Demokrasi Indonesia: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Korupsi?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 30 January 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Demokrasi Indonesia (baca: pemilu) sepertinya belum bermuara pada kesejahteraan rakyat. Alih-alih berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan NKRI, para politisi justru terbukti secara sah dan meyakinkan memanfaatkan jabatan publik untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya dengan jalan korupsi. Mengapa sebagian elite politik belum berpijak mensejahterakan rakyat?

Pada Selasa (29/1/2019), KPK mengungkap data kasus korupsi di sektor politik (korupsi politik). Sejak KPK berdiri hingga sekarang, 60 persen kasus korupsi yang ditangani KPK dilakukan oleh aktor politik.

Pelaku korupsi di sektor politik tersebut mencakup 69 orang anggota DPR, 161 orang anggota DPRD, dan 107 kepala daerah. Tindakan korupsi yang dilakukan 337 orang anggota legislatif dan kepala daerah itu, di antaranya: korupsi perizinan, jual-beli jabatan, hingga korupsi proyek pengadaan barang dan jasa baik di pusat maupun daerah.

Mengingat, aktor politik tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, kiranya tak berlebihan jika sistem demokrasi Indonesia ibarat berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk korupsi. Lantas, apa iya sistem pemilu langsung hanya melahirkan koruptor?

Hingga kini, sudah banyak kalangan yang mendeteksi penyebab dari masifnya korupsi di sektor politik. Salah satunya, ongkos politik yang mahal. Besarnya uang yang harus dikeluarkan kandidat saat pelaksanaan pemilu “memaksa” kandidat untuk melakukan korupsi begitu terpilih.

Meski sejak beberapa tahun silam ongkos politik dianggap sebagai faktor dominan anggota legislatif dan kepala daerah melakukan korupsi, konon ongkos politik belum bisa diminimalisir sampai sekarang. Para kandidat di Pemilu 2019 disinyalir tetap bakal menghambur-hamburkan uang demi mendapat kursi di legislatif (DPR dan DPRD).

Selain itu, pembiayaan partai politik (parpol) yang tidak transparan juga menjadi salah satu penyebab korupsi di sektor politik. Meski perbaikan parpol dinilai perlu dilakukan sesegera mungkin, sayangnya upaya reformasi di internal parpol dianggap belum begitu nampak.

Puncak dari masifnya korupsi politik adalah lemahnya integritas. Banyak kalangan menyadari lahirnya korupsi akibat pejabat tak punya integritas. Komitmen elite untuk tak melakukan korupsi juga bak pepesan kosong. Janji sekadar janji.

Pendeknya, solusi-solusi yang selama ini berkembang di ruang publik untuk menyelesaikan akar persoalan korupsi politik belum maksimal dijalankan di tataran praktis. Kesan yang muncul korupsi politik sengaja dibiarkan tumbuh subur. Elite politik dianggap tak serius memerangi korupsi. Tapi, jangan-jangan kita tak punya solusi praktis untuk mencegak korupsi di sektor politik?

Pada titik ini, sejatinya titik kulminasi demokrasi adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pejabat yang benar-benar berintegritas dan berpijak kepada kepentingan bangsa, menjadi prasyarat utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Elite politik masih berpikir untuk diri sendiri. Masih berpikir untuk masing-masing. Yang terjadi memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya. Kesejahteraan rakyat jadi terabaikan.

Jika setiap elite politik memiliki kesadaran yang besar dalam pengelolaan negara dengan baik, maka kesejahteraan bagi rakyat merupakan keniscayaan.

Sifat rakus menjadi tabiat yang masih sulit dihilangkan dari elite-elite politik. Dan mereka juga terjangkit penyakit "wahn", cinta dunia dan takut mati. Ketika jadi elite munumpuk harta dan takut akan kematian.

Masyarakat Indonesia bisa sejahtera asalkan elite dan masyarakat bersama-sama berpikir dan berjuang meraih kesejahteran secara bersama-sama. Jika elitenya masih berpikir individu, maka kesejahteran besama tak akan terlaksana.

Betul, korupsi politik akibat sitem politik kita berbiaya mahal. Tinggginya ongkos politik dalam demokrasi langsung, menjadikan para aktor banyak mengeluarkan uang. Bisa dari utang, atau menggunakan pinjaman ke bandar. Akhirnya ketika terpilih, akan melalukan ijon proyek ke para bandar atau kepada orang yang meminjamkan uang.

Meski begitu, sistem demokrasi pemilihan langsung tidak salah. Yang salah ada mentalitas elite politik yang tidak mau kalah. Akhirnya banyak mengeluarkan uang untuk kampanye dan membeli suara.

Kita memang belum serius dan memiliki kesadaran bersama untuk memberantas korupsi. Semakin diberantas, korupsi semakin merajarela, bak cendawan di musim hujan. Jiwa yang serakah yang menjadikan korupsi tumbuh subur.

Dan tidak ada efek jera bagi pelaku korupsi (koruptor). Coba koruptor dihukum mati. Atau penjara seumur hidup. Maka akan efek jera. Tirulah Cina, yang menembak mati para pelaku korupsi.

Selain itu, partai perlu dibenahi. Perlu orang-orang bersih yang memimpin partai. Jika tidak, maka persoalan korupsi tak akan bisa diselesaikan.

Juga, perlu menerapkan merit system (sistem yang berdasarkan prestasi) disemua tempat. Jangan beri ruang orang yang tidak kompeten untuk memimpin organisasi apapun di negeri ini. Karena orang yang tidak kompeten, akan memaksakan kehendak dengan cara membayar berapapun untuk mendapatkan jabatan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Setelah dua puluh tahun Reformasi, korupsi politik semakin mendapatkan ruang geraknya. Hal ini karena begitu besarnya kewenangan yang dimiliki DPR, DPRD dan para kepala daerah. Sementara, sistem pengawasan terhadap anggota legislatif dan kepala daerah masih sangat lemah.

Solusi-solusi yang diberikan selama ini terbukti tidak serius dijalankan, misalnya e-governance (misalnya: e-budgeting, e-procurement, dan perijinan terpadu satu pintu). Mereka bekerja di luar sistem itu dan seolah terus diabaikan.

Sebenarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu solusi itu, yang dalam perkembangan menjadi ancaman bagi politisi korup. Oleh karena itu, KPK menjadi sasaran pelemahan. (mry) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Menurut saya, cara pandang bahwa demokrasi langsung hanya menghasilkan korupsi merupakan cara pandang yang salah dalam menyimpulkan pokok permasalahan. Demokrasi langsung itu tidak koruptif karena apa saja model demokrasi yang diterapkan akan dapat koruptif di tangan pelaku demokrasi yang korup. Demokrasi langsung hanya meletakkan pusat kekuasaan pada rakyat sebagai penentu. Sedangkan tindakan koruptif dilakukan penyusup dalam demokrasi itu baik demokrasi model langsung ataupun tidak.

Penyebab lain tentu saja karena KPK dan aparat penegak hukum lain telah bekerja dengan baik sehingga banyak yang ditangkap. Sedangkan pada demokrasi tidak langsung, kekuasaan dikelola dengan baik oleh sekelompok orang yang memudahkan kejahatan disembunyikan dan kekuasaan menjadi milik oligarki yang menyebabkan mereka dapat mengatur hukum sehingga sulit tertangkap.

Yang perlu dibenahi adalah pokok permasalahan agar demokrasi langsung tidak menghadirkan penyusup dalam pusat kekuasaan. Misalnya, kandidasi atau penentuan calon pada pemilu legislatif maupun eksekutif dilakukan dengan demokratis pula.

Selama ini kandidasi ditentukan berdasarkan transaksi kepentingan. Orang yang mengeluarkan paling banyak modal (baca: uang) yang paling diberi kesempatan untuk maju. Akibatnya ketika berkuasa watak asli mereka keluar dan terjadilah penyimpangan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan karena telah mengeluarkan modal banyak saat pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Slogan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat nampaknya telah usang untuk didengungkan di era kekinian. Hal itu disebabkan, produk dari demokrasi juga menghasilkan agitator demokrasi dan oknum rakus dengan melakukan korupsi.

Tak heran, jika selama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri hingga kini, 60 persen kasus korupsi yang ditangani KPK dilakukan oleh aktor politik. Hal itu pula menandakan, bahwa populisme dalam gerakan reformasi tampaknya tak berhasil membangun pola rekrutmen pelaksana pemerintahan dengan paradigma reformis, melainkan hanya mengubah “gerbong” pemerintahan tanpa mengganti “penumpangnya”.

Pelaku kuasa tetap saja didominasi pencampak hikmat kebijaksanaan, sehingga tak perlu heran bila korupsi di negara kita kian menyebar seiring dengan gemuruhnya gerakan antikorupsi. Pelaksana negara seakan berkiprah dan berpolitik secara liar tanpa akal budi dan hikmat kebijaksanaan.

Padahal dalam korpus modal politik bangsa, hikmat kebijaksanaan telah terpatri sebagai dasar negara dalam sila keempat Pancasila.

Tapi mengapa seolah mengalami involusi? Salah satu penyebab karena buruknya rekruitmen pelaksana pemerintahan oleh partai politik (parpol). Parpol selaku perekrut pelaksana pemerintahan cenderung memilih yang bermodal ketimbang kecakapan seseorang.

Akibatnya pelaksana pemerintahan menjelma menjadi pembiadab bangsa ketimbang menjadi pemberadab bangsa. Puncaknya, selain tidak paham benar mengenai pekerjaannya, mereka juga diadili karena pelanggaran hukum.

Parpol sebagai kanal aspirasi berdemokrasi jelas memiliki peran vital dalam mengawal baik-buruk demokrasi. Karena itu pembenahan terhadapnya menjadi penting dalam mengawal demokrasi. Apabila parpol telah baik, saya berkeyakinan jalannya demokrasi akan baik pula. Hal itu tidak lain karena persoalan dari hulu hingga hilir demokrasi adalah terletak dari peran parpol yang belum baik.

Kenyataan saat ini, parpol menjadi instrumen kunci dalam pengisian jabatan hampir di semua level pemerintahan mulai dari kepala daerah hingga pejabat lembaga negara seperti kepala daerah, hakim konstitusi, hingga komisioner di berbagai komisi negara. Maka kaitannya dengan hal itu, pada rekruitmen keanggotaan dan representasi partai pada jabatan publik. Wajah parpol saat ini tidak lain orientasi utamanya ialah “memiliki orang” dalam lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintahan.

Karenanya fase rekruitmen dan distribusi perwakilannya harus menempatkan individu yang memiliki sikap modern dan punya kesadaran politik serta yang selalu sadar atas pentingnya kebangsaan. Melalui jalan itu parpol harus rela meninggalkan politik oligarki atas dasar spoil system, tetapi mengutamakan merit system pada lingkungan internal partai dan dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih.

Parpol sudah saatnya mendedahkan diri, para calon yang akan menjadi wakil bukan lagi sekadar para vote getter dan aliansi keluarga yang hanya andal dari segi popularitas dan dana, tetapi miskin kualitas. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sekarang ini rakyat sedang dijunjung tinggi oleh para politisi. Mereka tampak sangat hormat kepada rakyat,  dan rajin berkunjung ke segala pelosok nusantara. Seperti jurus Dewa Mabok, mereka menebar janji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat  ke segala penjuru.

Para politisi itu tampak sangat serius, dan siap mengorbankan apapun yang dimiliki demi rakyat. Mereka seolah berpegang teguh pada vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Maka, hanya kepentingan rakyat yang ada dalam agenda politik mereka.

Semua itu tentu saja terjadi karena Pilpres dan Pileg 2019 di ambang pintu. Di kepala mereka tentu sudah terbayang betapa nikmatnya hidup di masa mendatang bila berhasil menjadi pemenang. Dengan harta dan tahta yang dikuasai,  banyak mimpi indah akan menjadi kenyataan.

Sudah lumrah di kalangan politisi di era demokrasi ini untuk mengidamkan rumah mentereng, mobil mewah,  tabungan berlimpah, mengamalkan poligami dan sebagainya. Semua itu dalam jangkauan karena, selain gaji tinggi, mereka juga bisa kebanjiran duit panas dengan berpraktik sebagai calo proyek atau pemulus perizinan bisnis.

Maka, sesungguhnya tak perlu serius menghadapi perhelatan politik yang telah membuat para politisi dan pendukungnya gebuk ini. Apalagi kasus-kasus yang ditangani KPK membuktikan, apapun partainya korupsi juga kegemarannya.

Dengan demikian, tak menolak uang panas dari para para politisi adalah sikap  rasional. Sebab, diterima atau tidak, arena politik tetap sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan meski sudah banyak yang dikerangkeng KPK, di sana komplotan penggarong uang rakyat tetap merajalela.

Sungguh menyedihkan tentunya bila para politisi itu berhasil membelah masyarakat menjadi saling benci. Sebab apapun hasil pertarungan pilitik pada April 2019 mendatang,  terlalu spekulatif untuk mengatakan bahwa adu domba akan berakhir, dan arena politik lebih bersih.

Sikap terbaik untuk menghadapi semua itu adalah membiarkan para politisi bertarung dan saling menjatuhkan. Rakyat, yang di era demokrasi ini cuma dijadikan obyek, sebaiknya menjadi penonton saja.(mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Anang Zubaidy, SH., MH

Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

FOLLOW US

Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha             Tunggu, Mas             Yang Tak Siap Menang Cuma Elit Politik, Rakyat Tenang Saja             Ikhtiar Berat Tegakan Integritas Pemilu