Dukcapil: Melayani Rakyat di Bawah Ancaman
berita
Politika
Sumber Foto: translampung.com (gie/watyutink.com) 22 April 2018 10:03
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bakal dipecat kalau telat menerbitkan KTP-el. Guna mempercepat proses pelayanan pembuatan KTP-el, Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Kebijakan itu mengatur proses penerbitan dokumen kependudukan yang harus dilakukan dalam rentang waktu 1-24 jam.

Permendagri itu merespons permintaan Presiden Jokowi agar Kemendagri bisa mempercepat proses penerbitan KTP-el. Selain KTP-el, dokumen lain yang ditingkatkan kualitas pelayanannya antara lain Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah. Ini tertuang di dalam Pasal 3 ayat 1 Permendagri tersebut.

Publik menilai ini adalah langkah yang baik, sebab ada sebagian warga yang sudah terlalu lama hanya memegang surat keterangan (suket) sebagai identitas resmi warga negara. Padahal suket kerap menimbulkan masalah baru dalam hal urusan pribadi sampai data pemilih jelang pilkada. Padahal uang hasil proyek KTP-el telah dinikmati oleh oknum-oknum di eksekutif, legislatif, dan pengusaha. Namun hingga kini masih banyak warga negara yang belum memegang KTP-el sebagai identitas resmi dari negara.

Memang baik jika masyarakat dilayani secara cepat dalam memperoleh KTP-el. Namun ada yang berpendapat sebaiknya bukan hanya sekadar cepat, tapi juga tepat serta baik. Jangan sampai Kepala Dinas Dukcapil hanya berpacu melawan waktu untuk menghindari ancaman pemecatan, tapi hasil kerjanya asal-asalan. Bagus atau tidak, yang penting kurang dari 24 jam. Lalu, apakah peralatan dan SDM di Dukcapil sudah menunjang pelayanan proses penerbitan KTP-el?

Belajar dari penerbitan sertifikat tanah yang terkesan kejar tayang, kendati tujuannya baik tapi kalau tak diimbangi dengan ketersediaan peralatan dan SDM yang memadai maka hasilnya akan kurang maksimal. Alhasil bagi-bagi sertifikat justru mendapat cibiran dari mereka yang tak suka dengan Jokowi. Apakah proses kilat penerbitan KTP-el akan berjalan dengan baik serta tak menjadi celah bagi kelompok penyerang Jokowi?

Ada yang membaca Permendagri tersebut merupakan cara untuk Mendagri mengamankan kursinya selama Jokowi menjabat RI-1. Jokowi sempat mengancam akan memecat Menteri BPN/Agraria jika target pencetakan sertifikat tak terpenuhi. Bisa jadi hal yang sama juga tersirat dari pesan Jokowi. Apakah Permedagri yang mengancam ini murni untuk melayani rakyat sebaik-baiknya atau hanya untuk kepentingan mengamankan kursi semata?

Jelang tahun Pemilu 2019 bahaya kalau proses penerbitan KTP-el hanya mengejar waktu semata. Mungkin saja akan terjadi kekeliruan dalam pencetakan terkait segala aspek. Sebab bukan tidak mungkin kesalahan tersebut bisa-bisa dijadikan permainan oleh sejumlah oknum tak bertanggung jawab untuk memanipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk keuntungan pribadi.

Sudah menjadi kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melayani rakyat secara maksimal. Sanksi berat mungkin akan memacu Kepala Dinas Dukcapil bekerja keras dan serius. Namun melihat proses penerbitan KTP-el baiknya secara menyeluruh. Kalau nantinya ada keterlambatan masal dalam proses penerbitan, bukankah seharusnya Mendagri yang bertanggung jawab?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Sudah suatu keharusan bagi pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan performance atau kinerja yang baik. Ketika pelayanan publik terganggu maka secara langsung maupun tidak langsung juga akan mengganggu aktivitas sektor-sektor lainnya yang akan dicapai oleh negara maupun masyarakat.

Oleh karena itu instruksi presiden untuk mempercepat proses kependudukan merupakan kejelasan perintah dalam keharusan memberikan pelayanan publik yang seharusnya. Karena dalam praktiknya di lapangan, keterlambatan dan ketidakpekaan aparatur menjadi indikasi performance atau kinerja  yang tidak baik terhadap pelayanan publik sebagaimana seharusnya.

Adapun perdebatan terhadap perintah presiden adalah hal wajar dalam berdemokrasi apalagi menjelang tahun politik, yang terpenting  pemerintah tetap menjaga dinamika dan dialektika masyarakat di tengah perubahan sosial masyarakat. Serta dapat  merespon dengan baik realitas performance atau kinerja aparatur nya sebagai pelayan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik tetap berjalan dengan baik atau sebaliknya. Sehingga bisa menjadi koreksi pemerintah dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih tepat, baik pada proses pelibatan perumusan sampai pelibatan pelaksanaan. Bukan saja memperkaya analisis, melainkan juga memperkuat kontrol dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik itu sendiri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis 98, Politisi

Masalah KTP sejak dahulu tidak pernah kunjung berakhir. Dari proses yang terlalu berbelit, antrian panjang yang harus dilalui, pungli, sampai korupsi. Inilah wajah tata kelola kependudukan kita. 

Kependudukan merupakan hal yang strategis bagi sebuah negara. Menurut data kependudukan  dunia, Indonesia negara ke 4 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat , India dan Cina.  Kependudukan merupakan cerminan kekuatan SDM bila jumlah penduduk dilihat sebagai potensi. Namun sebaliknya bilamana jumlah penduduk dilihat dari beban maka jumlah penduduk dianggap bagian dari masalah.

Penataan kependudukan  merupakan cerminan bagaimana pemerintah dapat mengelola SDM secara baik, dari jumlah penduduk tersebut pemerintah dapat membuat stratetgi perencanaan  SDM Indonesia mau diarahkan kemana menghadapi tantangan global,  dimana persaingan  kualitas manusia menjadi  syarat utama dalam menghadapi persaingan.

Jumlah penduduk juga dapat dilihat sebagai potensi pasar bagi para  produsen. Sehingga tidak sedikit produsen berbagai produk menyasar negara-negara yang memiliki  jumlah penduduk yang cukup besar dibanjiri dengan tawaran berbagai produk .

Harus diakui persoalan data base kependudukan Indonesia masih mengalami berbagai kekurangan. Dari tahun ke tahun institusi baik yang memiliki domain pengelolaan sampai institusi pengguna masih selalu terjadi perbedaan angka. Bahkan tidak jarang orang-orang yang telah lama meninggal dunia masih terdata dalam kependudukan. Hal itu baru terlihat ketika pemerintah menjalankan program pro rakyat atau ketika menjelang pesta demokrasi.

Langkah sentralisasi data kependudukan  dengan sistem elektronik yang dilakukan secara online sampai tingkat kelurahan itu pun masih mengalami kendala. Bukan saja kendala jaringan  namun juga kendala berkaitan dengan pencetakan. Sehingga tidak sedikit penduduk Indonesia di kota-kota besar saja belum memiliki KTP elektronik. Apalagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pedalaman yang tidak terjangkau oleh teknologi informasi.

Sudah seharusnya masalah KTP ini menjadi evaluasi bersama baik pemerintah maupun masyarakat. KTP jangan dilihat hanya sekedar kartu, KTP jangan dipandang cuma jumlah dan angka-angka. Tapi KTP merupakan  instrument strategis bagi sebuah negara dalam mengukur berbagai aspek kehidupan. Karena KTP dapat menjadi ukuran  kekuatan sumber daya manusia, KTP menjadi ukuran potensi ekonomi, KTP menjadi ukuran potret masyarakat dan sebarannya.

Sudah seharusnya lilitan-lilitan masalah di sekitar KTP ini di sudahi. Sehingga Indonesia dapat mengelola data kependudukan dengan baik. Dan merencanakan strategi penguatan dan pengmbangan potensi sumber daya manusia secara terencana. Sehingga tidak ada lagi kekuatan luar dan dalam menyalahgunakan data kependudukan Indonesia akibat kelemahan pengelolaan data kependudukan untuk kepentingan dan tujuan apapun. Karena dunia saat menuntut pertarungan ke depan adalah pertarungan kualitas sumber daya manusia , bukan kekuatan sumber daya alam. Departeman Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bukan saatnya lagi saling tuding, tapi bagaimana menata dan mengelola data kependudukan dengan lebih baik. Apapun kelemahan dan kesalahannya adalah kelemahan dan kesalahan bersama. Yang sama-sama harus berbenah diri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang