Diskriminasi Pekerja Perempuan, Kapan Berakhir?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 March 2019 14:30
Watyutink.com - Banyak perempuan di Indonesia yang hingga kini masih memperjuangkan kesetaraan gender agar mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Bahkan dalam memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret lalu, ratusan aktivis perempuan dari 65 organisasi kemasyarakatan, melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka, guna menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Walaupun aksi damai tersebut hampir dilakukan setiap tahunnya dengan beberapa tuntutan untuk memperjuangkan hak perempuan, diskriminasi terhadap pekerja atau buruh perempuan di Indonesia masih cukup tinggi dan masih menjadi isu yang besar di Indonesia. Pertanyaannya, apakah masalah diskriminasi pekerja perempuan hingga kini belum dianggap penting oleh pemerintah?

Menurut juru bicara Komite International Woman's Day (IWD) 2019, pemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi hampir di setiap sektor industri. Bahkan berdasarkan hasil survey dari Federasi Afiliasi IndustriALL di Indonesia, dari 186 serikat pekerja di Indonesia sebanyak 30 persen perusahaan hanya memberikan tunjangan kepada laki-laki, 25 persen memberikan tunjangan kepada laki-laki dan perempuan, sementara sisanya tak memberikan tunjangan.

Tuntutan perempuan dalam aksi damai yang dilakukan sejak tahun 2015 lalu untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap merugikan perempuan, hingga kini juga belum ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dengan tidak adanya tunjangan bagi perempuan, upah yang layak, dan hak-hak normatif lainnya, apakah artinya pemerintah masih mengesampingkan perempuan? 

Pasalnya, dengan adanya PP 78, harapan perempuan untuk mendapatkan upah sesuai standar kebutuhan hidup tidak akan pernah terealisasi dan justru akan semakin memiskinkan perempuan. Terlebih PP 78 dinilai dapat memudahkan pihak perusahaan untuk lari dari tanggungjawab dalam membayar upah pekerja. Tidakkah itu sama saja dengan mengeksploitasi buruh perempuan?

Selain masalah upah yang murah, pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan juga masih sering terjadi, dan 69 persen perusahaan di Indonesia tidak memiliki peraturan khusus untuk melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan. Berdasarkan data dari Komnas perempuan, tingkat kekerasa yang terjadi terhadap perempuan di tahun 2018 saja masih cukup tinggi, yakni sebanyak 3.915 kasus. Dari jumlah tersebut angka kekerasan seksual menempati urutan pertama, yakni 2.521 kasus.

Namun hingga kini, belum ada payung hukum yang memihak perempuan dalam kasus kekerasan, lantaran Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih belum juga disahkan. Bahkan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum maksimal. Karena seperti yang kita tahu, masih banyak buruh perempuan di luar negeri yang mengalami pelecehan seksual dan mendapatkan hukuman mati. 

Mengapa pemerintah pemerintah terkesan tidak serius dalam memenuhi hak perlindungan terhadap perempuan? Atau jangan-jangan kesepakatan bilateral dan multilateral yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain tidak berjalan efektif? Lantas, bagaimana cara memaksimalkan perlindungan terhadap perkerja migran Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pegiat Demokrasi, Aktifis Serikat Buruh Luar Pabrik FSBKU - KSN

Undang-Undang Perkawinan bisa dikatakan merupakan induk patriarki di peraturan perundang-undangan kita. Ia melanggengkan perkawinan anak, menghalalkan praktik poligini, mengharamkan cinta beda agama, memberangus hak kelompok agama atau kepercayaan minoritas untuk menikah. Selain itu, KUHP juga masih bias gender. Belum lagi peraturan di tingkat daerah.

Aturan-aturan yang membelenggu perempuan Indonesia terus diupayakan untuk direvisi. Saat ini ada agenda pembahasan beberapa rancangan undang-undang maupun prakarsa memperbarui undang-undang. Ada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU KUHP, RUU PRT, RUU Pemilu, dan lain sebagainya. Yang bisa dilakukan oleh gerakan perempuan maupun serikat pekerja adalah mengawal dan terlibat langsung dalam setiap pembahasan. Juga penting memberikan sikap, baik persetujuan atau dukungan maupun penolakan atas RUU tersebut.

Sejumlah lembaga dan organisasi yang konsen pada isu keadilan gender, dan hak asasi manusia secara umum, juga melakukan pelbagai langkah guna mendorong aparat hukum agar mampu menjamin perlindungan terhadap perempuan.

Inisiatif untuk menghormati hak perempuan di Indonesia akan terus jadi isu penting ke depan. Ia juga menjadi pokok pembicaraan di arena publik ketika kelompok masyarakat lain menggugat pemajuan hak-hak perempuan, dan mendorong diskriminasi lebih ketat terhadap perempuan. Pertarungan ini merepresentasikan pula gambaran gerakan politik perempuan di Indonesia sesudah era Orde Baru antara kalangan liberal dan konservatif.

Kesepakatan bilateral dan multilateral yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain akan berjalan efektif dengan memaksimalkan perlindungan terhadap perkerja migran Indonesia. Desentralisasi perlindungan buruh migran menjadi salah satu isu utama yang diregulasi ulang oleh UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Dengan desentralisasi perlindungan, negara dituntut hadir hingga ke rumah buruh migran.

Untuk itu UU tersebut mesti disambut dengan sungguh-sungguh oleh para pemangku kepentingan. Sehingga cerita lama yang horor dari mereka yang selalu disebut sebagai pahlawan devisa bisa segera digeser dengan episode baru yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Selama ini Pemerintah Daerah tidak banyak terlibat dan dilibatkan dalam mekanisme perlindungan buruh migran. Sekarang hal itu tidak boleh terjadi. Karena dalam UU perlindungan yang baru, Pemda dituntut berperan secara aktif untuk melindungi buruh migran.

Pemerintah Indonesia memiliki waktu maksimal dua tahun ke depan pasca UU disahkan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan daerah dapat menjalankan tanggungjawabnya, termasuk peran masyarakat sipil yang diatur dalam UU perlindungan pekerja migran. Karena tidak mustahil perbaikan regulasi migrasi yang telah dimulai dengan revisi UU perlindungan ini hanya terjadi di atas kertas. 

Untuk terjadinya perubahan yang nyata perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh. Pun peraturan turunannya harus dipastikan selaras dan harmonis dengan UU perlindungan pekerja migran yang baru yang telah mengadopsi sebagian besar konvensi internasional tentang perlindungan terhadap hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penyintas kekerasan seksual, aktivis perempuan

Secara garis besar, keseriusan pemerintah menyikapi persoalan diskriminasi terhadap perempuan memang belum kelihatan sama sekali. Fokus mereka masih sebatas pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air dan meninggalkan pembangunan cara berpikir masyarakat. Akibatnya, angka dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan terus ada. 

Ini diperparah oleh masifnya radikalisasi agama yang selalu menempatkan perempuan menjadi gender kedua setelah laki-laki. Manifestasi ketimpangan relasi gender ini juga terus terjadi di dunia kerja. Membuat perempuan terus mengalami penindasan di dunia kerja.

Anggapan-anggapan patriarki yang menempatkan peran perempuan hanya di area domestik dan sebagai obyek, menjadikan posisi perempuan pekerja menjadi berbahaya. Perempuan rentan dilecehkan, dibedakan penghasilannya karena dianggap tidak maksimal kinerjanya (karena beban mengurus rumah tangga), dan mengalami bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Pemerintah dan masyarakat, belum melihat persoalan diskriminasi gender yang berujung pada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang terstruktur akibat sistem nilai patriarki. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (juga perempuan pekerja) tidak dianggap struktural. Ini yang membuat pengelola negara masih menganggap persoalan ini kurang penting dan tidak berpengaruh pada stabilitas negara. 

Padahal sebaliknya, fenomena ketimpangan gender yang bermanifestasi pada diskriminasi gender adalah dasar ketidaktahanan (unsustainable) dalam masyarakat, yang berakibat pada ketidakstabilan yang terus-menerus di akar rumput. Tentu sangat berdampak pada pembangunan, terutama index pembangunan manusia. Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia, IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. 

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM sendiri dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, kemudian pengetahuan, serta standar hidup layak

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Mimpi Komunikasi Politik Bisa Lancar             Prioritaskan Revitalisasi Industri             Dukung Investasi UKM Naikkan Daya Saing             Aparat Terlalu Berlebihan             Semua Harus Menahan Diri             Dunia Usaha Tunggu Kepastian             Stabilitas Sangat Berdampak Pada Ekonomi             Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan