Desakan KLB Demokrat, Perseteruan Senior vs Junior?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 June 2019 15:30
Penulis
Watyutink.com - Dikira adem ayem, ternyata Partai Demokrat mulai bergejolak. Sejumlah politikus senior PD yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong penyelenggaraan KLB selambat-lambatnya 9 September 2019. Padahal normalnya, kongres Demokrat baru akan dilaksanakan pada 2020.

Menurut kabar yang beredar, wacana KLB ini dipicu menurunnya perolehan suara PD dalam pemilu 2019. Dengan perubahan tatanan kepengurusan melalui KLB diharapkan dapat mengembalikan PD menjadi partai besar.  Apakah KLB ini murni sebagai evaluasi pasca pemilu untuk mengembalikan kejayaan PD di pemilu selanjutnya atau ada tujuan lain?

Kabar lain yang berhembus, melalui KLB ini diharapkan dapat segera mengakhiri kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kabar lain yang sepertinya berkaitan, adalah pernyataan Andi Arief yang mengatakan Mac Sopacua, politisi senior PD, merupakan seorang ‘makelar partai’. Ia menawarkan posisi ketua umun PD kepada Sandiaga Uno dan Gatot Murmantyo.

Tak pelak, wacana yang kadung menjadi bola liar ini makin menonjolkan adanya pro kontra di dalam internal PD. Bisa jadi pula, salah satu alasan perpecahan di tubuh PD dipicu keinginan menjadi partai oposisi atau koalisi. Salah seorang senior PD pernah mengatakan, kader-kader PD yang baru saat ini banyak bersuara mengatasnamakan parpol. Termasuk wacana ikut koalisis atau menjadi oposisi.

Kemungkinan alasan lain, KLB ini sebenarnya merupakan upaya menjegal langkah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menggantikan posisi SBY menjadi ketua umum PD. Saat ini AHY memang terlihat sedang berusaha ‘belajar’ menjadi ketua umum. Dengan adanya KLB, pihak yang tidak suka dengan AHY menjadi ketua umum PD memiliki peluang untuk mengajukan nama lain yang dianggap lebih mampu dari AHY.  

Saling serang pernyataan antar politisi PD juga terus terjadi. Setelah para senior PD mengatakan beberapa kader muda PD sering mengeluarkan pernyataan yang tidak sejalan dengan marwah PD, kini kader muda PD balik mengatakan jika senior-senior PD tertentu ini tidak pernah berbuat apa-apa untuk PD.

Kini, langkah apa yang harus diambil oleh pengurus PD untuk meredam atau menghilangkan perpecahan di internal partai berlambang Mercy ini? Mengingat, benih perpecahan ini terlihat seperti senior vs junior. Apakah juga perlu adanya KLB tahun ini atau menunggu saja sampai kongres PD 2020? Mana lebih menguntungkan?

Bagaimana pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Andalas Padang Sumatra Barat

Persoalan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai politik memang menjadi keniscayaan. Salah satu ciri partai modern itu adalah dimilikinya mekanisme bagaimana mengganti pemimpin partai politik secara terbuka di antara kader terbaik partai politik.

Melihat perkembangan partai politik kita hari ini, memang ada kecenderungan petinggi partai menyiapkan "putra mahkota" untuk menggantikannya.  Apalagi selama ini, kekuatan figur ketua umum masih mendominasi aktifitas partai politik sehingga kader partai politik dituntut loyal dan setia kepada ketua umum. Inilah yang membuat ketua umum menjadi kuat bahkan ikut menentukan suksesornya ke depan. 

Karena pengelolaan partai kita belum sepenuhnya modern, maka orang yang disiapkan jadi suksesornya adalah orang-orang yang berada di sekitarnya langsung. Ini yang menjadi masalah serius dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia hari ini. 

Melihat perkembangan yang berlangsung di Partai Demokrat (PD), tentu tidak terlepas dari suksesi kepemimpinan ini. Ada kekhawatiran dari sebagian kelompok pendiri, bahwa suksesor ketua umum adalah individu yang dipilih oleh SBY dan bukan melalui kontestasi terbuka sebagaimana idealnya yang dilakukan partai politik modern. 

Karenanya mereka mewacanakan untuk melakukan KLB dengan alasan kekalahan besar dalam Pemilu 2019 yang lalu.  PD adalah salah satu the Big Five partai politik di Indonesia yang memiliki konstituen yang jelas sehingga menarik perhatian bagi free rider untuk mendapat keuntungan dengan keberadaan partai ini.

Tentu caranya adalah menjadi ketua umum atau pengurus inti dari PD. Dengan cara ini mereka bisa menggunakan pengaruh yang dimiliki ketua umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka setelah menguasai jabatan ketua umum. 

Jadi kelompok yang mewacanakan ini sepertinya memang khawatir dengan manuver AHY ke dalam dan ke luar PD.  Ini yang coba dihadang oleh kelompok pendiri PD yang merasa punya andil dalam membesarkan PD yang selama ini tidak mampu berperan ketika SBY jadi ketua umum. Tentu untuk meredam masalah ini SBY sebagai ketua umum harus bisa menenangkan keadaan ini agar tidak memicu perpecahan yang berlarutan.

Saya pikir mestinya tetap ikut aturan di partai untuk Kongres pada tahun 2020. Hal ini agar tidak menjadi preseden bagi PD di masa mendatang. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat politik dari Universitas Telkom, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik

Setidaknya ada tiga asumsi mendasar isu perpecahan mengemuka. Pertama, Demokrat terbukti gagal mempertahankan dominasi raihan suara di Pemilu 2019. Hal ini kemudian ditafsir sebagai runtuhnya pengaruh elektoral SBY sebagai ketua umum. Maka KLB bisa saja dijadikan alasan sebagai bagian dari evaluasi hasil Pemilu 2019.

Kedua, adanya dua kepentingan di tubuh Demokrat terkait jejak langkah Demokrat paska Pemilu. Antara bertahan dengan koalisi Adil Makmur, atau merapat ke Istana. Asumi ini cukup rasional karena waktu yang terbatas, keputusan memilih pihak yang akan dijadikan sandaran harus diambil sebelum pemerintahan terbentuk pada Oktober. Itulah mengapa KLB dihembuskan, karena jika menunggu periode sesuai AD ART maka kehilangan momentum.

Ketiga, ada upaya menghentikan langkah politis AHY yang disinyalir disiapkan menggantikan Ayahandanya. Tentu dalam politik, hal oligarkis demikian tidak baik bagi sebagian kader Demokrat. Maka salah satu jalan yang ditempuh adalah KLB, dengan harapan taji AHY belum terlalu kuat. Jika mengikuti waktu normal, bukan tidak mungkin AHY semakin gencar lakukan manuver politik ke dalam tubuh Demokrat.

Persoalan apakah ada makelar ketum, rasanya itu bukan panggung depan politik. Artinya bisa saja ada, tetapi tidak bisa menjelaskan kondisi yang rasional. Lebih pada isu untuk menciptakan kegaduhan, terutama di internal Demokrat. Tujuannya tetap sama, menghentikan kekhawatiran pewarisan ketua umum ke AHY.

Jika ditanya lebih baik Kongres 2020 atau KLB, idealnya tentu Kongres 2020. Selain karena tidak adanya persoalan sepanjang kepemimpinan SBY, kongres menegaskan konsistensi Demokrat dalam berpijak. Artinya hendak kemanapun pilihan politik Demokrat 5 tahun ke depan, merupakan keputusan kolektif parpol. Bukan kepentingan faksi tertentu di internal Demokrat.

Dan juga, memaksa Demokrat menuju ke ruang KLB agak sulit dalam waktu singkat ini. Selain SBY terlalu kuat bagi sebagian besar kader terutama kalangan senior, juga karena momentum kedukaan yang semakin menambah simpati ke SBY. Jika ingin berstrategi, baiknya hindari momen-momen sentimentil. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Faksionalisasi dalam internal partai itu adalah hal yang lumrah. Hal itu menunjukkan kalau dinamika politik dalam organisasi itu berjalan. Hanya saja karena banyak parpol di Indonesia itu mayoritas one man figure, itu yang menyebabkan faksionalisasi itu berkembang jadi segregasi. Ini yang rawan memicu perpecahan partai.

Dalam hal ini posisi ketua umum atau dalam hal ini SBY perlu ambil sikap politik yang tegas dalam 5 tahun ke depan. Hal itu akan meredakan tensi faksionalisasi ini.

Menurut saya, Partai Demokrat  tunggu Kongres 2020 saja itu lebih baik. KLB itu terjadi kalau terjadi penyelewangan dalam tubuh partai misalnya mega korupsi atau isu moral lainnya.

Terkait faksionalisasi yang terjadi dalam Partai Demokrat, menurut saya sebenarnya bukan karena AHY. Faksionalisasi ini lebih karena ketidakjelasan Partai Demokrat itu mau jadi koalisi atau oposisi. Di sinilah sebenarnya ketua berperan besar dalam menentukan sikap. Sementara rapat  itu hanya sekedar formalitas saja.

Terkait dengan oligarki dalam tubuh kepengurusan PD, menurut saya memang PD sangat tergantung pada SBY. Dan untuk saat ini AHY memang masih perlu belajar dulu sebagai kader sebelum jadi ketum. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)