Fadli Zon, Dilema Etika dan Kolega
berita
Politika

Ilustrasi Foto : Muid / Watyutink

18 September 2017 14:09
Surat Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada KPK yang meminta penundaan proses hukum terhadap Ketua DPR Setya Novanto menuai polemik. Tertulis dalam surat itu, Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR agar menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPK, tentang langkah praperadilan, dan meminta KPK menunda penyidikan terhadap dirinya. Aneh surat itu kok ditandatangani oleh Fadli Zon. Nah, apa motif di balik surat itu?

Memang tidak ada aturan yang melarang Fadli Zon berkirim surat ke KPK. Namun seharusnya Fadli Zon menyadari jabatan yang melekat pada dirinya. Ini kali pertama KPK menerima surat dari salah satu pimpinan lembaga negara yang meminta penangguhan pengusutan tersangka korupsi. Mungkinkah surat tersebut sebagai bukti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Fadli Zon? Sejauh mana Badan Kehormatan DPR menyikapi hal ini?

Surat itu dikirim lewat “kurir” khusus, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI, setelah Setya Novanto mengatasnamakan sebagai masyarakat dengan mengirimkan surat aspirasi ke DPR dengan meminta KPK mengundurkan jadwal pemeriksaannya. Lalu surat ini diteruskan oleh Fadli Zon.

Pertanyaannya, sejak kapan anggota DPR aktif berkeluh kesah terhadap dirinya kepada anggota DPR juga? Adakah mekanisme tersebut dalam aturan DPR? Atau memang DPR hanya mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan Anggota DPR itu sendiri?

Ironis. Kalau surat ini hanya meneruskan keluh kesah warga masyarakat biasa, mengapa memakai unsur pimpinan DPR? Kalau memang itu surat masyarakat biasa, kan cukup diantarkan langsung ke KPK. Ini kok melalui pimpinan DPR dan ditandatangani oleh koleganya. Menariknya, tak semua pimpinan DPR yang menandatangani.

Kalau kita amati menyeluruh proses kasus KTP-el sejak penggunaan hak angket, permintaan rekaman pemeriksaan Meriam S Haryani, dan sekarang kontroversi surat ini, tidakkah itu semua bentuk pelemahan KPK?  Pemeriksaan di KPK dengan praperadilan di pengadilan adalah dua hal yang berbeda. Jika Fadli meminta KPK mengundurkan pemeriksaan, apa dia tak paham atau memang sengaja membuat  KPK menghentikan penyidikan?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Sebenarnya saya sekarang kurang appetite mengikuti dinamika politik yang dimainkan oleh DPR semenjak mereka itu menbentuk panitia angket KPK. 

Tagline panitia angket untuk memperkuat KPK ternyata dinegasikan oleh tindak tanduk panitia khusus angket itu sendiri. Seperti mengunjungi para narapidana 'korban' KPK di penjara, dan sebagainya.

Alhasil  timbul semacam dugaan bahwa panitia angket itu memang mau merongrong KPK. Sehingga, KPK bisa terhambat melakukan tugas konstitusionialnya yang paling utama, yaitu memberantas korupsi.

Salah satu tugas pemberantasan korupsi kelas mammoth yang dewasa ini mesti dituntaskan oleh KPK, ialah korupsi KTP-el. Menurut berita-berita yang beredar, ada kalangan di DPR yang diduga ikut dalam proses persetujuan proyek KTP-el tersebut.

Apakah mungkin Surat Wakil Ketua DPR Fadli Zon dibuat dalam suasana batin yang sama? Tentu DPR, khususnya MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang berwenang mengungkap persoalan surat Fadli Zon itu.

Masyarakat umum seperti saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskannya. (dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Motif dari Fadli Zon itu jelas, untuk menekan KPK secara politik melalui lembaga DPR-RI. Fadli sudah menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan kelompoknya, ini cukup berbahaya bagi negara kita. Seorang wakil ketua DPR-RI menyalahgunakan fungsi dan tugasnya.

Saya kira Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI harus segera mengambil langkah untuk memeriksa Fadli Zon. Surat tersebut merupakan bentuk tekanan dan intervensi politik terhadap lembaga hukum. MKD harus segera memanggil yang bersangkutan dan segera memperiksanya, agar tau dengan pasti atas dasar apa Fadli Zon mengirim surat ke KPK.

Sesama anggota dewan saling berkeluh kesah, merengek seperti anak-anak yang membutuhkan perhatian. Untuk hal ini tidak ada aturan atau mekanisme yang mengaturnya. Namun ini bertujuan untuk mencari perlindungan hukum melalui lembaga politik.

Pengiriman surat yang dilakukan oleh Fadli Zon sebenarnya upaya pemaksaan Setya Novanto dengan menggunakan tangan Fadli Zon. Namun sayangnya Fadli Zon turut serta bermain di air yang keruh. Saya kira hal ini juga salah satu bentuk dari penghalangan terhadap proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh KPK. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Surat Fadli Zon kepada pimpinan KPK yang meminta agar proses hukum terhadap Ketua DPR Setya Novanto ditunda jelas-jelas melanggar etika dan melukai hati sebagian masyarakat yang masih mencintai KPK. Surat tersebut merupakan manifestasi  DPR untuk menekan KPK agar kasus KTP-el yang melibatkan teman dan sejawatnya anggota DPR ditunda dan bila memungkinkan dihentikan dari berbagai jeratan hukum.

Apapun alasan yang dikemukakan Fadli Zon tentang surat tersebut, para pegiat anti korupsi Indonesia mengganggap usaha Fadli Zon merupakan salah satu bentuk memperlemah KPK, yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi dengan melakukan OTT terhadap para pejabat daerah dan DPRD yang notabene adalah pimpinan dan anggota parpol.

Selain itu surat Fadli Zon juga di luar kelaziman yang ada, karena sejak kapan sesama teman pimpinan DPR saling berkeluh kesah untuk  mengirim surat kepada KPK. Jika ada masalah dan minta keadilan, seharusnya Setya Novanto sendiri yang berkirim surat kepada KPK tanpa melibatkan Fadli Zon. Inilah salah satu alasan kenapa surat Fadli Zon mengandung unsur politik.

Baik tersangka Setya Novanto maupun Fadli Zon berstatus anggota dan pimpinan DPR, sehingga setiap tindakan dan perilakunya mengandung konsekuensi politik. Hal tersebut karena mereka memiliki power yang besar yang dapat mempengaruhi orang atau lembaga lain supaya mengikuti kemauan orang tesebut. Lebih dahsyat lagi orang memiliki power dapat dengan mudah memerintah, mengendalikan, dan memaksa (command, control dan coercion) orang atau lembaga lain agar mengikuti keinginannya. Begitu besarnya pengaruh power maka di negara-negara demokrasi dibagi menjadi beberapa badan agar tidak saling mencampuri dan mempengaruhi. Berbeda di negara monarki, otoriter, ataupun totaliter yang memegang power atau kekuasaan itu berada di satu orang atau badan.

Dengan demikian kasus surat Fadli Zon kepada KPK jelas merupakan rangkaian usaha rekayasa DPR untuk memperlemah peran KPK. Usaha tersebut diawali dengan penggunaan hak angket, meminta rekaman Meriam S Haryani dengan harapan agar kasus KTP-el yang melibatkan anggota DPR diulur-ulur sampai tahun depan. Prediksi mereka, apabila kasus ini ditunda tahun depan perhatian masyarakat akan terpecah konsentrasinya, karena terfokus pada agenda besar negara yaitu Asian Games, pilkada, dan persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019. Oleh sebab itu tindakan  Fadli Zon tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika dan harus dikenakan sanksi yang berat oleh badan kehormatan DPR agar peristiwa serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang. Diharapkan kepada KPK terus memeriksa anggota DPR yang terlibat KTP-el agar masalah ini diselesaikan setuntas-tuntasnya sehingga harapan masyarakat terhadap hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak terpengaruh dengan polemik yang berkembang sekarang ini.

Perlu menjadi catatan negara ini terpuruk karena ulah korupsi. Oleh sebab itu koruptor harus dienyahkan dari bumi Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Sosiologi UNJ

Seorang anggota atau pejabat DPR/MPR memang memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Dengan kata lain, penyampaian aspirasi rakyat oleh anggota atau pejabat DPR/MPR kepada lembaga pemerintahan adalah hak. Namun sebagai pejabat publik idealnya dapat memposisikan diri atas amanah yang dijalankannya.

Nah, jika ada anggota atau pejabat DPR/MPR  yang memanfaatkan posisinya untuk suatu kepentingan tertentu yang menguntungkan elite politik atau kelompok tertentu, maka ini tidak etis. Apalagi ini berkaitan dengan pemeriksaan kasus korupsi yang di mana korupsi sudah dianggap oleh masyarakat merupakan kejahatan yang luar biasa. 

Dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Perlu diketahui bahwa pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan kasus korupsi KTP-el oleh KPK merupakan bagian dari kepentingan bangsa dan negara. Maka anggota atau pejabat DPR seharusnya tidak melakukan intervensi atas proses hukum tersebut atas nama kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Secara sosiologis, apa yang dilakukan oleh Fadli Zon akan memperkuat stigma pars pro toto masyarakat terhadap anggota DPR/MPR. Dengan demikian, sudah selayaknya anggota atau pejabat DPR harus tahu apa yang etis dan tidak etis atas amanah yang dijalankannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Ada keanehan dari pengiriman surat pimpinan DPR-RI ke KPK. Keanehan pertama, surat tersebut berisi pemberitahuan kepada KPK akan diajukannya praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus KTP-el. Aneh karena bukankah seharusnya KPK sudah mengetahui hal tersebut. Sulit dipahami ketika pimpinan DPR merasa berkepentingan untuk mengingatkan KPK soal praperadilan itu.

Kejanggalan ini membuat pengiriman surat hampir dipastikan punya misi terselubung. Misi itu tentunya tak jauh dari kasus yang tengah dihadapi oleh Novanto. Pertama, Novanto ditunggu KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Kedua, dirinya juga telah mengajukan praperadilan. Misi terselubung tak lepas dari kedua hal ini.

Tak hanya itu, jelang penetapannya sebagai tersangka dan dengan proses hukum yang tengah dihadapi Novanto muncul berbagai manuver dari DPR-RI. Mulai dari penggunaan Hak Angket DPR-RI yang berlanjut dengan pembentukan Pansus Angket KPK. Jelang berakhirnya masa kerja Pansus, wacana pembubaran KPK berhembus kuat dari parlemen. Belum selesai wacana tersebut dihembuskan, datang lagi surat dari pimpinan dewan ke KPK untuk menunda pemeriksaan Novanto.

Manuver terakhir nampaknya membuka sedikit tabir aneka manuver DPR-RI terdahulu. Sosok Novanto sepertinya menjadi salah satu alasan kemunculan dari berbagai manuver di parlemen. Mungkin ada juga sosok yang berpotensi juga terlibat dalam kasus KTP-el, dan membuat konsolidasi perlawanan terhadap KPK mudah untuk dibangun.

Keanehan lain adalah terkait dukungan pimpinan DPR-RI terhadap Novanto. Bahkan mereka rela dijadikan tameng untuk melindungi Novanto hingga mengirim surat ke KPK. Dukungan dalam proses politik, tentu saja tidak jadi masalah. Namun jika dukungan diberikan dalam proses hukum bahkan membela seorang tersangka korupsi, maka ini adalah sebuah keanehan.

Saling bela antar pimpinan dewan juga aneh. Fadli menyebutkan surat yang dikirimkan ke KPK merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan Novanto kepada dirinya. Fadli merasa hal tersebut adalah wajar, karena sebagai anggota dewan memperjuangkan aspirasi adalah tanggung jawabnya. Novanto adalah waga masyarakat, dan aspirasinya perlu untuk ditindak lanjuti. Meskipun alasan ini dipaksakan agar menjadi logis, namun sulit untuk menyembunyikan keanehannya.

Setnov adalah anggota bahkan Ketua DPR-RI. Bagaimana seorang anggota dewan yang seharusnya menerima asapirasi masyarakat dan menindaklanjuti, justru menyampaikan aspirasinya ke anggota dewan lain. Ini jelas aneh dan kurang logis.

Ini semua merupakan keanehan yang mencerahkan publik, soal apa sesungguhnya mendorong kegaduhan di parlemen muncul. Sambil terus menyingkap keanehan-keanehan itu, saya kira tindakan yang tidak patut dalam rangkaian kejadian-kejadian tersebut tetap harus diproses oleh MKD agar citra DPR-RI tidak tercoreng oleh ulah satu dua wakil rakyat yang tidak beretika. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Seharusnya hubungan antara legislatif dan eksekutif itu institusional, formal, dan profesional. Jadi kalau akan dibawa ke arah individual seperti itu tidak bisa menurut saya. Itu lebih urusan individual sebetulnya. 

Bukan cerita baru bagi rakyat tentang tindak tanduk anggota DPR yang kerap menyalahi kode etik institusinya yang terhormat di negeri ini. Seperti yang pernah dilakukan Setya Novanto yang dinilai melanggar etika, dan kasusnya dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) waktu itu. Akhirnya Setnov mundur. Sebenarnya rakyat sudah cape dengan kasus  KTP-el ini. kalau melanggar etika saja sudah jelas disuruh mundur sebagai punishment-nya. Lantas bagaimana kalau saat ini yang bersangkutan menjadi tersangka.

Kembali lagi ke polemik surat yang ditandatangani Fadli Zon yang dilayangkan ke KPK, kita harus membacanya dengan nalar sehat, kalaupun ada pelanggaran di sana, itu sifatnya bukan institusi tapi lebih personal. 

Sebagai lembaga tinggi negara, DPR semestinya diletakkan secara formal institutional dan yang mengacu pada ketatanegaraan kita. Sehingga semua SDM yang menghuni lembaga tinggi negara itu juga dapat memahami baik di tataran filosofi, konstitusi (teks), dan konteks, sehingga mereka tidak bisa menggunakan institusi sebagai sarana untuk urusan pribadi.

Mungkin dengan kasus ini akan menjadi “nalar” atau atau renungan secara serius semua lembaga tinggi negara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional konstitusional. Janganlah kasus ini mencederai nilai-nilai luhur dalam berkehidupan bernegara. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Fadli Zon kurang peka dalam membaca peta politik yang saat ini sedang ada perseteruan secara simbolik antara KPK dengan DPR. Di tengah persoalan KTP-el, Fadli Zon malah membuat surat yang dinilai kurang tepat waktunya, yaitu di saat isu dinamika politik yang sedang kencang akhir-akhir ini. Kalau surat-surat yang sifatnya umum sepertinya tak ada masalah. Kali ini kan menyangkut persoalan ketua DPR. Jadi di satu sisi, hak Fadli Zon membuat surat tersebut. Namun di sisi lain sensitifitas politik harus juga dapat dipahami oleh Fadli Zon. Atau memang Saudara Fadli Zon di bawah kendali Setya Novanto?

Kalau saya melihat surat yang disampaikan Fadli Zon ke KPK terkait dengan Setnov memang sangat tidak etis, di tengah proses pengusutan kasus KTP-el yang melibatkan Setnov sebagai tersangka.

Melihat apa yang telah dilakukan Saudara Fadli Zon, kiranya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu mengundang Fadli Zon untuk dimintai keterangan secara rasional di balik maksud mengirimkan surat ke KPK!!!

Rasionalitas penjelasan yang akan disampaikan Fadli Zon di hadapan MKD sangat penting bagi Fadli Zon itu sendiri. Tetapi kalau Fadli Zon tidak mampu mementaskan secara rasional d ihadapan publik, saya kira Saudara Fadli Zon akan terkena sanksi politik oleh publik. Selain sanksi politik oleh publik, saudara Fadli Zon juga akan terancam pemecatan dari Wakil Ketua DPR menjadi anggota DPR biasa saja.

Partai Gerindra juga mempunyai kewajib moral dan kewajiban struktur untuk memanggil Fadli Zon guna dimintai penjelasan apakah itu dilakukan dengan kesadaran penuh atau di bawah tekanan Setnov? Penjelasan ini penting, agar tindakan Fadli Zon jangan menimbulkan fitnah atau menimbulkan interpretasi publik bahkan para analis “jangan-jangan Fadli Zon lebih tunduk kepada Setnov dari pada kepada Prabowo”. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Surat permohonan penundaan pemeriksaan yang dilayangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pimpinan dewan, merupakan tindakan tanpa preseden. Oleh publik ini dimulai sebagai bentuk intervensi abuse of power menuju kepada obstruction of justice atau menghalangi proses penegakan hukum.

Pejabat tinggi sepantasnya memberikan teladan dengan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Jangan menimbulkan kesan bahwa politisi ingin menempuh langkah-langkah yang berbau konflik kepentingan,"

Hal ini akan menimbulkan interprentasi publik bahwa sudah terjadi intervensi yang dilakukan parlemen terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. 

Dikhawatirkan ini akan menjadi bumerang, malah semakin menggerus kepercayaan publik kepada politisi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF