FPI, Buah Simalakama Bagi Pemerintah
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 May 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) akan habis pada bulan Juni 2019. SKT dapat diperpanjang jika FPI mengurus perpanjangan izinnya ke Kementerian Dalam Negeri sebelum masa berlaku habis.

Namun di saat yang sama, muncul petisi untuk mengajak masyarakat menolak perpanjangan izin organisasi besutan Habieb Rizieq ini. Tak hanya melalui petisi ini, tercatat tahun 2017 di Bandung terjadi demo ribuan santri Cirebon yang meminta FPI dibubarkan. Di tahun yang sama, di Palangka Raya Kalimantan Tengah, ratusan masyarakat Dayak juga menuntut hal yang sama.

Di sisi lain banyak pihak yang juga mendukung eksistensi FPI. Beberapa hari setelah adanya petisi menolak perpanjangan izin FPI, muncul petisi tandingan yang mendukung FPI terus hadir dalam masyarakat. Beberapa tokoh semisal Sandiaga Uno dan Hidayat Nur Wakid juga turut mendukung keberadaan FPI. Mengapa hal ini sampai bisa memicu dualisme pendapat di kalangan masyarakat?

Kemungkinan besar, munculnya  kalangan yang tidak setuju dengan adanya FPI merupakan buah dari tindakan yang selama ini sering dilakukan massa FPI. Organisasi ini kerap dituding sebagai gerakan yang mengadopsi paham dan gerakan Wahabi. Demi tegakknya syari’at Islam, mereka sering melakukan sweeping terhadap aktivitas-aktivitas maksiat. Mereka juga ‘akrab’ dengan organisasi terlarang HTI.  

Terlepas dari pro kontra kehadiran FPI, adalah sebuah kenyataan bahwa organisasi ini merupakan pendukung Prabowo. Dalam kontestasi politik saat ini, sangat mungkin masalah perizinan FPI ini diliputi nuansa politis. Pertimbangan yang dipakai pemerintah dalam memperpanjang atau tidak memperpanjang izin FPI, dengan memasukkan pertimbangan efek untung ruginya terhadap pemerintah.  

Pemerintah bisa saja memutuskan untuk tidak memperpanjang izin FPI. Jika jalan ini yang diambil, masyarakat mungkin menilai jika Jokowi sedang berusaha mengikis kekuatan lawan. Seperti apa yang dia lakukan sebelumnya dengan menjalin komunikasi dengan Zulkifli Hasan dan AHY. Dengan tidak adanya FPI, maka kekuatan lawan berkurang, apalagi sebelumnya, FPI digadang akan ikut serta dalam gerakan people power.

Namun langkah tidak memperpanjang izin FPI bisa juga menjadi bumerang bagi Jokowi. Pemerintah Jokowi bisa jadi akan dicap otoriter dengan menghalangi kebebasan berserikat dan berpendapat. Ini akan memperkuat anggapan yang sebelumnya beredar jika rezim ototriter akan kembali dengan pembentukan tim hukum nasional. Lantas bagaimana sikap pemerintah nanti? Bagaimana nasib FPI selanjutnya? Bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapinya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik Universitas Tadulako (Untad)

Menurut saya FPI jangan diberangus. Biarkan dia hidup. Akan tetapi terhadap tokohnya jika berbuat di luar nalar hukum, menentang hukum, mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus berhadapan dengan aparat hukum.

Jika FPI diberangus bersama dengan organisasi lainnya yang berbeda dengan pemerintah, akan menjadi pintu masuk bagi mereka (pembenci Jokowi) untuk mendiskreditkan dan memojokkan Jokowi. Biarkan organisasi mereka hidup. Akan tetapi begitu mereka berbuat salah, tangkap. Jika ini bisa dilakukan, Jokowi benar-benar menegakkan demokrasi.

Selain PKI dan organisasi  underbownya, Hisbuttahahrir dan semacamnya, dan organisasi teroris yang mungkin ada, jangan lagi ada ormas yang dibreidel. Akan tetapi jika tokoh organisasi berbuat melanggar hukum, mereka harus bertanggung jawab di depan hukum. UU kita cukup banyak dan mumpuni menjerat mereka. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Kontroversi soal eksistensi Front Pembela Islam (FPI) sesungguhnya sudah berlangsung cukup lama. Sebagaimana terekam dalam berbagai media, reputasi FPI memang dianggap problematik. Dalam beberapa kasus sering bertindak melampaui fungsinya sebagai ormas. Wajar jika ada sebagian masyarakat kritis dan menentangnya. Namun ada juga sekelompok masyarakat yang mendukungnya.

Momentum berakhirnya batas waktu surat keterangan terdaftar (SKT) bagi FPI sampai Juni 2019 ini menjadi perhatian banyak pihak. Alangkah baiknya kita refleksi, mereview dan memperdebatkan kembali untuk menemukan jalan terbaik.

Kontroversi ini kian menghangat bersamaan ketegangan suasana pasca pilpres. Sebagaimana diketahui sepak terjang FPI dalam pilpres lalu berafiliasi pada blok tertentu. FPI masuk dalam pusaran dukungan politik kandidat. Wajar saja politisasi menjadi tidak terelakkan.

Jika ditarik dalam debat makro, terdapat tarik ulur antara hak dan kebebasan. Ada mengorganisir bagi masyarakat di satu sisi, sementara komitmen menjaga sikap toleransi dalam kemajemukan disisi lain.  Ini menjadi tema menarik.

Siapapun warga negara berhak untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi, berbentuk ormas sebagaimana diamanatkan konstitusi. Namun, perlu dicatat, siapapun juga harus taat pada azas dan prinsip yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945, serta peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, kita semua dituntut saling menghormati, berkomitmen mengelola perbedaan dan menjaga kemajemukan dalam persatuan Indonesia. 

Fakta tentang keragaman identitas agama, etnis, afiliasi sosial budaya tidak boleh saling dinegasikan. Sebaliknya perlu dijaga agar mampu hidup berdampingan.

Kontroversi FPI pada dasarnya dalam pusaran itu. Jika FPI ingin tetap eksis dan dihargai oleh negara dan masyarakat, maka sudah seharusnya taat pada nilai-nilai dan aturan sebagaimana konsensus bersama dalam konstitusi itu. Masalahnya adalah, seringkali FPI justru terjebak pada produksi dan reproduski tindakan yang melampaui hak dan kewenangannya. Bahkan tidak jarang melakukan tindakan kekerasan.

Publik tahu masalah ini. Disitulah reputasi FPI dinilai kontraproduktif. Banyak kasus yang melahirkan berbagai reaksi negatif masyarakat. Dari situlah, kuncinya sederhana, kembalikan ormas pada fungsinya dan selaraskan dengan konstitusi, jangan melampaui haknya. Imbangilah dengan komitmen dan kewajibannya sebagai ormas yang bermakna untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Kita tahu, masyarakat Indonesia makin dewasa dan mengerti dalam menilai ormas. Apalagi umat Islam di Indonesia dengan jumlah ratusan juta, tidak boleh diklaim kepentingannya oleh ormas tertentu yang melabelkan nama Islam. Padahal kadang terjebak kontroversi. Hal demikian tentu berpotensi terjadi distorsi karena klaim representasi. 

Tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat saat ini adalah, kembalikan ormas pada jati dirinya, tilik ulang relevansinya dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ormas hendaknya mampu memberdayakan, mengadvokasi, mengedukasi serta mendorong partisipasi dalam pendalaman demokrasi Indonesia mencapai kesejahteraan. Jangan sebaliknya, menstimulasi perselisihan dan kontestasi klaim yang kontraproduktif. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Stabilitas Sangat Berdampak Pada Ekonomi             Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan             People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan