Gerbong Ketiga, Koalisi Rakyat
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 October 2018 09:00
Perang isu dalam Pilpres 2019 dinilai jauh dari konteks riil permasalahan masyarakat. Kedua kubu peserta pilpres dianggap cenderung memainkan isu kontemporer, yang tidak jarang bersifat figural, pribadi, serta sarat akan intrik negatif. Padahal, visi-misi kedua pasangan telah dirilis. Masyarakat pun menggerutu, kalau kedua kubu terus bertengkar, kapan bahas visi-misinya?

Tetapi, dorongan kritis itu dinilai tidak memiliki tempat. Sebab sejumlah pihak menilai, masyarakat telah didesain hanya terkonsolidasi dalam kedua kubu. Kalau bukan Jokowi, maka otomatis Prabowo. Mengkritik Jokowi, berarti mendukung Prabowo. Begitupun sebaliknya. Lantas, dimana tempat untuk suara kritis rakyat?

Ruang ini, bagi sejumlah pihak, akan lebih terbuka ketika kedua kubu mulai mengagendakan kampanye visi-misinya. Tetapi bagi pengamat politik, M. Qodari, bahkan memasuki hampir 3 minggu masa kampanye, kedua pasangan belum mulai mengkampanyekan visi-misi itu. Lantas, apakah isu kontemporer lebih seksi dari visi-misi?

Sebab, kedua pihak dinilai lebih fokus pada isu-isu yang sedang hangat dan berkembang. Kasus hoax Ratna Sarumpaet yang berlarut-larut dipertentangkan kedua kubu, bagi sejumlah pihak, merupakan bukti bahwa visi-misi belum menjadi hal prioritas.

Alih-alih membahas visi-misi, kedua kubu malahan saling perang labelling.  Jokowi antek PKI, Prabowo penyebar hoax, Jokowi anti ulama, Prabowo pelanggar HAM, dan segala label lainnya. Mainan isu kedua kubu ini dinilai hanya menjadikan masyarakat sebagai penonton akan drama elit yang saling menjatuhkan dan mem-branding diri itu. Ataukah rakyat memang ditempatkan hanya sebagai tim sorak-sorai dan hore-hore pilpres?

Padahal, sebagai konstituen, rakyat dinilai membutuhkan ruang agar kepentingannya diakomodir, dan masa kampanye seharusnya menjadi ruang konsensus rakyat dan calon pemimpinnya. Sebab, gebrakan dalam visi-misi yang dirilis, dinilai masih sangat abstrak dan filosofis.

Kubu Jokowi, dianggap perlu untuk mengevaluasi programnya, serta mengkampanyekan gebrakan baru dalam visi-misinya. Program 3 Kartu Sakti Jokowi misalnya, dinilai perlu untuk kembali diangkat sebagai diskursus, mengisi waktu kampanye yang panjang ini. Pun kubu Prabowo, perlu untuk memberikan penjelasan lebih rigit terkait desain ekonomi yang diklaim sebagai isu utama pihaknya pada Pilpres 2019.

Akan tetapi, pergerakan isu Pilpres dinilai lebih kepada kepentingan elektoral, daripada memberikan pendidikan politik. Institusi lokal dan kelompok masyarakat seperti kelompok buruh, petani, mahasiswa, masyarakat adat, nelayan, dan civil based organisation lainnya, tidak lagi memiliki branding pada Pemilu 2019, bahkan kalah populer dengan isu kelompok massa milenial, ”emak-emak”, ulama, PKI-non PKI, dan sebagainya.

Fenomena ini, bagi sejumlah pihak, telah mereduksi masyarakat dari kelompok kepentingan, menjadi kelompok basis suara. Milenial misalnya, terus di-Tuhankan oleh kedua kubu, lantaran dianggap sebagai lumbung suara potensial. Padahal, dalam visi-misinya, kedua pasangan ini banyak menyebutkan program-program kerakyatan yang menyinggung tentang petani, buruh, dan kelompok masyarakat marginal lainnya.

Lantas, dengan kondisi masa kampanye yang demikian, cukupkah rakyat hanya dihadapkan pada dua pilihan: kalau bukan Jokowi, ya Prabowo. Atau, perlukah basis masyarakat menggerakkan gerbong ketiga, sebagai ruang kritis dan perjuangan, untuk tetap menjaga pesta demokrasi Pilpres 2019 tetap rasional? Menurut budayawan, Erros Djarot, gerbong ketiga merupakan kumpulan warga negara yang berkomitmen untuk membangun kembali kesadaran bangsa agar tetap menjaga keutuhan rakyat dalam pemilu, dalam rangka melawan pembodohan, penyesatan, dan penjerumusan rakyat ke jalan buntu kekalahan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua DPD I Golkar NTT

Pilihan dalam politik merupakan sebuah keniscayaan. Jadi, pilihan dalam konteks Pilpres terbagai dalam tiga bagian, Jokowi-Ma’ruf, Prabowo-Sandi, dan pilihan ketiga yaitu tidak memilih keduanya. Ketiga pilihan ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya. Semuanya memiliki kontribusi bagi prospek demokrasi kita kedepannya.

Dalam konteks bahwa setiap pilihan memiliki plus minus dan harganya, maka memunculkan opsi untuk tidak memilih Prabowo dan Jokowi merupakan hal yang normal dan baik. Sekarang tinggal bagaimana kita memberikan pemaknaan dan narasi terhadap pilihan-pilihan ini dalam konteks kepentingan masyarakat dan bangsa yang jauh lebih besar.

Sehingga memberikan pilihan bagi Prabowo harus disertakan dengan arti dan narasi terhadap pilihan itu, juga arti dan narasi kepada Jokowi yang telah bekerja dalam pemerintahan. Untuk pilihan ketiga pun, penting untuk diikuti oleh arti dan narasi yang dibangun. Sehingga, secara perlahan kita akan semakin diarahkan kepada pilihan yang rasional.

Untuk dapat mengarah pada pilihan yang rasional, tentunya kita membutuhkan narasi dan gagasan yang rasional pula, melalui break down visi-misi pasangan dalam Pilpres 2019. Akan tetapi, publik juga perlu memahami keadaan bahwa kita sedang dalam tahapan awal kampanye , sehingga mungkin kebutuhan akan ruang diskursus gagasan belum tercipta. Sebab masih terlalu pagi, dan masa kampanye masih tersisa tujuh bulan. Jadi, apabila masa kampanye masih terkesan didominasi oleh pertarungan emosional, masih dapat ditolerir.

Dalam tahapan ini, kita dapat menyaksikan demokrasi kita yang masih berkutat dalam permasalahan emosional, rame-rame, serta gaduh. Demokrasi kita per hari ini dengan cerita hoax Ratna Sarumpaet, dan sebagainya, membuktikan bahwa kita sedang mengetengahkan demokrasi yang miskin substansi. Kita masih fokus pada kemasan, dan belum menyentuh substansi yang diperdebatkan. Namun kembali lagi, tahapan ini perlu untuk dimakhlumi.

Tetapi, semakin mendekati masa pemilihan, pertarungan yang dimainkan harus semakin berbobot, substantif, dan mengerucut pada kerangka pikir strategis dari kedua pasangan ini. Hal ini pula menjadi titik urgensi bagi mereka yang belum memilih Jokowi maupun Prabowo untuk membuat publik makin cerdas untuk membuat pilihan, mana yang terbaik diantara kedua pasangan yang bertarung. Keberadaan gerbong ketiga ini juga dapat membuat kedua pasangan ini semakin lama semakin mengetengahkan kampanye yang substantif dan bernas untuk dikonsumsi publik.

Sehingga, pilihan gerbong ketiga ini bukan dalam rangka untuk tidak memilih kedua pasangan ini, ataupun didasari oleh ketidaksukaan terhadap keduanya. Tetapi gerbong ini lebih diorientasikan kepada tanggung jawab untuk mencerdaskan publik, termasuk memberikan tekanan kepada kedua kubu agar semakin lama semakin berada para track kampanye yang substansi.

Sehingga publik pun tidak lagi disuguhkan oleh permasalahan remeh-temeh seperti hoax, PKI, pelanggar HAM, dan sebagainya. Tanpa perlu dijelaskan, publik pun sudah mengetahui kebenaran dan mengmbil sikap akan semuanya itu. Maka, kedua kubu harus mulai untuk membahas isu penting seperti misalnya pertanian, yang kemudian dispesifikan ke pembahasanpertanian lahan kering, ataupun mengarah pada diskusi tentang jenis pertanian yang cocok di wilayah-wilayah tertentu. Di tahapan ini, konsep politiknya semakin detail, riil, dan kontekstual. Hal ini membantu masyarakat untuk memiliki gambaran tentang oritentasi kebijakan dari setiap kandidat yang bertarung.

Tetapi perlu dipahami juga bahwa gerbong ketika tidak dapat menciptakan bergainingnya sendiri. Sebab, kelompok ini tidak memiliki pasangan calon.  Kelompok ini tidak memiliki pengikut, kecuali kemampuan dia untuk menjelaskan, sehingga orang dapat tetap rasional memilih. Sehingga kelompok gerbong ketiga ini tidak perlu besar, tetapi dapat hadir di tengah publik untuk memberikan pencerahaan akan kondisi obyektif dan riil. Kelompok ini tidak perlu menghimpun massa yang besar untuk memilih calon, tetapi cukup dengan tampil di ruang publik.

 Jika tidak, sampai di akhir pun, masyarakat hanya akan menjadi penonton dari konstelasi ini. Jika dihitung, jumlah tim sukses dari masing-masing kubu tidak mencapai angka 1 juta orang, sehingga jumlah tim sukses kedua kubu sampai pada tingkatan TPS kurang lebih berjumlah 2 juta orang saja. Maka dari perbandingan DPT Indonesia yang berjumlah 180-an juta, maka menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pemilu itu sendiri, dengan mengajak mereka mendiskusikan substansi demokrasi. Di sinilah peran gerbong ketiga tadi. Kampus, LSM, mahasiswa, serta kelompok strategis netral lainnya  diajak untuk mengambil posisi ini sehingga dapat mencerahkan pemilih untuk memilih dengan benar.

Sehingga bagi saya, isu-isu kontemporer itu tidak serta merta mendominasi dan melampaui visi-misi dalam konteks pilpres. Hanya saja, kedua kubu harus dapat menerjemahkan visi-misi itu ke dalam konteks riil baik di masa lalu, hari ini, dan untuk kedepannya. Isu-isu temporer hanya ramai sesaat, tetapi isu yang abadi adalah isu-isu yang mewakili kebutuhan, seperti kesenjangan, pengangguran, otonomi daerah, korupsi, dan sebagainya. Bahasan akan isu ini akan selalu menjadi menarik.

Tetapi kita tidak perlu heran apabila isu abadi itu diangkat, tidak serta merta bersama kelompok kepentingannya langsung. Seperti isu pertanian dengan menggandeng kelompok tani. Sebab, begitulah politik. Politik tidak selalu berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung. Misalnya kasus Ratna, yang tidak memiliki hubungannya sama kita, tetapi kemudian menjadi ramai dibahas. Padahal, perhatian sedang tertuju kepada bencana alam yang menimpah Palu, Sigi, dan Donggala.

Untuk itu, cara agar masyarakat dapat tetap menjaga rasionalitas politiknyaa adalah dengan membiasakan diri dengan melakukan diskusi atau ngomong politik (ngompol). Hal ini dapat dilakukan di tingkatan RT, RW, komunitas nelayan, petani, dan sebagainya, untuk membahas isu dan perkembangan politik secara terbuka agar tidak mudah digiring oleh kelompok kepentingan maupun tim sukses. Apabila hal ini dilakukan, maka masyarakat akan memilih Prabowo atau Jokowi dengan akal sehat dan rasional. Jika berbicara akal sehat, menurut saya Jokowi dapat menajdi salah satu opsi untuk menjawabi persoalan di Indonesia. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar dan Peneliti Fisipol UGM

Kegelisahan politik yang tergambar dalam sinopsis ini disebabkan oleh kondisi dimana rakyat tidak pernah hadir dalam praktik elektoral di Indonesia. Elektoral lebih terlihat sebagai pesta elite. Mereka berupaya menciptakan momen untuk mempertemukan struktur atas (elite), dengan struktur bawah (rakyat). Momen pertemuan itu hanya tercipta di momen pesta demokrasi lima tahunan, bukan berlandaskan proses yang dibangun selama lima tahun.

Untuk mencapai maksud itu, segala instrumen digunakan agar rakyat dan elite tampak bersatu. Mereka terjebak dalam pertarungan yang saling menjatuhkan dengan memainkan isu seperti SARA, komunis, hoax dan sebagainya agar mendapatkan simpati rakyat elektoral. Demokrasi hanya memproduksi pertemuan lima tahunan yang  terus berulang antara elit dengan rakyatnya, tanpa adanya follow up yang jelas.

Dalam situasi ini, agenda pembahasan gerbong ketiga menjadi penting. Gerbong ketiga ini merupakan blok politik yang menuntut kedua pasangan capres-cawapres agar lebih transformatif dan meningkatkan performa politik kearah yang substantif. Kedua pasangan ini harus  membentuk kerja politik yang riil, dengan mengaktifkan kinerja parpol pengusung.

Parpol harus mampu menjelaskan agenda yang tengah diusung koalisinya. Sehinggapilres tidak sekadar mempertontonkan personifikasi kandidatnya, tetapi juga peran aktif partai untuk memunculkan fungsi agregasinya, yang kemudian digunakan sebagai input kepada capres-cawapres yang diusung. Sejauh ini, parpol hanya terlihat sekedar mendukung agar mendapatkan jatah pasca pilpres, bukan dalam rangka mewakili rakyatnya melalui agregasi aspirasi. Hal ini menunjukkan bahwa  partai politik kita bertabiat elitis.

Kecendrungan kedua kubu memainkan isu kontemporer  dalam kampanye politiknya merupakan habits yang terbentuk akibat ketidakadaan representasi politik yang sudah berlangsung sejak masa pasca reformasi. Masa pemerintahan Jokowi menjadi puncaknya, dimana kita diramaikan dengan virtual politik (komunikasi, jurnalisme, dan propaganda)  yang muncul dalam momen menjelang pemilu.  Ini merupakan pintu masuk dari isu-isu seperti SARA, komunis-non komunis, pribumi-non pribumi, yang hari ini menjadi konsumsi publik. Semua hal ini lahir secara logis dari krisis politik kita yang tidak merepresentasikan rakyat.

Dengan demikian, kita berharap bahwa aliansi blok politik atau gerbong ketiga ini perlu untuk dibangun, untuk mendorong kedua kubu untuk memainkan narasi-narasi gagasan yang ditawarkan pihaknya sebagai materi dalam kampanye politik, serta mendorong parpol untuk bekerja sebagai partai modern dan demokratis.

Namun, pembicaraan tentang narasi gagasan kandidat  memerlukan agregasi aspirasi rakyat sebagai prasyaratnya. Hal ini tentunya lebih mudah bagi Jokowi sebagai petahana, jika dia berhasil merekam aspirasi rakyat dalam lima tahun kepemimpinannya. Hal ini juga mudah bagi Prabowo, sekalipun dirinya tidak berkuasa. Sebab, Prabowo memiliki partai politik yang tersebar di seluruh wilayah negeri. Maka visi-misi yang digodok didasari oleh agregasi partainya, bukan sekedar khayalan diatas kertas.

Untuk itu, penting untuk mendorong kinerja partai politik  sebagai pengusung, dan kandidat sebagai persona politiknya. Akan menjadi masalah apabila kedua bagian ini tidak membentuk sinergitas kerja. Misalnya, ketika kandidat presiden dinilai tidak memiliki kecakapan intelektual yang menonjol, maka parpol harus mengambil peran untuk menopang titik lemah ini. Namun parpol tidak terlihat sedang mengisi ruang itu, dan lebih sibuk dengan urusan hoax dan permasalahan lainnya yang tidak substantif.

Keadaan ini yang menguatkan opini untuk membentuk gerbong ketiga, sehingga kekuatan politik dapat membangun bloknya untuk menghampiri dua kekuatan penting itu, kandidat dan partai politiknya. Gerbong ketiga harus tetap berada di luar, dan tidak mengambil bagian sebagai partisan dari kedua kelompok tersebut.

Tetapi, mungkinkah blok politik ini dibentuk? Sebab dalam pengalamannya, kerja politik  selama ini tidak mampu membentuk blok politik tersebut. Ini disebabkan oleh tidak sinkronnya kekuatan rezim yang  berada pada arena politik di level kabupaten, provinsi, sampai pada level nasional. Kondisi ini melanggengkan tabiat kesewenangan elit di tingkatan pusat  , sebab level politik di bawahnya tidak terkonsolidasi untuk membentuk bloknya. Sehinnga, perlawanan  dari kekuatan politik intermediary untuk melakukan konter terhadap manuver-manuver elit tidak nampak di permukaan. Ironisnya, masyarakat justru lebih cendrung menikmati manuver yang ada, tanpa bergerak dan membangun kekuatan kritis tersebut. Sehingga, bagi saya, blok politik ini cukup sulit dibentuk. Kelas menengah kota, yang menamakan diri sebagai aktifis pun, cukup berat untuk bergerak. Dengan keadaan ini, kita menemui kebuntuhan dalam menyatukan elemen-elemen yang frustasi dengan situasi politik ini.

Akan tetapi, pembentukkan gerbong ketiga ini menjadi penting untuk menjadi pekerjaan demokrasi yang berkelanjutan, baik di masa pra pilpres maupun pasca pilpres. Gerbong ini berdiri sebagai konter personifikasi presiden dan kedudukan elit parpol yang ologarkis.Ini merupakan kerja politik yang berat.

Kita tidak memiliki tokoh populis demokratis seperti Soekarno lagi di Indonesia. Jokowi lebih mengekspresikan sosok yang populis teknokratis, dengan slogan kerja,kerja,kerja! Negara yang bekerja, sedangkan rakyatnya hanya sebagai konsumen. Prabowo pun dalam 5 tahun terakhir hanya disibukkan dengan membangun kekuatan politik bersama para elit di level pusat untuk isu yang tidak bermanfaat. Tentu akan menjadi cerita yang berbeda ketika Prabowo mampu menggunakan lembaga tink tanknya untuk melakukan agregasi di masyarakat, sambil memanaskan mesin politiknya menuju Pilpres. Tentunya, kedua pasangan yang bertarung masih jauh dari harapan.

Lebih parah dari itu, kekisruhan politik yang terjadi di dalam negeri, tidak seimbang dengan kecakapan politik luar negeri yang dibangun. Presiden  sudah seharusnya tidak berada pada level blusukan di 34 propinsi , tetapi Presiden seharusnya blusukan di 164 negara di dunia. Ini merupakan gap yang luar biasa ketika geopolitik dunia sedang panas-panasnya bergeser, kita malah tidak menunjukan sikap politik luar negeri yang jelas, baik dalam konteks bilateral, maupun multilateral. Ketika negara lain sedang sibuk-sibuknya memainkan politik luar negerinya untuk membela kepentingan dalam negerinya, kita hanya menjadi penonton. Sebab, elit kita tidak memiliki wawasan geopolitik. Semua energi terserap kedalam diskusi perebutan kursi presiden, yang mengedepankan personifikasi dengan perdebatan yang militan dan menghalalkan segala cara. Untuk itu, tidak mengherankan apabila dalam tahun politik ini, kita hanya terjebak dalam isu-isu SARA, PKI, dan sebagainya. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penulis Buku, Pengamat Politik

Belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, demokrasi yang kini berjalan di Indonesia sudah berhasil dalam tataran pengertian elektoral atau pemilihan, tetapi belum menyentuh substansi pengertian demokrasi. Secara substantif belum terlihat pemerintah berjalan secara efektif sebagai hasil kerja demokrasi itu. Presiden terpilih berasal dari partai koalisi. Akibatnya, proses politik tak mampu menghasilkan kepemimpinan yang kuat.

Berkaca dari pemikiran ini, kita teringat dengan filsuf Montesqueiu yang mengatakan, "bahwa hukum itu untuk rakyat". Demokrasi bekerja untuk rakyat, dan ilmu politik tidak hanya mengenal demokrasi prosedural (elektoral), namun juga proses demokrasi sebagai sesuatu yang substansial.

Sistem demokrasi yang kita anut sekarang membuat negara makin buas.  Mengapa negara makin buas? Karena dihuni oleh elit yang rakus. Dalam tindakannya, elite yang rakus selalu mau agar semuanya dimiliki dan diendus. Di negara yang rakus, publik menjadi privat; umum menjadi khusus; gotong-royong menjadi gotong-nyolong.

Privatisasi kekuasaan adalah ciri khas negara post-kolonial. Negara yang terlepas dari mulut buaya tetapi masuk ke mulut harimau. Respublika menjadi resprivata. Personalisasi via pesona. Itulah potret negara post-kolonial yang menyetubuhi demokrasi liberal. Hasilnya, hanya dua anak biologisnya: krisis dan ketimpangan (crisis and social discrepancy).

Krisis adalah metode kapitalis mengakumulasi kapitalnya. Ketimpangan adalah cara kapitalis mempertahankan kapitalnya. Beberapa riset menunjukkan, sembilan dari sepuluh negara post-kolonial yang mengimani demokrasi liberal, kolaps ekonominya karena krisis tak berkesudahan. Delapan dari sepuluh negara post-kolonial yang menyetubuhi demokrasi liberal, banjir kaum miskin tak berpreseden dan tumbuh langka konglomerat.

Di sini, nalar publik mati. Kewenangan negara defisit. Kewarasan pejabat punah. Kemerdekaan bangsa pupus. Banjir asap, telenovela MKD, drama papa minta jatah/saham dan lain-lain jelas menunjukkan bahwa pemerintah (Presiden) tidak lagi memiliki kewenangan yang kuat untuk mengeksekusi setiap kebijakan publik yang bersendi kewarasan publik.

Kewenangan eksekusi ini sudah ditentukan oleh kekuatan korporasi yang membiayai Presiden sebelum dan sesudah berkuasa via pemilu. Intervensi korporasi dalam kebijakan publik dengan pasti telah menempatkan posisi Presiden (sebagai kepala negara) pada keadaan lunglai, loyo, dan impoten (baca buku saya Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi (The Political Economy of The Rent Seeking Society, Beta, 2017)

Karya besar Montesqueiu "The Spirit Of Law" menjadi hal penting yang kemudian dijabarkan beberapa negara di dunia dengan menganut metode empiris induktif dan komparatif. Negara seperti Inggris, Thailand, negara di Eropa seperti Norwegia, Denmark menganut konsep yang disampaikan, yaitu pentingnya konteks dalam memahami fenomena sosial.

Praktik demokrasi sesungguhnya tidak berhenti pada soal elektoralisme. Ilmu politik mengenal adanya demokrasi substansial, yang berarti tidak sekedar pemenuhan hak-hak sipil (civil right) sekaligus adanya effective governance.

Sebagai contoh, kini belum ada grand policy dalam konstitusi dan terjadi inkonsistensi aturan perundang-undangan. Belum ada grand policy dalam konstitusi. Lembaga terlalu banyak, usul saya Departemen itu jadi kantor sekretariat. Menteri seluruhnya ada di kantor presiden, untuk hindari konsistensi, itu yang dilakukan Amerika Serikat.

Barangkali kita sepakat soal perlunya kepemimpinan yang kuat (strong leadership) dalam negara demokrasi. Pemimpin itu punya posisi penting yang mampu memberikan inspirasi. Ia mencontohkan, proklamator Soekarno, Nelson Mandela, Nixon yang mampu menginspirasi bangsa Indonesia dan dunia yang memiliki dignity.

Problema kelembagaan bermuara pada akar persoalan, yaitu belum munculnya kepemimpinan yang kuat. Dicontohkannya, pengelolaan di sektor kehutanan, banyak dimensi kepentingan terlibat. Disebutkannya, UU Kehutanan yang ada, inkonsisten dengan UU Pemerintahan Daerah, juga kepentingan bidang lingkungan hidup, pariwisata dan pertambangan. Semua mengatur hal yang sama dan merasa berkepentingan. Ada hutan, di sana pertambangan, pariwisata terlibat, lalu pemerintah daerah berkepentingan, itu rumit dan problematis.

Sistem demokrasi kita di Indonesia membuat Pemerintahan tidak efektif,  terjadi akibat lembaga kepresidenan tumpang kacau balau. Menteri saat ini, memiliki otonomi yang luar biasa. Kabinet yang terbentuk tidak sepenuhnya berada dalam kontrol Presiden, karena juga mendapat pengaruh Ketua partai politik. Beda dengan Amerika, yang seluruh Menteri berada di Gedung Putih. Kabinet itu termasuk security council, semua kebijakan disana, dan berada dalam kontrol kantor kepresidenan.

Sehingga bagi saya, demokrasi kita saat ini lebih pada demokrasi fosil. Oscar Ameringer, penulis dan aktivis sosialis turunan Jerman di AS, menulis: “Politics is the fine art of getting votes from poor people and campaign funds from the rich, by promising to protect one from the poor”. (Politik adalah seni halus mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya, dengan menjanjikan melindungi satu dari orang miskin).

Politisi busuk tidak pernah berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, yang ada dalam benaknya ialah  bagaimana menjegal lawannya dan dari lawannya itu ia mendapatkan kekuasaan atau merebut kekuasaan tanpa etika dan moral politik. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Lembaga Strategi Nasional

Kontestasi pemilu sejatinya adalah kontestasi ide dan gagasan dimana para kandidat, baik partai politik, capres-cawapres, maupun para pendukungnya, menyampaikan narasi-narasi positif yang berkaitan dengan visi-misi dan program masing-masing kandidat. Secara empirik, saya melihat ketika KPU menetapkan dua pasang kandidat ini, visi-misi dan program kerja ini malah tidak muncul. Justru yang ditampilkan adalah narasi-narasi yang bersifat hoax, hatespeech, ataupun intrik negative lainnya yang dilakukan oleh kedua kubu.Hal ini tentunya sangat jauh dari substansi demokrasi yang menghadirkan gagasan-gagasan jenius berkaitan dengan penguatan demokrasi itu sendiri.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, gagalnya partai politik memproduksi narasi-narasi kebangsaan, narasi-narasi nasionalisme, narasi-narasi tentang voter education, serta kegagalan melakukan kaderisasi yang berbasiskan ideologi. Hal ini menjadi faktor awal, mengapa hoax dan hate speech itu muncul dalam kampanye politik.

Kedua, ditilik dari kesiapan kita dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu harus mampu menempatkan diri sebagai faktor penentu atas berkualitas atau tidaknya sebuah pemilu. KPU misalnya, perlu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai tahapan pemilu. Sekarang, KPU sangat jarang muncul di media sosial dalam peran edukatifnya pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Demikian juga Bawaslu, hal-hal edukatif tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam kontestasi politik juga tidak muncul. Justru Bawaslu disibukkan dengan narasi-narasi politiknya sendiri, yang bahkan menegasikan pemilu 2019 sebagai pemilu yang berkualitas.

Ketiga, pilpres kali ini merupakan pengulangan pertarungan pada pilpres 2014. Sehingga sekalipun terdapat perubahan peta dukungan dari kedua pihak, beberapa isu tertentu masih dianggap strategis; seperti isu PKI, antek asing, isu agama, dan sebagainya. Semua isu ini masih menjadi bahan baku yang mudah digoreng dalam proses mempengaruhi pemilih.

Namun yang menjadi ironi adalah jika membaca data yang dirilis oleh beberapa lembaga survei, semisal Prabowo didukung oleh pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi, sedangkan Jokowi lebih banyak didukung oleh pemilih-pemilih tradisional. Namun yang terjadi, mereka yang tergolong sebagai pemilih dengan pendidikan tinggi, terkonfirmasi dalam survei  Denny JA sebagai patologi sosial. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada korelasi yang inline antara tingginya pendidikan seseorang, terhadap membaiknya naras-narasi yang diciptakan. Ini merupakan patologi sosial, yang arahnya akan berkembang menjadi patologi politik dalam tatanan demokrasi politik kita.

Untuk itu, hal penting yang dapat dilakukan untuk menjembatani kedua pihak dalam mencapai pemilu yang berkualitas adalah sikap kenegarawan keduanya untuk dapat duduk bersama dan mendiskusikan apa gagasan penting untuk bangsa. Ketika hal ini tidak dilakukan, maka Pilpres 2019 akan menjadi pertempuran tanpa peta yang jelas tentang substansi yang diperebutkan kedua kubu.

Pemerintah boleh saja melaporkan hasil pencapaiannya dalam kinerja pemerintahan sebagai refrensi pemilih. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh anti kritik terhadap hal-hal yang disampaikan kubu Prabowo. Bagi kubu Prabowo, penting  juga untuk berargumentasi dalam dua narasi penting, yakni narasi konstruktif akan kritikan yang disampaikan, juga narasi solutif yang ditawarkan. Jika hal ini dilakukan oleh kedua kubu, maka pertarungan ini akan menjadi pertarungan ide dan gagasan.

Namun, hal ini belum nampak terjadi antara kedua kubu, sehingga pertarungan dalam pilpres ini seperti perang di hutan rimba, terutama dalam media sosial. Kasus Ratna Sarumpaet menjadi puncak (semoga menjadi akhir) dari cerminan akan hoax yang diproduksi begitu masif, sehingga masyarakat tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, buruk, bohong, dan jujur. Pelajaran pentingnya adalah, bukan tentang siapa yang menjadi pemilik media dan dengan mudah melakukan intervensi, tetapi bagaimana media digunakan untuk memproduksi narasi-narasi kebaikan tentang kehidupan berdemokrasi.

Berkaca dari situasi politik yang demikian, maka menjadi penting untuk memunculkan gerbong ketiga. Kelompok ini merupakan kelompok yang tidak terkontaminasi dan membangun afiliasi dengan kedua kubu dalam pilpres. Sejauh ini, kelompok akademisi dalam perguruan tinggi seharusnya dapat menjadi sandaran yang tepat untuk berkonsultasi daln melahirkan ide yang cemerlang . Namun, hari ini saya tidak melihat adanya peran aktif dari perguruan tinggi untuk melakukan edukasi politik bagi masyarakat dalam menyikapi informasi yang bertebaran di media.

Perguruan tinggi dan media dapat memaninkan peran untuk mengedukasi pemilih, sehingga publik tidak lagi bertarung dalam grey area dalam menata dan membangun bangsa melalui Pemilu 2019. Media sendiri pun perlu untuk memainkan peran yang imparsial yang netral dalam hal memberikan informasi-informasi yang jelas sehingga terbentuk relasi-relasi civil society, markets, dan state dalam konteks memperkuat tatanan demokrasi di Indonesia. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Bagi para pemuja capres yang sedang bertarung, rakyat hanyalah obyek untuk dibuai dengan aneka mimpi indah, sekaligus ditakut-takuti dengan mimpi buruk. Dalam arti, kepentingan rakyat dieksploitasi untuk kepentingan politik.

Posisi rakyat sekarang ini seperti penumpang sebuah kapal dengan dua tujuan. Mereka terus dibombardir dengan berbagai bualan bahwa hanya satu tujuan yang mengarah pada masa depan lebih baik. Tujuan lainnya adalah sesat.  Para pembual ini tak perduli bahwa apa yang mereka lakukan membelah masyarakat ke dalam dua kubu besar yang saling curiga dan membenci seperti anjing dan kucing.

Bila terus begini, seperti sedang terjadi terjadi di Jakarta, Pilpres 2019 tak akan berhenti pada siapa yang menjadi pemenang. Saling serang akan berlanjut karena persaingan politik telah dianggap sebagai urusan pribadi. Ibarat petinju  yang memakai prinsip kalau kalah di atas ring lanjutkan petarungan di jalanan.

Pasca Pilpres 2019 pertarungan bakal  makin konyol kalau,  seperti di Jakarta, isu ras dan agama terus dimainkan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena para guru bangsa seperti akademisi dan tokoh agama,  yang idealnya bisa menjadi juru damai, malah menjadi bagian dari persoalan karena ikut bermain demi kepentingan pribadi masing-masing.

Konyolnya, meski saling gempur, kedua kubu capres yang sedang bertarung memiliki kesamaan komoditas politik, yaitu kesejahteraan rakyat. Mereka semua berusaha tampil seserius mungkin dalam memperjuangkan kesejahteraan yang biasanya dikemas dalam berbagai janji menggiurkan.

Semoga masyarakat sadar bahwa semuluk apapun sebuah janji, sangat mudah diucapkan oleh siapapun, terutama oleh politisi yang kerap mengandalkan janji kosong untuk pencitraan. Seperti kata pepatah Jerman:Tak ada yang lebih ringan dari sebuah janji.

Janji itu sendiri, bila keluar dari mulut pembual, juga bisa menjadi lingkaran setan. Seperti pepatah Belanda: Janji itu membuat utang, sedangkan utang membuat janji.

Maka,  di tengah situasi politik yang demikian panas dimana kedua kubu capres sangat bernafsu untuk menang,  sebaiknya jangan serius mendengar janji-janji yang digelorakan oleh para politisi dan pendukungnya. Anggap saja mereka sebagai para badut yang sedang berburu uang dan kekuasaan.(arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Konsultan Hukum dan Penggiat Politik

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang salah satu agendanya adalah memilih presiden dan wakil presiden memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk memecah warga ke dalam kubu "kami" lawan "mereka". Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan mengalami "kita" dan "kepentingan bersama" menjadi semakin langka.

Dalam politik pengkubuan yang mengental ini, mudah terpeleset ke rabun-politik dan sepertinya begitu sulit untuk berpikir kritis dan rasional. Bahkan, kecenderungan yang tampak sangat kuat adalah setiap kritikan atau masukan untuk sang kandidat pun cenderung dianggap sebagai penolakan terhadap kandidat yang didukung. Padahal, mendukung tanpa kritik adalah resep menuju tribalisme politik.

Persis pada situasi itulah, individu-individu yang bermental, berpikir merdeka atau kelompok-kelompok kritis, nonpartisan, independen dibutuhkan agar menjadi penjaga tetap hidupnya ruang kemungkinan bagi "yang baik" (the good) dalam kehidupan politik diluar dikte dua kelompok besar baik partai maupun relawan pendukung pasangan calon.

Mengapa kehadiran individu atau kelompok kritis di luar kedua kubu begitu urgen? Pemilu itu sejatinya, baik dalam rumusan undang-undang Pemilu maupun pandangan para ilmuwan adalah sarana kedaulatan rakyat; salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Lebih jauh lagi, Pemilu pada hakekatnya merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat (Dani, 2006: 11).

 Berangkat dari pengertian dasar ini, kelompok ketiga, sebutlah seperti itu perlu tampil, bersuara sekencang mungkin agar menghindari kita dari kesurupan atau kegilaan massal dan lebih penting lagi membawa Pemilu pada alur atau jalan kemuliaan politik eleksi, yakni sebagai kesempatan untuk saling mendengarkan, mendiskusikan, merumuskan visi, misi, dan program yang benar-benar pada ujungnya memuliakan rakyat. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Niko Adrian

Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

FOLLOW US

Demi Suharto Pemerintah dan Oposisi Bersatu             Petahana Demisioner vs Penantang Bulldozer             Dikhotomi Orde Baru dan Reformasi : Masih Relevankah?              Turn Back Orba             Percakapan Dari Orang ke Sistem             Orde Baru Politik Sesaat dan Tantangan Menuntaskan Reformasi             Pertarungan Idiologi             Bangkit Orde Para Bandit             Pendekatan Dialogue dalam Penyesuaian Konflik Papua Lebih Efektif, Ketimbang Operasi Militer             Dukungan Bagi Bank Syariah Harus Konsisten-Konsekwen