Desentralisasi Asimetris: Elite Setuju, Rakyat Gaduh
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 October 2018 18:00
Sejumlah senator tengah mengangkat pembicaan akan masa depan otonomi khusus. Beberapa anggota Komisi 1 DPD RI, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, mengusulkan agar otonomi khusus (otsus) Papua diperpanjang. Sebelumnya, senator asal Aceh pun meminta hal yang sama. Bahkan, Aceh sedang diajukan untuk menyandang status keistimewaan selamanya. Ketika gelombang permintaan otsus diperpanjang menguat, lantas menjadi tanya, seberapa penting otsus itu diterapkan di Indonesia?

Memang, desentralisasi asimetris dalam bentuk kekhususan ataupun keistimewaan pada daerah tertentu, di satu sisi baik untuk mengawal isu kemiskinan, keterbelakangan, ataupun sejarah wilayah. Bahkan, desentralisasi asimetris juga diakui untuk menangkal isu disintegrasi, sehingga wilayah NKRI tetap utuh. 

Namun, bukankah hal ini tidak berpotensi menimbulkan kecemburuan antar wilayah? Sebab, wilayah lain pun memiliki klaim keistimewaan, sejarahnya, dan juga masuk dalam kategori wilayah miskin dan terbelakang. Bali misalnya, sedang memperjuangkan wilayahnya untuk menyandang otonomi khusus, dengan budaya dan agama yang masih kental dipertahankan. Juga Maluku Utara, mengklaim memiliki empat kerajaan besar yang memberikan kontribusi pada perjuangan kemerdekaan RI. 

Besok-besok, bisa saja Sulawesi Selatan meminta kekhususan juga dengan klaim sebagai pintu masuk jalur transportasi dan perdagangan Indonesia Timur. Juga, provinsi-provinsi di Kalimantan dengan klaim sebagai penjaga paru-paru Indonesia. Lantas, di tengah keragaman Indonesia, masih relevankah diberikan kekhususan dan keistimewaan kepada wilayah tertentu? Bukankah otonomi daerah saja sudah cukup untuk mengakomodir keragaman, kekhususan, dan keistimewaan lokal yang ada? Mengapa harus ada khusus dan istimewa lagi dalam desentralisasi?

Ataukah, desentralisasi asimetris ini hanya mengikuti hasrat kelompok elite di daerah untuk memperoleh perimbangan fiskal lebih dari pemerintah pusat? Sebab, perjuangan otonomi khusus pun tidak luput dari pro kontra internal daerah. Otsus Papua misalnya, juga mendapat penolakan dari sejumlah kalangan putra daerah yang menganggap bahwa otsus hanya merupakan mainan elit daerah semata. 

Rakyat Papua sendiri dianggap tidak ikut merasakan dampak dari kue anggaran dalam skema otsus tersebut. Terungkapnya tragedi Asmat, suku di Papua yang terdampak gizi buruk menjadi salah satu indikator yang dianggap sebagai bukti kegagalan otsus dalam keberpihakannya kepada masyarakat.

Jika demikian, mengapa otsus masih dipaksakan? Benarkah tudingan bahwa pemerintah mencoba ‘cari aman’ dengan memberikan kekhususan dan keistimewaan hanya kepada wilayah yang pernah menginginkan kemerdekaannya sendiri? Sebab baik Aceh dan Papua memiliki sejarah akan upaya pemisahan diri dari wilayah NKRI. Maluku pun, yang juga masuk dalam kategori sejarah itu, tengah memasuki tahap akhir untuk menjadi memiliki otonomi khusus. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Perdebatan panjang permasalahan desentralisasi asimetris telah mewarnai NKRI sejak awal reformasi. Pro kontra yang sulit untuk ditemukan jalan tengahnya, atau dalam terminologi Anthony Gidden sebagai the third way, merupakan corak khas dari Bhinneka tunggal Ika. Kalangan yang sependapat dengan perlu diterapkannya desentralisasi asimetrik di Indonesia didasari alasan berikut. Pertama, desentralisasi asimetrik akan memuaskan berbagai elemen di daerah dan dapat meningkatkan dukungan daerah kepada pemerintah pusat. Kedua, daerah maju dengan kekhasan masing-masing dapat tertampung lebih luas. Ketiga, insentif untuk daerah terasa lebih kuat.

Namun, sebagian kalangan menolak desentralisasi asimetrik dengan alasan: Pertama, dalam desentralisasi seharusnya menciptakan asimetrisitas yang dimaksud, terutama jika yang diharapkan adalah kewenangan daerah yang dengan sendirinya tercipta perbedaan antar-daerah, tanpa perlu embel-embel istilah asimetris.

Kedua, pola asimetris menciptakan ketidakpastian hukum lebih luas terutama di negara kesatuan, mendorong kekhususan-kekhususan yang cenderung tak beraturan, dan memancing keinginan daerah lain lebih luas. Ketiga, pengawasan dengan standar nasional akan lebih lemah. Keempat, kemampuan pemerintah pusat di negara kesatuan terutama jadi melemah dalam mengoordinasi kinerja pemda, beda di negara federal yang dapat diikat keberagamannya dalam basis negara bagian.

Semua perdebatan harusnya memasukkan elemen tipe pemerintahan daerah yang dianut. Indonesia adalah negara dengan tipikal prefektur terintegrasi (dual function, gubernur itu kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat). Jika dibuat berbeda antar-daerah (asimetrik), beranjaklah dari sistem itu agar kontekstual dengan keadaan Indonesia.

Untuk itu ke depan menurut pandangan saya, di negara NKRI tidak perlu lagi diterapkannya kebijakan desentralisasi asimetris, karena tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial wilayah-wilayah lainnya. Misalnya, selama ini keistimewaan Aceh dan otsus Papua ternyata tidak membawa kedua wilayah itu bebas dari kemiskinan, tetapi justru yang terjadi korupsi merajalela dan sulit teratasi. Pemerintah pusat seperti tidak berdaya menghadapi masifnya penyimpangan anggaran otsus yang digelontorkan pemerintah pusat.

Secara teoritis, asimetrisitas dapat dikaitkan bukan saja ke pilkada, melainkan dapat pula kepada mekanisme manajemen ASN, fiskal, kelembagaan, dan persoalan lain. Namun dalam implementasinya seperti di DIY, Aceh, dan Papua, dengan UU yang dimilikinya justru sering kontraproduktif, karena permasalahan pilkada, mekanisme manajemen ASN, fiskal, dan kelembagaan sering menjadi perdebatan yang tak berujung. Banyak tuntutan dan aspirasi masyarakat juga sering mengalami jalan buntu dan pelayanan publik yang koruptif. 

Oleh karena itu, agar wilayah-wilayah lain yang diakui memang memiliki karakteristik tertentu, seperti Maluku, Sulawesi selatan, dan lain sebagainya, tidak berlomba-lomba untuk minta diperlakukan otsus, yang sebenarnya tuntutan itu hanyalah kedok untuk bancakan anggaran oleh elite-elite daerah. Maka pemerintah pusat dan parlemen harus tegas menolaknya. Cukuplah kesalahan itu terjadi di masa lalu sebagaimana Aceh, Papua, dan DIY, tetapi di masa depan untuk tidak terulang kembali. Sebab dengan desentralisasi asimetris bukan kesejahteraan rakyat yangterwujud, tetapi justru NKRI akan berpotensi disintegrasi dan konflik horisontal, dan NKRI tidak akan kompetitif di tingkat global.

Apalagi NKRI kini tengah memasuki revolusi industri 4.0 yang serba disruptif, tentu dibutuhkan kesatuan dan persatuan yang kokoh demi Indonesia yang lestari. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur LBH Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan dan Advokat

Otonomi khusus di Papua diharapkan menjadi jawaban bagi ketertinggalan daerah Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Harapannya, otonomi khusus menjadi jawaban akan kemiskinan di Papua, dan menjadi peredam aspirasi ‘menentukan kemerdekaan sendiri’. Namun dalam realita yang terjadi, otonomi khusus hanya dinikmati oleh elit-elit politik dan para pebisnis. Sedangkan orang asli Papua yang menjadi bagian subyek yang seharusnya dibangun, sebaliknya justru menjadi obyek ekspolitasi

Otonomi khusus dalam kenyataannya menjadi sebuah posisi tawar menarik yang selalu digunakan oleh pemerintah untuk meredam isu-isu politik politik, khususnya Papua. Otonomi khusus yang diterapkan tanpa didasari komitmen, pengawasan dan evaluasi berkala adalah sebuah bencana serius bagi orang asli Papua dan pemerintah. Hal ini dianalogikan seperti permen manis yang diberikan orang tua kepada anaknya yang sedang menangis, yang pada akhirnya, permen manis itu akan habis dan sang anak akan kembali merengek untuk meminta permen yang baru.

Otonomi khusus bisa menjadi solusi ‘sementara’ dari persoalan disintegrasi bangsa Indonesia. Tetapi, otsus bukanlah sebuah solusi dari pembangunan negara Indonesia yang adil dan merata. Selama pembangunan Indonesia hanya terpusat di pulau Jawa, maka kecemburuan antar daerah akan terus berlangsung, seperti di provinsi Papua yang dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, tidak pernah diselesaikan secara serius dan tuntas. Otonomi khusus ibarat garam yang dituang didalam air laut, terasa hampa dan tidak punya makna.

Maka dari itu, pemerintah perlu untuk mendalami inti permasalahan yang ada di papua, sehingga tidak secara gegabah menentukan penyelesaiannya melalui otsus, dan kemudian dianggap tuntas. Tidak demikian, Sebab, berbicara soal masalah Papua harus dimulai dari ketertinggalan pembangunan manusia (SDM), yang identik dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Ada luka dalam hati orang papua yang perlu diselesaikan, yang tidak ditampilkan dalam logika otsus yang ada, yakni pertama, keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia secara tuntas. Kedua, pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua yang dilakukan secara konsisten. Sebab, pembangunan infrastruktur di Papua pada era Jokowi, tidak pernah menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Analoginya, orang Papua sakit malaria, namun pemerintah memberikan obat sakit gigi, sehingga tidak efektif membuat Papua lebih baik. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota DPD RI 2014/2019

Pada dasarnya,  ada perbedaan yang mendasar yang melatari pemberlakuan desentralisasi asimetris Papua dan Aceh, terhadap daerah lain. Sebab, wilayah ini memiliki sejarah tersendiri,  yang dipahami dan diakui oleh publik nusantara dan undang-undang. Akan tetapi, penerapan otonomi hari ini tidak lebih dari omong kosong belaka. Saya berharap, pemerintah dapat bekerja lebih serius lagi dalam menjalankan otonomi daerah, sesuai konsep awal otonomi daerah.

Otonomi daerah yang tidak serius dikerjakan, menjadi awal dari tuntutan adanya otonomi khusus. Sebab, dengan otonomi yang ada, pemerataan ekonomi dan pembangunan belum mencapai titik pencapaiannya. Untuk itu, pemerintah pusat seharusnya mempu membuat persamaan persepsi dengan daerah, misalnya dalam konteks investasi. Pemerintah harus mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan memangkas aturan perizinan investasi yang terlalu rumit, sehingga perekonomian daerah dapat didongkrak, dan dengan sendirinya, tuntutan otonomi khusus yang semakin beragam juga akan diredam.

Pada dasarnya, hanya  enam urusan saja yang menjadi domain kewenangan pemerintah pusat sekarang. Sehingga sudah saatnya urusan-urusan lainnya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Namun dalam praktiknya, kita masih menemukan bahwa sampai saat ini, hampir semua urusan yang menjadi domain kewenangan daerah,  masih saja dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Hal ini yang menjadi kendala utama dalam praktik penerapan otonomi daerah. Sehingga menjadi wajar ketika daerah menuntut adanya otonomi khusus, sebagai ruang bagi kekhasan dan juga potensi daerah yang dimiliki.

Untuk itu, penerapan otonomi khusus harus tetap dievaluasi secara berkala agar dapat memberikan dampaknya. Namun perlu saya tegaskan, otonomi khusus bagi Papua dan Aceh ini harga mati, dengan alasan, mereka tidak pisah dari NKRI, sekalipun kita mengetahui bahwa daerah-daerah ini sangat kaya. Sayangnya, kekayaanya itu hanya di ambil untuk menghidupkan sekelompok orang di negeri ini. Sebab dalam realitanya, Papua dan Aceh masih sangat melarat. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan