Fatwa Fardhu ‘Ain, Politisasi Agama Ala Khofifah-Emil
berita
Politika

Sumber Foto : Montage (gie/watyutink.com)

12 June 2018 17:00

Penulis
Sejak diterbitkan, fatwa fardhu ‘ain untuk memilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak pada Pilkada Jawa Timur (Jatim) mendapat reaksi negatif dari sejumlah kalangan. Namun, tampaknya pasangan Khofifah-Emil beserta tim suksesnya tak menghiraukannya. Pasalnya, fatwa dalam selembar kertas itu langsung di-copy paste dalam bentuk spanduk yang dipasang di sejumlah daerah di Jatim. Hingga Sabtu (09/6/2018), sudah dua spanduk penyebaran fatwa ini diturunkan paksa oleh pengawas pemilu, karena dinilai mengandung ujaran kebencian.

Sebelumnya, fatwa fardhu ‘ain tersebut dihasilkan setelah sejumlah ulama Jatim menggelar pertemuan di Mojokerto pada 3 Juni lalu. Fatwa bernomor 1/SF-FA/VI/2018 ini menegaskan, pasangan Khofifah-Emil memiliki persyaratan untuk mewujudkan Jatim yang maju, adil, dan makmur ketimbang pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur. Karenanya, sebagian ulama itu berpendapat Khofifah-Emil lebih mampu menerapkan program, gagasan, wawasan, dan perencanaannya. Pertanyaannya, dari mana argumen ini? Sebab, pasangan nomor urut satu ini belum pernah mencicipi sebagai gubernur atau wakil gubernur Jatim, sekalipun salah satunya.

Dalam konteks agama, fardhu ‘ain sebagai kewajiban individu yang telah memenuhi syarat untuk menjalankan syariat tertentu dalam agama Islam, dan hukumnya dosa bagi yang meninggalkannya. Sehingga fatwa fardhu ‘ain dapat dimaknai sebagai kewajiban warga Jatim yang sudah memiliki hak pilih untuk mencoblos pasangan Khofifah-Emil. Sehingga, yang paling menohok sejatinya bukan seruan untuk memilih Khofifah-Emil, tapi fatwa itu menyimpulkan bahwa warga yang memilih pasangan Gus Ipul-Puti Guntur sama saja dengan mengingkari Allah SWT dan Rasulullah.  Lalu, bukankah memilih itu merupakan hak, bukan kewajiban?

Jika mengulik masa lalu, ambisi Khofifah ingin terpilih sebagai gubernur Jatim periode 2019-2024 patut dimafhumi. Pasalnya, sudah dua kali mantan Menteri Sosial Kabinet Kerja ini maju sebagai calon gubernur namun selalu keok oleh pasangan Soekarwo-Gus Ipul. Bisa jadi ia akan mengalami beban psikologis jika tak keluar sebagai pemenang pada 27 Juli nanti. Lantas, apakah fatwa fardhu ‘ain ini bisa efektif mendulang suara pemilih? Atau justru menjadi bumerang?

Di Jatim, dukungan ulama tampaknya menjadi rebutan dari tiap pasangan calon. Pasangan Gus Ipul-Puti juga mendapat dukungan dari sejumlah ulama. Pasangan nomor urut dua ini juga disinyalir menggunakan politik agama dalam kampanye, namun tak seekstrim pasangan Khofifah-Emil. Benar memang, memberi dukungan kepada pasangan calon manapun merupakan hak setiap warga negara, tak terkecuali para ulama, yang dijamin oleh undang-undang. Bahkan dijamin UUD 1945.

Namun, apakah dukungan pemuka agama kepada masing-masing calon Pilkada Jatim justru berpotensi menciptakan polarisasi agama? Bukankah tugas ulama sebaiknya ngemong gubernur terpilih--siapa pun gubernurnya--agar tak mengingkari rakyatnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Jawa Timur (Jatim) itu bisa dibilang daerah unik bagi Nahdlatul Ulama (NU), karena hampir setiap gang/kampung disana terdapat warga NU. Dalam konteks Pilkada juga unik jika dilihat dengan perspektif NU, karena siapapun yang kalah, pemenangnya pasti kader NU.

Terkait dengan viralnya fatwa "wajib memilih pasangan Khofifah-Emil" sungguh diragukan kebenarannya, rasanya nyaris tidak mungkin ulama-ulama di Jatim yang NU sampai mengeluarkan fatwa seperti itu dalam memberikan dukungan kepada cagub. Warga NU khususnya sudah sangat melek soal politik (baca: cerdas).

Orang yang memimilih pasangan Khofifah-Emil, bisa dipastikan bukan karena fatwa tersebut, pun demikian yang memilih pasangan Saifullah-Puti juga bukan dampak negatif dari fatwa tersebut (jika benar adanya). Jika fatwa itu benar keberadaannya, warga Jatim tetap akan memilih calon gubernurnya didasarkan pada "rasa simpatik dan cinta" kepada pilihannya, bukan karena fatwa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Pilkada serentak di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Timur (Jatim), semua menggunakan strategi dan gaya masing-masing untuk memenangkan pasangan cagub dan cawagubnya. Namun di beberapa provinsi kadang nyeleneh strateginya, seperti contohnya Pilgub Jawa Barat dengan menunjukan kaos ‘2019 Ganti Presiden’ dan tentunya di Jatim dengan adanya fatwa fardhu ‘ain yang dapat dimaknai sebagai kewajiban setiap warga Jatim yang memiliki hak pilih untuk memilih Khofifah-Emil.

Model kampanye seperti ini sepatutnya tidak usah dilakukan, karena akan menciptakan image diskriminasi terhadap umat muslim yang mana di masing-masing kandidat terdapat ulama-ulama yang mendukung paslon Khofifah-Emil dan Saifullah-Puti. Sehingga kalau fatwa ini dipergunakan sebagai senjata untuk meraup suara malah akan menjadi bumerang bagi paslon Khofifah-Emil, karena ulama-ulama di Jatim mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam menentukan pilihanya sebagai sesama umat muslim.

Cara dan gaya yang selalu mengunakan istilah-istilah agama di dalam kampanye  tidaklah tepat, karena agama adalah hal yang sangat sakral sebagai hubungan manusia dengan Tuhan yang diimani. Bagaimana bisa kita membawa kepentingan individu dengan Tuhan kepada kepentingan politik yang berkonotasi negatif? Jadi, strategi politik Khofifah-Emil di Pilgub Jatim juga kurang tepat. Pasalnya, akan menimbulkan gesekan-gesekan di antara umat bagi masyarakat bawah yang tingkat pengetahuannya tentang agama masih banyak yang rendah.

Sebaiknya bertarunglah dengan gentleman dan tidak mengunakan isu-isu agama dan sebaiknya pula bertarunglah dengan mengadu program demi kemajuan Jatim. Hal tersebut akan lebih elegant dan terhormat, karena kalah-menang dalam suatu pertarungan adalah hal yang biasa. Lebih-lebih, perjuangan untuk kemajuan dan kesejahtraan rakyat Jatim bukan hanya harus menjadi gubernur, tapi bisa dilakukan melalui apa saja, asal dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Jakpus Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kedewasaan demokrasi dan politik di Indonesia sekali lagi kembali di uji. Pasca Pemilihan Gubenur DKI yang penuh dengan intrik-intrik politik identitas agama yang selalu didengungkan oleh elite-elite politik yang hanya melihat dari segi merebut kekuasaan, bukan berfikir  politik yang berbudaya. Kali ini, kita kembali diuji oleh fatwa fardhu ‘ain yang mewajibkan masyarakat Jawa Timur untuk memilih pasangan Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim.

Kalau kita ingin mengambil sari dari ajaran agama Islam, jika kita melakukan politik dengan membawa agama yang sengaja untuk dilencengkan dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya, maka kehancuran dari pemimpin itu dengan sendirinya ada di depan mata. Jangan sekali-sekali melenceng dari ajaran agama yang sesungguhnya hanya untuk merebut kekuasaan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Penggunaan simbol-simbol atau ajaran agama memang marak dimanfaatkan banyak pihak dalam berkampanye. Namun saya meyakini pemilih mulai belajar dan memahami langkah-langkah politik simbolisasi agama semacam itu. Apalagi mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dalam agama akan dipahami publik sebagai sesuatu ajaran yang salah.

Tapi sekali lagi, langkah politik tidak harus dimaknai hanya dipermukaan saja sebagai nilai kebenaran agama, bisa saja penggunaan istilah-istilah agama adalah bagian dari ketakutan dalam langkah politik. Apapun itu, semestinya pertarungan politik adalah pertarungan gagasan program, visi dan misi kandidat, bukan pertarungan mengerdilkan kandidat lain.(mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Pengumpulan Zakat Akan Meningkat Signifikan             E-Commerce Hanya Sebagai Channel of Fund             Zakat Online Sah             Mengatasi Petasan: Solusi Tanpa Menimbulkan Masalah Baru              Bukan Sekadar Melarang Petasan, Tapi Harus Ada Solusi              Petasan Terancam Hilang             H.M. Amien Rais dan Hasrat Berkuasa yang Tak Pernah Pudar             Sikapi Secara Sederhana              Minta-minta (Setengah Memaksa) Budaya Kemiskinan             Oposisi Yang Melemah