra mulai bersatu dalam pilkada 2018 saya melihatnya ini hanya strategi uji coba untuk melihat sebebarap besar elektoral kedua parpol ini untuk kepentingan pileg dan pilpres nanti. Saya belum melihat ini sinyal Pan keluar dri koalisi sebab koalisi pilkada tdk otomatis pengaruhi dukungan terhdp pemerintah meskipun pola ini semacam bentuk perlawanan politik.

Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa dalam politik selalu dinamis. Terkadang seperti permen karet, bisa ditrik panjang dan kadang juga menyusut tergantung aktor-aktor politik memainkannya. Semuanya bisa saja terjadi karena dalam prinsip politik kepentingan yang abadi.

PAN kehilangan suara di konstituennya itu sangat tergantung pesan-pesan politik dalam kampanye. Mungkin bisa saja suara PAN akan tergerus. Namun sudah menjadi rahasia umum psikologi pemilih kita kadang cepat lupa degan suatu kondisi. Sehingga hal inilah yang sering dimanfaatkan aktor-aktor parpol.

Untuk masalah perintah Amien Rais agar kader PAN keluar dari kabinet, Jokowi tahu kalau manuver Amien tidak cukup berpengaruh dan mungkin tidak lagi didengar. Ini membuat Jokowi tidak terlalu kuatir terhadap gertak sambal yang dilakukan Amien. Jadi Jokowi tidak terlalu memperhatikan gertak sambal Amien. Namun yang perlu menjadi perhatian Jokowi adalah ketum dan kader PAN yang masih aktif. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi