Ekstraksi Air Tanah Jakarta Berlebihan
berita
Politika

Sumber Foto :  twitter.com

24 October 2017 07:13
Krisis air tanah di Ibu kota kian mengkhawatirkan. Ambang batas aman 30 persen, namun di Jakarta pemakaian mencapai 64 persen. Berdasarkan temuan Pemprov DKI, sejumlah gedung di Jakarta diduga menyedot air tanah tanpa izin. Kok bisa? Semudah itukah praktek ini dilakukan?

Sejak 2009 telah berlaku aturan ketat dalam penggunaan air tanah sektor komersial melalui Pergub No 37 Tahun 2009 yang diterbitkan masa Gubernur Fauzi Bowo. Tarif pajak air tanah menjadi lebih tinggi dari tarif  PAM. Dengan regulasi ini, mengapa aktivitas penyedotan air tanah tanpa izin tetap marak? Minimnya pengawasan atau Pemprov DKI sudah kecolongan?

Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah, Ikhwal Maulana mengatakan, temuan sumur ilegal pada gedung tak seluruhnya langsung ditutup. Pemilik sumur ilegal hanya membayar denda administrasi seperti ketentuan. Padahal dari berbagai penelitian, pembaruan air tanah memakan waktu puluhan tahun. Ironis. Pemprov DKI terkesan hanya mengejar pajak tanpa memperhatikan keberlanjutan air tanah. Padahal sanksi administrasi tidak bisa mengembalikan air tanah, kan? Alhasil masalah pencurian air tanah kerap terjadi karena pengawasan pemerintah maupun masyarakat sangat minim.

Di sisi lain, akses informasi data pemanfaatan komersial air tanah tertutup rapat. Konon pejabat berwenang menutup akses publik terhadap data yang ada di instansinya, meski seharusnya data ini masuk kategori informasi publik.

Ambil contoh, konon kasus apartemen Lexington di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Warga memprotes pemakaian air tanah dalam pembangunan proyek. Pihak pengembang tidak bisa menunjukan bukti mereka membeli air dari pihak ketiga. Kasus ini dilaporkan ke Pemprov. anehnya, meski sempat mengacam pengembang yang dinilai telah melanggar  proyek itu tetap berjalan tanpa sanksi. Hingga kini publik belum memperoleh informasi sanksi yang dikeluarkan, seharusnya akses informasi masuk kategori informasi publik.

Upaya menutupi penggunaan air tanah Jakarta tentu saja menimbulkan ekses. Publik mulai mempertanyakan kinerja Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) dalam menempatkan pengelolaan air berkelanjutan sebagai prioritas. Nah sejauh mana Anies-Sandy menyikapi ekstraksi air tanah yang kian kronis ini? Bagaimana dengan konsep kebelanjutan sumber daya air? Masak untuk ngantor mesti mandi pakai segalon air kemasan.

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF