'Dildo', Capres 2019 Ala Dunia Maya
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 January 2019 14:00
Meski tidak nyata, pasangan capres-cawapres fiktif Nurhadi-Aldo alias Dildo ramai diperbincangkan di media sosial,  seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Viralnya paslon fiktif yang diberi nomor urut 10 itu, seakan menjadi sebuah alternatif pilihan politik di tengah panasnya suhu Pilpres 2019 yang diwarnai aksi saling hujat dan hoaks.

Layaknya capres-cawapres yang akan berlaga di Pemilu, pasangan Dildo pun turut melengkapi ‘konstestasi’ mereka dengan poster, akun media sosial, hingga koalisi parpol pendukung. Dengan mengusung slogan ‘MyQueenYaQueen’ atau yang dibaca ‘Makin Yakin’, mereka diusung oleh ‘Koalisi Indonesia Tronjal Tronjol Maha Asyik’. Untuk poster, foto Nurhadi dan Aldo tampil dengan pakaian kokok merah putih serta mengenakan peci hitam. 

Antusiasime warganet terhadap pasangan ini juga terlihat ketika akun instagram mereka diikuti lebih dari 238.000 pengikut dan 50.000 pengikut di Twitter. Angka itu bahkan telah mengalahkan pengikut beberapa parpol nasional Indonesia di media sosial Instagram. Uniknya lagi, foto dan berbagai macam meme Nurhadi-Aldo juga telah dibagikan berulang kali di media sosial. Sebagian besar postingannya di media sosial mendapat reaksi meriah dan dibanjiri ratusan komentar dari warganet..

Melihat kondisi tersebut yang menjadi tanya kini, bagaimana seorang tukang pijat bisa mendobrak panasnya dunia politik nasional? Apa iya kemunculan Nurhadi-Aldo menandai kalau masyarakat mulai jenuh terhadap politik praktis? Lantas, sejauhmana fenomena Nurhadi-Aldo bagi politik elektoral yang saat ini sedang berlangsung?

Antropolog dari Universitas Indonesia, Ruddy Agusyanto menilai kehadiran capres fiktif Nurhadi-Aldo merupakan simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap kandidat yang sedang bertarung di Pilpres 2019. Pria yang akrab disapa Ruddy Kipam itu menilai kegagalan mengakomidasi tersebut diakibatkan oleh pemerintah dan parpol yang gagal menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyeleksi kandidat capres-cawapres di Pilpres 2019.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Viryan Azis menyambut positif munculnya pasangan capres-cawapres fiktif Nurhadi-Aldo. Viryan menilai fenomena munculnya pasangan yang disingkat 'Dildo' mengisi kekurang gembiraan gelaran pemilu sejauh ini. Dia berharap dengan guyonan dari akun pasangan capres fiktif itu bisa meningkatkan jumlah masyarakat yang datang ke TPS.

Namun bagaimana jika fenomena Nurhadi-Aldo menjadi ruang ekspresi kelompok yang apatis dan skeptis terhadap Pillpres 2019? Pasalnya dalam catatan Komisi Pemilihan Umum, persentase golput pada Pemilu 2009 dan 2014 berkisar antara 25-30 persen. Bahkan angka golput pada rentetan pilkada selama beberapa tahun terakhir juga serupa.

Lalu, bagaimana dengan proses dan perkembangan demokrasi terhadap antusiasme yang muncul?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Fenomena golput dalam setiap pemilihan umum adalah sesuatu yang biasa. Hal ini bisa berkaitan dengan kesalahan administrasi, keengganan masyarakat, ketidakpedulian, atau bisa juga karena kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, partai politik atau kepada figur-figur yang berkontestasi. Artinya tidak semua golput adalah ekspresi perlawanan rakyat kepada parpol, pemerintah atau firgur yang berkontestasi. Membuat kesimpulan tunggal bahwa golput adalah ekspresi kekecewaan rakyat adalah kesimpulan yang dangkal dan terrgesa-gesa. Diperlukan penelitian yang cermat dan mendalam untuk mengetahui ragam variabel dan rgam motivasi yang berperan dalam naik atau turunnya angka golput.

Faktor situasi dan kondisi berupa kegairahan pada pemilu --karena memberikan pengalaman baru, atau karena faktor mobilisasi--menentukan tinggi rendahnya tingkat golput. Pada Pemilu 1955 dan 1971, angka Golputnya hanya 8,6 persendan 3,4 persen. Ternyata sesudah itu, angka golput terus merambat naik. Dalam kacamata demokrasi, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya di bilik coblosan, maka semakin bagus demokrasi, dan samakin tinggi tingkat legitimasi pemerintah (sebagai penyelenggara pemilu) maupun sang pemenang pemilu. Sebaliknya semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, bisa disimpulkan semakin rendah legitimasi penyelenggara pemilu dan pemenang pemilu. Benarkah demikian?

Kekhawatiran demikian itu tentu harus dikritisi, karena ia didasarkan pada asumsi bahwa tingginya golput semata-mata disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat. Sebaliknya, tingginya tingkat partisipasi--yang berarti rendahnya golput--boleh diartikan sebagi tingginya tingkat kepuasan masyarakat atau tingkat dukungan masyarakat kepada pemerintah, parpol atau kandidat. Kasimpulan  demikian itu mengabaikan fakta bahwa ada variabel lain, yakni sistem pemerintahan tertentu atau budaya politik tertentu. Di era Orde Baru misalnya, hampir setiap Pemilu, tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, artinya tingkat golputnya rendah. Yang harus disadari adalah semua itu terjadi bukan karena kepuasan, kepercayaan atau dukungan rakyat, tetapi karena mobilisasi rakyat oleh rezim otoriter. Tingkat partisipasi tinggi, bukan karena kepercayaan dan dukungan rakyat, tetapi karena ketakutan akan datangnya ancaman. Pada Pemilu di era Orde Baru, rata-rata tingkat Golput 3 - 6 persen lebih rendah dibandingkan pemilu-pemilu sesudahnya. Di sini faktor mobilisasi lebih berperan daripada faktor dukungan, atau kegairahan. Di era ini, ruang geografis dan ruang psikologis dikontrol oleh rezim yang berkuasa. Kritik dibungkam, melawan ditangkap dan dibui. Akibatnya, budaya bisu menjadi penanda kehidupan politik rakyat. Jalan alternatif dimungkinkan, tetapi harus dikemas dalam sopan santun akademis, atau dilambari alasan ideologis. Di luar itu bisa panen ancaman. Itulah yang terjadi dengan gerakan golput di era Orde Baru.  

Kalau dicermati dari pemilu ke pemilu, ada sekurang-kurangnya dua pola golput. Pola pertama adalah golput yang didasari oleh ketidakpuasan atau kemarahan kelompok masyarkat tertentu kepada rezim yang berkuasa, atau kepada elit penguasa, atau kepada partai peserta pemilu atau pendukung kandidat tertentu, atau kepada sistem politik tertentu. Gerakan mereka merupakan gerakan untuk melawan rezim atau sistem yang mereka anggap buruk. Ada tokoh-tokoh yang menjadi penggerak untuk mengkampanyekan golput. Gerakan mereka terorganisir.

Pola yang kedua adalah golput yang terjadi karena keputusan orang perorang, yang satu dengan lainnya tidak saling berkomunikasi. Motifnya bisa karena tidak puas dengan pemerintah, partai tertentu, apatis, atau karena malas ikut pemilu. Jadi tidak terorganisir. Di luar itu sebenarnya ada golput yang tejadi karena kesalahan administrasi pihak penyelenggara pemilu. 

Di Pilpres 2009  dan 2014, angka golput mencapai 25 - 30 persen. angka ini dinilai cukup tiinggi dan dianggap mencederai kesempurnaan demokrasi. Tetapi kesimpulan demikian itu terlalu naif, karena di era reformasi, di mana euphoria kebebasan pribadi sangat kuat, orang tidak datang ke bilik suara mungkin karena mereka memilih pergi berlibur, tidur di rumah, atau pergi ke rumah kenalan di luar kota. Bukankah itu lebih mengasikkan daripada antri ke bilik suara? Kita boleh bilang itu tidak bertanggung jawab, itu tanda kesadaran politik mereka rendah, dan lain-lain. Tetapi coba kita tanya, mungkin jawab mereka datar-datar saja : “malas” atau “ah paling hasilnya begitu-begitu saja.” Mereka melakukan itu tanpa dikomando oleh satu gerakan tertentu. Hal itu lain dengan yang terjadi di era Orde Baru. Di era itu, golput merupakan gerakan perlawanan kelompok masyarakat tertentu yang kritis, yang melihat dengan terang bernderang, bahwa pemilu yang diadakan penuh kecurangan, manipulasi dan hanya menjadi alat legitimasi rezim otoriter. Golput merupakan menjadi suara perlawanan masyarakat yang kritis terhadap rezim yang tidak demokratis, tetapi pura-pura demokratis. Warkop mengolok-olok corak demokrasi masa itu dengan istilah “musyawarah tanpa berunding.”

Sekarang kita dihadapkan pada satu gerakan terpimpin, menggunakan media sosial, yang menawarkan calon ketiga, Nurhadi-Aldo, alias Dildo. Calon presiden dan wapres itu adalah calon fiktif. Dia diwacanakan di dunia maya, tidak terdaftar di KPU dan kita pun tidak tahu, siapa atau seperti apa gerangan sosoknya. Yang kita tahu namanya Dildo dengan nomor urut 10. Tetapi netizen yang mendukung capres dan cawapres fisktif ini cukup banyak, ada 238.000 lebih pengikut di instagram dan sekitar 50.000 di akun twitter. Seriuskah mereka?

Disimak dari gejalanya, ini mungkin saja ini adalah gerakan untuk menawarkan Golput kepada masyarakat. Hanya cara bergeraknya berbeda, media yang dipergunakan juga berbeda, dengan Golput yang dimotori Arief Budiman cs, misalnya. Tetapi memastikan bahwa gerakan ini bertujuan Golput juga bisa menyesatkan. Sebab bisa jadi ini adalah gerakan sekelompok orang--sebutlah kid’s jaman now-- yang sedang mengolok-olok para politisi yang dengan garang berkontetasi memperebutkan kursi Presiden, sampai harus memanipulasi simbol-simbol agama dan menyebar hoax segala. Saat tiba waktu pencoblosan, boleh jadi mereka bebas pilih, ada yang datang ke bilik suara untuk memenangkan calonnya ada yang tidak. Dengan kata lain, mereka sebetulnya “gerah” dengan dinamika politik yang penuh caci maki, hoax dan kemudian memilih cara mengkritik khas generasi milenial, tapi tidak sungguh-sungguh ingin golput.  

Namun jika diasumsikan gerakan ini mengarah pada pengorganisasian golput, boleh jadi ia merupakan kritik pada Parpol, dan terutama pada para kandidat dan pendukungnya, yang sudah membuat kegaduhan serta ancaman disintegrasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dilihat sebagai kritik, maka gerakan ini sesungguhnya menjadi gerakan moral yang hendak menyerukan agar para elite politik segera memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan sekedar memperbaiki performance dalam kontestasi politiknya saja, tetapi merevolusi seluruh budaya politik berbangsa dan bernegara : berantas korupsi, berpolitik dengan penuh adab, memfungsikan parpol sebagai wahana peningkatan pendidikan politik rakyat, kembalikan mandat rakyat dalam wujud kehidupan yang adil dan sejahtera. Semoga Dildo juga tidak sedang menawarkan gombal. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila

Sirkulasi elite politik di era reformasi dilakukan secara demokratis. Kebebasan mendirikan partai politik tidak dibatasi. Siapa saja bisa mendirikan partai politik. Dan partai yang memenuhi syarat tertentu dapat ikut menjadi peserta pemilu.  Setiap pemilihan umum bisa diikuti puluhan peserta pemilu.

Warga juga bebas memilih partai politik atau kepala daerah hingga Presiden. Warga juga bebas menjadi pengurus atau calon legislatif. Gagal di partai tertentu bisa pindah ke partai lain. Demikian pula penyelenggara pemilu dilakukan lembaga independen. Demikian pula pengawas pemilu. Dengan demikian sejak reformasi sistem  demokrasi, minimal  prosedurnya, terpenuhi.

Namun kebebasan berpolitik ternyata tidak selalu membawa kebermaknaan hidup bernegara bagi warga negara. Proses persaingan sering mengorbankan "kualitas kehidupan yang beradab" karena masing masing pihak ingin memperoleh suara terbanyak. Aspek kuantitas lebih menjadi ukuran segala galanya.

Biaya politik yang mahal membuat ruang bagi warga yang miliki keterbatasan ekonomi sulit terlibat langsung untuk ikut kontestasi politik, khususnya kalau ingin menjadi pejabat politik. Konsekuensinya banyak diantara mereka yang menyerah sebelum bertanding dalam dunia politik. Dan mereka yang berani "berjuang" dalam politik biasanya "terpaksa" bekerjasama dan atau minta dukungan pemilik modal (dampaknya banyak pejabat politik yang berusaha mencari kompensasi beaya politik dengan melakukan tindak korupsi). Kondisi ini menyebabkan banyak politisi yang berhasil lebih ditentukan oleh popularitas dan dukungan modal dibanding politisi yang berhasil karena  aspek integritas dan kompetensi. 

Konsekuensinya banyak politisi yang  tidak berhasil melakukan transformasi diri menjadi pemimpin yang otentik atau negarawan.

Proses pemilihan umum biasanya kurang diwarnai oleh tawaran program dan ide yang cerdas serta harapan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Politik yang membangun harapan dengan terus berbasis pada kebajikan kurang menjadi perhatian. Semua sibuk dengan kepentingan sempit, kelompok dan atau partai. Kepentingan jangka pendek jadi lebih menonjol. Pencitraan menjadi lebih dominan.

Warga sebagai konstituen cenderung  dianggap sebagai obyek. Warga disodori slogan dan atau wacana oleh  peserta pemilu.  Ironisnya  slogan dan wacana tersebut bersifat elitis dan kurang partisipatif. Pemilu kurang menawarkan alternatif kehidupan warga secara cerdas dan bermakna. Mereka mengembangkan wacana saling serang sehingga para pendukung yang tidak cerdas dan bijak ikut ikutan saling serang. Ruang dialog yang bernuansa musyawarah untuk saling menghargai dan menghormati  sulit terbangun. Sementara ruang debat mudah terbentuk secara hitam putih.  Terjadilah politik identitas yang terkesan membawa pembelahan sosial akibat preferensi politik. Seolah jagad wacana  politik hanya milik elit peserta pemilu.

Dalam kondisi warga  lelah melihat dunia politik praktis yang elitis, kering, dan kurang mencerdaskan itulah warga mencari  alternatif untuk menemukan ruang ekspresi bahwa dirinya bukan sekedar obyek politik. Wacana politik bukan monopoli kalangan elite.

Satire yang diwacanakan "Calon Presiden-wakil Presiden Nurhadi Aldo" dari "Koalisi Indonesia Tronjal Tronjol" menjadi salah satu solusi untuk meneguhkan sekaligus mengingatkan elit politik bahwa warga bukan sekedar obyek dan konstituen yang pasif.

Warga juga dapat menjadi subyek. Minimal subyek imaginasi  dalam produksi dan atau reproduksi gagasan yang sesuai dengan "dunia" nya. Warga tidak mau terseret pada pengelompokan, persaingan bahkan saling serang yang dikonstruksikan Tim sukses dan atau pendukung calon presiden yang sedang bersaing.  Mereka menciptakan  alternatif dalam menyikapi kegaduhan  politik secara sederhana, cair, lucu, dan  merakyat. Warga kembali sebagai subyek politik dengan menciptakan wacana yang unik dan tidak partisan.

Untuk itulah kita perlu menengok kembali sejarah, kedaulatan rakyat yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa memang ingin menempatkan rakyat sebagai subyek politik. Pendiri bangsa telah berkomitmen menyatukan bangsa yang multikultural. Mereka ingin Indonesia dapat menjadi bangsa yang terus bersatu, maju, berdaulat, dan bermartabat.   Tatkala elit politik dan sistem kurang memberikan ruang pada warga sebagai subyek politik, bahkan persatuan dan harmoni sosial menurun, satire yang diwacanakan dalam ruang publik menjadi lahan peneguhan. Warga dengan caranya sendiri menyatakan dirinya bukan sekadar obyek politik. Mereka juga ingin merawat kedaulatan. Satire dapat mengurangi ketegangan yang tercipta dari persaingan dua kubu. Satire menjadi katarsis sekaligus hiburan yang membuat tertawa sekaligus saling  mentertawakan keadaan. Berpolitik dengan tertawa dapat terwujud saat kedaulatan rakyat dihormati. Politik  menempatkan semua  warga sebagai subyek. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Andaikata ruang pilpres itu dibuka agak lebar, saya yakin tidak akan hadir capres fiktif Nurhadi-Aldo. Harusnya ini dapat menjadi bacaan bagi semua elite pengambil keputusan, agar pada pemilu 2024, aturan yang membatasi ruang itu sudah dihilangkan. Aturan Presidential Treshold harusnya dihilangkan, jelas itu melanggar konstitusi. Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia saat ini merasa tersandera dan dipaksa untuk memilih 1 dari hanya  2 pasangan calon yang ada saat ini.

Pasalnya, UUD 1945 pasal 6 ayat 2 menyebut 'pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu'. Dalam ketentuan tersebut, tidak ada aturan PT untuk pasangan calon, artinya setiap partai / gabungan partai peserta pemilu mempunyai hak untuk mencalonkan siapapun yang memenuhi persyaratan UU.

Sikap MK yang kekeuh tidak menerima Judicial Review untuk pembatalan persyaratan tersebut, juga menjadi tanda tanya besar bagi publik. Kedepan, kita berharap kepada semua parpol yang nanti masuk ke Senayan, agar mempertimbangkan kembali usulan tersebut. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Beberapa hari ini ramai diperbincangkan di Facebook,Twitter dan Instagram akibat viralnya pasangan capres-cawapres fiktif Nurhadi-Aldo alias Dildo.Viralnya pasangan alternatif Aldo ini merupakan resistensi atau penolakan masyarakat terhadap dinamika politik Indonesia menjelang Pilpres dan Pileg 2019 yang diwarnai aksi saling hujat dan hoaks. Akibatnya sebagian masyarakat gusar terhadap dinamika politik tersebut dan mulai khawatir dan cemas bahwa  aksi tersebut  dapat mengancam integrasi bangsa dan negara yang selama ini dengan susah payah dibangun. Jangan sampai aksi tersebut dirusak dan dihancurkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang selama ini tidak menginginkan Indonesia menjadi negara besar, negara yang disegani dan dihormati oleh negara lain.Oleh sebab itu kegaduhan dan kebisingan politik ini akan dapat mencederai demokrasi.

Aksi hujat dan hoaks ini tidak menutup kemungkinan ada grand design pihak asing atau komprador asing yang selama ini terganggu kepentingannya di Indonesia. Kasus hoaks pencoblosan surat suara pilpres 2019 dalam kontainer di Tanjung Priuk sebagai bukti bagamana masifnya penggunaan medsos untuk menjatuhkan legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan nanti berujung pada legilitas hasil Pilpres 2019. Oleh sebab itu pengungkapan kasus surat suara ini merupakan pintu masuk untuk menimalisir aksi hujat melalui medsos sekaligus untuk menjaga reputasi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Viralnya paslon fiktif yang diberi nomor urut 10 direspon secara antusias warganet di medsos. Terlihat akun instagram pasangan Dildo diikuti lebih dari 238.000 pengikut di Facebook dan 50.000 pengikut di Twitter dan 217000 pengikut di Instagram.Hal ini disebabkan karena Akun Capres Dildo ini mendatangkan kegembiraan dengan guyonan yang menyegarkan. Antusiasme tersebut tentu saja akan mempengaruhi partisipasi pemilih menjelang pilpres 2019 khususnya kelompok milineal dan generasi Z yang selama ini tidak lepas berselancar di di dunia maya. Lepas dari semua persoalan yang fenomena Dildo ini merupakan ungkapan sebagai bentuk ungkapan masyarakat tentang kondisi menjelang pilpres 2019 yang tidak kondusif akibat saling cela, hujat antar kubu.

Narasi hal-hal yang substantif sudah diabaikan. Akibatnya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi rendah. Fenomena Dildo ini harus diantisipasi secara positif karena walaupun  hanya mengisi kekosongan akibat situasi kondisi Pilpres 2019 yang tidak menggembirakan tetapi sebenarnya fenomena ini sebagai bentuk autokritik terhadap pemerintah yang tidak bisa mengatasi  hoaks. Mudah-mudahan fenomena Dildo ini tidak menimbul dampak terhadap turunnya partisipasi masyarakat dalam Pilres dan Pileg 2019. Kita harapkan Pilpres dan Pileg 2019 berlangsung secara damai dan lancar sehingga kekhawatiran terjadinya kisruh dan kekacauan tidak akan terjadi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Di tengah memanasnya situasi politik di tahun politik, kehadiran Calon Presiden (Capres) Nurhadi dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Aldo bagaikan oase di tengah padang pasir. Pasangan capres dan cawapres guyonan dengan nomor 10 kreasi anak-anak muda ini dimaksudkan untuk sekedar lucu-lucuan, untuk mengurangi ketegangan dan mendinginkan situasi. Meme-meme dan "quotes" pasangan yang disingkat "Dildo" ini sangat lucu dan menggelitik bagi siapa saja yang membacanya. Simaklah salah satu memenya, "Sebagai capres pilihan, saya tidak bisa berjanji, kita jalani saja dulu, siapa tau kita cocok."

Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya meme-meme dan "quotes" Dildo tersebut tidak sekedar lucu dan menggelitik, tapi juga banyak yang berwujud satire yang mengena. Lihat saja Visinya yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang adil, kuat , cerdas dan terdidik dalam menyikapi persoalan politik yang diciptakan oleh kelas penguasa. Visi ini seolah ingin menyindir masyarakat yang seringkali menunjukkan sikap yang tidak tidak cerdas bahkan seakan tidak terdidik. Demikian juga visi tersebut juga seakan ingin menunjukkan bahwa sumber dari persoalan-persoalan politik adalah penguasa.

Lihat juga misinya yang ingin mengangkat kesejahteraan kaum buruh dan petani yang seringkali menjadi kaum yang tertindas dan dirugikan oleh kebijakan penguasa yang berkolaborasi dengan pengusaha. Kebijakan impor, misalnya, seringkali merugikan kaum buruh dan petani. Buruh terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), dan produk pertanian seringkali harganya turun saat panen akibat membanjirnya produk impor.

Simaklah salah satu misinya, "menciptakan pengangguran sebagai lapangan pekerjaan." Hal ini seakan ingin menyindir kebijakan penguasa atau misi para capres dan cawapres yang sesungguhnya yang menjadikan pengangguran sebagai ajang mendulang suara. Dengan janji-janji kampanye untuk menciptakan jutaan lapangan kerja, setelah terpilih justru sebaliknya, yang sudah kerja pun di-PHK. Ironisnya, tenaga kerja asing masuk deras ke tanah air.

Meme yang sangat mengena yang seakan ingin menyindir masyarakat dan para capres dan cawapres serta tim sukses yang menggambarkan persahabatan yang harus berakhir karena pemilihan presiden. Dengan gambar "Prabowo kecil" dan "Jokowi kecil," simaklah kalimatnya ini, "Persahabatan mereka dari kecil dipisahkan oleh Pilpres 2014."

Tidak sedikit persahabatan berakhir, rekanan putus, persaudaraan pecah, pacaran "ends" dan fitnah serta hoaks berseliweran, bahkan kejahatan politik meningkat gara-gara pilpres. Jadikanlah meme dan "quotes" Capres Nurhadi ini sebagai satire untuk bahan pelajaran. Jika tidak, kembalikan saja kepada khitahnya untuk lucu-lucuan. Biarkan yang tegang hanya Capres Nurhadi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Maraknya fenomena Nurhadi Aldo, pasangan Calon Presiden No 10 versi dunia maya menarik untuk dicermati. Konon, pengikutnya sudah mencapai 270.000. Apalagi, pengalaman Pemilu 2014, menurut data, ada 10-25 persen warga mengambil sikap Golongan Putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih. Dalam sebuah negara demokrasi golput hal lazim. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka memilih golput? Dan apa motif serta alasan sehingga mereka mengambil sikap golput?

Fenomena golput di negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, sudah dianggap hal biasa. Sikap golput pemilih tidak berarti pertanda krisis politik atau perlawanan terhadap sistem politik atau pemilu. Bahkan, bisa dibaca adanya political trust tinggi. Mereka percaya siapapun pemenang pilpres tidak merugikan kepentingan mereka. Dengan demikian, persentase angka kemanangan pilpres, tidak selalu dibaca tinggi rendahnya legitimasi seorang presiden terpilih.

Bagi negera-negara demokrasi dunia ketiga, seperti Indonesia tinggi rendahnya angka partisipasi politik dalam pemilu, terkait dengan kuat lemahnya legitimasi. Karenanya, kuantitas partisipasi politik dan perolehan suara menjadi sangat penting mengukur kualitas legitimasi.

Pemilu atau Pilpres 2019, adalah pemilu yang ke lima pasca Orde Baru. Ekspetasi rakyat terhadap sistem demokrasi Orde Refomasi sangat tinggi. Di sisi lain, realitas politik tidak selalu bisa memenuhi harapan ideal rakyat. Mulai dari isu ketimpangan sosial, masih tingginya korupsi, tingkat kesejahteraan rendah, penegakan hukum diskriminatif, soal keadilan dan isu isu sentif lainnya. Termasuk, soal aspirasi masyarakat yang tidak terwadahi melalui mekanisme demokrasi prosedural.

Dalam politik keseharian, misalnya, parpol cenderung mewakili kepentingan dirinya sendiri, ketimbang menyuarakan kepentingan rakyat. Rekrutmen parpol terhadap pejabat publik yang tidak kompeten dan korup. Termasuk juga isu paslon pilpres untuk sebagian pemilih tidak terwakili aspirasinya. Maraknya isu perlu tidaknya debat paslon presiden, yang menyita perhatian publik, memunculkan berbagai sepekulasi, pendapat bahwa paslon yang diusung diragukan kemampuannya.

Menyimak data golput pada Pemilu 2014 cukup signifikan. Hal tersebut, bisa dibaca ekspresi ketidakpuasan. Dalam kontek pembangunan politik, bisa jadi, rancang bangun sistem politik, sistem kepartaian, sistem pemilu dan kebijakan publik hajat hidup rakyat banyak menyimpan persoalan. Sehingga ia menjadi sebuah akumulasi sikap pemilih, terutama bagi pemilih kritis.

Jika isu golput semakin meningkat pada Pemilu 2019, fenomena golput bisa dimaknai sebagai pertanda krisis politik sedang melanda di negeri ini. Sekurang kurangnya sebagai warning kepada para elit politik dan paslon presiden. Gejala golput tidak bisa dipandang remeh. Justru harus dijadikan cermin untuk mengevaluasi atas hasil atau langkah langkah politik yang mengarah terjadinya pembusukan politik (political decay) baik karena disengaja atau tidak.

Pengalaman pemilu 1997, dimana angka partisipasi dan kemenangan Golkar mencapai 76 persen. Angka ini boleh dikatakan puncak prestasi Golkar sepanjang Orde Baru. Namun setahun kemudian, kuantitas, angka legitimasi pemilu tersebut tidak memiliki makna. Karena, pada tahun 1998 Presiden Soeharto dileserkan oleh people power.

Meskipun krisis politik 1998 tidak bebanding lurus dengan situasi politik mutakhir, isu golput tidak saja dilihat pada subjek politiknya semata. Tetapi kondisi objektif yang berkembang saat ini, berkelindan ketidakpuasan selama ini pada momentum Pemilu, Pilpres 2019. Yang patut dicermati adalah, terhadap berbagai kemungkinan terjadinya krisis politik yang bisa masuk dari pintu manapun. Terutama, potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Golkar dan PPP mempunyai total 27 juta suara pada Pilpres 2014, saat masih berkoalisi dengan Prabowo. Jika ditambahkan dengan PKS, PAN dan Demokrat  dengan 31 juta suara,  dan Gerindra 14,7 juta suara, maka total suara KMP  lebih kurang 72 juta suara. Sementara itu KIH ada 53 juta suara.

Namun dari total 132 juta suara, suara Pilpres 2014 ke Jokowi  sebesar 70 juta suara, sedangkan ke PS 62 juta suara Bila sekarang 75 persen dari DPT 196 juta pada Pilpres 2019, maka akan ada 147 juta suara pemilih. Yang menarik adalah kenaikan DPT pada wilayah pemenangan Jokowi di 2014 sebesar 9,3 juta. Animo ini paralel dengan pemilih luar negeri yang pada 2014 hanya 817 ribu, tahun 2019 naik menjadi 2,1 juta.

Khayalan PS menang dengan 51 persen saja, dia harus meraih 75 juta suara. Kalau dari basis suara 2014 full KMP saja hanya meraih 62 juta, sekarang dengan hengkangnya Golkar dan PPP, rasanya angka 62 juta akan sulit dipertahankan. Apalagi menambah 13 juta suara, ini yang disebut butuh 13-15 juta orang gila baru dari pemilih Jokowi nyeberang ke PS. Sulit dibayangkan menarik yang waras setelah melihat hasil kerja Jokowi ke wilayah yang makin tak jelas. Apalagi perilaku aneh yang dipertontonkan oleh para komedian politik kubu PS yang semakin tak waras.

Sebaliknya, Jokowi  2014 menang 70 juta suara sebelum berkarya, maka menambah 5 juta untuk menang 51 persen sangatlah mudah. Penambahannya malah diprediksi bisa melaju sendiri, karena PS konsisten stagnan. Sehingga, Jokowi bisa melambung dan mendapat tambahan lebih kurang 32 juta suara, dengan persentase kemenangan di atas 70 persen. Dengan asumsi penguasaan Jawa dan secara keseluruhan 30 provinsi dimenangi Jokowi, atau mungkin saja bisa 34 provinsi.

Fenomena Dildo memang harus diwaspadai sebagai taktik dan manuver yang bisa dimanipulasi oleh lawan petahana sebagai opsi ketiga "kotak kosong versi milenial”. Jadi pendukung petahana justru harus mewaspadai secara bijaksana sebab generasi milenial yang muak dengan partai "lu lagi lu lagi ", barangkali tergoda untuk golput dan memlih Dildo. Ini semua gara-gara mekanisme pemilu di mana mantan penyelenggara negara diduga pelanggar HAM Berat, bisa lolos jadi capres sehingga rakyat merasa "dipaksa" beli barang loak bekas yang bisa mendaur ulang penjarahan Mei 1998. Karena itu muncul fenomena Dildo yang frustrasi, keki, gemas tapi tak berdaya. Ya, sudah jadi Golput Dildo, jadi kotak kosong milenial. Ini yang harus diwaspadai. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Demokrasi sudah dikangkangi kaum intolerans. Mereka telah menutup hampir semua ruang toleransi dengan mengumbar kabar bohong,  fitnah, dan caci-maki. Tak ada lagi pertemanan apalagi persaudaraan. Kaum ini menganggap junjungan politiknya seperti wakil Tuhan di bumi, yang tak boleh dikritik karena sakral.

Maka jangan heran kalau Dildo punya banyak penggemar. Ini karena makin banyak orang muak dengan perilaku para politisi dan pendukungnya yang makin kurang ajar. Makin dekat pilpres, makin kurang ajar pula mereka. Mereka tidak malu mengaku sebagai korban sambil menebar kebencian kepada siapa saja yang memiliki pilihan politik berbeda.

Semua itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia secara peradaban masih sangat rendah. Masih sulit membedakan yang baik dari yang buruk,  yang terhormat dan hina. Segala kemajuan yang dicapai,  baik secara ekonomi maupun sosial,  seolah tak berdampak pada mentalitas  barbar yang membuat Indonesia tak pernah sepi jauh dari kerusuhan dan kemiskinan.

Ironisnya, di tengah panasnya situasi politik, kaum terdidik tak bisa diandalkan sebagai panutan. Mereka bahkan berada di garis terdepan dalam soal penebaran kebencian. Mereka bahkan suka memanipulasi data dan memutarbalikkan fakta demi kepentingan kelompoknya sendiri.

Sampai kapan gejala ini akan berakhir,  terlalu pagi untuk meramalkannya. Dilihat dari perilaku para politisi dan pendukungnya,  tampaknya Indonesia masih akan didera oleh kekurangajaran lebih sadis yang membuat rakyatnya makin terbelah. Indonesia seolah sedang menunggu waktu untuk menjadi mantan.

Lihat saja, Indonesia kini seolah cuma jadi alat jualan politik untuk memenangi pilpres dan pileg. Sudah pula terbukti di berbagai Pilkada, serangan politik beraroma SARA berlanjut meski pemenangnya telah terpilih secara demokratis.

Maka,  tak ada yang aneh bila kaum golput menyalurkan aspirasi politik kewat Dildo. Maju terus Dildo! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Demokrasi yang diharapkan mampu menyalurkan hak-hak politik agar semakin dewasa,nampaknya masih ilusi. Keinginan yang besar demokrasi bisa menjadi pesta politik yang sehat, justru menimbulkan kegaduhan yang membahayakan kesatuan dan persatuan sesama anak bangsa. Hampir tiap waktu, informasi yang tidak sehat terus bergerak dan mempengaruhi psikologi masyarakat. Ini terbukti muncul ekpresi masyarakat dengan cara positif dan negatif.

Fenomena Nurhadi-Aldo adalah suara rakyat yang menginginkan perpolitikan yang sehat. Keduanya, berusaha masuk pada wilayah moral dengan menyampaikan pesan-pesan damai kepada masyarakat sekaligus kepada paslon capres. Paling tidak Nurhadi-Aldo sedang mengajak berbahagia dalam berpolitik. Karena mereka yang sedang bertarung bukan musuh, tapi saudara kita yang sama sama punya niat untuk memperbaiki bangsa Indonesia semakin baik. Tidaklah pantas sesama saudara semakin memghujat,bukan?

Kita memang tidak bisa berharap denga Nurhadi-Aldo. Mereka hanya rakyat kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa. Namun suara hati yang se-ide dengan mereka cukup banyak. Ia telah menyalurkan energi kepada masyarakat untuk sama-sama optimis dalam melalui proses demokrasi dengan penuh ceria. Anggaplah yang lalu biarlah berlalu. Konflik atas nama apapun sudah saatnya ditutup rapat-rapat. Jangan kotori lagi, pesta demokrasi dengan isu-isu murahan seperti isu agama, suku, etnis dan budaya. Karena selain riskan menjadi penyebab ketegangan politik, tentu siapapun tidak mau jika pribadinya yang paling sakral diungkit dalam ruang publik.

Ketulusan Nurhadi-Aldo adalah ketulusan masyarakat Indonesia. Bangsa yang lahir dari keberagaman jangan sampai melahirkan sentimen SARA, yang berdampak pada buruknya perpolitik di masa yang akan datang. Bukankah keberagaman hadiah terindah Tuhan diberikan kepada bangsa Indonesia?

Pesan perdamaian yang disampaikan capres 10 fiktif ini sebenarnya menyentil para capres dan timnya. Apakah ini mampu menggugah kesadaran bersama atau hanya anggap angin lalu belaka, kita hanya bisa melihat perilaku politik mereke disisa-sisa kampanye saat sekarang ini.

Tentu tidak ada kata terlambat untul melakukan rekonsiliasi politik. Komitmen yang telah dibangun bersama masa lalu yang bertekad menciptakan demokrasi sehat perlu segera dilakukan. Para elite sudah saat nya menunjukan kearifan yang agung mendidik dan mengajak masyarakat untuk bersama menciptakan stabilitas politik yang penuh dengan keagungan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Pemilu presiden (pilpres) kali ini situasinya agak berbeda dengan pilpres sebelumnya. Tedensi komflik relatif tinggi para elite secara terbuka saling serang meskipun dalam tataran medsos cukup memancing opini rakyat untuk berkomplik pula. Saling mengkritik program kerja boleh boleh saja asal punya alasan yang tepat dan diterima  akal sehat. Kita lihat secara vulgar kritik yang disampaikan oleh para intelektual, elite politik maupun ulama terhadap Capres atau cawapres bukan pada tataran akal sehat tetapi emosional, sehingga kajian ngawur dan statement meleset. Banyak berita hoak diviralkan sehingga situasi semakin gaduh antara para pedukung masing masing.

Secara umum masyarakat merasa jenuh dengan suguhan perang urat saraf situasi para pendukung atau tim masing masing. Suguhan perang di  medsos apatisme nitizen   meningkat,  pada saat seperti ini ketika ada isu maupun kasus lain (diluar politik) viral maka situasi politik cepat sirna. Misalnya kasus prostituti kalangan artis papan atas cukup viral dan ramai disimak para nitizen hampir mayoritas berkomentar pro maupun kontra, buat dagelan dan lain sebagainya, begitupun munculnya pasangan calon capres cawapres Dildo cukup membangun daya tarik nitizen dengan me like status maupun intragram dengan jumlah yang mencengangkan.

Pasangan calon ilegal Dildo karena muncul karena tidak mengikuti presedure aturan maupun tahapan pemilu yang ditetapkan KPU. Jadi kemunculan pasangan Dildo dipandang sebagai dagelan yang justru  mendapat respon like model  medsos. Memang kalau dihitung jumlah suara (like) dalam hitungan serius ini angka raihan suara spektakuler dalam waktu singkat.

Simpati nitizen kepada pasangan Dildo bagian dari sikap paradok nitizen atas perang urat saraf pendukung capres cawapres sungguhan. Capres cawapres model Dildo ini menjadi pelajaran bagi para elit politik, Tim pemenangan bahwa sikap ,prilaku maupun stetemen yang dikeluarkan tidak mendidik dan menimbulkan sikap apatis, bagaimana kelompok kelompok nyeleneh, vulgar, nyinyir diberikan memimpin Negara apa tambah runyam kelak, sehingga ada tedensi kemerosotan kepercayaan (krisis kepeminpinan). Dalam situasi komplik tinggi mendingan memilih Dildo  dibanding memilih kelompok kelompok berkomflik meskipun  itu hanya sebuah dagelan tetapi cukup menggelitik dan menjadi pelajaran bahwa demokrasi mestinya ditampilkan dengan baik, elegant, saling menghargai, dan berkomitment untuk membangun negara dan pemerintahan kearah kemajuan. Sejatinya  pasangan calon capres dan cawapres adalah putra putra pilihan karena melalui proses  cukup panjang, dan dukungan serius dari para pendukungnya untuk jadi pemenang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif