Eks Koruptor Nyaleg? No..! Yes..! No..!
berita
Politika
Sumber Foto : berita9.net (gie/watyutink.com) 31 May 2018 12:00
Penulis
Sudah dua bulan polemik larangan eks narapidana (napi) korupsi nyaleg tak kunjung usai. Pro-kontra terjadi di antara para penyelenggara negara. Selasa (29/5), Presiden Jokowi pun angkat suara. Ia menyatakan mantan napi korupsi memiliki hak politik. Karenanya, Jokowi menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji ulang larangan tersebut. Namun pernyataan itu disayangkan beberapa pihak. Pertanyaannya, mengapa polemik ini tidak kunjung menemui titik temu?

Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati aturan larangan bekas koruptor nyaleg tak sejalan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada initinya, pasal tersebut membolehkan mantan napi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sepanjang terbuka dan jujur menyampaikan kepada publik bahwa mereka seorang eks napi.

Namun KPU mengabaikan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar 22 Mei itu. Sehingga tetap mengatur rumusan larangan eks koruptor jadi caleg dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Rancangan PKPU--yang rencananya akan segera disahkan. Lembaga penyelenggara pemilu ini berdalih memiliki kewenangan dalam membuat aturan, sebagaimana putusan MK yang menyatakan  KPU sebagai lembaga independen. Lalu, apakah polemik ini lantaran pebedaan tafsir hukum? Atau, semata-mata upaya pembenaran atas pendapatnya masing-masing?

Jika melihat konsep pemidanaan, hukuman bisa disimpulkan sebagai penebusan ‘dosa’ atas perbuatan tindak pidana dan untuk menimbulkan efek jera. Sehingga pelaku tindak pidana sudah bersih dari ‘dosa’ begitu usai menjalani hukuman yang diterimanya. Artinya, mereka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya.

Namun, apakah adanya larangan bekas koruptor nyaleg menandakan bahwa pemidanaan kita tak menimbulkan efek jera? Jika benar demikian, argumen KPU yang ingin menciptakan lembaga legislatif bersih dari persoalan korupsi cukup beralasan. Pun begitu, bukankah nyaleg-nya eks koruptor berpotensi akan melakukan kejahatan yang sama begitu terpilih menjadi anggota legislatif?

Namun, kelompok yang menentang beranggapan Pasal 8 ayat (1) huruf j Rancangan PKPU justru membatasi hak politik seseorang, yaitu hak dipilih. Lebih-lebih beleid ini dinilai bertentangan dengan Pasal 240 UU Pemilu. Apalagi, PKPU hakikatnya merupakan peraturan teknis atas undang-undang.

Kalau mengacu kepada tata peraturan perundang-undangan, larangan mantan napi korupsi jadi caleg ini tak hanya melanggar Pasal 240 UU Pemilu. Tetapi bisa bertentangan juga dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi--yang intinya, mantan terpidana mempunyai hak dipilih. Namun yang menjadi pertanyaannya, peraturan manakah yang sejatinya berpihak kepada kepentingan masyarakat? Aturan larangan nyaleg bagi mantan napi korupsi atau aturan-aturan yang membolehkannya?

Seorang koruptor tidak memiliki pertanggungjawaban pidana lagi begitu usai menjalani hukuman. Tetapi, apakah bangsa ini serta merta membolehkannya untuk menduduki jabatan publik atas nama hak politik? Lalu, di manakah makna pejabat yang berintegritas?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Saya sangat setuju mantan koruptor tidak boleh atau tidak punya hak mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Tetapi, karena ini berkaitan demgam menghilangkan hak  politik seseorang, maka pertanyaannya siapa yang berwenang memotong hak politik seseorang?

Pasal 10 KUHP tentang jenis hukuman, pencabutan hak politik itu termasuk hukuman tambahan, dan ini sudah pernah dijatuhkan pada beberapa narapidana korupsi (napikor) seperti Anas Urbaningrim atau beberapa kepala daerah. Anas sendiri sekarang sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Jadi, sebenarnya mencabut hak politik itu adalah kewenangan hakim yang didasarkan pada undang-undang dalam hal ini Pasal 35 KUHP.

Atas dasar itu, maka seharusnya larangan mencalonkan diri (= pencabutan hak politik) dilakukan melalui peraturan setingkat undang-undang.

Jika sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap ada situasi darurat pencegahan korupsi dengan pembatasan hak terhadap mantan napikor, boleh saja KPU menjalankan kewenangan adminstratifnya membuat regulasi itu. Tetapi ini rentan untuk di judicial review ke Mahkamah Agung, karena yang diatur itu hak politik seseorg, bukan hak administratif.

