Goreng Isu Agama Mengancam Kohesi Bangsa
berita
Politika

Ilustrasi Foto : Muid / watyutink.com - Sumber Foto : common wikipedia.org

16 October 2017 00:00
“Memang lidah tak bertulang tak terabatas kata-kata” sepenggal lirick lagu yang dilantunkan Broery seolah megambarkan tak terbatasnya ucapan dari lidah. Segala jenis perkataan dilontarkan lidah, kata-kata baik maupun buruk. Kepribadian seseorang dan jenjang pendidikan biasanya tercermin dari perkataannya. Lantas bagaimana dengan sejumlah oknum tokoh yang berpendidikan tinggi? Beberapa diantara mereka terkadang mengucapkan kata-kata yang berdampak pada kesatuan bangsa dan negara.

Kita mengingat belum genap setahun, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) keseleo lidah saat menyampaikan pidato di kepulauan seribu. Ahok dianggap menistakan kitab suci Al Qur’an Surat Al Maida 51. Ahok diprotes oleh sejumlah kelompok Islam dengan aksi yang berjilid-jilid, setelah itu divonis kurungan dua tahun penjara pada 9 Mei 2017.

Belum genap setahun, Imam Besar FPI Habib Rizieq kembali melakukan kasus serupa. Habib dilaporkan oleh Pemkri karena video ceramahnya viral di medsos dan terdapat kalimat yang dianggap menistakan Yesus Kristus. Kasus serupa juga beberapa kali terjadi. Seperti, kasus Desmon Mahesa yang dianggap menistakan Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Namun hingga kini proses hukum keduanya entah menguap dan hilang begitu saja. Sang Habib pergi ke Arab Saudi dan belum berniat kembali, sementara kasus Desmon luput dari pemberitaan.

Sepertinya kasus-kasus terdahulu tak menjadi pelajaran bagi tokoh lain yang kembali mengulang kesalahan serupa. Dua kasus terakhir, yaitu; pidato Victor Lescodat yang dianggap melakukan provokasi kepada masyarakat dan menunding sejumlah partai politik (PAN, Gerindra, dan Demokrat) adalah pendukung pendirian negara khilafah, dan Eggy Sudjana dalam ujarannya tentang pembubaran agama lain selain Islam karena gagal paham soal konsep ajaran dalam agama-agama yang disebutkan. Mengapa tokoh-tokoh ini kembali mengulang kesalahan yang sama?

Serupa dengan Desmon kasus Victor mulai menguap. Meski demikian partai yang merasa dirugikan tetap mengawal kasus tersebut. Seminggu terakhir sejumlah pengacara melaporkan ujaran Eggy yang dianggap menistakan agama-agama yang disebutnya harus dibubarkan. Eggy enggan kasusnya disamakan dengan kasus Ahok, namun sejumlah pihak menilai kasus ujaran Eggy serupa dengan Ahok yaitu menyerang perinsip yang diimani ajaran agama lain. Lalu apakah keduanya akan senasib dengan Ahok atau akan lolos dari jerat hukum?

Indonesia kaya akan tokoh-tokoh dengan gelar/titel tinggi dan cerdas namun miskin negarawan. Tidak memikirkan keutuhan bangsa, namun hanya berujar guna meningkatkan popularitas. Berbicara tanpa memikirkan ucapannya yang mengancam integrasi bangsa. Kalau kita terus saling menyerang dan mengoreng isu SARA untuk mencari popularitas, apakah negara ini masih bisa bertahan sampai berumur 100 tahun? Apa yang dilakukan lembaga peradilan guna menindak mereka yang berujar kebencian SARA? Apakah regulasi yang tegas sudah dibuat untuk menjaga keutuhan bangsa? Apakah Pancasila dipahami secara sempit oleh sejumlah kalangan?

Apa pendapat anda? Watyutink? (ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Umum Gerakan NKRI (GNKRI)

Pertama, Pancasila tidaklah lahir dari ruang kosong, tidak ujug-ujung dari langit tanpa konteks sejarah, dan karenanya Pancasila adalah produk yang lahir dari situasi dialektis bangsa kita. Dalam pertentangan "yang-saling-mematikan" antara paham politik "kebangsaan" dan "Islamis", maka Pancasila ada solusi sejarah yang tepat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini seharusnya sudah tuntas.

Kedua, siapakah yang berhak menafsirkan Pancasila sebagai "ideologi terbuka"? Siapa saja yang punya ilmu cukup. Hanya saja batas-batas penafsiran tidak bisa lepas dari konteks sejarah dan konsensus perumus teks Pancasila agar kita tidak merobohkan bangunan yang sudah susah payah berdiri. Monopoli tafsir yang parsial dan bias, hanya akan menegasikan eksistensi Pancasila sebagai milik bersama semua elemen bangsa

Ketiga, sebagai kebebasan berpendapat Eggi tak jadi soal. Tapi pendapatnya adalah buta sejarah, khianat pada konsensus para pendiri bangsa. Secara normatif-teologis, kata "Esa" dalam Pancasila tak pernah dimaksudkan dimonopoli satu agama tertentu apalagi dengan pernyataan agama lain harus dibubarkan. Ini pernyataan kasar penodaan agama. Kita tahu, tiap-tiap agama di NKRI punya tempat yang sama untuk bersenyawa dan mengisi makna Pancasila secara konsensual-kolektif, bukan menegasikan satu sama lain sebagai tuhan kebenaran.

Keempat, sama hal dengan di atas sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun Laiskodat lupa bahwa tak semua Umat Islam dalam barisan politik Khilafah. Mayoritas moderat dan NKRI tulen namun dengan religiusitas masing-masing. Generalisasi hanya akan menumbuhkan Islamofobia kalangan masyarakat dan membuat kaum moderat Islam semakin mengecil sebagai akibat retorika yang miskin kedewasaan politik

Kelima, sudah sepatutnya tokoh publik menahan diri bicara diskursus agama sebagai komoditas politik karena hanya akan memecah-belah. Kebenaran agama bersifat "absolut" bagi pemeluk-pemeluknya dan menjadi domain internal keyakinan pribadi maupun kelompok masing-masing. Jika dibawa ke ruang publik, maka yang jadi dasar adalah titik temu yang sama dari semua agama itu dan bahasa yang digunakan adalah yang akseptabel bagi semua umat. Misal, semua agama anti korupsi dan semua sepakat dalam hal tersebut "diharamkan" dari sudut pandang agama.

Terakhir, Pancasila yang lahir 1945 adalah karya peradaban bangsa sebagai titik temu seluruh perbedaan agama dan ideologi politik. Tugas kita bukanlah memonopolinya sebagai milik sepihak, atau menggunakannya sebagai alat kekuasaan semata atau kepentingan kontestasi politik semata, tapi betul-betul sebagai sumber ajaran hidup berbangsa dan bernegara. Sejauh ini, tak ada solusi ideologis diluar Pancasila bagi NKRI. Kita wajib bela dan bangun NKRI diatas sila-sila tersebut sepanjang masa. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan