Fadli Berfoto, Fadli Tersengat
berita
Politika

Foto ini yang viral di medsos dan menyebabkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon melapor ke polisi. Sumber Foto: Suara Islam ( 06 March 2018 16:00

Penulis
Dua foto Fadli Zon beredar di jagat maya; Fadli dengan Eko Hadi ketika makan bersama, satu lagi swafoto Roy Janir dalam sebuah mobil. Beberapa akun media sosial menyebut politisi Gerindra itu tengah berpose dengan admin Muslim Cyber Army (MCA).

Fadli melaporkan pemilik akun ke Bareskrim Polri dengan tuduhan telah menyebarkan berita hoaks dan fitnah. Sebagai informasi, kepolisian berhasil membongkar sindikat MCA pada Selasa (27/2/2018). Kabarnya, kelompok penyebar ujaran kebencian itu lebih terorganisir ketimbang kasus Saracen.

Dalam laporan bernomor LP/301/III/2018, Fadli menuduh akun @MakLambeTurah, @AnandaSukarlan, dan beberapa akun lainnya telah melanggar Pasal 45 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE) dan/atau Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik.

Meski UU ITE sering menjadi "pasal karet", aturan itu sejatinya menertibkan perilaku warganet di dunia maya. Dengan atau tanpa adanya UU ITE, siapa pun tidak boleh menyebarkan berita hoaks atau fitnah. Apalagi menuduh Fadli Zon terlibat dengan kelompok MCA, itu sangat dilarang walau tidak ada satupun akun media sosial menuduh seperti itu.

Fadli Zon mengatakan tidak mengenal sosok Roy Janir. Pertanyaannya, foto itu asli atau tidak? Jika asli, bagaimana ceritanya dia bisa semobil dengan Roy?

Di bagian lain, Fadli menegaskan bahwa Eko Hadi bukan admin MCA, tapi orang yang menunaikan nazar jalan kaki dari madiun ke Jakarta ketika Anies-Sandi menang. Dari mana Fadli Zon tahu Eko Hadi bukan admin MCA? Sejauh mana pengetahuan Fadli soal MCA?

Hingga kini Bareskrim Polri belum menetapkan Eko Hadi atau pun Roy Janir sebagai tersangka atas ketelibatannya dalam sindikat MCA. Sampai di sini, apakah langkah hukum Fadli Zon cukup beralasan?

Kalaupun postingan itu benar-benar hoaks, bukankah Eko Hadi dan Roy Janir yang lebih berhak mempolisikan? Karena mereka yang dituduh sebagai admin MCA. Barangkali Fadli Zon hanya tidak mau disangkut-pautkan dengan MCA. Bukankah alasan tersebut semakin tidak rasional?

Apakah laporan Fadli justru akan merecoki tahap penyidikan dan penyelidikan terhadap organisasi MCA? Alih-alih mempolisikan beberapa akun twitter, mestinya Wakil Ketua DPR itu mendesak kepolisian agar segera mengusut dugaan keterlibatan Eko Hadi dan Roy Janir dengan sindikat MCA.

Kalaupun Eko Hadi dan Roy Janir atau salah satunya akhirnya menjadi tersangka karena terlibat sindikat MCA, apakah salah jika Fadli Zon mengenal mereka? Kenal kan tidak otomatis terlibat dengan jaringan MCA, meski publik akan mengaitkannya ke arah itu.

Lantas apa sesungguhnya motif Fadli Zon mempolisikan beberapa akun itu? Jangan-jangan dia sedang bersandiwara politik, karena sebelum dua fotonya beredar dia mengkritik bahwa pengungkapan kasus MCA sebagai upaya mematikan demokrasi. Atau, jangan-jangan akun Mak Lambe Turah, Ananda Sukarlan, dan bebepa akun lainnya yang justru bikin gara-gara.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politisi Gerindra, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014 - 2019

Eko Hadi adalah orang Madiun yang berjalan kaki dari Madiun ke Jakarta, dalam rangka menunaikan nazarnya ketika Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang pada Pilkada DKI Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, Eko Hadi juga disambut oleh Anies, Sandiaga Uno, dan pendukung Anies-Sandi. Kemudian diajak makan oleh Pak Prabowo Subianto, dan saya yang membawanya. Foto itu pernah saya posting di Twitter sekitar bulan Mei 2017.

Sehingga Eko Hadi itu bukan seorang admin Muslim Cyber Army (MCA). Jika penyataan saya itu dianggap tidak tepat, saya justru ingin bertanya balik; apakah anda atau siapa pun bisa memastikan bahwa Eko Hadi seorang admin MCA? Tidak, kan!?

Foto saya yang beredar itu jelas fitnah, karena orang yang pertama kali menyebar foto itu akhirnya meminta maaf dan sudah menghapus tweet-nya. Meski begitu, berita hoaks itu sudah terlanjur disebarluaskan.

Sementara foto yang di-posting oleh akun Mak Lambe Turah, saya tidak kenal dengan Roy Janir. Dia itu adalah orang yang menemani Eko Hadi ke Jakarta. Tapi kalau akun tersebut punya bukti bahwa Roy Janir adalah admin MCA, ya, silahkan buktikan, dong.

Berkaitan dengan pernyataan saya mengenai pengungkapan MCA oleh kepolisian, harus dibedakan dulu antara kritik atau pendapat dan hoaks atau fitnah. Menyampaikan pendapat baik lisan atau tulisan dijamin oleh konstitusi. Sementara fitnah dan hoaks lain lagi ceritanya.

Nah, pernyataan saya itu hanya mengingatkan kepolisian; jangan sampai orang yang sekadar berpendapat dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Artinya kepolisian harus membuktikan bahwa kelompok Muslim Cyber Army (MCA) ada atau tidak sindikatnya. Jangan membuat labeling seolah-olah yang jelek itu selalu muslim. Kalau memang misalnya sindikat MCA terbukti ada dan dia melakukan tindak pidana ujaran kebencian, ya hukum saja. Tetapi sampai sekarang kasus Saracen saja tidak terbukti.

Saya mendukung upaya Polri memberantas hoaks, ayo kita berantas sama-sama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang menyebarluaskan hoaks itu harus kita laporkan kepada polisi. Dengan demikian, Kepolisian harus serius mengusut laporan saya terhadap beberapa akun media sosial itu, karena mereka telah memfitnah saya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebetulnya bagai pisau bermata dua; satu sisi melindungi hak orang, menjaga ketertiban dan norma-norma berkomunikasi di dunia maya. Tetapi di sisi lain, dalam konteks negara hukum dan demokrasi, undang-undang tersebut justru berpotensi merampas hak dan kebebasan setiap orang dalam berkomunikasi di dunia maya.

Oleh karenanya, kecermatan polisi dalam membaca teks undang-undang, konteks, dan konten serta tujuan komunikasi sangat penting, agar UU ITE bisa digunakan dengan tujuan yang tepat. Polisi tidak bisa memakai kacamata kuda (dogmatis) dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ITE.

Terkait laporan Fadli Zon, sebetulnya dia punya hak untuk melapor ke Kabareskrim kalau foto yang beredar di media sosial itu telah melanggar hak-haknya. Tapi sebagai warga negara, dia juga berkewajiban menjaga proses penegakan hukum bisa berjalan baik.

Polisi hendaknya menegakkan hukum (UU) dengan fair dan transparan, tanpa diskriminasi dan beban apapun untuk menyelidiki kasus tersebut. Jika itu dilakukan benar, maka kasus laporan Fadli Zon bisa diurai dengan mudah; siapa melakukan apa, untuk apa, dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi spekulasi-spekulasi. Tetapi kalau polisi bekerja sebaliknya, pasti menyisakan dugaan-dugaan bagi masyarakat, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Jadi, dalam situasi seperti sekarang ini independensi dan imparsialitas polisi sangat menentukan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Berita hoaks atau fitnah memiliki efek negatif ketika tidak ditangani dengan serius, karena berpotensi melahirkan konflik dengan ragam dimensi; mulai dari suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Apalagi di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, di mana ujaran kebencian melalui medsos memiliki jangkaun yang lebih luas, dan menjejali smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet.

Tapi ujaran kebencian tidak bisa diselesaikan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena Undang-undang tersebut sejak awal sudah salah kaprah dan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Penerapan aturan tersebut seringkali kali terlihat sangat subjektif dalam melakukan proses hukum, dan berujung memberangus kebebasan berpendapat dengan dalih telah melakukan pencemaran nama baik.

Dalam penyelesaian hoaks, proses hukum pidana harus dijadikan sebagai jalan terakhir. Banyak norma yang berlaku di masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian hoaks. Norma sosial, misalnya,  musyawarah mufakat sebagai landasan negara, juga telah menjadi pandangan hidup berbangsa dan bernegara guna menyelesaikan setiap persoalan.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), mestinya jadi momentun untuk menangani kasus ujaran kebencian dengan lebih bermartabat. Di mana proses penyelesaiannya mengedepankan upaya musyawarah mufakat di antara kedua belah pihak.

Sebaiknya dugaan penyebaran berita hoaks atau fitnah terhadap foto Fadli Zon, dapat diselesaikan berdasarkan surat edaran Kaporlri. Sebelum melakukan proses penegakkan hukum terhadap penyebar foto tersebut, terlebih dahulu kepolisian melakukan pendekatan persuasif. Di mana kedua belah pihak (Fadli Zon dan pemilik akun media sosial) dipertemukan, guna mencari solusi perdamaian tanpa mengedepankan pretensi masing-masing. Ketika ada musyawarah kedua belah pihak, patutnya mereka berdamai dan kasus hukumnya selesai.

Namun ketika tidak bisa diselesaikan maka menggunakan konsep hate crime dalam penegakan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini mengembalikan kepada norma hukum yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana tentang pencemaran nama baik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)