Tinjauan dan argumen sosiologis terhadap pelarangan eks napikor mencalonkan diri jadi caleg sudah sangat kuat. Tetap soal yuridiksi yuridisnya yang menghawatirkan, artinya jika JR di MA memperkuat kewenangan KPU, maka aturan itu bisa dilaksanakan dengan dasar yang kuat.

Jika memungkinkan, KPU harus mendorong Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dlm rangka pelarangan eks napikor tidak bisa men-caleg. Jika dasar hukum setingkat undang-undang belum ada, maka komprominya adalah eks napikor tetap boleh men-caleg dengan syarat men-deklare membuat pernyataan secara terbuka bahwa ia bekas napikor, agar rakyat mengetahui dan berhak untuk menentukan pilihanmya pada siapapun juga. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak tidak disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR yang diadakan pada 22 Mei 2018,  ketiga lembaga tersebut sepakat mantan narapidana, tidak terkecuali tiga kejahatan luar biasa di atas, dapat menjadi calon anggota legislatif asal secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sikap DPR, pemerintah, dan Bawaslu di atas menjadi pertanyaan publik karena larangan serupa untuk pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah disetujui DPR dan sah dalam Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018. Dalam pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU tersebut disebutkan bahwa mantan narapidana yang dapat menjadi calon bukan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi. Salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf d UU Nomor 7 tahun 2017 pun tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Tidak hanya mengecewakan KPU, hasil RDP tersebut juga mengecewakan publik. Sejak wacana ini mengemuka pada April 2018, publik ramai-ramai mendukung KPU. Sampai sekarang, sudah puluhan ribu orang menandatangani petisi dukungan untuk KPU di change.org/koruptorkoknyaleg. Sederhana, publik ingin disodorkan calon anggota legislatif yang lebih bersih. Melarang mantan narapidana korupsi juga dinilai dapat memperbaiki kinerja serta citra lembaga yang selama ini dikenal korup tersebut.

Tidak hanya itu, urgensi larangan mantan narapidana kasus korupsi memasuki arena kontestasi elektoral juga berangkat dari adanya fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi, lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman. Di antaranya, Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah), Mochammad Basuki (Ketua DPRD Jawa Timur), dan Aidil Fitra (Ketua KONI Samarinda).

KPU hanya memastikan bahwa syarat larangan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya diberlakukan pada pencalonan presiden dan wakil presiden (vide Pasal 169 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017) dan pencalonan anggota DPD saja, tapi juga diterapkan bagi para calon legislator di parlemen. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN hanya akan terwujud jika baik presiden dan wakil presiden beserta DPR dan DPRD-nya diisi oleh figur-figur yang bersih dan tidak bermasalah hukum terkait tindak pidana korupsi. Merupakan perlakuan yang diskriminatif kalau KPU membedakan pengaturan antara calon anggota DPD denggan calon anggota DPR dan DPRD.

Dengan demikian, kami mendukung penuh pengaturan yang dibuat KPU tersebut. Dalam pandangan kami KPU memang punya kewenangan untuk membuat pengaturan teknis pencalonan anggota DPR dan DPRD. KPU sekadar menjaga konsistensi pengaturan pemilu agar pemilu bisa diselenggarakan berintegritas mulai dari penyelenggara, penyelenggaraan, dan juga hasilnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Apa kepentingan publik yang hendak dilindungi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan diterbitkannya larangan mantan napi korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif? Itu pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh KPU dengan data dan fakta yang kuat. Karena, ada dua hak asasi yang sedang dipertentangkan. Pertama, hak untuk dipilih bagi calon pemimpin dalam kontestasi pemilu. Kedua, hak untuk memilih pemimpin yang bersih bagi seluruh pemilih.

Tentu saja pembatasan hak bisa dilakukan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Dalam hal ini adalah pemimpin yang berpotensi tidak korupsi dan tidak mengganggu pelayanan publik karena potensi korupsi yang dilakukannya. Pembatasan hak publik harus melalui uji kepentingan publik. Jika KPU hendak membatasi hak politik seseorang, maka KPU harus menunjukkan kepada publik berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu; berapa, bagaimana, dan kenapa mantan narapidana korupsi mengulangi tindakannya ketika terpilih kembali sebagai pejabat publik? Apakah signifikan?

Data-data ini merupakan basis argumen yang kuat. Tanpa data-data tersebut, saya kira KPU lebih baik mengurungkan niat untuk menerapkan aturan pelarangan napi korupsi sebagai calon anggota legislatif karena: pertama, ini berkaitan dengan hak politik seseorang, maka pencabutan hak politik juga melalui proses yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, perlu dijelaskan kepada publik, bagaimana kewenangan KPU dalam menyusun peraturan? Apakah boleh KPU memutuskan terkait pencabutan  hak asasi seseorang? Bagaimana kewenangan KPU dengan pengadilan?

Kalau saja KPU mampu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di atas kepada publik, saya kira kontroversi ini bisa diantisipasi dan ditangani dengan baik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Gagasan larangan terhadap caleg mantan koruptor akan menjadi ideal jika diatur melalui undang-undang. Mengingat, melalui legislatif sebuah hak dapat dilakukan pembatasan. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan lebih baik menjadi inisiator perubahan UU Pemilu dengan memasukan beleid larangan eks koruptor menjadi caleg ke dalamnya.

Dengan langkah itu, maka dapat membendung banjir kritik kepadanya. Lebih dari itu, gagasan KPU yang dituangkan ke dalam undang-undang juga akan lebih legitimate, karena undang-undang merupakan produk dua lembaga representasi rakyat ketimbang hanya sekadar peraturan KPU yang cenderung rapuh jika dilihat segi jenis dan hierarkinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ikhtiar memasukan larangan pada undang-undang, tentu bukanlah ikhtiar akhir dalam desain besar pencegahan 'budaya' laten korupsi. Larangan tersebut, lebih kepada upaya pemberian shock therapy kepada parpol agar lebih selektif dalam memajukan kadernya pada panggung politik pemilihan umum.

KPU dan stakeholder terkait, harus tetap berupaya melakukan sejumlah terobosan lain untuk memberangus korupsi pada sektor legislatif. Sejumlah upaya yang harus dilakukan, antara lain dengan terus mendorong lembaga pengawas untuk lebih mengetatkan pengawasan pada lembaga-lembaga pemerintahan. Di samping itu, optimalisasi penggunaan alokasi anggaran negara untuk biaya kampanye pemilu harus terus dilakukan guna meminimalisir biaya kampanye yang mahal.

Ikhtiar lainnya, ialah dengan mendorong pembangunan soliditas massa yang berbasis pada kepentingan bangsa. Gerakan-gerakan massa tidak boleh lagi didasarkan pada ikatan-ikatan primordial atau ikatan-ikatan politik pada figur calon tertentu.

Soliditas massa harus dibangun pada alas antikorupsi dan penentangan terhadap wakil di parlemen terpilih jika kiprahnya melenceng dari janji untuk berkontribusi dan tidak amanah. Dengan kata lain, adanya partisipasi yang konstruktif dari massa diharapkan akan terbangun budaya politik baru yang memiliki kongruensi dengan nilai-nilai demokrasi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran

Presiden Jokowi menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Sebetulnya, penolakan Jokowi bertentangan dengan Nawacita yang ingin menciptakan revolusi sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Untuk itu, kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA)--yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) bersama CBA (Center For Budget Analysis)--meminta kepada KPU untuk tetap berjihad melawan koruptor dengan cara melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai caleg.

Diperkirakan eks koruptor yang akan ikut menjadi caleg pada 2019 akan semakin banyak dan meningkat. Berdasarkan data pada tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus pidana korupsi dengan mengalami kerugian negara hingga mencapai Rp1.5 triliun. Dan Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 1.298 tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan peningkatan kerugian negara mencapai Rp6.5 triliun.

Kalau mantan koruptor tidak dilarang menjadi caleg, maka partai politik bisa dikuasai oleh eks para koruptor. Bukan hanya merusak partai politik, tapi juga bisa merusak lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu, alasan lain kenapa eks napi korupsi harus dilarang menjadi caleg, jika dibiarkan mereka jadi caleg merupakan maka itu bentuk ketidakadilan bagi caleg miskin. Ditengarai mantan napi korupsi ini masih memiliki harta kekayaan tersembunyi dan melimpah yang bisa mempengaruhi para pemilih.

Pada saat mantan napi korupsi diproses hukum, para penyidik tidak menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada banyak tersangka koruptor. Sehingga harta tersangka korupsi ini masih masih aman tersimpan untuk modal politik.

Selain itu, kami menengarai harta kekayaan eks koruptor ini bisa digunakan sebagai modal untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Harta kekayaan ini juga bisa digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat terpilih.

Dengan demikian, kami dari ALASKA menolak mantan napi korupsi menjadi caleg. Mereka tidak pantas mewakili rakyat, karena mantan napi ini sudah memiliki dosa besar terhadap masyarakat dengan mencuri uang rakyat dan memiskinkan rakyat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir