Diatur KUHP, Korupsi Semakin Subur?
berita
Politika
Sumber Foto : pinterest.com (gie/watyutink.com) 06 June 2018 18:00
Penulis
Penolakan publik terhadap pengaturan delik korupsi dalam RKUHP semakin meluas. Buktinya, hingga sekarang sudah 62 ribu orang lebih telah menandatangani petisi berjudul ‘…Tarik Semua Aturan Korupsi dari RKUHP’. Namun penolakan ini belum mendapatkan reaksi positif dari DPR, dan tetap kekeuh akan mengatur beleid itu dalam RKUHP. Jika KUHP mengatur delik korupsi, bagaimana nasib pemberantasan korupsi di Indonesia?

Banyak pihak meyakini, pengaturan delik korupsi dalam RKUH akan menjadikan tindak pidana ini sebagai kejahatan biasa. Statusnya bukan lagi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dalam dasar pertimbangan (konsideran) UU Tipikor disebutkan bahwa korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan akibatnya menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Sehingga perlu diberantas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Apakah DPR menganggap bahwa perilaku korupsi sudah bukan lagi ancaman sebagaimana dijelaskan dalam konsideran UU Tipikor?

Masalah yang paling krusial, KPK akan kehilangan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Begitu hasil analisis sebagian kalangan jika KUHP yang baru mengatur delik korupsi. Karena ketentuan itu akan mengesampingkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Padahal, Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menegaskan, kewenangan lembaga antirasuah ini hanya bisa memberantas tindak pidana korupsi yang di atur dalam UU Tipikor.

Tetapi DPR, pemerintah, dan kejaksaan meyakinkan bahwa UU Tipikor tetap berlaku, dan kewenangan KPK tidak akan berubah. Pertanyaannya, apa dasar argumen ketiga lembaga ini menyatakan demikian?

Memang, Pasal 729 RKUHP masih membuka ruang bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi kewenangan KPK sekalipun delik korupsi diatur dalam RKUHP. Tapi Pasal 723 menyatakan, dalam jangka waktu satu tahun sejak KUHP berlaku, Buku Kesatu menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP. Artinya, tindak pidana korupsi akan kembali menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan, bukan KPK. Mungkinkah Pasal 723 sengaja didesain untuk mempereteli kewenangan KPK?

Secara kelembagaan dan jumlah sumber daya manusia, institusi kepolisian dan kejaksaan memang jauh melebihi KPK. Namun latar belakang pendirian KPK tak lepas akibat dua institusi itu dianggap tidak mampu membasmi para koruptor, lantaran terlampau banyak oknum-oknum yang kotor. Karena sulit membersihkannya, akhirnya dibentuklah lembaga anti rasuah secara ad hoc.

Selanjutnya, apakah penolakan delik korupsi diatur dalam KUHP yang baru menandakan bahwa kepolisian dan kejaksaan masih belum bisa diandalkan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi? Jika benar demikian, bukankah sikap keukeuh DPR sama saja dengan membiarkan kejahatan korupsi semakin tumbuh subur?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Upaya pelbagai pihak untuk mereduksi kewenangan KPK, bahkan membubarkannya sudah terjadi dalam rentang waktu delapan tahun bakangan ini melalui pelbagai cara, antara lain: menguji UU Tipikor di MK, menggergaji KPK dari dalam, mengkriminalkan pimpinan KPK, mengancam dan menganiaya penyidik, dan belakangan melalui perubahan KUHP.

Jadi, Pasal  723 RUU KUHP adalah pasal transisi yang jelas dan tegas akan mengakhiri semua undang-undang yang menjadi dasar kewenangan KPK dalam waktu satu tahun. Karena itu sangat beralasan jika KPK dan rakyat menolak keras pasal-pasal korupsi dalam RUU KUHP, sehingga kalau sampai lolos maka amanat reformasi dan rakyat Indonesia untuk membangun masyarakat sejahtera yang punya kehormatan dan harga diri akan pupus. Dan bangsa ini akan terus, terus dan terus terlilit gurita korupsi yang ujung-ujungnya akan membuat negara ini bubar.

Sudah terlalu banyak contoh kekuasaan tumbang, demoralisasi di semua aspek kehidupan, dan kesengsaraan rakyat akibat korupsi yang dibiarkan. Sebaliknya, lebih banyak contoh negara, bangsa dan rakyat hidup damai, sejahtera penuh kehormatan dan martabat tinggi dalam negara yang bersih (nir-korupsi).

Tolonng agar anggota DPR dan pemerintah mewariskan negara bangsa yang bersih dan jauh dari korupsi kepada anak cucu kita, agar kelak mereka hidup dalam damai dan sejahtera. Jangan wariskan aturan hukum yang akan menyengsarakan negara, bangsa dan rakyat Indonesia di masa depan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Gerakan Anti Korupsi

Saya tidak membaca ada ancaman sebagaimana pengaturan Pasal 723 RKUHP. Setelah saya baca dalam Buku Kesatu RKUHP, semua ketentuannya normatif saja dan bahkan masih sama sebagaimana dalam Buku Kesatu KUHP sekarang.

Adapun Pasal 729 masih mengakui UU Khusus serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga khusus seperti KPK. Mengingat ada aturan khusus tentang Tindak Pidana Khusus dalam BAB XXXVII, di mana dalam bagian ketiga terdapat ketentuan tentang tipikor yang diambil dari undang-undang yang ada saat ini, UU Tipikor. Artinya, penindakan tipikor masih menjadi kewenangan KPK sepanjang UU KPK tidak hapus atau diganti atau dinyatakan tidak belaku oleh UU yang mencabut UU KPK.

Mungkin yang masih sangat related itu perluasan pengertian pejabat. Pasal 187 RKUHP menyatakan, Pejabat adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. pegawai negeri, yang meliputi pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian, dan anggota TNI; b. pejabat negara; c. penyelenggara negara; d. pejabat publik; e. pejabat daerah; f. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; g. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; h. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat; i. pejabat publik asing; atau j. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187 RKUHP ini berkenaan dengan Pasal 5 dan Pasal 12 UU Tipikor, yang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penindakan terhadap pasal tipikor yang diatur dalam KUHP sekarang. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH-UI

Pertama, harus dipahami terlebih dahulu masuknya tindak pidana khusus dalam KUHP tidak serta menjadikan tindak pidana itu menjadi kejahatan biasa. Dalam KUHP Belanda, tindak pidana serius masuk dalam KUHP.

Kedua, perlu dilihat secara sistematis pasal-pasal yang terkait dengan delik tipikor. Pasal 729 RKUHP harus dibaca dalam konteks menjembatani kewenangan KPK dan lembaga lain. Sementara Pasal 723 terkait asas dan prinsip dalam Buku Satu KUHP, yang seharusnya ditempatkan di dalam satu nafas Pasal 205. Sehingga lebih sistematis. Pasal 723 dan Pasal 729 tidaklah dapat dibaca bertentangan, karena keduanya mengatur hal yang berbeda.

Yang menjadi persoalan dan belum terjawab adalah masuknya delik tipikor tidak disertai pengaturan tentang penjelas norma mana yang berlaku. Delik tipikor dalam RKUHP akan berlaku, namun UU Tipikor juga akan tetap berlaku. Hal ini memunculkan kemungkinan dagang pasal oleh penegak hukum, karena dapat memilih pasal mana dari kedua regulasi yang dipergunakan. Pasal-pasal yang lebih menguntungkan pelaku bisa diperdagangkan dan justru menjadi celah korupsi baru.

Karenanya, perlu ada ketentuan yang mengatur apakah pasal-pasal tipikor yang masuk dalam RKUHP mengganti dan mematikan pasal-pasal dalam UU Tipikor. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas