Hadiri Resepsi Putra Bamsoet, Pimpinan KPK Tuai Kritik
berita
Politika
Sumber Foto : news.bbmmassaging.com (gie/watyutink.com) 13 September 2018 17:30
Penulis
Gara-gara menghadiri acara resepsi pernikahan putra Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), empat pimpinan KPK menuai kritik. Sebagian kalangan menyesalkan kehadiran Saut Situmorang, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Laode M Syarif di acara yang digelar di Jakarta Convention Center pada Senin (10/9/2018) malam. Sebab Bamsoet pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus megakorupsi KTP elektronik, yang hingga kini masih terus bergulir.

Tindakan para pimpinan KPK tersebut dinilai bisa merusak citra lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu. Lantaran Bamsoet pernah jadi saksi kasus KTP-el pada Juni 2018 lalu, ada juga yang mengatakan bahwa ulah mereka telah melanggar Pasal 36 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Beleid ini melarang pimpinan lembaga antirasuah mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.

Menurut analisis Anda, apakah ulah empat pimpinan KPK itu dapat dikualifikasi melanggar Pasal 36 huruf a UU KPK? Sebab  pihak KPK tampaknya menilai sebaliknya. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, publik harus memaknai konteks kehadiran pimpinan KPK di acara resepsi tersebut, yaitu memenuhi undangan sekaligus menghargai Bamsoet sebagai pimpinan lembaga negara yang merupakan mitra KPK.

Febri juga menegaskan, empat pimpinan itu sama sekali tidak membahas proses penanganan perkara di acara tersebut. Jika pimpinan KPK menilai kehadirannya wajar lantaran tidak membahas penanganan perkara, lantas apa makna frasa “dengan alasan apapun” dalam Pasal 36 huruf a UU KPK? Bukankah sejatinya para pimpinan KPK tetap tak diperkenankan berada di acara tersebut sekalipun sebatas memenuhi undangan?

Terlepas soal makna frasa tersebut, ada yang menilai bahwa pimpinan KPK harusnya tetap menjaga jarak dengan orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf a UU KPK. Bahkan ada juga yang mengatakan, tidak menjalin komunikasi dengan para pejabat negara merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pejabat KPK. Pendeknya, menjadi pimpinan KPK adalah kesediaan mengorbankan segalanya, termasuk nyawa jadi taruhan demi bangsa dan negara dalam memerangi korupsi.

Mengingat publik kerap berada di belakang KPK ketika mendapat tekanan besar dalam pengusutan kasus korupsi, bukankah para pimpinan KPK sebaiknya menjaga kepercayaan publik sekalipun kehadirannya di resepsi tersebut sekadar menghargai pimpinan lembaga negara? Toh, Bamsoet juga tampaknya akan memafhumi jika mereka menyampaikan alasan ketidakhadirannya semata-mata untuk menghindari polemik.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ketentuan Pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK dilarang: (a) mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tipikor yang ditangani KPK dengan alasan apapun. Pada kenyataannya, empat pimpinan KPK menghadiri undangan perhelatan Ketua DPR Bamsoet yang notabene pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tipikor KTP-el. Ini artinya ada suatu peristiwa yang diduga telah melanggar Pasal 36 UU KPK, apakah benar begitu?

Mengapa empat pimpinan KPK berani melanggar Pasal 36 aquo? Padahal ancaman hukuman pelanggaran Pasal 36 UU KPK sebagaimana diatur oleh Pasal 65 KPK cukup berat, yaitu 5 tahun penjara. Kemungkinannya adalah terjadi penafsiran baru terhadp bunyi ketentuan Pasal 36 UU KPK tersebut. Ada tafsir baru dari frasa "hubungan langsung atau tidak langsung", yaitu bertemu menghadiri undangan tidak termasuk pengertian hubungan langsung atau tidak langsung. Demikian juga dengan frasa "pihak lain yang ada hubungan dengan perkara" ditafsirkan lain, dalam konteks ini Bamsoet hanya dilihat sebagai Ketua DPR meskipun Bamsoet juga sekaligus sebagai saksi perkara KTP-el.

Demikian halnya dengan frasa "dengan alasan apapun", frasa ini sebenarnya mensiratkan bahwa ini larangan yang mutlak tanpa eksepsi atau pengecualiaan. Tetapi nampaknya empat pimpinan KPK menganggap menghadiri undangan tidak termasuk pada alasan apapun. Ini tidak rasional, tafsir-tafsir pembenaran ini tidak masuk akal.

Secara sosiologis, saya yakin Bamsoet akan memaklumi jika pimpinan KPK tidak menghadiri undangannya, karena saya yakin Bamseot mengerti "sistem” yang membatasi pola relasi pimpinan KPK dalam rangka menjaga kemandiriann institusi.

Saya kira kasus ini harus menjadi perhatian internal KPK. Paling tidak instrumen pengawasan internal KPK harus bekerja untuk memeriksa kejadian ini untuk diputuskan secara etis, sebelum ada pihak yang mempersoalkannya secara pidana.

Berbahaya jika pimpinan KPK memakai standar ganda, yang dikhawatirkan justru independensi KPK secara tak disadari telah tersandra oleh hegemoni kekuasaan yang tak terasa, tetapi akhirnya menyebabkan orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum. Kesalahan sekalipun akan tidak terasa jika dilakukan bersama-sama. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Dalam kalangan santri sangat dimengerti secara umum bahwa menghadiri undangan perkawinan (walimatul ursy) itu wajib hadir bagi yang diundang. Kewajiban itu menjadi gugur manakala terjadi udzur (halangan atau kepentingan lain yang lebih urgen).

Dalam konteks kehadiran para komisioner KPK di acara pesta perkawinan anak dari pimpinan DPR RI harus dilihat secara komprehensif, termasuk dari posisi sebagai komisioner KPK yang terikat oleh Undang-undang. Pasal 36 huruf a UU KPK dapat dibaca sebagai aturan yang menjaga betapa agungnya jabatan sebagai komisioner KPK. Sementara fakta lain juga harus lihat, bahwa komisioner KPK juga manusia biasa yang masih memilki rasa.

Kehadiran para komisioner KPK pada resepsi pernikahan anak Pak Bamsoet sebagai kewajiban yang tidak ada alasan udzur-nya. Selama kedatanganya tidak mengganggu kerja profesional KPK, menurut saya tidak mengapa, terlebih pertemuan itu di tempat yang bisa disaksikan banyak orang. Sangat kecil kemungkinannya bahwa kehadiran komisioner KPK akan berdampak pada hal-hal yang dikhawatirkan oleh pembuat Undang-undang.

Selanjutnya mari kita lihat bersama, apakah kehadiran para komisioner pada pesta perkawinan anak Pak Bamsoet memiliki efek negatif atau tidak, tidak sulit untuk melihat dampak dari pertemuan itu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Prinsip kehati-hatian sesungguhnya harus menjadi bagian penting bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karenanya bercengkerama akrab dalam sebuah acara yang mengundang merupakan pihak yang pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi patut disayangkan. Pasal 36 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK seharusnya senantiasa menjadi alarm bagi pimpinan KPK agar konsisten dalam menjaga marwah lembaga antirasuah. Karenanya, menghindarkan diri potensi kepentingan dan persepsi publik yang tidak baik harus senantiasa dihindarkan.

Sejatinya, menghadiri sebuah undangan merupakan kewajiban, namun ikut serta bercengkerama apalagi sampai ikut mengisi acara dengan kapasitas melekat sebagai pimpinan KPK jelas tidak etis. Publik tentu akan menilai lain adanya potret “kemesraan” dalam acara tersebut. Sesungguhnya, jika hanya sekadar hadir sebagai bentuk penghormatan, tentu publik dapat memakluminya. Namun dengan dibumbui ikut nimbrung dalam susunan acara itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan publik.   

Di samping itu, dengan melihat penjelasan Pasal 36 huruf a UU KPK yang hanya tertulis cukup jelas, maka dapat dibaca bahwa norma pasal itu tidak perlu ditafsirkan lain kecuali memang mengamanatkan agar pimpinan KPK senantiasa berhati-hati dalam mempola hubungan, termasuk pola penghormatan menghadiri undangan pernikahan sekalipun. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Harus dipisahkan antara kepentingan penangan perkara terhadap pihak yang diperiksa. Memang harusnya ada pemisahan antara kepentingan pemeriksaan sesuai Pasal 36 huruf a UU KPK dengan kepentingan kenegaraan dan kemanusiaan.

Namun kalau dilihat urgensinya, pimpinan KPK harus taat terhadap Pasal 36 huruf a UU KPK. Sebab pasal ini menyatakan, pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.

Tentu tidak masalah jika mereka mengahadiri undangan Ketua DPR Bambang Soesatyo terkait undangan kenegaraan, karena KPK dan DPR adalah mitra. Namun kalau hal lain tidak boleh, termasuk menghadiri undangan resepsi pernikahan putra Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Meski begitu, kehadiran mereka di acara resepsi pernikahan itu perlu diuji di Dewan Pengawas KPK untuk mengetahu sejauhmana bisa dinggap pelanggaran etika. Atau, apa masuk dalam wilayah Pasal 36 huruf a UU KPK atau tidak? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Sebagai pengamat dari luar yang jauh dari gelanggang, wajar saja jika perilaku empat pimpinan KPK yang menghadiri acara walimah pernikahan anak dari Bamsoet dipandang melanggar ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK. Apalagi jika dilihat dalam pemberitaan ada salah satu pimpinan KPK yang secara aktif menyumbangkan sebuah persembahan lagu kepada pengunjung di atas panggung. Ada “nuansa” hubungan dekat yang sengaja dibangun oleh pimpinan KPK dengan penyelenggara dalam hal ini Bamsoet yang notabene menjadi pihak yang terkait perkara di KPK.

Penjelasan Jubir KPK terkait kehadiran pimpinannya ke acara tersebut tidak membenarkan apapun. Konteks kehadiran mereka adalah sebagai pimpinan KPK yang menghadiri perhelatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pimpinan lembaga Negara yang bermitra dengan KPK. Justru pernyataan ini menarik untuk dikritisi. 

Bahwa apakah benar mereka hadir atas nama pimpinan KPK atau konteks lain. Jika atas nama KPK maka mestinya difasilitasi oleh lembaga. Dan apakah dibenarkan memanfaatkan fasilitas lembaga negara untuk kegiatan keluarga semacam pernikahan? Jika mereka hadir dalam konteks hubungan mitra kelembagaan, mestinya bukan pada acara keluarga yang sifatnya sangat prifat. Jika pimpinan KPK diundang dalam kapasitas pimpinan dalam acara resmi kenegaraan DPR, maka penjelasan Jubir KPK bisa diterima. Alasan sebagai pimpinan KPK membangun hubungan baik dengan lembaga mitra menjadi tepat. 

Dalam konteks acara seperti ini (pernikahan), pihak KPK mestinya berpikir sebaliknya. Sebagai pimpinan KPK mestinya beliau berempat memiliki alasan yang kuat untuk tidak hadir, karena khawatir ada konflik kepentingan dengan pihak penyelenggara. Bukan justru dijadikan alasan untuk hadir.

Pasal 36 huruf a UU KPK memang secara eksplisit menyatakan melarang, namun tidak diatur kemudian mengenai sanksi dan mekanisme penanganannya. Maka Komite Etik bisa melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Penegakan etika terhadap pimpinan KPK tidak perlu dipandang sebagai citra buruk bagi KPK. Justru itu akan menunjukkan kepada publik komitemen integritas pimpinan KPK sendiri. Mereka tidak saja garang ke luar terhadap para koruptor, namun juga ke dalam mereka berkomitmen untuk menjaga marwah KPK.

Di luar itu semua, praktek penyelenggaraan acara sebagaimana di atas sudah lazim terjadi di Indonesia. Hal ini karena kita sulit membedakan dengan jelas kapan kapasitas seseorang sebagai personal, sebagai kawan, sebagai kolega kerja, dan kapan sebagai representasi lembaga yang dilekati dengan hak, kewajiban dan kewenangan. Dalam kondisi ini akan sulit juga bagi para pihak untuk menempatkan diri.

Bagaimanapun masyarakat perlu diarahkan untuk semakin maju. Kehidupan bernegara mestinya dipisahkan dengan wilayah perkoncoan, family, kedekatan personal dan sebagainya. Yang dibangun adalah semangat profesionalitas. Jika tidak demikian, maka akan sulit kita bangkit menjadi negera besar yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena salah satu suluh eksistensi KKN adalah ketidakmampuan kita menilai dan mengukur peranan sosial dan berperilaku secara professional. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi