Gemah Ripah Loh Jinawi… Berbasis Impor?
berita
Politika
21 August 2017 00:00
Aman tentrem gemah ripah loh jinawi, sebuah harapan yang sangat manis.  Sementara, tentram belum, gemah ripah…masih jauh. Pertanian kita berjalan di tempat, bahkan berjalan mundur. Tercermin dari begitu derasnya laju impor pangan. Mulai dari impor beras, gula, kedelai, sampai garam pun harus impor. Keterlaluan!

Belajar dari sejarah Majapahit dan Sriwijaya, dua kerajaan ini mampu mengeksplorasi dan mengeksplotasi potensi alam bumi nusantara untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. Cladius Ptolomeus, ahli Geografi dari Yunani, dalam buku “Geographia” menyebut labadiu atau pulau padi bagi Pulau Jawa. Faktanya kini?

Kebutuhan pangan yang amat besar, berkurangnya lahan agrarian plus minat bertani, ditambah pola konsumsi masyarakat yang kian variatif dan meninggi, membuat kestabilan pangan nasional sangat rentan ketergantungan impor. Titik lemah ini yang dimainkan para produsen pangan global. Mereka berhasil mendidik para penguasa mengambil jalan instan: ada yang kurang, impor saja!

Bagaimana bila negara pengimpor berulah? Atau lebih drastisnya, menyetop ekspor mereka ke Indonesia? Apa jadinya nasib 200an juta rakyat? Bayangkan, bagaimana ketergantungan rakyat kita mengkonsumsi mi instan. Pernah Anda lihat satu batang pohon gandum pun di tanam di bumi negeri ini? Edan tenan! Ketergantungan impor secara sistemik diciptakan oleh negara.

Yang sangat merisaukan, supply dari luar negeri telah merambah dunia pertanian kita dengan berbagai jenis benih impor. Di persawahan, misalnya, pascapanen para petani kita sudah harus membeli benih lagi. Benih impor pula. Tidak seperti di zaman nenek moyang dulu, cukup menyimpan sebagian hasil panen untuk dijadikan benih ditanam kembali.

Indonesia sebagai Negara agraris seharusnya mampu mengembangkan benih unggul melanjutkan tradisi nenek moyang kita. Mengapa pilihannya harus impor? Konon di balik permainan impor ini, ada kucuran dolar yang deras mengalir ke kantong para pembuat kebijakan. Melihat realitanya, cukup kuat indikasi adanya praktik ini!

Sejauh mana political will pemerintah dalam menangani ketahanan pangan kita? Mampukah meninggalkan cara-cara instan untuk berpikir ke depan? Atau, ketahanan pangan berhenti hanya sebagai isu politik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Dalam setiap rilis resmi maupun obrolan ringan masyarakat, Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah. Bahkan lirik lagu Koes Plus memperlihatkan dengan jelas "Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman".

Akan tetapi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, berkurangnya lahan produktif, perubahan iklim serta semakin kuatnya tekanan jejaring pasar global yang liberal membuat Indonesia mengalami gejolak di berbagai daerah.

Dimulai dari krisis cabe,  bawang merah, tempe hingga bahan pokok yang diimpor yakni gandum. Semuanya mendorong Indonesia mengeluarkan kebijakan impor. Indonesia pun kehilangan pamornya sebagai negara produsen bahan pokok. Lalu apa yang terlewat dan terlupakan?

Hal yang mendasar yang terlupakan dan terlewatkan adalah sistem distribusi yang dijalani oleh negara ini masih berakar pada industrialisasi era kolonial (zaman penjajahan). Ketiadaan terobosan dalam sistem tersebut selama ini mengakibatkan ketidakberdayaan aktor utama dari ketahanan pangan di Indonesia, yakni petani dan nelayan.  

Soekarno dan Hatta telah merumuskan melalui pemikiran mereka. Dalam Marhaenisme (Soekarno) dan Sosial Demokrasi (Sos-Dem) merumuskan dan menerapkan sistem Koperasi (Hatta). Bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam pangan, maka perlu melindungi dan memberdayakan petani dan nelayan. Dalam konteks saat ini, negara mampu untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang mengintervesi langsung ke petani dan nelayan.

Selain itu negara sangat diperlukan kehadirannya dalam reformasi sistem distribusi nasional.  Negara perlu menertibkan aktor-aktor yang membuat jalur distribusi lebih panjang.  Negara juga perlu membuat sistem yang baru, yang lebih berkeadilan dan memberdayakan kaum petani dan nelayan.

Karena di tangan merekalah (petani dan nelayan) ketahanan pangan Indonesia bisa terwujud. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Pangan merupakan komponen penyumbang inflasi terbesar. Impor pangan pemerintah ingin pasokan pangan cukup agar harga pangan tetap rendah. Oleh pemerintah, beberapa komoditas seperti gula dipatok dengan harga rendah yang mengikuti mekanisme pasar. Seperti cabe atau daging, dijaga tetap rendah dengan membuka lebar keran impor. Aneh. Ini menutup kemungkinan petani pulih ekonominya setelah gagal panen.

Kebijakan pemerintah selama ini pada dasarnya membuat petani menjadi tumbal dari “prestasi” pemerintah: pertumbuhan ekonomi tinggi dengan inflasi rendah. Para petani berkorban mensubsidi warga lain, terutama di perkotaan, dengan rendahnya harga pangan.Bisa dipahami jika pemerintah takut inflasi.

Terlihat kebijakan impor pangan sejak Soeharto hingga Jokowi tak lain hanya jalan pintas dan berbahaya karena menindas dan merugikan petani yang dihadapkan pada problem struktural.

Menurut Sensus 2013, rata-rata pendapatan pertanian Rp2 juta per hektare per bulan. Khususnya di Jawa, jarang petani punya lahan seluas 1 hektar, rata-rata hanya 0,25 hektar. Artinya, pendapatan rata-rata mereka hanya Rp500 ribu per bulan. 

Perubahan iklim membuat risiko gagal panen makin besar. Sementara itu, pemakaian pestisida/insektisida secara jor-joran telah merusak tanah, membuat ongkos produksi pertanian terus meningkat. Dalam situasi seperti itu, pemerintah tidak banyak membantu dan justru menindas petani sejak Orde Baru. Dalam jangka panjang, petani makin miskin dan sektor pertanian terus merosot. Pertanian akhirnya ditinggalkan orang. Mustahil kita mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan.

Adakah cara meningkatkan ekonomi petani tanpa memicu inflasi? Ada. Tapi pemerintah terlalu malas untuk mengeksplorasinya, apalagi berusaha mewujudkannya di lapangan.

Penguatan koperasi adalah salah satu solusi potensial untuk meningkatkan pendapatan petani tanpa memicu inflasi. Ide dasarnya adalah mengembangkan koperasi tani yang bisa langsung berhubungan dengan koperasi konsumen atau pedagang pasar. Rantai perdagangan menjadi lebih pendek. Dengan itu petani memperoleh harga bagus tanpa membebani konsumen dengan harga tinggi. Dengan koperasi yang meringkas rantai perdagangan, harga di tingkat petani bisa naik tanpa harus meningkatkan harga di tingkat konsumen.

Problem logistik (supply-chain) pangan nasional tak bisa dipecahkan dengan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Tapi, dengan memberdayakan petani dan konsumen untuk membentuk koperasi. Cara ini justru lebih murah dibanding membangun infrastruktur fisik yang padat modal dan membebani keuangan negara.

Kita perlu meniru Korea Selatan yang mengkonsolidasikan koperasi sejak 1960-an. Koperasi di Korsel salah koperasi pertanian terbesar di dunia dari segi omset. Mereka menguasai porsi besar sektor pertanian dan perikanan negeri itu. Mereka juga memiliki outlet pangan yang meringkas rantai pemasaran. Petani makmur, tanpa membebani konsumen, dan membuat pemerintah khawatir akan inflasi.

Koperasi punya manfaat lebih dari sekadar meringkas supply-chain. Koperasi bisa menjadi medium untuk membedayakan petani baik dalam pengetahuan/ketrampilan budidaya, manajemen maupun pemasaran; serta dalam menerapkan good agricultural practices.

Secara keseluruhan, sektor pertanian benar-benar menjadi kuat. Dan hanya itu yang bisa menjamin ketahanan pangan negeri kita. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis, Wakil Sekjen Projo

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat tentu saja kebutuhan pangan terus meningkat.  Oleh karena itu pemerintah harus selalu menyediakan kebutuhan pangan yang cukup buat rakyatnya.

Apalagi dengan diberlakukannya ASEAN Ekonomi Community (AEC) pada tahun 2015 persaingan perdagangan komoditas pertanian akan semakin meningkat dan pasar domestik akan di banjiri oleh produk-produk pertanian dari luar.

Pada masa Orde Baru awalnya cukup serius membangun pertanian, sehingga bangsa kita bisa swasembada dan itu telah di akui  dunia internasional. Namun pencapaian swasembada pangan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Karena harga beras ditekan dengan kebijakan dengan harga beras murah, sementara harga pupuk dan bibit meningkat. Sehingga swasembada beras tidak bertahan lama, pemerintah mendorong kebijaksanaan industrialisasi.

Pada tahun 2005 - 2014, pemerintah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) menetapkan swasembada pangan pada tahun 2014, yang menyangkut produksi padi sebesar 76,57 juta ton, kedelai sebesar 2,7 juta ton, gula sebesar 3,1 juta ton dll. Namun target itu tdk tercapai, Indonesia hanya sukses di kelapa sawit, karet, kakao, kopi. Tetapi kurang berhasil dalam pengembangan komoditas pangan.

Menurut data BPS saat ini, Indonesia mengimpor 29 jenis / komoditas pangan antara lain, beras, gula, bawang putih, bawang putih, kedelai, gandum, teh, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Dengan impor yang begitu banyak akan menurunkan motivasi petani untuk meningkatkan produk pangan karena harga produk pangan jatuh. Ketidakadilan perdagangan pangan internasional menghambat ekspor atau non-tariff harriers. Idealnya, import yang dilakukan pemerintah harus di sesuaikan dengan produk dalam negeri. Faktanya impor tetap dijalankan.

Saat ini impor pangan secara langsung mempengaruhi pasokan dan harga yang terjaga sehingga mempengaruhi rendahnya inflasi. Pada akhirnya tantangan di bidang pangan memang membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang terintegrasi antar berbagai pihak terkait dengan pengelolaan pangan nasional.  Sinergitas keseluruhan aktor dapat menjadi modal pendorong Indonesia dalam upaya untuk mencapai ketahanan pangan sekaligus kedaulatan pangan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)

“Pangan adalah hidup mati bangsa,” kata mendiang Presiden Sukarno (1952).  Sungguh benar yang Beliau sampaikan. Dapat dibayangkan bila bangsa Indonesia bergantung pada pangan impor, lalu tiba-tiba terjadi krisis sehingga arus impor terhalang. Apa yang akan terjadi? Misalnya, keputusan Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunganya pada tahun 2013, mendorong terjadinya pembalikan modal dari emerging market (termasuk Indonesia) masuk ke pasar AS. Akibatnya, nilai dollar AS mengalami penguatan yang diikuti oleh pelemahan sejumlah mata uang lainnya (termasuk rupiah). Dampaknya, harga bahan pangan yang kita impor pun naik.

Mungkin tak banyak yang tahu, tempe, makanan paling sederhana di meja makan, bahan bakunya adalah kedele impor dari AS. Kekeringan di AS dan Eropa pada tahun 2008 menyebabkan naiknya harga pangan dunia dan menimbulkan kerusuhan di berbagai negara, mulai dari Haiti hingga Mesir. Konflik Suriah yang berkepanjangan, menurut sejumlah analis, juga diawali dengan kerusuhan-kerusuhan akibat kesulitan pangan.

Bila ada suara menolak impor pangan, biasanya akan muncul sanggahan, “Penduduk Indonesia itu 250 juta, tidak mungkin petani kita bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat! Impor itu wajar saja!”

Perbedaan pendapat ini berakar pada ideologi pertanian yang kita pilih. Di UU Pangan 2012, dua konsep yang punya ideologi  bertolak belakang malah disatukan: kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Bahkan pembuat UU pun masih galau, mau kedaulatan, atau mau ketahanan?

Kedaulatan pangan artinya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (diproduksi sendiri).  Sebaliknya, konsep ‘ketahanan pangan’ memandang bahwa yang penting pangan ada, tersedia di pasar. Bahwa sumbernya impor, tak jadi soal. Ketahanan pangan sejatinya adalah konsep yang dikemukakan oleh para pendukung pasar bebas (neoliberalisme).

Bila pemerintah bertekad mencapai kedaulatan pangan, yang seharusnya dilakukan langkah-langkah yang memang sejalan dengan ideologi kedaulatan pangan, dan ini sudah sangat banyak dijelaskan oleh para pakar.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kedaulatan pangan ini, antara lain, perlindungan petani, reforma agraria (memberikan akses lahan yang cukup kepada para petani agar dapat meningkatkan produksinya), penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan (menggunakan benih lokal, serta tidak lagi mengandalkan pupuk dan pestisida kimia), pembatasan penguasaan sektor pangan oleh korporasi, dan lain-lain.

Sebagaimana semua pekerjaan lainnya, menjadi petani itu butuh bakat, passion, dan semangat kerja keras yang tinggi. Ini bukan pekerjaan orang bodoh atau miskin. Tanpa ada petani, kedaulatan pangan tak akan pernah tercapai. Menurut BPS, dalam periode 2003-2013, setiap tahunnya ada 500.000 petani yang berhenti bertani. Jelas ini adalah kerugian besar bagi bangsa ini.

Untuk itu, jelas negara harus melindungi para petani, dalam berbagai aspek fundamental. Misalnya, ketika ada korporasi bermodal besar ingin membangun pabrik atau tambang yang beresiko mematikan sumber air bagi petani, siapakah yang dimenangkan oleh negara? Bila yang dimenangkan adalah korporasi (dengan 1001 dalih dan pembenaran, tentu saja), maka sesungguhnya tekad mencapai kedaulatan pangan sebenarnya masih sebatas di atas kertas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur LSM Bina Desa

Bicara tentang pangan biasanya yang hangat diperbincangkan adalah pangan dalam bentuk beras, ubi, gandum, dan lain-lain. Tetapi yang seringkali dilupakan adalah alat produksi pangan (tanah dan air). Bagaimana mungkin tercipta kedaulatan pangan jika produsennya, petani, masih hidup ditengah konflik kepemilikan tanah dengan perkebunan, tambang dan korporasi besar lainnya?

Ribuan konflik ini tidak diatas,i sementara bagi petani yang memiliki tanah berhadapan dengan biaya produksi yang sangat tinggi karena mahalnya harga input pertanian dan bersaing dengan pangan impor.

Padahal sesungguhnya petani mampu membudidaya benih, membuat pupuk dan pestisida alami, tidak harus tergantung kepada industri.

Alam Indonesia mampu memberi cukup pangan bagi warganya jika tidak dieksploitasi hanya untuk mencari untung diri atau kelompok tertentu. Laju konversi lahan pertanian ke non pertanian sangat tinggi. Anak-anak muda desa enggan menjadi petani.

Kedaulatan pangan menjadi bagian dalam Nawacita, tetapi arah menuju kesana belum nampak. Seluruh rantai pangan mulai dari alat produksi, proses produksi, konsumsi, dan distribusi tidak diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir