Di Balik Pertemuan Jokowi-Peserta Aksi Kamisan
berita
Politika
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 03 June 2018 13:00
Penulis
Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah peserta aksi Kamisan di Istana Merdeka, Kamis (31/5). Dalam kesempatan tersebut, mereka menuntut Jokowi mengakui sekaligus menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, mulai dari peristiwa 1965, Talangsari, hingga beberapa peristiwa pada Mei 1998.

Jokowi pun berjanji akan segera meminta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Jaksa Agung untuk mempelajari tuntutan tersebut. Pertanyaannya, seberapa serius pemerintahan Jokowi menindaklanjuti tuntutan peserta aksi Kamisan?

Pertemuan yang digelar bertepatan dengan aksi Kamisan ke 450 ini mendapat reaksi negatif dari Suciwati. Ia menolak menemui Jokowi di Istana Merdeka. Bagi istri almarhum Munir Said Thalib ini, seharusnya Jokowi menemui peserta aksi Kamisan di tempat unjuk rasa digelar jika benar-benar ingin bertemu. Karenanya, Suciwati masih tak yakin kasus pelanggaran HAM bisa diselesaikan. Tetapi, mengapa sejumlah peserta aksi mau menemui Jokowi di Istana?

Selain Suciwati, reaksi negatif juga datang dari Haris Azhar, aktivis HAM. Ia menilai pertemuan Jokowi dengan para pencari keadilan itu sama sekali tidak menunjukkan keseriusan penuntasan kasus pelanggaran HAM. Bahkan Haris menuding pertemuan tersebut tak lepas dari kepentingan Pilpres 2019 semata. Lantas, benarkah semata demi meraup citra untuk gelaran pilpres?

Pihak istana menganggap tundingan Haris Azhar terlampau berlebihan. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, tindakan Jokowi bukanlah pencitraan.

Jika memang demikian, mengapa baru sekarang presiden bertemu dengan peserta aksi Kamisan? Padahal sudah lebih tiga tahun mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjadi orang nomor satu di Indonesia. Bahkan aksi Kamisan sudah digelar sejak Jokowi baru dua tahun menjabat Wali Kota Solo.

Meski begitu, Jokowi mengaku sejatinya sudah lama ingin bertemu dengan peserta aksi Kamisan. Pernyataan itu diungkapkan melalui Laman Facebook-nya, Sabtu (2/6). Lalu, mengapa Presiden Jokowi tidak menggelar pertemuan sedari dulu?

Jokowi punya lebih dari 162 kesempatan untuk menemui peserta aksi Kamisan selama ia memerintah. Lebih-lebih, sudah berkali-kali perwakilan pengunjuk rasa memasuki Istana Merdeka, tapi mereka hanya ditemui para pembantu presiden. Sehingga rasanya wajar publik menaruh curiga, karena pertemuan tersebut baru dilakukan di tahun politik.

Kini yang menjadi pertanyaan pamungkas, bagaimana bangsa ini seharusnya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu? Jika terus dibiarkan, gelaran aksi Kamisan nampaknya tak bakal menemui ujung.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Isu pelanggaran HAM berat masa lalu memang akan selalu menjadi tantangan berat bagi Presiden Jokowi. Hal yang juga dialami pada masa SBY. Pertama, kasus-kasus pelanggaran HAM di masa Orde Baru melibatkan para (terduga) pelaku dari militer yang masih kuat posisi politiknya. Para terduga pelaku hingga kini memiliki jaringan politik yang kuat di parlemen, birokrasi, juga di militer sendiri. Padahal, untuk mengadakan pengadilan HAM ad hoc perlu intrumen hukum dan politik yang kuat dari semua pihak. Nah, para terduga pelaku saat ini masih memiliki power untuk melemahkan semua instrumen hukum dan politik.

Kedua, di tingkat korban dan masyarakat sipil sendiri ada beragam usulan prioritas kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka. Ada yang ingin  pengadilan HAM didahulukan, ada yang ingin pengakuan dari pemerintah bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dan rehabilitasi korban, dan ada pula yang ingin kerugian-kerugian korban dan keluarganya diganti segera.

Perlu pendekatan kasus per kasus agar tidak terjadi kemandekan proses penyelesaian. Kasus yang kuat secara hukum (bukti-bukti, saksi dan para pelaku masih hidup) bisa dimulai pengadilan.

Sedangkan kasus-kasus yang menurut Jaksa Agung kesulitan bukti-buktinya dapat dilakukan pengakuan dan rehabilitasi dulu seperti kasus 65, di mana banyak korban yang ditahan sewengang-wenang tanpa pengadilan, dibunuh tanpa proses pengadilan, pengambilan propertinya secara paksa, dan sebagainya.

Keluarga korban dan masyarakat memerlukan kebenaran dari peristiwa tindak pelanggaran HAM berat tersebut. Pemerintah perlu mengungkap seterang-terangnya seluruh kasus pelanggaran HAM tersebut. Selama ini yang dialami korban dan keluarganya justru distigma sebagai pelaku kejahatan. Korban dan keluarganya juga telah mengalami diskriminasi politik dan sosial yang  lama sebagai pihak yang justru dipersalahkan. Nah, kebenaran itu yang tak kalah pentingnya untuk diungkapkan sebagai pelajaran bagi bangsa ini, terutama generasi muda yang lahir pasca Orde Baru. Pengadilan HAM dapat menghukum pelaku, namun dapat juga digunakan pelaku untuk membersihkan diri. Misalnya, bukti-bukti dihilangkan dan saksi-saksi sulit dihadirkan.

Sebagai pelajaran bagi bangsa, pelaku mesti diadili agar tidak terjadi impunitas, peristiwa perlu diungkap kebenarannya, dan korban mendapatkan haknya kembali. (mry)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Apa yang akan dilakukan sebagai upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM senantiasa menjadi harapan kita semua. Sampai kapan pun kejahatan kemanusian akan tetap terus dimintai pertanggungjawabanya, karena kejahatan tersebut tidak ada kadaluwarsanya.

Kalau saat ini Jokowi berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, ya kita apresiasi. Kalau tidak selesai juga, maka presiden berikutnya--entah Jokowi terpilih lagi atau terjadi pergantian presiden--yang melanjutkan proses penyelesaian pelanggaran HAM.

Yang jelas, ketika kejahatan kemanusian tidak pernah diselesaikan oleh negara, ketika itu juga akan tetap menjadi komoditas politik baik nasional dan internasional. Dan dunia internasiinal akan tetap mempertanyakan tentang kejahatan tersebut.

Namun sangat naif ketika Indonesia mau menyelesaikan kejahatan kemanusian, namun tidak mau melakukan ratifikasi ketentuan ICC dan Statuta Roma. Kalau berkomitmen, harusnya segera meratifikasinya. Sehingga akan mempermudah Indonesia untuk mengadili penjahat kemanusiaan.

Jika Indonesia tidak mampu dan tidak ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, maka bisa diambil alih oleh negara lain untuk mengadili penjahat kemanusian di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Indonesia bisa mengambil alih kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negara lain. Namun semua itu bisa dilakukan oleh negara-negara yang meratifikasi ICC dan Statuta Roma.

Meski begitu, ada beberapa penyelesain dalam kejahatan HAM, bisa melalui jalur juridis atau non juridis. Apakah Presiden Jokowi ingin menyelesaikan secara juridis atau non juridis?

Atau, pertemuan Jokowi dengan keluarga korban pelanggaran HAM di Istana hanya untuk ngobrol saja, agar kelihatan serius dan seolah-olah akan siap-siap menyelesaikan. Tetapi, hanya Presiden Jokowi yang tahu mau diarahkan ke mana pertemuan tersebut. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Tidak mudah bagi pemerintah, siapapun presidennya, untuk bisa memenuhi tuntutan teman-teman aksi Kamisan agar 'pemerintah mengakui kesalahan pelanggaran HAM masa lalu dan menyelesaikannya'. Di sisi yang lain juga tidak sedikit kelompok masyarakat yang berbeda aspirasi dan mendukung pemerintah untuk tidak gegabah memenuhi tuntutan itu (menolak tuntutan).

Dua kelompok berbeda aspirasi ini menjadi faktor yang tidak bisa dianggap sepele oleh pemerintah, namun tetap harus dicarikan solusi dan titik dekatnya. Perlu diurai dan dirinci secara terpisah dalam melihat peristiwa-peristiwa 'pelanggaran HAM masa lalu', tidak boleh digebyah uyah (disamaratakan) semua peristiwa yang ujungnya bisa disalah-pahami orang-orang yang tidak tahu peristiwa tersebut.

Ada peristiwa HAM masa lalu di mana para korban dan anak keturunannya sudah melakukan rekonsiliasi secara alamiah tanpa ada pengkondisian apalagi seremonial. Bahkan tidak sedikit diantara mereka sudah menjadi keluarga karena hubungan perbesanan (perkawinan antar anak). Peristiwa masa lalu yang terjadi di era bapaknya atau kakeknya sudah terkubur tanpa bekas.

Fakta-fakta sosial tersebut juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi tuntutan teman-teman kelompok aksi Kamisan. Karena itu, yang harus diprioritaskan oleh pemerintah adalah mendorong dan memfasilitasi proses rekonsiliasi yang sudah terjadi agar bisa berkembang lebih luas dan masif. Pemerintah juga harus membangun harapan dan mewujudkan masa depan anak keturunan para korban yang tentu sangat membutuhkan masa depan lebih baik.

Persoalan-persolan masa lalu tidak perlu terulang lagi, caranya dengan membangun peradaban yang lebih baik bukan dengan cara mengulang terus ingatan akan peristiwa yang tidak meng-enakan.

Terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan teman-teman kelompok aksi Kamisan, menurut saya hal yang positif untuk mendengar harapan mereka. Dalam konteks ini, presiden tidak perlu dipusingkan dengan tuduhan pencitraan. Bukankah pencitraan yang baik itu juga bisa menginspirasi masyarakat banyak untuk melakukan hal yang positif? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Divisi Pembelaan HAM KontraS

Kalau pertanyaan seberapa serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, saya kira pemerintah belum serius menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kalau dilihat dari Nawacita, ada janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, namun justru sampai saat ini janji tersebut belum direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi, malah presiden mengangkat beberapa orang-orang yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM masa lalu duduk dalam pemerintahannya. Jadi, wajar kalau kami menduga bahwa pertemuan kemarin hanya gimmick dari pemerintahan Jokowi menjelang tahun politik.

Yang jadi persoalan sekarang bukan hanya perdebatan atau persoalan terkait soal pertemuan, tapi ada tidaknya itikad dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Seharusnya, jika pemerintahan Jokowi serius dan memiliki itikad baik untuk menangani kasus pelanggaran HAM, saya meyakini tidak harus menunggu momen pertemuan dengan para korban untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM (ibarat jargon pemerintah kerja, kerja, kerja). Sekarang yang jadi pertanyaan, pasca pertemuan dengan para korban, apakah Jokowi mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM selama sisa masa jabatannya yang hanya satu tahun lebih?

Dalam kasus Orang Hilang di mana sudah ada usulan dari DPR di era pemerintahan SBY untuk pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, namun sampai saat ini terkendala soal belum adanya keputusan presiden. Jika memang serius, dalam waktu dekat ini beranikah Jokowi mengeluarkan Surat Keputusan Pengadilan HAM Ad Hoc terkait Orang Hilang? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF