Efek Mahathir Realistiskah Hadir di Indonesia?
berita
Politika
Sumber Foto : majalahdunia.com (gie/watyutink.com) 30 May 2018 19:00
Kemenangan koalisi oposisi dalam pemilu Malaysia yang digelar pada Rabu (9/5/2018) memastikan Mahathir Mohamad untuk duduk kembali di kursi perdana menteri. Drama politik negeri jiran tersebut tak urung membuat pemerhati politik tanah air berhitung ihwal kemungkinan adanya efek domino dari peristiwa tersebut.

Terlebih, isu populis yang dikampanyekan kelompok oposisi Malaysia dianggap memiliki kesamaan irisan isu dengan Indonesia, seperti semakin menumpuknya utang Malaysia akibat gencarnya proyek infrastruktur, ancaman instablitas keamanan dalam negeri akibat membanjirnya tenaga kerja China yang dibawa bersamaan dengan masuknya investasi China ke negeri jiran. Isu ini serupa dengan isu-isu yang terjadi di Indonesia. Akankah kemenangan kubu oposisi di Malaysia punya dampak terhadap pertarungan politik Indonesia pada Pilpres 2019 nanti? Atau hanya kegenitan para politisi dan pengamat politik yang mencoba mengaitkan hasil pemilu Malaysia dengan situasi politik mutakhir di dalam negeri?

Kubu oposisi, pasti punya keinginan kuat untuk menumbangkan kekuasaan petahana melalui pemilu. Tetapi, menyamakan peta politik Malaysia dengan konfigurasi politik tanah air, apakah relevan? Terlebih lagi, banyak pengamat menilai kalangan oposisi tidak memiliki sosok serupa seperti Mahathir Mohamad. Bahkan realitas politik hari ini,  kelompok oposisi masih bergantung pada sosok Prabowo Subianto yang diharapkan pendukungnya untuk secara resmi maju dalam pencalonan presiden Agustus 2019 nanti. Meski begitu, kemenangan Mahathir ini sepertinya akan digoreng menjadi tambahan 'amunisi' kubu oposisi di tanah air dalam berkampanye nanti.

Memang kemenangan kembali Mahathir, sebagai seorang politisi gaek, yang berumur 92 tahun kemudian memicu munculnya berbagai ‘spekulasi politik’ di tanah air. Spekulasi yang merujuk pada dua orang tokoh yang memiliki kesamaan dengan Mahathir: sama-sama politisi gaek, sama-sama pernah menjadi pemimpin bangsa, dan sama-sama masih aktif dalam partai politik hingga saat ini, yakni Megawati Sukarno Putri dan Soesilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang kemudian membuat para loyalis kedua tokoh tersebut untuk ‘latah’ mendorong kembali Megawati dan SBY untuk comeback dalam konstetasi Pilpres 2019 ketimbang menjadi kingmaker.

Spekulasi ini semakin menguat setelah Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengungkapkan, kalau tidak ada aturan baku yang menyebutkan mantan presiden dilarang maju lagi jadi capres setelah lengser. Namun, apakah kemenangan Mahathir menggoda Megawati dan SBY untuk kembali maju pada Pilpres 2019? Jika kemudian Megawati dan SBY jadi meniru langkah Mahathir, bagaimana dengan "tudingan miring" rapor merah kasus BLBI dan Bank Century? Lantas, bagaimana nasib Jokowi jika Megawati ikut maju di Pilpres 2019?

Menariknya, bila kita memakai rasionalisasi kalau Mahathir yang berumur 92 tahun masih enerjik dan bersedia tampil mencalonkan diri sebagai kandidat perdana menteri, mengapa Megawati dan SBY yang jauh lebih muda sampai saat ini "tidak berani" mengkampanyekan atau sungkan muncul sebagai capres? Apa iya keduanya telah kehilangan pendukung? Atau jangan-jangan karena kasus yang kembali mencuat setelah sekian lama redup?

Membaca beban politik figur mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut memunculkan pertanyaan menggelitik, apakah beban politik Megawati dan SBY di masa lalu, akan mematahkan efek Mahathir  pada konstetasi Pilpres 2019 nanti?

 Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Memang apa pun bisa terjadi di dunia politik menjelang perhelatan Pilpres 2019. Walaupun kenyataan yang ada seorang Mahathir yang sudah berumur uzur menang dalam Pemilu Malaysia, apalagi melawan kekuatan Razak yang seharusnya tidak tertandingi yang didukung oleh partai terbesar di MalaysIa dan incumben.

Tapi kenyataanya berbeda. Hal itu disebabkan oleh situasi dan kondisi yang ada saat ini di mana-mana rakyat Malaysia merasa dizolimi oleh Razak dengan indikasi korupsi yang dilakukannya, sehingga sebagian besar rakyat Malaysia ingin mengganti Razak.

Keinginan tesebut akan bisa diwujudkan hanya dengan mendorong Mahathir maju untuk mengimbangi kekuatan Razak. Keinginan itu dapat terwujud dengan tumbangnya Razak, dengan harapan nantinya Mahathir dapat mengembalikan situasi di Malaysia agar lebih baik. Itu yang sebenarnya yang terjadi dengan terpilihnya kembali Mahathir di usia yang sangat tua.

Tetapi situasi ini sangat berbeda dengan situasi yang ada di Indonesia saat ini yang tidak lama lagi akan menghadapi pilpres. Dengan memperhatikan prestasi Jokowi sebagai incumben yang bagus terutama di bidang infrastruktur, maka sepertinya kemungkinan-kemungkinan atau wacana dari politisi-politis negeri ini untuk mencalonkan tokoh-tokoh tua kita di ajang pilpres ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat sudah terlalu dekatnya pendaftaran capres-cawapres. Di samping itu koalisi Jokowi sampai detik ini cukup menunjukkan soliditasnya dengan adanya "manuver-manuver" Jokowi yang membuat koalisi parpol pendukung tidak bisa bermanuver.

Pertanyaan yang bisa muncul apakah kita akan kembali mundur karena akan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang pernah memimpin negeri ini yang kita sama-sama tau sepak terjang dan prestasinya memimpin negeri ini?

Kalau untuk Jokowi yang memimpin hampir 4 tahun ini cukup lumayan prestasi beliau, dan memulihkan kepercayaan rakyat walau pun di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Walaupun situasi politik saat ini akan memungkinkan tokoh-tokoh tua kita untuk ikut berkompetisi karena masih gamangnya 2 kandidat capres Jokowi dan Prabowo dalam menentukan cawapresnya dan adanya tarik-menarik di antara mereka. Namun, sepertinya agak sulit terwujudnya wacana bu Mega.dan SBY untuk ikut bertarung.

Wacana ini tidak lebih dari keinginan segelintir orang-orang dan kelompok yang panik saja yang ingin memanfaafkan situasi agar koalisi parpol pendukung Jokowi goyah. itu sepertinya skenario yang ingin dimunculkan agar Prabowo dapat melaju dengan tenang dan memenangkan pilpres.

Wacana-wacana atau skenario-skenario seperti ini tidak semudah membalik telapak tangan mengingat pendaftaran pilpres sudah di depan mata.

Dan yang paling penting saat ini Jokowi semakin inten melakukan sosialisai-sosialisasi ke daerah-daerah yang berkaitan dengan tugas kenegaraan yang beliau emban. Jokowi hebat dengan jargon kerja..kerja...kerja, sangat efektif menaikkan kepercayaan rakyat untuk memimpin negeri ini.

Yang pasti sepertinya sangat sulit untuk dimunculkan kembali tokoh-tokoh lama dan sudah tua-tua untuk bertarung lagi di Pilpres 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Nostalgia politik sah-sah saja. Sepanjang ada kemauan politik yang kuat dari masyarakat semua bisa terjadi. Ini dicontohkan oleh Mahatir mohamad menjadi perdana menteri lagi pada usia 92 tahun.
Baik pak SBY atau ibu Mega adalah generasi tua. Jika berbicara efek mahatir, apakah bisa merembes pada urat nadi perpolitikan indonesia? Saya menilai terlalu sulit untuk mewujudkan kedua tokoh tersebut.

Pertama, Mahatir sudah menunjukkan keberhasilan politik di Malaysia di berbagai bidang. Bahkan fundamen pembangunan Malaysia bisa maju saat sekarang ini salah satunya buah karya Mahathir. Sehingga Mahatihr dengan mudah menilai pemerintah Tun Razak dengan segala sisi kelemahannya. Walaupun kedua-duanya sama-sama dari UMNO. Kemandirian politik Mahathir menunjukkan kematangan memahami persoalan tanpa terjebak oleh partai politik.

SBY dan Megawati dalam hal ini sangat berbeda dengan Mahatir. Keduanya belum bisa menoreh tinta emas pada masa pemerintahan dengan baik. Megawati dengan kasus penjualan BUMN, SBY kasus proyek-proyek mangkrak dan kader bergelimpang korupsi.

Kedua, UUD 1945 telah membatasi seorang untuk bisa menjadi presiden lebih dari 2 periode. Artinya perlu ada amandemen kembali untuk merubah pasal-pasal yang memberi kekuatan hukum untuk bisa terpilih kembali. Jika memungkin tentu megawati. Tapi persoalannya sejauh mana nilai jual keterpilihannya ketika memaksakan diri maju. Dalam hal ini saya kira Megawati sangat memahaminya.

Ketiga, partai politik dengan sistem multi partai sangat sulit menciptakan chek and balance secara baik. Multi partai sangat memungkinkan ada berbagai pandangan yang beragam dan keputusannya sering sangat politis. Dari sini pertimbangan-pertimbangan keputusan hanya bersifat seremonial dan pragmatis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sekalipun politik itu penuh kemungkinan yang susah dirasionalkan, tapi rasanya imposible untuk "me-Najibkan" Jokowi atau  "me-Mahathirkan" Bu Mega dan Pak SBY.

Ada kelompok yang menilai kinerja Jokowi jeblog dan isu-isu lain yang tidak sedap aromanya pada Jokowi, sehingga Indonesia harus diselamatkan dengan "Ganti Presiden 2019". Isu itu belum bisa menggetarkan jagad nusantara, kekuatan silent masih merasakan nyaman dengan gaya Jokowi yang sederhana, proletar dan tanpa jarak dengan rakyatnya, dan perasaan itu mengalahkan isu kegagalan kinerja Jokowi.  

Faktor lain, nyaris tidak pernah terdengar penyalahgunaan kekuasaan (baca: ajimumpung) dari keluarga besar Jokowi selama hampir empat tahun berkuasa.

Dari dua faktor tersebut rasanya nyaris tidak akan berdampak "Efek Mahathir " pada Pilpres 2019. Justru bisa dibaca sebaliknya, gaya kepemimpinan Jokowi berpengaruh pada kemenangan pak Mahathir.
Wallahu a'lam bishawab. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Siapa pun punya hak untuk maju sebagai capres/cawapres, termasuk JK yang diminta maju lagi karena belum 2 kali menjabat dengan presiden yang sama.

Secara konstitusional Bu Mega masih punya hak untuk maju, karena belum pernah menjabat 2 kali, Beliau sangat paham politik, cukup mumpuni didukung kader yang militan, yang penting perlu pendamping dan menteri yang amanah dan kompeten.

Demikian juga SBY.  Andaikata JK masih dimungkinkan untuk maju, maka SBY juga belum pernah berpasangan dengan wapres yang sama, jadi boleh maju lagi. SBY sangat mumpuni untuk membangun negara, dengan pengalaman yang luas.

Menjadi presiden bukan persoalan usia, tapi kapabilitas, kompetensi, kejujuran, sikap negarawan sangat diperlukan untuk.memimpin bangsa yang besar ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Terpilihnya Mahathir sebagai PM Malaysia di usia 92 diluar kelaziman. Peristiwa ini termasuk sebuah keajaiban atau keunikan politik. Betapa tidak, tokoh sudah uzur ini, mampu memobilisasi dukungan rakyat  mengalahkan koalisi pemerintah. Kemenangan Mahathir telah mengundang diskusi, analisis, mengisi ruang diberbagai media massa, bahkan menginspirasi sebagian para aktivis dan elite politik di tanah air.

Analisis spekulatif pun bermunculan. Bukan tidak mungkin, para veteran politik seperti Megawati, SBY ingin comeback dalam kontestasi Pilpres 2019. Hal ini, sangat terbuka dan sangat mungkin. Di tengah  merosotnya pamor Jokowi, dan kekecewaan Megawati pada Jokowi, bisa jadi dia akan maju sebagai capres sekaligus menyelamatkan partainya, meski pun juga ditenggarai memiliki rapor merah kasus BLBI.

Demikian pula SBY, akan mendorong capres ketiga untuk membayang bayangi Prabowo atau Jokowi.  Skenario ini, logikanya sederhana. SBY sangat berkepentingan menaikkan bargaining position, agar dosa politiknya tidak dibongkar oleh capres terpilih. Kasus bank Century kini mencuat lagi, yang syarat politis, tetapi misteri dibalik kasus itu menyimpan jejak kejahatan kerah putih. Dan sukar dibantah pula, jika  bidikan itu dialamatkan ke SBY.

Kunci sukses Mahathir adalah karena ia seorang negarawan yang penuh prestasi di masa pemerintahannya. Ia bukan pemimpin pecintraan. Prestasinya terukir di sanubari rakyat Malaysia. Kenegarawananya sebagai pemimpin yang bersih adalah legitimasi politik yang mampu menggerakkan perubahan nyata. Ia tidak punya beban masa lalu. Sehingga ia berhasil memajukan bangsanya. Dan ironisnya, setelah ia lengser 15 tahun, ia terpaksa kembali terjun kegelanggang politik, untuk menyelamatkan bangsanya dari ancaman krisis politik dan ekonomi, sebagai warisan pemerintahan yang korup di bawah kepemimpinan Najib.

Faktor Mahathir, sebagai kekuatan perubahan tentu tidak berlaku sepenuhnya sebagai bahan perbandingan.

Peran Elite politik pasca Orde Baru belum menjadi faktor perubahan signifikan. Reformasi yang tertatih tatih, sedang menguji komitmen para elite politik negeri ini.

Siklus kepemimpinan melalui pilpres akan melihat peluang perubahan sebagai faktor perubahan. Karena itu, melalui pilpres siapakah yang berpeluang untuk mendorong perubahan yang diharapkan oleh rakyat?

Apakah peluang itu ada pada Prabowo? Juga belum tentu, meskipun legitimasi Jokowi terus merosot.

Namun suatu realitas yang patut dipertimbangkan adalah, meskipun Prabowo ditenggarai punya beban masa lalu, terlibat pelanggaran HAM, ia tetap memiliki peluang signifikan. Apalagi kampanye negatif yang dialamatkan kepadanya, hingga hari ini belum terbukti. Juga tindakan korupsi atau kejahatan ekonomi selama ia berkuasa.

Kekalahan tipis dalam perolehan suara pada pilpres lalu, ternyata kampanye hitam yang dimainkan oleh lawan politiknya tidak terkonfirmasi. Artinya, Prabowo tetap memperoleh suara signifikan.

Peluang bagi Prabowo, sebagai koalisi oposisi untuk mengalahkan Jokowi pada pilpres 2019, tidak bisa dipandang remeh. Jika dilihat serangan yang dilancarkan oleh kubu Prabowo telah pun merepotkan Jokowi. Tampaknya, koalisi Prabowo, jeli dan mampu  memainkan berbagai isu-isu strategis sebagai titik lemah pemerintah Jokowi. Misalnya, kampanye "2019 ganti presiden" telah menjadi energi politik bagi koalisi Prabowo. Isu ini terus menggelinding ditengah masyarakat, dan mampu mencuri perhatian publik,  sehingga dukungannya pun meluas. Distorsi kebijakan Jokowi terhadap umat islam, seperti kasus Ahok,  kriminalisasi ulama, pembubaran HTI, terorisme, daftar rekomendasi 200 penceramah dan isu lainnya, sangat berkontribusi melemahkan legitimasi Jokowi.

Karena itu, meskipun pengalaman perubahan politik di Malaysia, Mahathir faktor tak sepenuhnya berlaku dalam realitas politik Pilpres 2019. Namun kepiawaian koalisi Prabowo memainkan isu strategis yang menyentuh kepentingan rakyat, setidaknya menggambarkan bagaimana Mahathir mampu meyakinkan rakyat Malaysia. Bahwa masa depan mereka dalam keadaan bahaya.

Jika pemerintahan Jokowi tidak mampu meyakinkan rakyat hingga pemilu 2019. Apa lagi ditambah carut marut ekonomi dan politik, maka peluang akan terbuka bagi Prabowo. Ia akan muncul sebagai tokoh alternatif dibandingkan tokoh lain. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Dunia politik memiliki maksim dan hukum tersendiri. Peluang, momentum, dan peristiwa politik senantiasa silih berganti mewarnai panggung politik. Kekuasaan berganti, aktor politik pun berganti wajah.

Apa yang terjadi di Malaysia, adalah khas Malaysia. Mahathir Mohamad comeback again di kekuasaan politik karena persoalan peluang, momentum, dan tuntutan sejarah. Dan bagi masyarakat Malaysia, usia Doktor M yang sudah senja tidak menjadi faktor penghambat gelombang dukungan rakyat untuk gerakan reformasi. Mahathir menjadi simbol gerakan perubahan. Motor dari gerakan reformasi.

Bagaimana dengan Indonesia?

SBY telah menjabat sebagai presiden dua kali. Secara konstitusi, peluang SBY telah tertutup, kecuali ada amandemen UUD 1945 bahwa menjadi presiden/ wapres bisa lebih dari dua kali (meski tidak berturut-turut).

Megawati secara konstitusi masih dapat mencalonkan sebagai calon presiden. Tapi rasanya tidak mungkin karena sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati telah mengumumkan Jokowi sebagai calon presiden.

Dari peta, sejarah, dan konfigurasi politik, Indonesia berbeda dengan Malaysia. Namun kondisi Malaysia saat ini hampir mirip dengan kondisi reformasi Indonesia 1998 lalu. Gelora reformasi di Malaysia yang menuntut perubahan rezim yang korup dan otoriter mendapat dukungan dari rakyat dan kelompok civil society. Tumbanglah rezim Najib di pemilu.

Dari suasana kebatinan masyarakat Indonesia, rezim kekuasaan harus mempertimbangkan proses regenerasi. Apa yang terjadi di Malaysia kemungkinan tidak akan terjadi di Indonesia. Regenerasi bagi masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan. Alih generasi adalah tuntutan sejarah. 

Di samping itu, kondisi obyektif bangsa Indonesia saat ini berbeda dengan Malaysia sehingga kelahiran kembali Mahathir Mohamad di dunia politik tidak akan terjadi di Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Ketua Badan Bantuan Hukum PA GMNI

Mahathir merupakan paduan seorang negarawan dan politisi handal, di waktu mudanya dia sudah mampu melihat persoalan-persoalan ekososbud Malaysia serta merumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Pikiran politiknya dituangkan dalam buku "Dilema Melayu". 

Meskipun banyak yang menuduh pandangan politiknya berbau rasis, di mana sangat membela pribumi, namun beliau meyakini itulah cara yang harus ditempuh jika ingin kehidupan berbangsa dapat berjalan harmonis.

Pada saat beliau dipercaya jadi perdana menteri maka visi serta pikiran politiknya yang sudah digagas sebelumnya diterapkan dengan sebaik-baiknya.Di bawah pemerintahan Mahathir ekonomi Malaysia tumbuh begitu pesat, bahkan mengalahkan indonesia yang notabene saat itu sudah jauh lebih maju dari Malaysia.

Mahathir berhenti dengan meninggalkan prestasi yang tidak bisa dibantah oleh siapa pun.

Pada masa pemerintahan Najib Razak, Mahatir melihat di samping korupsinya yang dinilai keterlaluan,  kebijakan politik Najib juga dinilai sudah tidak sejalan dengan visi politiknya, terutama mengenai  investasi China dalam bentuk utang yang dianggap dapat merusak Malaysia.  

Keadaan inilah yang  memantik  "spirit politik" Mahathir kembali mengelora meski pun usianya sudah uzur. 

Ternyata rakyat Malaysia mempunyai pandangan yang sama dengan Mahathir.  Meski  dari segi umur sudah "tidak layak" namun faktanya Mahathir kembali dipercaya memimpin Malaysia.

Mahatir yang sudah berumur 92 tahun membuktikan bahwa  pemahaman  kebangsaan yang baik, gagasan politik yang genuine dan kuat serta konsistensi dalam menerapkan gagasan merupakan "kekuatan" yang menjadi faktor penting bagi Mahathir mendapatkan kembali kepercayaan publik.

Ketika pak jokowi mencalonkan diri menjadi Presiden 2014 pun disamping kesederhanaannya  yang memikat beliau juga mengusung visi dan gagasan politiknya Bung Karno dengan Trisakti dan Nawacita dan nampaknya itu berhasil.

Terpilihnya kembali Mahathir membuktikan bahwa gagasan yang kuat serta track record yang jelas bisa menafikan faktor usia yang seharusnya sudah tak layak,  sama halnya dengan alm Gus Dur yang bisa terpilih sebagai Presiden RI meskipun penglihatannya kurang sempurna.

Naiknya Mahathir tentu menggoda politisi-politik tua  untuk coba mematut-matut diri dalam Pilpres 2019. Namun mereka harus introspeksi apakah memilki "kekuatan" seperti Mahathir? Maaf jika hanya bermodal gagasan-gagasan instant, templeted  dengan jargon-jargon populis apalagi tidak nampak "ghirah politik"  untuk membesarkan bangsa ini, maka sebaiknya lupakan impian atau amanah besar itu. Saat ini rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki gagasan jelas, pemahaman kebangsaan yang kuat serta semangat yang bergelora untuk membesarkan bangsa ini. Apakah kita punya yang demikian? Wallahuallam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF