Desentralisasi Fiskal Penjarakan Daerah
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 26 October 2018 17:00
Di masa sekarang, dana perimbangan negara kepada daerah mempunyai bentuk yang beragam. Terakhir, publik dihebohkan dengan rencana skema baru desentralisasi fiskal yang dikucurkan dalam bentuk dana kelurahan. Ada yang bertanya, ‘mengapa tidak diserahkan ke Pemda saja untuk menentukan pos anggaran kelurahan? Ataukah negara tidak mempercayai Pemda?

Memang, Badan Anggaran (Banggar) DPR mengkonfirmasi bahwa dana kelurahan direncanakan akan ditransfer melalui skema DAU ke kabupaten. Bagi pemerintah,  dana ini merupakan wujud semangat otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggali potensi, dan demokratisasi di aras lokal.

Tetapi jika ditransfer lewat DAU, mengapa pemerintah pusat tidak menambah besaran DAU saja, tanpa mengatur peruntukannya bagi kelurahan? Sebab selama ini, kabupaten sebenarnya sudah membiayai kelurahan menggunakan APBD melalui kecamatan. Jika dana ini ditransfer lewat DAU dan peruntukannya bagi kelurahan, sejumlah pihak mengkhawatirkan pemerintah pusat tengah menggerus otonomi daerah dan pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran.

Dana kelurahan dianggap sebagai salah satu dari aliran dana ke daerah yang memenjarakan otonomi daerah. Sebab, selalu diikuti dengan peruntukan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sekian persen untuk membangun ini! Jangan bangun itu! Tahun ini diprioritaskan untuk bangun ini, yang itu nanti dulu. Perintah-perintah ini muncul dalam naskah juklak-juknis, ataupun aturan prioritas penggunaan dana oleh pemerintah pusat.

Memang, dalih pemerintah seperti yang selalu muncul dalam teks undang-undang, pembangunan harus dilaksanakan dalam ‘kerangka NKRI’. Sebab, jika tidak diatur seperti demikian maka pembangunan di daerah dinilai berpotensi tidak sinkron dengan pembangunan nasional. 

Jika demikian, bagaimana membatasi kewenangan lintas pemerintahan ini agar otonomi daerah tetap berjalan dalam tujuannya? Sebab, satu sisi pemerintah pusat ingin agar daerah mampu menyokong agenda nasional. Di sisi lain, daerah diberi kewenangan untuk mengelolah wilayahnya berdasarkan prakarsa dan kebutuhan daerah. Di titik ini, para pengamat pemerintahan menilai dana perimbangan akan menjadi tameng pemerintah pusat untuk menjalankan agendanya di daerah.

Bukan cuma itu, dengan dana perimbangan pemerintah pusat dinilai seakan paranoid dan banyak mencurigai uangnya yang masuk ke daerah akan salah digunakan. Dana desa misalnya. Di satu sisi, desa diakui sebagai masyarakat hukum yang berhak membuat perencanaan melalui 4 domain kewenangannya berdasarkan prakarsanya sendiri. 

Tetapi di sisi lain, Kemenkeu selalu mencekoki desa dengan Permen tentang prioritas anggaran. Bahkan, pemerintah pusat sudah menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes) berbasiskan aplikasi. Kalau program yang diajukan desa diluar dari yang ada pada aplikasi itu, maka sistem secara otomatis menolaknya. Bukankah ini berarti dana desa menyandera desa? Atau dalam lingkup lebih luasnya, desentralisasi fiskal memenjarakan prakarsa lokal?

Dana kelurahan pun ditakutkan akan bernasib sama. Dengan dana kelurahan, otoritas Pemda pada kelurahan dinilai akan semakin kecil. Sebab, dengan uangnya, pusat dapat langsung mengendalikan pembangunan di level kelurahan. Hal ini dinilai jauh dari semangat desentralisasi yang digembar-gemborkan.

Juga, sejumlah senator menilai pemerintah pusat masuk terlalu jauh ke dalam urusan daerah. Selama ini, ketika ada dana dari pusat maka akan diikuti juga oleh pembentukkan Satgas dan balai-balai pemerintah pusat di daerah. Bagi mereka, ini bukan dalam agenda pengawasan tetapi lebih kepada ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan otonominya.

Jika demikian, apakah otonomi daerah dapat berjalan dalam relasi penuh curiga pemerintah pusat dan Pemda? Apakah dengan dananya, pemerintah pusat bebas menentukan agenda pembangunan di daerah? Ataukah memang desentralisasi hanya menempatkan daerah untuk menjalankan urusan, bukan kewenangan? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pegiat Desa Perkumpulan Desa Lestari

Praktik bertatanegara terutama dalam konteks negara kesatuan hingga saat ini masih menjadi dilema. Di satu sisi, ada prinsip-prinsip kesatuan yang harus ditegakkan. Namun di sisi yang lain, ada juga pluralitas lokal yang mesti diperhatikan. Dalam kaitannya dengan dinamika relasi antara pusat dan daerah, bahkan desa, sering terjadi gesekan yang menyebabkan terjadinya pola relasi yang kurang harmonis atau sinergis antara pusat dan daerah. Penekanan yang berlebihan terhadap prinsip kesatuan oleh pemerintah pusat justru akan membuat negara terjebak ke dalam sentralisasi yang mengebiri kewenangan lokal atau daerah dan desa. 

Bisa dipahami bahwa pemerintah pusat punya kepentingan pembangunan di daerah-daerah dan desa yang mana itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan nasional. Tapi di sisi lain, ada prinsip otonomi daerah dan desa yang juga harus dihormati oleh negara agar tidak terlalu jauh mengintervensi kebijakan pembangunan daerah dan desa yang menjadi domain kewenangan lokal (daerah dan desa) berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah serta rekognisi dan subsidiaritas.

Di sinilah pentingnya membangun pola relasi government to government yang baik, yang terbingkai dalam sikap saling menghormati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap agenda pembangunan bagi rakyat baik secara nasional maupun di level lokal dan desa.

Berkaitan dengan polemik dana kelurahan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, hemat saya jika memang Pemerintah Pusat mengklaim hal ini sebagai bagian dari komitmen keberpihakan negara terhadap rakyat dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan maka perlu juga kelurahan mendapatkan dana kelurahan seperti dana desa, maka sebaiknya Pemerintah perlu memperhatikan alasan yang lebih mendasar. Membandingkan dana kelurahan dengan dana desa apalagi dengan alasan kecemburuan sosial antara kelurahan dan desa hemat saya bukan alasan yang cukup mendasar.

Barangkali perlu diperhatikan terkait prinsip dasar mengapa dana desa bersumber langsung dari APBN, yakni karena hal itu merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa sebagai entitas yang otonom, atau yang sudah ada sebelum negara ada. Sementara kelurahan bukanlah entitas otonom seperti desa melainkan hanya sebagai bagian dari administrasi pemerintah daerah atau lokal. Di sisi lain, terkait dana kelurahan secara hukum sudah diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwasanya dana untuk kelurahan berasal dari APBD. Pemerintah Pusat tinggal memaksimalkan ketentuan yang sudah ada ini dengan melakukan koordinasi government to government yang baik dengan pemerintah daerah melalui skema APBD yang sudah ada.

Kemudian terkait apakah dana kelurahan yang bersumber dari APBN (jika benar-benar dilaksanakan) akan bernasib serupa dengan dana desa yang sarat aturan top down sehingga mengebiri kewenangan atau prakarsa lokal/daerah, saya kira hal ini belum bisa dipastikan. Namun jika melihat pengalaman dana desa yang mana negara begitu protektif terhadap desa, bukan tidak mungkin hal ini juga akan terjadi pada kelurahan yang mana negara (pemerintah pusat) pada akhirnya mengontrol kelurahan dengan berbagai aturan.

Hemat saya, niat baik pemerintah pusat ini perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sebenarnya jika pemerintah memperhatikan kelurahan sebagai domain kewenangan daerah, maka sebaiknya hal ini dikembalikan saja kepada pemerintah daerah sesuai aturan main yang sudah ada yakni UU 32/2004. Tinggal bagaimana pemda memaksimalkan APBD-nya untuk kelurahan. Saya kira ini masih dalam tataran domain pemerintah daerah yang bisa diselesaikan sendiri oleh pemda tanpa harus negara turun tangan terlalu jauh. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Lembaga Strategi Nasional

Pada prinsipnya kebijakan pemerintah dengan dana transfer atau yang juga dikenal sebagai dana perimbangan, mengacu pada pendelegasian kewenangan antara pusat dan daerah. UU Pemda berbicara tentang pembagian urusan dimana dikenal urusan absolut sebagai kewenangan mutlak pemerintah pusat, meliputi urusan pertahanan keamanan, moneter, agama, peradilan, dan hubungan luar negeri. Sedangkan urusan konkuren merupakan urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Urusan ini dibagi menjadi urusan wajib, wajib bukan pilihan, dan urusan pilihan. Secara bersamaan, pendelegasian urusan konkuren ini diikuti dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Pada posisi kedua, ketika melihat dana desa misalnya. Menilik pada UU Desa, ada pengakuan yang bukan hanya aspek politik untuk pengakuan kewenangan, tetapi negara juga memberikan dana desa. Prinsip pendelegasian kewenangan itu tidak serta merta dilihat dalam sisi politik. Tata kelola pemeritahan dalam relasi pusat dan daerah masih bersifat desentralisasi, dan tidak dalam bentuk federasi.

Ketika dana perimbangan diserahkan kepada daerah dan disertai dengan proses pengaturan, di satu sisi dapat dimaklumi. Sebab alasan pertama; kita tidak memiliki GBHN sebagai alat kontrol, tetapi hanya memiliki dokumen RPJMN dan RPJP, yang tentunya pendekatannya sangat politis.

Kedua, mengacu pada UU  Nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional maka akan menjadi autokritik terhadap perdebatan-perdebatan selama ini. Sebab dalam undang-undang ini jelas memandatkan bahwa perencanaan pembangunan bersifat bottom up, dimana secara teknokrasi proses musrembang diusulkan ke kecamatan, kabupaten, propinsi, dan ke pusat.

Secara teknokrasi pula, penggunaan anggaran itu harus memiliki kebijakan prioritas, yang dalam bahasa Bappenas sebagai program strategis nasional dan program strategis daerah hingga desa. Karena kita tidak memiliki GBHN, kita hanya berpedoman pada RPJMN. Dengan sistem presidensial hari ini, tentu saja insting politik dan kekuasaan menjadi dasar narasi dari sebuah logika kebijakan.

Sedangkan berkaitan dengan kebijakan dana kelurahan. Apabila ditinjau dari dimensi politik, kebijakan ini sangat politis. Tetapi berdasarkan literasi politik maupun kebijakan politik, yang namanya kebijakan populis yang dibuat oleh seorang pemimpin tidak dalam perdebatan persoalan benar dan salahnya, tetapi lebih ke lazim dan tidaknya. Saya kira secara momentum, Jokowi menggunakan itu sebagai momentum politik untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Namun masih sangat relatif untuk mementukan benar dan tidaknya. Tetapi sebagai sebuah kebijakan populis, kebijakan itu diambil berdasarkan berbagai pertimbangan yang tentu saja  memiliki efek politik dalam rangka mempengaruhi legitimasi terhadap beliau.

Di sisi lain, kita memiliki UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat. Hal substansi yang diatur dalam undang-undang ini adalah bagaimana alur resource diatur antara daerah kaya dan daerah miskin yang terkonsolidasikan oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya ketika pemerintah pusat mengendalikan kewenangan pemerintah daerah hari ini, apakah membunuh kreativitas daerah?

Menurut saya, ada dua hal yang bisa dijelaskkan. Legal standing relasi pemerintah pusat dan daerah dalam konteks dana perimbangan bisa diterjemahkan sebagai (1) pusat memegang kendali bagaimana membangun tata kelolah perencanaan dan pembangunan. (2) legal standing bottom up sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tadi, sebenarnya ingin mendorong seberapa besar inisiatif dan kreatifitas lokal pemerintahan daerah, termasuk desa dan kelurahan, dalam rangka merancang kebijakan-kebijakan yang popoulis. Karena dalam prinsip penganggaran, cara untuk memperbesar ruang fiskal di daerah adalah kemampuan daerah menyusun proram-program strategis. Maka secara bersamaan dana transfer ke daerah-daerah akan berbeda dan memiliki variasi besarannya, yang tergantung pada bagaimana rancangan program strategis di masing-masing daerah.

Secara spesifik tentang dana kelurahan, saya merasa agak rancu memaknai usulan asosiasi Wali Kota itu; mengapa desa ada, dan kelurahan tidak ada. Padahal jelas dalam UU Pemda, kelurahan masuk dalam susunan SKPD, sehingga tidak dalam kewenangan untuk menyusun program. Program yang dimiliki oleh kelurahan adalah program yang dirancang oleh SKPD, yaitu camat. Apabila dana kelurahan ini dicetuskan, maka yang paling penting adalah melakukan revisi UU Pemda, atau membuat nomenklatur tersendiri bahwa kelurahan masuk dalam SKPD otonom (bukan bawahan kecamatan). Ini yang menurut saya agak rancu dalam narasi kebijakan yang dikeluarkan. Saya membayangkan bagaimana kemampuan seorang lurah menyusun Renja kelurahan dan mengambil kebijakan politik untuk pembangunannya. Padahal, dia merupakan bawahan, perpanjangan tangan, dan pembantu bupati.

Menjawab pertanyaan bahwa dengan uang pemerintah akan mengaturnya lebih banyak, berdasarkan pengalaman LSN di lapangan dapat dipahami bahwa dalam masa transisi secara teknokrat, ketika dana digelontorkan ke daerah harus disertai dengan juklak dan juknis. ini merupakan standar prosedur. Tetapi kemudian lama kelamaan sama halnya dengan Pemda, pada saat awal proses transfer dana ke daerah disertai juga dengan skema anggaran yang sifatnya penyelarasan antara program nasional dan program daerah. Tujuannya agar negara dapat mengukur efektivitas penggunaan anggaran tepat anggaran atau tidak. Sehingga jika diistilahkan sebagai silent sentralism, dalam satu sisi soal narasi kebijakannya dapat dibenarkan. Tetapi pada aspek lain kontrol dan pengendalian negara dalam penggunaan anggaran, hal ini dapat dimungkinkan. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan