Garam Pun Harus Impor, Tragedi atau Komedi?
berita
Politika
25 August 2017 00:00
Indonesia krisis garam. Ini aneh tapi nyata.  Aneh lantaran Indonesia memiliki matahari , laut, dan garis pantai  lebih banyak dibanding sebagian besar negara di dunia. Kok bisa ya? Padahal, hanya dengan menguapkan air laut, garam bisa dibuat. Namun, kendala cuaca selalu menjadi alasan kelangkaan garam. Sungguh tak elok kita selalu menyalahkan cuaca.

Sejak tahun 1990 Indonesia sudah melakukan impor garam dari berbagai negara untuk memenuhui kebutuhan dan kelangkaan stok garam nasional. Mau sampai kapan kejadian ini terus terulang?

Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyebut  alasan pemerintah mengimpor garam konsumsi lantaran produksi garam lokal saat ini mengalami penurunan. Impor selalu menjadi solusi ketika garam langka. Dengan mudahnya pemerintah membuka kran impor garam. Sejak tahu 2004, sudah  sembilan regulasi diterbitkan untuk melancarkan ‘hajatan’ ini (Lihat PP tentang impor garam).

Seharusnya pemerintah terlebih dahulu mengkaji dan menginventarisir masalah secara cermat; mengapa kelangkaan garam bisa terjadi?! Adakah permainan pihak tertentu yang sengaja menciptakan kondisi kelangkaan untuk mengeruk keuntungan?

Mengapa kita selalu impor garam dari Australia? Alasannya karena produksi garam mereka sudah menerapkan inovasi teknologi (isolator) dalam proses pembuatannya. Sehingga kadar NaCl dalam garam yang dihasilkan menjadi lebih dari 96 persen. Lha, apa kita tidak bisa mengembangkan sendiri teknologi isolator? Padahal bahan baku kita sama dengan Australia. Di sinilah misterinya!

Impor garam sebanyak 75 ribu ton dari Australia, sejumlah pengamat berpendapat tidak  menyelesaikan permasalahan. Bahkan para petambak garam jadi terjepit menjerit dan memutuskan alih profesi karena minimnya penghasilan mereka. Kondisi ini sudah bertahun dibiarkan terjadi.

Mengatasi dilema garam nasional ini, seyogyanya pemerintah membuat terobosan yang komprehensif mengtasi krisis. Karena kelangkaan garam bukan sekadar urusan makanan, tapi juga mempengaruhi sektor industri lainnya.

Adakah political will pemerintah mendorong pengembangan teknologi pembuatan garam? Setidaknya mencanangkan target waktu Indonesia ber- swasembada garam, laut ada, matahari dan garis pantai ada, SDM ada, lalu apa yang tidak ada?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Kondisi Garam sangat memprihatinkan karena benar negara yang panjang pantainya besar, matahari melimpah, teknologi mudah, dan Sumber Daya Manusia (SDM) pun melimpah. Ini pelajaran penting buat bangsa agar mencermati kebutuhan garam dan trennya akan naik terus. Tidak saja untuk dimakan tetapi juga untuk industri. Mulai dari skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sampai dengan industri skala besar. Untuk itu diperlukan strategi jangka panjang. Dan kalau bisa targetnya jangan untuk kondisi kebutuhan sekarang ini. Tetapi banyak turunan produk garam untuk keperluan industi dan farmasi dengan nilai tambah tinggi.

Roadmap dan tahapan pencapaian perlu dibuat secara matang. Termasuk memperhatikan kalau cuaca tidak bagus. Negara yang penduduknya banyak seperti China, India, dan Amerika Serikat (AS), semua memperhatikan ketahanan suplai garam dan bahkan ekspor garam. Karena garam kebutuhan vital, meski kecil porsinya, dibandingkan bahan pangan lain.

Momentum ini saatnya Indonesia harus cermat dan smart dalam melihat kebutuhan pokok seperti garam. Dan lebih penting dari itu semua, tata niaga garam harus dicermati. Jangan sampai mengacaukan alur tata niaga yang bisa memainkan harga, sehingga petani garam dirugikan. Standarisasi atau kepastian harga juga penting untuk mendorong petani tetap berproduksi, kreatif dalam efisiensi produksi, dan semakin pintar mengolahnya. Ini bisa dilakukan kalau ada kestabilan harga, minimal harga minimum yang layak. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pernah mencatat bahwa praktik monopoli terhadap komoditas garam terjadi di Sumatera Utara antara tahun 2004-2005. Ironisny , PT Garam selaku BUMN bekerja sama dengan dua perusahaan swasta terlibat aktif di dalam permainan jalur distribusi hingga penentuan harga.

Dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU, PT Garam terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Paktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat”. Hal ini tertera di dalam Putusan Perkara Nomor 10/2005. Apa yang dilakukan oleh PT Garam jelas bertolak belakang dengan hakikat pendiriannya.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) disebutkan bahwa PT Garam sebagai badan usaha milik negara bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan usaha industri garam beserta angkutannya, pembinaan usaha garam rakyat, pengendalian stok, dan stabilisasi harga garam secara nasional.

Selang 12 tahun kemudian, anjloknya produksi garam rakyat pada 2016 berakibat terhadap kelangkaan garam konsumsi dan garam bahan baku di sejumlah daerah di antaranya di Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (April 2017), produksi garam nasional hanya sebesar 118.054 ton atau setara 3,7 persen  dari target sebesar 3,2 juta ton di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Tak dimungkiri apabila situasi kelangkaan garam dan anjloknya produksi garam rakyat secara nasional ini berimbas kepada penurunan tingkat kesejahteraan penambak dan terganggunya kepentingan konsumen.

Betapa tidak, harga garam di pasaran meningkat sebesar 233 persen atau naik dari Rp1.500 menjadi Rp3.500 per 250 gram. Apabila situasi di atas terus dibiarkan, garam impor bakal membanjiri pasar tradisional dan toserba.

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Juli 2017) mencatat, sedikitnya 32 usaha produksi dan pengolahan garam skala kecil dan menengah bangkrut dan terpaksa memberhentikan lebih dari 620 tenaga kerja di sepanjang Pantai Utara Jawa.

Emma Rothschild (2004) pernah mengingatkan bahwa ketergantungan pangan bisa berakibat pada masuknya pengaruh negara eksportir dengan mudah. Apa yang dialami oleh Bangladesh pada 1974 karena ketergantungan yang sangat besar terhadap pasokan gandum Amerika Serikat berimbas pada instabilitas politik dalam negeri.

Presiden Soekarno menegaskan, “Kalau produksi pangan (meliputi garam) tidak diperkuat dan ditingkatkan maka bencana kelaparan akan terjadi. Lambat laun, keamanan nasional terancam dan produktivitas kita sebagai bangsa jauh menurun dan menyebabkan malapetaka kebinasaan bagi bangsa ini.”  (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Ikatan Alumni Teknik Industri ITB

Dari video di Youtube, pengolahan garam yang dilakukan Australia memperlihatkan betapa di masa lalu teknologi mereka lebih maju ketimbang pengolahan garam rakyat kita. Jadi, kurang tepat menyandingkan isu masalah tambang dengan memproses dari air laut.

Yang menjadi kunci antara negara kita dengan Australia dan negara lain penghasil garam adalah: kelembaban udara. Sebagai negara dengan posisi di khatulistiwa, udara kita kelembabannya tinggi. Sehingga kecepatan penguapan juga rendah. Begitu juga tentang hujan. Itu jelas melemahkan daya saing kita.

Produksi garam rakyat dengan kondisi apa adanya berharga Rp300-500 per kg. Seandainya ada sentuhan teknologi, maka produktifitas mereka akan bertambah dan kualitas meningkat. Namun apakah mereka mampu (dan mau) berinvestasi meningkatkan teknologi?

Dalam garam, umumnya dibedakan antara pemilik tanah dan pengelola. Yang umumnya miskin adalah pengelola. Sementara untuk pemilik lahan, umumnya cukup berada. Cukup banyak yang pemilik ini bekerja di bidang-bidang lain, sedangkan garamnya dikerjasamakan dengan pengelola. Artinya: pemilik menerima penghasilan dari pekerjaan existing, dan tambahan dari bagi hasil garam. Skema bagi hasil umumnya adalah 1:2 (1 pengelola, 2 pemilik lahan). Dengan kondisi tersebut, jika akan diimplementasikan teknologi, siapa yang akan menanggung, pemilik lahan atau yang mengelola? Dan bagaimana bagi hasil setelah ada tambahan teknologi tersebut? Jangan salah.. teknologi juga suatu saat akan rusak sehingga perlu maintenance dan penggantian. Misal di awal pemerintah memberi bantuan teknologi, kemudian siapa yang menanggung maintenance dan penggantian tersebut? 

Jika skema ini belum dipikirkan, dikhawatirkan bantuan dari pemerintah jadi ibarat menabur garam di laut, alias tidak berdampak banyak. Mungkin sesaat menaikkan hasil produksi, tapi menyisakan pertanyaan: siapa yang menikmati hasil produksi tersebut? Pemilik lahan yang sudah kaya atau pengelola yang miskin?

Lalu apakah peningkatan tersebut akan terus menerus, atau nanti akan turun lagi karena tidak ada maintenance dan penggantian ketika teknologi sudah habis umur teknisnya? 

Terkait hubungan antara pengelola dan pemilik lahan, Pemerintah memang sulit mengatur, karena itu mekanisme pasar. Masing-masing pihak akan saling bernegosiasi sehingga di dapat kesepakatan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah menerapkan aturan tata ruang sehingga ketika suatu lahan sudah ditentukan sebagai ladang garam, maka dilarang untuk dialihfungsikan baik menjadi tambak udang/bandeng, atau lahan industri. Dengan adanya aturan tata ruang tersebut, maka pemilik lahan harus mengoperasikan lahannya untuk ladang garam. Terserah mau dikerjasamakan atau ditangani sendiri.

Dengan adanya penguncian ini, maka daya tawar pemilik lahan berkurang terhadap pengelola, karena tidak bisa mengalihfungsikan. Target produksi nasional juga lebih realistis karena tidak dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia serta status negara kepulauan, seharusnya negara Indonesia mampu menyediakan kebutuhan pokok bagi rakyat terutama hasil dari kelautan. Pada masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan visi agar Indonesia kembali menjadi negara maritim yang kuat.  Pesan sama kembali diulang oleh Presiden Joko Widodo.

Hingga tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembenahan kelautan dan perikanan lebih difokuskan pada pengamanan hasil laut yang didapat dari tangkapan yang dilakukan oleh nelayan, sejauh ini berjalan dengan baik. Namun pemberdayaan  masyarakat yang bekerja di pantai dan membudidayakan hasil laut yang diolah kurang mendapatkan perhatian. Dampaknya adalah komoditi garam tiba-tiba menjadi langka,  ironis sekali. Kembali apa yang salah?

Berkaca dari kondisi geografis Indonesia, memang tidak semua daerah bisa dijadikan sentra produksi garam.  Akan tetapi membela diri dengan hambatan geografis, tidaklah menyelesaikan masalah. Menunjuk bahwa kurangnya political will pemerintah. Ini tidak akan mengurai masalah, karena kita hanya akan berdiskusi dan diskusi.  

Negara Indonesia perlu membuat terobosan kebijakan dalam industri kelautan, terutama garam.  Pertama perlunya reorientasi industri garam nasional dengan fokus utama menyediakan kebutuhan dalam negeri.  Peran negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi pemerintah lainnya harus hadir. Tidak hanya menjadi pelaksana regulasi, namun harus bisa melakukan pengamanan dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan di masa langkanya garam.                       

Kedua, inovasi. Perlunya pengenalan dan penerapan teknologi pengolahan garam yang baik dan sistematis. Hal ini merupakan keharusan, karena semenjak pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan tata usaha garam hingga saat ini skema tersebut masih dilaksanakan. Pemerintah harus mau mengambil risiko untuk mengubahnya.

Terakhir,  negara harus membuat kebijakan cadangan pokok nasional yang mencakup ketersediaan bahan pokok nasional. Bank Indonesia (BI) setiap tahunnya selalu mengeluarkan jumlah cadangan devisa negara yang menggambarkan daya beli Indonesia. Jika hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan mengandalkan impor saja, bagaimana kita bisa melakukan ekspor yang menambah cadangan devisa negara. BI melaporkan jumlah nominal produksi dan konsumsi saja. Seharusnya Indonesia juga menambahkan dan memastikan ketersedian stok cadangan nasional.

Hingga saat ini, Indonesia hanya menampilkan data tentang produksi dan konsumsi saja, bukan apa yang kita sisihkan untuk masa depan. Tidak mengherankan solusi untuk masalah garam adalah kebijakan impor.  Solusi jangka pendek yang telah menjadi rutinitas tiap tahun.

Garam tidaklah menambah gurih, garam hanya biang asin. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir